Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT"— Transcript presentasi:

1 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERANAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN BENIH IKAN UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN INDUSTRI PERIKANAN Oleh : Chandra Suwarna DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

2 DASAR KEBIJAKAN PEMBENIHAN
UU 31 TAHUN 2004 jo. UU 45/2009 Tentang PERIKANAN Pasal 7 point e. Pasal 14.1 Pasal 15 Urusan Perbenihan ( Induk dan Benih Ikan) menjadi kewenangan Pemerintah dalam mengatur Pemasukan dan Pengeluaran, Mengembangkan Pemanfaatan Plasma Nutfah, dan Alokasi ikan “tertentu” PERATURAN MENTERI KP : Beberapa Permen yang menyangkut Perbenihan, dan yang terakhir Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2016 Tentang CPIB

3 Peran Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPTD Dalam Pembinaan Pembenihan
TIM KERJA PROVINSI TIM AHLI TIM KERJA PUSAT PUSAT / UPT PROVINSI/ (UPTD) KABUPATEN/KOTA (BBI LOKAL) TIM KERJA Pembuatan dan Penerapan SPO Uji Multi lokasi Pembinaan,pengawasan, monev Perbenihan Sosialisasi Sertifikasi Distribusi induk dan Calon induk dasar ke Provinsi Pembuatan Peraturan Perbenihan dll. Dukungan pendanaan Pelaksanaan SPO Penerapan Sertifikasi Pembinaan, Pengawasan, monev Perbenihan Perbanyakan induk dasar menjadi induk pokok Distribusi induk pokok Pengawasan distribusi benih Sosialisasi Peraturan Perbenihan Dukungan pendanaan Pembinaan, pengawasan, monev. Perbanyakan Induk Pokok Distribusi Induk Penerapan Sertifikasi Sosialisasi Peraturan Perbenihan.

4 ALUR PENYEDIAAN BENIH BERMUTU
CPIB SISTU PEMULIAAN DJPB SERTIFIKASI INDUK DASAR INDUK POKOK UPT/UPTD BROODSTOCK CENTER HATCHERY/UPR PENGAWASAN BENIH BERMUTU MASYARAKAT PEMBUDIDAYA

5 PERMASALAHAN UMUM DI PERBENIHAN
Ketersediaan induk dan benih ikan berkualitas unggul masih terbatas SDM pembenih terutama di tingkat pembudidaya belum sepenuhnya menerapkan kaidah CPIB. Tata Laksana Pembinaan, Pengawasan, dan Monev Perbenihan belum berjalan optimal

6 KEBUTUHAN BENIH UNTUK BUDIDAYA di KBB
POTENSI PERIKANAN BUDIDAYA : KBB memiliki wilayah sentra budidaya KJA di Waduk Cirata dan Waduk Saguling dengan jumlah KJA sebanyak petak.. Kebutuhan benih ikan rata-rata per tahun di sentra budidaya KJA tersebut mencapai 800 juta ekor per tahun.. Produksi setempat +/- 100 juta, sebagian besar benih berasal dari wilayah lain

7 PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK
DITJENKAN BUDIDAYA DISKAN PROP, KAB/KOTA UPT UPTD Induk,Teknologi, Pola Usaha Penyuluh/ PPB Perusahaan (Mitra) Koperasi Kelompok Pembenih/UPR Benih Berkualitas Bank Pembudidaya Pasar Benih

8 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBENIHAN Jangka Menengah dan Panjang
Jangka Pendek Jangka Menengah dan Panjang Produksi induk & benih bermutu secara massal -> optimalisasi Broodstock Center Penyempurnaan Peraturan Perundangan di bidang perbenihan Pemberdayaan pembenih (HSRT/UPR)/Pembinaan Kelompok yang mandiri dan profesional Revitalisasi UPT dan UPTD (Provinsi dan Kab/Kota)  memproduksi benih bebas virus & bermutu Penerapan CPIB (Standarisasi & Sertifikasi Perbenihan) Pengawasan perbenihan (peredaran/ perkembangan benih bina & sarana produksi, serta proses produksi) Aktualisasi Jaringan Perbenihan Membangun Industri perbenihan Membangun dan rehabilitasi Sarpras BBI dan UPR Penerapan IPTEK (aquaculture engineering, pembenihan efisien/zero waste) Pengembangan Jaringan Perbenihan Pengelolaan Plasma Nutfah & Domestikasi Revitalisasi dan operasionalisasi Unit hatchery pemerintah dan swasta yang idle

9 Strategi Penguatan Kelembagaan Perbenihan Skala Kecil
Pendampingan Teknologi (pelatihan/diseminasi, magang, study banding, percontohan); Bimbingan Kelembagaan Kelompok (organisasi kelompok, aspek sosial dan ekonomi), kegiatan memotivasi; Pembinaan kemitraan (inti plasma, perbankan, antar kelompok); Penguatan modal; Bantuan Paket sarana produksi; Pembangunan dan Rehab Sarana Prasarana UPR.

10 PERANAN BPBINM DALAM MENDUKUNG PROGRAM INDUK UNGGUL NILA NIRWANA
Produksi Estimasi Target Produksi BPBINM Wanayasa 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi GGPS (Family) 50 60 65 70 Produksi GGPS (ekor) 3.000 3.600 3.900 4.200 Produksi GPS (ekor) 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Produksi GPS (Paket) 31 38 44 56 Produksi PS (ekor) Produksi PS (Paket) 6.250 7.500 8.750 10.000 11.250 Sumber : BPBINM Wanayasa Catatan : Jumlah GGPS terdiri dari 50% jantan dan 50% betina, dengan nisbah kelamin 1 : 1 Jumlah Jantan dan betina dalam 1 famili GGPS adalah 30 pasang. Produksi GPS dihasilkan dari pemijahan GGPS dengan sistem pemijahan massal. Jumlah GPS disesuaikan dengan kebutuhan pencetakan calon induk pokok dan program bantuan induk GPS ke Kab/Kota di Jawa Barat. Jumlah Produksi PS berdasarkan Protokol perbanyakan induk nila. LSSM-023-IDN A Q S s y Aquatic Quality System Assurance LSSM - BBPBAT - DJPB - KKP

11 FOTO KEGIATAN PEMBINAAN UPR

12

13 UPR BINAAN DINAS DAERAH


Download ppt "DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google