STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Presentasi berjudul: "STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT"— Transcript presentasi:

1 STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT xxxxxx

2 Alat untuk Mempelajari Blueprint E-Gov Nasional
INFORMATION SYSTEM REQUIREMENT ANALYSIS INFORMATION TECHNOLOGY SPECIFICATION DETERMINATION PROJECT AND PROGRAM PORTFOLIO MANAGEMENT MANAGEMENT AND GOVERNANCE 2 3 4 5 information technology strategic roles of cost-benefit analysis Business Processes Mapping Core Information and Knowledge Organisation Network and Alliances Standard Operating Procedures People, Structure, and Culture Applications Architecture Database Management System Hardware and Infrastructure Platform Implementation Mechanism Guide Stakeholders and Users Management Scope – Time – Cost - Quality Procurement – HR – Communication - Risk Projects Assessment and Priorities Portfolio Performance Monitoring Program Development and Review development initiatives delivered system ORGANISATION STRATEGIC ASSESSMENT AND REVIEW 1 Vision – Mission - Value Strategy – Objectives - Indicators Company - Competitors - Customers Information Resources and Governance Products – Services THREAT vs OPPORTUNITIES EXISTING vs FUTURE “AS IS” vs “TO BE” RUNNING vs PLANNED ROUTINE vs PROJECTS People – Process - Technology Strategy – Culture - Structure Portfolio – Program - Project Change Management and Maturity Growth Routine Plan – Execute – Operate - Monitor feedback +

3 ? Mengapa e-Government Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global Peningkatan daya saing

4 Pengembangan e-Government
Tujuan Strategis Pengembangan e-Government (Inpres 3 tahun 2003) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah

5 Pola Pikir : Pembangunan Telematika di Indonesia bidang e-Goverment
Batasan Instrumen : Inpres 3/2003 – e-Gov Keppres 9/2003 – TKTI Inpres 5/2003 – Jak Ekon Menj/Ses IMF Inpres 5/2004 – Percep Berantas Korupsi Peraturan Perundangan bid TIK lainnya Proses Transformasi : e-Goverment Subject : Eksek, Legis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Kondisi saat ini : Infrastr jar telkom, Penetrasi komp/internet, Peraturan Per-UU, SDM/Leadership, Organ/Sist Manaj/Prosker, Dana/Anggaran, Strategi Tujuan : Good-Governance e-Goverment yg jamin Sist Layanan Publik dan ciptakan Sist Pemr yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertangg jwb, responsif, efektif, efisien Object : Infrastr tek/nontek, Eksek, Legis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Metoda : Litbang/konsul/studi banding (Roadmap to e-Gov), Strat/Jak impl kompr user oriented/prioritas/bumi, Regulasi/UU ITE-Tipiti, Panduan/Stand, Sosialisasi, Diklat, Leadership, Organ/Prosker/Manaj Modern, Dana/Anggaran Bang infrastr/har berlanjut Pengaruh Lingkungan : Tuntutan layanan publik, Kemajuan tekno kominfo, Ancaman digital divide, Peningkatan daya saing, Prinsip/Renc Aksi WSIS Umpan balik utk penyempurnaan langkah proses transformasi

6 Indonesia’s Roadmap to e-Government
Near Term Medium Term Long Term Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 PREPARATION PRESENCE ACTION PARTICIPATION TRANSFORMATION • GOL pilot projects and • Education • Readiness Assessments/ service offerings selection • G2B and G2C interaction • Applying GOL Best • Awareness Building Diagnostics • ICT Infrastructure • G2G partnerships Practices • Rationalize GOL for • Taskforces Development • Business Transactions • Performance Government of Indonesia • Stakeholder Support (Top • Define standards, GOL • Changed Relationships Measurement/ • e-Legislation (Cyber Down) processes (G2C, G2B, G2G, G2E) Accountability Laws) • GOL National Action Plan • Change Management • Co-ordination of e- • New GOL Processes and • Website development • E-Leadership Government Activities Service Offerings • GOL Budget Allocations • GOL Policy Review and Management FY 2003 Beyond Source : Final Report, Technical Assistance to Facilitate the Deployment of Government Online in Indonesia. IIDP, 22 March 2002

7 Strategi Pengembangan e-Government (Inpres No 3 th 2003)
Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

8 Kerangka Arsitektur e-Government
Sumber : Inpres 3 tahun 2003

9 Panduan Pengembangan e-Government
Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Gov Lembaga Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dlm Menunjang e-Gov Pedoman ttg Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah 6 panduan 2004 : Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Apl (e-Services) Kebijakan ttg Kelembagaan, Otorisasi, Info dan Keikutsertaan Swasta dlm Penyelenggaraan e-Gov Pokok Pikiran Pengembangan Kepemerintahan yg Baik dan Manajemen Perubahan Panduan ttg Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Gov Standar Kompetensi Pengelola e-Gov Blue-Print Aplikasi e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah

10 Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah
Jalur Fisik Informasi Jalur Intra Pemerintah Yang Diamankan Pusat Manajemen Data Aplikasi Dasar Untuk Mendukung Layanan Front End dan Back Office Internet Sistem Keamanan Jaringan

11 Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik
Metadata Pemeliharaan Dokumen Elektronik Migrasi Dokumen Elektronik Pemeliharaan dan Pemusnahan Dokumen Elektronik Strategi Perencanaan Standar ERM Pemerintah Keahlian dan Kompetensi Strategi Implementasi ERM Siklus Hidup ERM Transformasi Digital Penandaan Digital dll

12 Model Proses ERM

13 Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga
Konsep Pengembangan Infrastruktur e-Government Konsep Pengintegrasian Sistem Informasi Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga Cetak Biru Pengembangan Tahap Pengembangan Rencana Implementasi Metodologi Pengembangan e-Government Lembaga

14 Cetak Biru Pengembangan
Cetak biru pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Cetak biru dimaksud memuat antara lain; Penjabaran strategi dan rencana strategi e-government Kondisi layanan saat ini Infrastruktur saat ini Masalah dan tantangan Cetak biru – Infrastruktur aplikasi Cetak biru – Sumberdaya manusia Cetak biru – Infrastruktur jaringan Cetak biru – Infrastruktur informasi Cetak biru – Integrasi jaringan, informasi dan aplikasi Cetak biru – Pendanaan Cetak biru – Struktur organisasi, sistem manajemen dan proses kerja Cetak biru – Perawatan (maintenance) Peta alur dan tahapan peraturan Peta alur dan tahapan pengembangan infrastruktur Peta alur dan tahapan penerapan e-government Peta alur dan tahapan sistem pendukung Manajemen perubahan

15 Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat ICT Dalam Menunjang e-Government
Kompetensi Prasyarat Kompetensi Umum Pengguna Pengelola Pimpinan Kompetensi Khusus Contoh Penggunaan Acuan Kompetensi Penyelenggaraan

16 Government to e-Government
Menuju e-Government Government to e-Government Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT TRANSFORMASI Transformasi Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership Pemanfaatan ICT Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

17 INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
DEPARTEMEN KEMENTERIAN LPND INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI

18 Pengembangan Aplikasi e-Government
Front Office : Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Pusat Informasi Kebijakan Publik (UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Kepdirjen, dll) Layanan Informasi Umum ttg Instansi Informasi dari Masyarakat Layanan Darurat/Bencana Layanan Pencatatan/Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan Khusus lainnya Pemerintah Pusat (Dep, Kementr, LPND) Back Office : Untuk Pusat dan Daerah 1. Administrasi Keuangan 2. Kekayaan / Asset 3. Kepegawaian 4. Pengendalian Proyek 5. Pengadaan Barang Dan Jasa 6. Sistem Pelaporan 7. Pengawasan Internal 8. dll Pengem- bangan Aplikasi e-Gov Tupoksi Tahapan Komplek- sitas Front Office : Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Daerah Informasi Kebijakan Publik Informasi dari Masyarakat Informasi Daerah (perekon, pariwisata, pertanian, kependdkn, dll) GIS/Mapping Informasi Darurat/Bencana Layanan Kependudukan (KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah/Cerai/ Kematian, dll) Layanan Pendidikan Layanan Kesehatan Layanan Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan khusus kainnya Aspek yang diperhatikan Pemerintah Daerah (Prov, Kab/ Kota)

19 Pengembangan Blueprint Aplikasi E-Government
Blueprint Aplikasi E-Government dibuat untuk memberikan panduan baku pengembangan e-Government sistem aplikasi e-government, dengan ruang lingkup Pemerintah, dengan strategi sebagai berikut: Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif.

20 Government Function Framework di Pemerintah Pusat

21 Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda
Blok-blok fungsi dasar umum Pelayanan Adm & Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan Kepegawaian Kependudukan Perpajakan dan Retribusi SIM Data Pembangunan Surat Elektronik Sistim Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Administrasi DPRD Anggaran Pengadaan PNS Pemilu Daerah Absensi dan Penggajian Penilaian Kinerja Sistem Kas dan Perbendaharaan Akuntasi Daerah Kolaborasi dan Koordinasi Pendidikan dan Latihan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan dan Monitoring Proyek Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan Pandaftaran dan Perijinan Manajemen Pelaporan Pemerintahan Publikasi Info Umum & Kepemerintahan Bisnis Dan Investasi Pengaduan Masyarakat Pendukung Keputusan

22 Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda(lanj)
Blok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan Dinas & Lembaga KEPEMERINTAHAN KEWILAYAHAN KEMASYARAKATAN SARANA & PRASARANA Pengelolaan Barang Daerah Katalog Pendapatan Daerah Perush. Daerah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Industri dan Perdagangan Ketenaga- kerjaan Pendidikan Kesehatan Perikanan Dan Kelautan Pertambangan dan Energi Pariwisata I K M Jaring Pengaman Sosial Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum

23 Properti Blok Fungsi Blok Fungsi
[disini dituliskan judul {blok fungsi}] Sub- Blok Fungsi [disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} (kalau ada), atau dikosongkan dengan tanda “– “ kalau {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi}] Fungsi [disini dituliskan deskripsi umum / daftar fungsi umum / deskripsi fungsi utama dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut] Modul [disini dituliskan daftar judul dari {modul} yang menjadi komponen dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut] Integrasi [menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} dengan {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]

24 Properti Modul Fungsi Modul [disini dituliskan judul {modul} ]
Blok Fungsi [disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ] Sub- Blok Fungsi [disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya] Klasifikasi [disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut] Jenis Layanan, contoh:  Front Office  Back Office, Layanan Utama, contoh:  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  Transaksi Data  Pembayaran  Administrasi  Basisdata  Lainnya Fungsi Aplikasi:  Generik  Spesifik Obyek Layanan:  G2G  G2B  G2C Fungsi [disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut] Narasi [disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut] Organisasi [disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya] Integrasi [menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan] Info Tambahan [keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]

25 Contoh Properti Blok Fungsi Blok Fungsi LEGISLASI Sub- Blok Fungsi --
Menyediakan fungsi pengolahan dan pengelolaan data dan informasi legislatif, termasuk didalamnya data produk hukum pemerintah daerah. Menyediakan fungsi-fungsi lain yang mendukung tugas sekretaris dewan dan tugas DPRD yang belum dilayani oleh sistem lain. Modul Sistem Administrasi DPRD Sistem Pemilu Daerah Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan Integrasi Blok Fungsi Dinas Lembaga Blok Fungsi Pelayanan

26 Contoh Properti Modul Fungsi Modul SISTEM ADMINISTRASI DPRD
Blok Fungsi LEGISLASI Sub- Blok Fungsi -- Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  Transaksi Data  Pembayaran  Administrasi  Basis Data  Lainnya ( -- truncated -- ) Fungsi Memfasilitasi pekerjaan Sekretaris DPRD Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, Dan lain-lain Memfasilitasi pekerjaan DPRD Penjadwalan rapat, dan pengelolaan dokumen hasil rapat Pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ( -- truncated -- ), Dll Narasi Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi yang tergabung dalam colaboration and coordination. ( -- truncated -- ) Organisasi DPRD Integrasi Info Tambahan Nama alias: -- Dasar hukum: -- Rekomendasi: --

27 Standard Kebutuhan Sistem Aplikasi
Reliable Dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free Interoperable Dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem Scalable Dapat ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar User Friendly Mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya Integrateable Mudah diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

28 Peta Solusi Aplikasi e-Government
Kerangka Arsitektur Masyarakat E-Gov Portal (Public and Internal Portal) Bisnis Government Comm Services Internet Enabled Inter Application Communication Inter Application Integration Scheme Security Services Aplikasi Dasar Umum Aplikasi Dasar Shared Services Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PUBLIK BISNIS PEMERINTAH Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan Public Oriented Application Group Business Oriented Application Group Government Oriented Application Group

29 Peta Solusi Aplikasi e-Government (lanj)
Contoh Aplikasi Masyarakat Bisnis Government Comm Sekuriti, Enkripsi (PKI) Firewall, Proxy E-Gov Portal (Public dan Internal) Services Public Service Provider Sistem Kependudukan Potensi Daerah Pariwisata Sistem Keuangan Sistem Kepegawaian Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan Basis Data Keuangan Basis Data Pegawai Basis Data Penduduk GIS Sistem Dokumen Elektronik Aplikasi Dasar

30 Pengembangan e-Government Platform
Bertujuan untuk menyediakan aplikasi dasar e-Government yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam menjamin interoperabilitas antar aplikasi e-Government yang akan dibangun, serta menyediakan sarana untuk memungkinkan integrasi (hingga batas tertentu) ke aplikasi-aplikasi yang sudah ada Electronic Government Interoperability Framework (e-GIF) merupakan set standar teknis yang dijadikan spesifikasi untuk interoperabilitas dan acuan untuk integrasi beragam aplikasi e-Government, yang meliputi hal-hal berikut ini: Interconnectivity Data integration E-services access Content management. 2. Pengembangan Aplikasi Dasar E-Government (E-Gov Platform) E-Gov Platform yang dihasilkan akan berupa suatu aplikasi dasar yang menyediakan arsitektur, struktur, dan komponen dengan berdasarkan kepada Blueprint Aplikasi E-Government Pemerintah Daerah dan E-GIF, serta standar dan luaran-luaran lainnya yang relevan yang telah dihasilkan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

31 Prinsip Desain E-Gov Platform
1. Teknologi yang dipakai secara luas. Perlu dipertimbangkan penggunaan teknologi yang paling banyak diterima oleh masyarakat dan didukung oleh jumlah human resource yang menguasai teknologi tersebut, tetapi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan jaminanannya. 2. Keseimbangan antara Independen vs. Integrated. Paket aplikasi dapat berfungsi secara independen, namun juga berfungsi sebagai Platform yang dapat menjamin integritas dan interoperabilitas dengan aplikasi lainnya, serta dapat diimplementasikan secara bertahap / modular. 3. Keseimbangan antara Flexibility vs. Standardization. Sebagai sarana untuk menstandarisasi pengembangan aplikasi e-Government untuk memudahkan interoperabilitas dan konsistensi pengembangan. Aplikasi Platform tersebut juga harus tetap terbuka terhadap aplikasi lainnya. Sehingga seluruh desain, source code dan dokumentasi terhadap coding style dan naming convention untuk E-Gov Platform (di luar apliakasi yang berjalan di atasnya) akan diberikan kepada masyarakat luas 4. Pemanfaatan standar yang paling diterima (de-facto dan voluntarily standards). E-Gov Platform akan memanfaatkan seluas-luasnya standar yang paling banyak diterima di dalam industri IT. Beberapa pemikiran terhadap standar tersebut antara lain Standar “namespace” Open Protocol Diakses melalui standard protocol dan format HTTP / TCP / SOAP XML, XSD, WSDL, UDDI dan WS-* specifications Dapat diakses menggunakan multi platform yang mendukung XML

32 e-Procurement / e-Pengadaan

33 e-Procurement/e-Pengadaan
Instansi Pemerintah Supplier/Vendors Vendor Management System e-Tendering Web Portal e-Purchasing e-Catalog Commodities: Product Work Services Web Portal Agency Management System Interoperability Pembeli/Pengguna Government Spending, Procurement Productivity and Performance Penjual/Penyedia Peraturan

34 Arsitektur e-Procurement
User Type Firewall Web Server Application Server Modules DBMS Operator NePGI Super System Adm. e-Tendering e-Purchasing Agency User System Adm. Project Manager Procurement Committee Purchaser e-Catalog Agency Management System Vendor/Supplier System Adm. Vendor Management System User Restriction Access

35 Ruang Lingkup e-Procurement
Sistem Pengadaan Barang Jasa Pem-borongan Jasa Lain Jasa Konsultasi Metode Metode Pelelangan Umum(Pra/Post Q) Pelelangan Terbatas Shopping atau RFQ Penunjukan Langsung Swakelola Seleksi Umum (Pra/Post Q) Seleksi Terbatas Seleksi langsung Penunjukan langsung Swakelola Kriteria Evaluasi Kriteria Evaluasi Mutu Penyerahan Sumber Layanan Biaya Pengalaman perusahaan Tanggapan atas TOR Pendekatan dan Metodologi Kualifikasi tenaga ahli Biaya

36 Contoh Alur Diagram e-Procurement : “Lelang Terbuka dengan proses Pra-kualifikasi”
Persiapan Pengangkatan Pimpro Pembentukan Panitia Lelang Pembuatan dokumen Lelang, Jadual dan Metode Persetujuan Dokumen Lelang, Jadual dan Metode Pelaksanaan Pengumuman Prakualifikasi Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Penetapan Hasil Prakualifikasi Undangan Kepada peserta yang lulus Prakualifikasi Masa Sanggah Prakualifikasi Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pengambilan Dokumen Lelang Penjelasan Pekerjaan Penyusunan Berita acara Penjelasan Pekerjaan dan Perubahannya Penetapan Pemenang Evaluasi Penawaran Pembukaan Penawaran Pemasukan Penawaran Pengumuman Pemenang Masa Sanggah Penunjukan Pemenang Penandatanganan Kontrak Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Proses Manual Proses Elektronik Sebagian proses elektronik

37 ( Intra-Governmental Access to Shared Information System )
I G A S I S ( Intra-Governmental Access to Shared Information System )

38 IGASIS IGASIS (Intra-Governmental Access to Shared Information System) adalah suatu inisiatif untuk mendaya-gunakan informasi yang saat ini tersebar di masing-masing institusi pemerintah menjadi satu Data Warehouse yang dapat digunakan bersama untuk proses pengambilan keputusan. IGASIS adalah suatu proyek yang didanai dengan pinjaman dari Bank Dunia dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi

39 TAHAPAN PROSES Proses yang terlibat dalam Pembangunan IGASIS adalah sbb: Ekstraksi dan Enkripsi Data dari sumbernya Transportasi ke Server IGASIS di IPTEKNET Transformasi Data Loading data ke database IGASIS Query dan Reporting

40 Manfaat IGASIS Media pertukaran data yang cepat, efektif & aman.
Terciptanya standarisasi data, tanpa harus memaksa masing-masing pihak mengubah seluruh sistim. Menghindari tumpang tindih pengumpulan data, yang pada akhirnya penghematan anggaran survey & pengumpulan data. Dengan adanya kemudahan memperoleh & mengakses data, maka mempercepat pimpinan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Data-data dari berbagai Departemen & Badan di Indonesia merupakan asset Nasional yang harus dimanfaatkan semaximal mungkin dengan cara yang efesien. Igasis salah satu alternatif solusi “Information Sharing” tersebut. Perlu dilakukan tindakan-tindakan nyata dalam hal standarisasi data dan kebijakan kepemilikan data agar IGASIS dapat dimanfaatkan dengan baik.

41 PENGEMBANGAN KONSEP NOMOR IDENTITAS TUNGGAL SECARA NASIONAL (NIT)

42 No Sertif HAT (NIB) No KTP No KK No IMB No Paspor No SPPT (NOP) No SIM No Pelangg List No NPWP No Pelangg Tlp NIP NOMOR BERSAMA (Common ID) No Pelangg Air NRP No Pelangg Gas No BPKB No Inv Aset Drh No Rek/Kartu No Inv Aset Neg NIT/KIN ID Bdsk Bid/ Badan No Polis ID Bdsk Perso- nal No SIUP No Askes No SI Temp Ush No Astek Akte Pend Perush No Akta Kelah No Ij Kuasa Tambang No Akta Nikah No Sensus No PEB/PIB DLL KODE BIDANG KODE PERSONAL (Prop, Kab, Kec, Kelur, Blok, Urut lain) (Tgl, Bln, Thn, Kelamin, Dst)

43 Operational Databases for Internal Organization External Databases for
Pendekatan Share/Transfer Data Untuk berbagai Kebutuhan <NIT dan ID masih digunakan secara bersamaan> Operational Databases for Internal Organization External Databases for Online Service Trust Independent Body Generate/Maintain NIT Kehakiman Akte Perusahaan … NIT/ID SIM, STNK … NIT/ID POLRI DEPKEU Pajak … NIT/ID Distributed Database Nasional DEPKES Askes … EDI / XML NIT/ID Info Kependudukan NIT/ID BKKBN DEPERINDAG SIUP … NIT/ID NIT/ID Depdagri Adminduk Public Access Intra-Government

44 Operational Databases for Internal Organization External Databases for
Pendekatan Share/Transfer Data Untuk berbagai Kebutuhan <Keseluruhan Telah Menggunakan NIT> Operational Databases for Internal Organization External Databases for Online Service Trust Independent Body Generate/Maintain NIT Kehakiman Akte Perusahaan … NIT SIM, STNK … NIT POLRI NIT Distributed Database Nasional Pajak … DEPKEU DEPKES Askes … EDI / XML NIT Info Kependudukan NIT BKKBN DEPERINDAG SIUP … NIT NIT Depdagri Adminduk Public Access Intra-Government

45 TERIMA KASIH