Analisis Keterisian data SIPD

Presentasi berjudul: "Analisis Keterisian data SIPD"— Transcript presentasi:

1 Analisis Keterisian data SIPD
Pusdalisbang, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

2 Tentang Pusdalisbang

3 Gagasan Satu Data dan Pembentukan Pusdalisbang
Pergub No 113 Tahun 2009 Tentang Organisasi Tata Kerja UPTB Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diharapkan Pusdalisbang dapat mewujudkan Satu Data untuk Pembangunan Jawa Barat Data yang Valid, Seragam dapat memudahkan proses perencanaan pembangunan Gedung Pusdalisbang (dalam proses pembangunan) Perlunya suatu lembaga yang menangani pengelolaan integrasi data untuk mewujudkan Satu Data Pembangunan Jawa Barat Latar Belakang Struktur Organisasi Belum optimalnya integrasi data perencanaan pembangunan yang bersumber dari OPD prov, kab/kota dan instansi vertikal Ketidakseragaman tolok ukur (indikator) format data, tahapan pengelolaan data serta sistem penyajian, sehingga menyulitkan integrasi data Kebutuhan Data Akurat sangat mendesak Pusdalisbang, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

4 VISI DAN MISI PUSDALISBANG
Struktur Organisasi Bappeda VISI DAN MISI PUSDALISBANG EK FISIK SOSBUD PP PEM PPE Kepala Bappeda Sekretariat UPTB Pusdalisbang Bidang VISI Mewujudkan Satu Data untuk pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel MISI Tugas Pokok Pengumpulan, pengelolaan dan analisa data spasial dan aspasial Penyusunan standardisasi pengelolaan data, validasi data & verifikasi data dalam forum data Kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan data dan informasi pembangunan dengan institusi lain yang terkait Pelayanan data dan informasi pembangunan Provinsi Jawa Barat Rekomendasi kebijakan pembangunan berdasarkan hasil analisis data Menyediakan data dan informasi pembangunan yang cepat, akurat dan terkini Meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis data dan informasi untuk perbaikan perencanaan pembangunan Menjalin komunikasi dalam tugas pelayanan data dan informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola data & informasi pembangunan jawa barat . Pusdalisbang, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 4

5 PROSES PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
SISTEM PENERIMAAN DAN SELEKSI DATA SUMBER DATA : BPS , Kemnetrian/Lembaga, Badan Dunia , Swasta, B. JENIS DATA : Statistik Dasar Statistik Sektoral Statistik Khusus C. SARANA : Media Pelaporan D. TATA LAKSANA : Pemutakhiran Data secara periodik CHANNELING DATA SOURCE Data hasil survey dan pengolahan melalui Pusdalisbang Spasial Aspasial SMS Gateway; Web; Penunjang Lainnya Supervisi BPS EXECUTING processing FORUM DATA A. DATA PROCESSING : Pengolahan, Validasi, Analisis B. JENIS DATA : Spasial dan aspasial INFRASRUKTUR PENGOLAH DATA SARANA : Software , Harddware, Brainware (SDM) TATA LAKSANA : Institusi, Prosedur, Biaya dan Legalisasi SISTEM LAYANAN SATU DATA PEMBANGUNAN JABAR Aplikasi KM 0 Pro Poor Aplikasi Geodatabase Online Jabar Infrastruktur Jaringan Clearing House Otorisator Data Validasi dan verifikasi data publikasi SMS web PENGGUNA Pusdalisbang, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

6 Geo Database Satu Data Online Kab/Kota OPD
Keterkaitan antara pengumpulan, validasi dan verifikasi data serta keterkaitan dengan Pusat Executing Data Source Chanelling Data Source Geo Database Geo Database Satu Data Online Kab/Kota OPD Validasi dan Verifikasi Data Forum Data Pengumpulan dan seleksi data SIPD/LEMHANAS /SDDKN,DLL Querying

7 Tentang Perda No 24 Tahun 2012 10

8 SATU DATA Pembangunan Jawa Barat
Perda No. 24 Tahun 2012 SATU DATA Pembangunan Jawa Barat Azas Maksud Tujuan Ruang Lingkup Kepastian Hukum; Keterpaduan; Keakuratan; Kemanfaatan; Kemutakhiran; Aksesibilitas. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan. Memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. Menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif. Mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya. Sistem pengelolaan data pembangunan; Kebijakan dan strategi; Perencanaan; Pengelolaan SATU DATA Pembangunan; Sumber Daya Manusia; Kelembagaan; Koordinasi; Kerjasama dan Kemitraan. Perda No 24 tahun 2012 dapat di download di:

9 Tentang Draft Pergub Pengelolaan Satu data
10

10 Beberapa Petunjuk teknis/pedoman yang harus dibuat/ditindaklanjuti dari Perda dimaksud, yaitu:
Pembangunan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat pasal 8, ayat 4; Pengumpulan Data Pembangunan Pasal 16, ayat 7; Pengolahan Data Pembangunan Pasal 17, ayat 8; Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data (Kepgub)pasal 18, ayat 3; Diseminasi Data Pembangunanpasal 19, ayat 4; Data rahasia  pasal 20, ayat 2 ; Forum Data Pembangunan  pasal 25, ayat 2; Koordinasi Pengelolaan Satu Data  pasal 26, ayat 2 Kerjasama/Kemitraan (Kesepahaman dan/atau Perjanjian Bersama pasal 28, ayat 2; Insentif dan Disinsentif  pasal 31 dam 32

11 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:
Pembangunan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat; Pengumpulan Data Pembangunan; Pengolahan Data Pembangunan; Penyajian Data Diseminasi Data Pembangunan; Analisis data Data Rahasia; Tata Cara Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat; dan Insentif dan disinsentif. Forum Data;  Matriks Satu Data Pembangunan Jawa Barat

12 Matriks Data BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1
NO D A T A SATUAN PERIODE DATA CARA MEMPEROLEH DATA SUMBER DATA DIGUNAKAN UNTUK KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1. RT ; 4. Kab/Kota; Desa/Kel; Provinsi; Kecamatan; Pusat. 7 8 BADAN PUSAT STATISTIK Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Poin Tahunan Survai RPJMD, LKPJ, SIPD, Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Dayabeli Purchasing Power Parity (PPP)= Daya Beli Masyarakat RPJMD, LKPJ, SIPD, LKPJ, Tannas Purchasing Power Parity (PPP) pada kelompok perempuan MDGs Perlu di hitung, BPS tdk mengeluarkan data ini. Indeks Gini RPJMD, LKPJ, SIPD, Tannas, Permen 54/2010 Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Prosentase eks korban bencana yang mendapat bantuan bahan bangunan rumah Persen Tahunan KPA RPJMD, RKPD 2 Jumlah anggaran persediaan bantuan tanggap darurat bencana Rp Juta 3 Jumlah pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim Orang RPJMD 4 Jumlah sumber daya penanggulangan bencana berkualitas 6 7 8 9 11 12 13 Tingkat partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulan bencana RKPD 14 Tingkat upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim 15 Presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 16 Jumlah sumber daya penanggulan bencana berkualitas orang 17 Jumlah Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi Ha SIPD 18 Jumlah Kawasan Rawan Tsunami

13 Arsitektur Jaringan

14 Tim Pengelola SIPD

15 8 kelompok data diuraikan dalam 31 jenis data.
PENGUMPULAN DAN PENGISIAN DATA SIPD PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH D A T A S I P D Data SIPD terdiri dari 8 kelompok yang meliputi: umum; sosial budaya; sumber daya alam; infrastruktur; ekonomi; keuangan daerah; politik, hukum, dan keamanan; dan insidensial 8 kelompok data diuraikan dalam 31 jenis data. Telah dilakukan penyederhanaan elemen data dengan memisahkan data mentah dan data olahan. Implikasinya, jumlah data yang perlu diinput dari daerah menjadi berkurang (2673 elemen data) 7

16 TIM SIPD Provinsi Pasal 9 Pengarah: Gubernur Penanggung Jawab: Sekda
Gubernur melalui Bappeda provinsi membentuk tim pengelola SIPD provinsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Penanggung Jawab: Sekda Ketua: Kepala Bappeda Sekretaris: Pusdalisbang Unsur Terkait Lainnya Koordinator Bidang: Kepala OPD Koordinator Bidang: Kepala OPD Koordinator Bidang: Kepala OPD Pasal 9 Tim pengelola SIPD provinsi melaksanakan tugas: mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD provinsi; mengevaluasi pengumpulan, pengisian, dan hasil evaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota di wilayahnya; memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD kabupaten/kota.

17 TIM SIPD Kabupaten/Kota
Pasal 10 Bupati/Walikota melalui Bappeda kab/kot membentuk tim pengelola SIPD kab/kot Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota Pengarah: Bupati/Walikota Penanggung Jawab: Sekda Ketua: Kepala Bappeda Sekretaris: Kepala Bidang Pengolah Data Unsur Terkait Lainnya Koordinator Bidang: Kepala SKPD Koordinator Bidang: Kepala SKPD Koordinator Bidang: Kepala SKPD Pasal 11 Tim pengelola SIPD kabupaten/kota bertugas: mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan mengevaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota.

18

19

20 Keterisian Data SIPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
Ranking Keterisian Data SIPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Keterisian Data SIPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Jumlah Total Element Data Provinsi Jawa Barat : 729  Jumlah Element Data Tersedia Provinsi Jawa Barat : 362  Jumlah Element Data Tidak Tersedia Provinsi Jawa Barat : 367  Jumlah Element Data Terisi Provinsi Jawa Barat : 321   Persentase Keterisian Data Provinsi Jawa Barat :88.67 % NO NAMA DAERAH % KETERISIAN DATA 1 Kabupaten Bandung 15.11% 2 Kabupaten Bandung Barat 25.18% 3 Kabupaten Bekasi 62.80% 4 Kabupaten Bogor 62.40% 5 Kabupaten Ciamis 0.15% 6 Kabupaten Cianjur 1.42% 7 Kabupaten Cirebon 3.71% 8 Kabupaten Garut 26.87% 9 Kabupaten Indramayu 12.37% 10 Kabupaten Karawang 0.00% 11 Kabupaten Kuningan 89.18% 12 Kabupaten Majalengka 88.64% 13 Kabupaten Purwakarta 1.89% 14 Kabupaten Subang 3.40% 15 Kabupaten Sukabumi 34.85% 16 Kabupaten Sumedang 82.82% 17 Kabupaten Tasikmalaya 51.71% 18 Kota Bandung 92.81% 19 Kota Banjar 3.25% 20 Kota Bekasi 82.47% 21 Kota Bogor 97.08% 22 Kota Cimahi 10.78% 23 Kota Cirebon 36.79% 24 Kota Depok 28.65% 25 Kota Sukabumi 23.65% 26 Kota Tasikmalaya 9.27% 27 Kabupaten Pangandaran 20.93%

21 Ranking Keterisian Data SIPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

22 Keterisian Data SIPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
Ranking Keterisian Data SIPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Keterisian Data SIPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Jumlah Total Element Data Provinsi Jawa Barat : 729  Jumlah Element Data Tersedia Provinsi Jawa Barat : 161  Jumlah Element Data Tidak Tersedia Provinsi Jawa Barat : 568  Jumlah Element Data Terisi Provinsi Jawa Barat : 15  Persentase Keterisian Data Provinsi Jawa Barat :9.32 % NO NAMA DAERAH % KETERISIAN DATA 1 Kabupaten Bandung 75.84% 2 Kabupaten Bandung Barat 14.92% 3 Kabupaten Bekasi 25.52% 4 Kabupaten Bogor 0.00% 5 Kabupaten Ciamis 0.07% 6 Kabupaten Cianjur 7 Kabupaten Cirebon 8 Kabupaten Garut 1.95% 9 Kabupaten Indramayu 0.15% 10 Kabupaten Karawang 11 Kabupaten Kuningan 12 Kabupaten Majalengka 35.15% 13 Kabupaten Purwakarta 1.23% 14 Kabupaten Subang 15 Kabupaten Sukabumi 36.32% 16 Kabupaten Sumedang 96.06% 17 Kabupaten Tasikmalaya 4.38% 18 Kota Bandung 28.45% 19 Kota Banjar 20 Kota Bekasi 21 Kota Bogor 22 Kota Cimahi 23 Kota Cirebon 22.68% 24 Kota Depok 25 Kota Sukabumi 26 Kota Tasikmalaya 3.22% 27 Kabupaten Pangandaran

23 Ranking Keterisian Data SIPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

24 SUSUNAN PERSONALIA Pengisian SIPD tahun 2014
l. pengarah : Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat" ll. Pembina : Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat lll. Kelompok Kerja Provinsi Penanggungjawab : Kepala tsadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Ketua : Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Badan Pusdalisbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat" Wakil Ketua : Kepala Seksi Pelayanan lnformasi dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat' Sekretaris : Kepala Seksi Pendataan dan Analisa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Anggota : Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik dan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat lr. Agus Hermawan, M.Si (Bappeda Provinst Jawa Barat). Widianto Nugroho Adi, ST, MT (Bappeda Provinsi Jawa Barat). Dino Wisnu Wardhana, ST, MA, MSE (Bappeda Provinsi Jawa Barat)' Maya Hikmatyati, S.Si (Bappeda Provinsi Jawa Barat). Widhi Depi Saputro, S. Kom (Bappeda Provinst Jawa Barat). Widhy Kurniatun, ST, M.Si (Bappeoa Provtnsi Jawa Barat)" Ferdian Gumiwa, S.P (Bappeda Frovinsi Jawa Sekretariat Duden Jaenudin (Bappeda Provinsi Jawa Barat).

25 Pembagian Tugas Keterisian Data
No Penaggung Jawab Data Jenis Data 1 Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik dan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Umum 2 lr. Agus Hermawan, M.Si Sosial Budaya 3 Widianto Nugroho Adi, ST, MT Infrastruktur 4 Dino Wisnu Wardhana, ST, MA, MSE dan Widhy Kurniatun, ST, M.Si Ekonomi 5 Maya Hikmatyati, S.Si Keuangan Daerah 6 Widhi Depi Saputro, S. Kom dan Ferdian Gumiwa politik, hukum, dan keamanan 7 Duden Jaenudin insidensial

26 TERIMA KASIH

27 Tim pengelola SIPD provinsi
Pasal 8 Gubernur melalui Bappeda provinsi membentuk tim pengelola SIPD provinsi. Tim SIPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari: Pengarah : Gubernur Penanggungjawab : Sekretaris Daerah provinsi Ketua : Kepala Bappeda provinsi Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda provinsi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data Koordinator Bidang : Kepala SKPD provinsi terkait sesuai kebutuhan Dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 9 Tim pengelola SIPD provinsi melaksanakan tugas: mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD provinsi; mengevaluasi pengumpulan, pengisian, dan hasil evaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota di wilayahnya; memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD kabupaten/kota.

28 Tim pengelola SIPD kabupaten/kota
Pasal 10 Bupati/walikota melalui Bappeda kabupaten/kota membentuk tim pengelola SIPD kabupaten/kota. Tim SIPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari: Pengarah : Bupati/walikota Penanggungjawab : Sekretaris Daerah kabupaten/kota Ketua : Kepala Bappeda kabupaten/kota Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data Koordinator Bidang : Kepala SKPD kabupaten/kota terkait sesuai kebutuhan Dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pasal 11 Tim pengelola SIPD kabupaten/kota bertugas: mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan mengevaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota.

29 Konsep Arsitektur Jaringan Pusdalisbang
Internet Firewall Server Local Area Network Pusdalisbang Aplication Server Network Area Storage (NAS) Sistem Backup Diskominfo OPD Badan Infromasi Geospasial Database Server ARCGIS Server OPD OPD

30 Badan Informasi Geospasial
Diskominfo Internet OPD Kab/Kot Pusdalisbang K/L Pemda WAN Pemprov Jabar WAN BIG

31 Pusat Data dan Analisa Pembangunan
Produk dan Layanan Pusat Data dan Analisa Pembangunan (PUSDALISBANG)

32 KM 0 Pro Poor - Online

33

34

35 Radius 10 km dari Gedung Sate
Nama KRTS : RAHWAN Lihat Detail Radius 10 km dari Gedung Sate KM 0 Pro Poor JABAR RUMAH TANGGA SASARAN RAHWAN Jl. CIHANJUANG RT03 RW 08 Dsn. IV 8,73 KM DARI GD. SATE 10,18 KM DARI KANTOR BUPATI BANDUNG BARAT RAHWAN 10,18 km 12,5 km 8,73 km KANTOR BUPATI GEDUNG SATE KRT dari Keluarga Tampak Depan Jarak yang ditempuh 12.5 Km atau 25 menit menggunakan kendaraan bermotor dengan rute sbb: Belok kanan menuju Jl. Diponegoro 0,1 Km Belok kanan menuju Jl. Layang Pasupati 0,2 Km Belok kiri menuju Jl. Layang Pasupati 1,8 km Terus ke Jl. Layang Pasupati 1,3 Km Terus lurus ke Jl. Dr. Djunjunan 1,3 Km Terus ke Jl. Prof. Drg. Surya Sumantri 1,1 Km Belok ke kiri rnenuju Jl. Terusan. Prof. Dr. Sutami 40 m Belokan kanan menuju Jl. Sari Asih 0,2 Km Belok kiri menuju Jl. Sari Asih 0,8 Km Belokan kanan menuju Jl. Terusan Geger Kalong Lurus ke Jl. Terusan Geger Kalong Hilir 0,3 Km Belokan kanan ke Jl. Sariwangi 0,9 Km Belok kanan menuju Cihanjuang. 2,7 Km. RAHWAN R. Keluarga Dapur K. Mandi 18

36 Output Rekap dan Grafik

37 Satu Data Pembangunan Jabar - Online

38 Satu Data Pembangunan Jabar – Online
Pendidikan

39 Penduduk Usia 15 tahun ke atas, berijazah SD dan tidak sekolah lagi
KABUPATEN KOTA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH BOGOR SUKABUMI CIANJUR BANDUNG GARUT TASIKMALAYA CIAMIS KUNINGAN CIREBON MAJALENGKA SUMEDANG INDRAMAYU SUBANG PURWAKARTA KARAWANG BEKASI BANDUNG BARAT KOTABOGOR 76.763 91.769 KOTASUKABUMI 30.672 34.390 65.062 KOTABANDUNG KOTACIREBON 20.560 26.151 46.711 KOTABEKASI KOTADEPOK 83.464 KOTACIMAHI 32.040 40.381 72.421 KOTATASIKMALAYA 92.963 KOTABANJAR 24.469 27.702 52.171 KOTA BANJAR Sumber: SP 2010

40 Peta Sebaran Penduduk yang Tidak Sekolah, usia dia atas 15 tahun ke atas, dan hanya punya ijazah SD di Kabupaten Sukabumi

41 Rekapitulasi Sebaran Penduduk yang Tidak Sekolah, usia dia atas 15 tahun ke atas, dan hanya punya ijazah SD di Kabupaten Sukabumi

42 Penduduk Usia 15 tahun ke atas, berijazah SMP dan tidak sekolah lagi
KABUPATEN/KOTA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH BOGOR SUKABUMI CIANJUR 85.502 BANDUNG GARUT TASIKMALAYA 89.195 83.367 CIAMIS 96.594 91.581 KUNINGAN 54.203 50.208 CIREBON MAJALENGKA 63.716 63.480 SUMEDANG 72.991 71.386 INDRAMAYU 97.338 80.547 SUBANG 90.372 85.786 PURWAKARTA 50.517 50.254 KARAWANG BEKASI BANDUNG BARAT 99.135 92.042 KOTABOGOR 56.801 56.875 KOTASUKABUMI 17.560 18.160 35.720 KOTABANDUNG KOTACIREBON 15.101 16.048 31.149 KOTABEKASI KOTADEPOK 97.758 KOTACIMAHI 38.731 42.912 81.643 KOTATASIKMALAYA 36.634 35.626 72.260 KOTABANJAR 11.075 10.670 21.745 KOTA BANJAR Sumber: SP 2010

43 Satu Data Pembangunan Jabar – Online
Perumahan

44

45

46

47

48

49

50 Satu Data Pembangunan Jabar – Online
Elektrifikasi

51

52

53

54 Satu Data Pembangunan Jabar – Online
Data-data Realtime

55 Pesawat yang terbang melintasi Jawa Barat
(Realtime)