Rapat Koordinasi Dana Dekon dan Tugas Pembantuan

Presentasi berjudul: "Rapat Koordinasi Dana Dekon dan Tugas Pembantuan"— Transcript presentasi:

1 Rapat Koordinasi Dana Dekon dan Tugas Pembantuan
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapentasker Tahun 2015 Direktorat Pengembangan Pasar Kerja Bandung, Juni 2015

2 Perubahan Organisasi Berdasarkan Kepmenaker N0 13 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, maka SUBDIT BURSA KERJA telah pindah ke DIREKTORAT PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI dan sebaliknya SUBDIT PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN masuk ke DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR KERJA Untuk itu, bagi daerah yang mau mengusulkan proposal yang berkaitan dengan kegiatan BURSA KERJA supaya ditujukan ke Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN)

3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Provinsi
Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan Informasi Pasar Kerja Online tahun 2015, maka Dit. PPK mengusulkan kegiatan berupa : 1. Dana Dekon : 34 provinsi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Provinsi Tugas Pembantuan : 447 kab/kota Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten/Kota

4 REKAPITULASI DANA DEKON 2015
No Lokasi Jumlah Anggaran/(Kab/Kota) Total Anggaran 1 Aceh Provinsi 128,964,200 Kab/Kota 23 65,885,000 1,515,355,000 2 Sumatera Utara 140,558,600 33 65,850,000 2,173,050,000 3 Sumatera Barat 122,974,600 19 66,400,000 1,261,600,000 4 Riau 119,219,200 12 65,922,000 791,064,000 5 Jambi 110,707,200 11 725,142,000 6 Sumatera Selatan 128,632,800 15 988,830,000 7 Bengkulu 100,216,800 65,876,000 461,132,000 8 Lampung 132,192,000 14 922,908,000 9 Bangka Belitung 97,334,000 461,454,000 10 Kep. Riau 114,913,200

5 11 DKI Jakarta Provinsi 1 88,487,800 Kab/Kota 5 65,922,000 329,610,000 12 Jawa Barat 108,535,200 26 66,550,000 1,730,300,000 13 Jawa Tengah 142,533,080 35 65,900,000 2,306,500,000 14 DIY 91,968,960 68,150,000 340,750,000 15 Jawa Timur 152,115,400 38 66,130,000 2,512,940,000 16 Banten 85,391,600 8 67,400,000 539,200,000 17 Bali 122,631,400 9 65,446,000 589,014,000 18 NTB 129,152,800 10 654,460,000 19 NTT 131,383,520 21 1,374,366,000 20 Kalimantan Barat 181,124,000 75,000,000 1,050,000,000 Kalimantan Tengah 113,940,320 65,610,000 918,540,000 22 Kalimantan Selatan 190,620,000 65,310,000 849,030,000 23 Kalimantan Timur 116,270,040 65,810,000 592,290,000

6 Propinsi Kab/kota 4,183,887,800 447 29,693,153,000 TOTAL KESELURUHAN
25 Sulawesi Tengah Provinsi 1 112,367,880 Kab/Kota 8 65,446,000 523,568,000 26 Sulawesi Selatan 135,665,840 19 65,300,000 1,240,700,000 27 Sulawesi Tenggara 98,665,360 7 457,100,000 28 Gorontalo 95,855,200 4 66,312,000 265,248,000 29 Sulawesi Barat 106,943,640 5 65,800,000 329,000,000 30 Maluku 115,318,320 10 67,350,000 673,500,000 31 Maluku Utara 154,230,520 91,892,500 367,570,000 32 Papua 137,256,720 11 64,246,000 706,706,000 33 Papua Barat 135,529,400 66,660,000 466,620,000 34 Kalimantan Utara 111,445,000 64,800,000 324,000,000 Propinsi 4,183,887,800 2 Kab/kota 447 29,693,153,000 TOTAL KESELURUHAN 33,877,040,800

7 Subdit INFORMASI PASAR KERJA
Untuk Mendukung pelaksanaan dana dekon dan Tugas Pembantuan serta Pendayagunaan IPK Online maka Dit. Ppk mengupayakan kegiatan pendukung Subdit INFORMASI PASAR KERJA Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informasai Pasar Kerja Online Bimbingan Teknis Informasi Pasar Kerja Pemberdayaan Petugas Pengelola Informasi Pasar Kerja Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar Kerja Menuju Manajemen ISO 9001: 2008 Bimbingan Teknis Pendalaman Implementasi ISO Penyuluhan Informasi Pasar Kerja (optimalisasi) Pendataan dan Identifikasi Persediaan Dan Permintaan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota (Quickwin di 23 lokasi) Tujuan QW : revitalisasi dan pemafaatan BLK (kondisi sekarang) menjadi BLK Wirausaha dalam rangka perluasan kesempatan kerja

8 Lokasi Quick Win 2015 No Provinsi Kabupaten/Kota 1 Jawa Barat Cirebon
Indramayu 2 Jawa Tengah Cilacap 3 Jawa Timur Pasuruan Tulungagung 4 NTB Lombok Tengah 5 NTT Kota Kupang 6 Sulawesi Tengah Morowali 7 Sulawesi Tenggara Kota Kendari 8 Sulawesi Utara Kota Bitung 9 Aceh Aceh Barat 10 Riau Kota Dumai 11 Sumatera Barat Kota Padang 12 Sumatera Utara Batubara Simalungun 13 Sumatera Selatan Kota Palembang 14 Lampung Kota Bandar Lampung 15 Kalimantan Timur Kutai Timur 16 Maluku Kota Ambon 17 Maluku Utara Halmahera timur 18 Papua Barat Teluk bintuni Sorong 19 Papua Merauke

9 USULAN DAFTAR LOKASI IMPLEMENTASI ISO 9001:2008, TAHUN 2015
NO LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DISNAKERTRANS KABUPATEN BANYUASIN PROV. SUMSEL DINSOSNAKER KOTA JAMBI PROV. JAMBI DINSOSNAKER KOTA PARIAMAN PROV. SUMBAR DISNAKER KOTA BEKASI PROV. JABAR DINSOSNAKER KABUPATEN KUNINGAN PROV. JABAR DISNAKERTRANS KABUPATEN CILACAP PROV. JATENG DINSOSNAKER KOTA SURAKARTA PROV. JATENG DISNAKERTRANS KABUPATEN TABANAN PROV. BALI DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROV. NTB DISNAKERTRANS KABUPATEN BIMA PROV. NTB DISNAKERTRANS KOTA PALANGKARAYA PROV. KALTENG DISNAKERTRANS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROV. KALTIM DINSOSNAKER KOTA PALU PROV. SULTENG DISNAKER KABUPATEN GORONTALO PROV. GORONTALO DISNAKERSOS KOTA TERNATE PROV. MALUKU UTARA

10 Subdit Analisis Pasar Kerja
Analisis Kondisi Pasar Kerja di Indonesia Analisis Pasar Kerja Luar Negeri Analisis Pasar Kerja Menghadapi MEA Pembekalan Teknis Analisis Pasar Kerja di Daerah Analisis Kondisi Pasar Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Pemetaan Profil Pengembangan Pasar kerja Dalam Rangka MEA (optimalisasi) Analisis Kebutuhan Pelatihan Calon Pekerja Migran di Negara tujuan (Quickwin)

11 Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

12 Subdit Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan
Pembinaan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Dalam Rangka Pelayanan Penempatan Bagi Pencari Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi siswa/siswi dalam rangka Implementasi Fungsi Employment Service Peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan Penempatan di Instansi Terkait di Bidang Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Penyusunan Standar Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Temu Teknis Bidang Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

13 DAFTAR LOKASI KEGIATAN SUBDIT PBJ TAHUN 2015
No Pembinaan Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja melalui Pelayanan BPJ bagi Pencar Kerja Implementasi PBJ kepada Siswa Sekolah dalam rangka Pemberdayaan Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja Peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan Penempatan di Instansi Terkait di Bidang PBJ Penyusunan Draft Modul PBJ Temu Teknis PBJ Bagi Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 1 Kota Solo Kota Makassar Lampung Bali 2 Kab. Lebak Banten Kota Bandung Kota Surabaya Manado 3 Kab. Karanganyar Kota Medan Aceh Balikpapan 4 Kab. Ternate Jakarta 5 Kota Metro Kota Denpasar Bogor 6 Kota Lampung Kota Bima 7 Kota Palangkaraya Yogyakarta Palembang

14 DAFTAR LOKASI KEGIATAN SUBDIT PBJ TAHUN 2015
No Pembinaan Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja melalui Pelayanan BPJ bagi Pencar Kerja Implementasi PBJ kepada Siswa Sekolah dalam rangka Pemberdayaan Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja Penyusunan Draft Modul PBJ Temu Teknis PBJ Bagi Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 8 Kota Jogjakarta Ternate Semarang 9 Kab. Cianjur Kab. Gianyar Banjarmasin Cirebon 10 Kota Bengkulu Manado Serang 11 Kota Palembang 12 Kota Bima 13 Kab. Belitung Timur 14 Kota Kupang 15 Kab. Wonosobo

15 Subdit Analisis Jabatan
Penyusunan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia Penyusunan Kamus Jabatan Nasional Kategori Infomasi dan Komunikasi Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Training of Trainer Petugas Analis Jabatan Analisis Jabatan untuk 2 (dua) Sektor Dalam rangka MEA (Quickwin)

16 KLASIFIKASI BAKU JABATAN INDONESIA (KBJI) DISUSUN BERDASARKAN ISCO 2008 DENGAN DENGEN MENYESUAIKAN KONDISI JABATAN YANG ADA DI INDONESIA (6 DIGIT). KBJI DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DIDALAM PEMBERIAN KODE JABATAN KERJA DI INDONESIA

17 YANG BEKERJA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
INFORMASI JABATAN TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA BUKU INFORMASI JABATAN TENAGA KERJA ASING DISUSUN SEBAGAI INFORMASI KE STAKEHOLDER TENTANG JABATAN YANG TERBUKA BAGI TKA DIWILAYAH INDONESIA SESUAI DENGAN KEPMENAKER

18 Kamus Jabatan Nasional
Penyandang Cacat KAMUS JABATAN NASIONAL PENYANDANG CACAT DISUSUN SEBAGAI INFORMASI BAGI SELURUH STAKEHORDER, DIMANA PERUSAHAN YANG PUNYAI KARYAWAN 100 ORANG, WAJIB MENEMPATKAN 1 ORANG TENAGA KERJA DESABILITAS.

19 Kabupaten/Kota Yang Telah Mendapatkan Bantuan Peralatan BKOL
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENGGUNAKAN BURSA KERJA ONLINE SAMPAI MARET 2015 No Provinsi Jumlah Kab/Kota Kabupaten/Kota Yang Telah Mendapatkan Bantuan Peralatan BKOL Online Tidak Online Jumlah 1 Pemerintah Aceh 23 11 12 2 Sumatra Utara 33 8 18 3 Riau 7 5 4 Jambi Sumatra Barat 19 6 Sumatra Selatan 15 (17) 15 Lampung 14 (15) 10 14 Bengkulu 9 Kepulauan Riau Bangka Belitung Banten DKI Jakarta 13 Jawa Barat 26(27) 26 Jawa Tengah 35 32 Jawa Timur 38 17 21 16 DI. Yogyakarta

20 Jumlah Kab/Kota : 515, (…) menjadi karena ada pemekaran
lanjutan 17 Sulawesi Selatan 24 12 18 Sulawesi Tengah 11(13) 1 10 11 19 Sulawesi Tenggara 12(17) 2 20 Sulawesi Barat 5(6) 3 5 21 Sulawesi Utara 15 13 22 Gorontalo 6(7) 6 23 Kalimantan Barat 14 7 Kalimantan Timur 4 25 Kalimantan Tengah 9 26 Kalimantan Selatan 27 Bali 28 Nusa Tenggara Timur 21(22) 29 Nusa Tenggara Barat 30 Maluku 8 31 Maluku Utara 9(10) 32 Papua 33 Papua Barat 34 Kalimantan Utara Jumlah 497(515) 196 301 497 Jumlah Kab/Kota : 515, (…) menjadi karena ada pemekaran

21 Catatan : 1. Kabupaten/Kota yang sudah mengakses/menggunakan sitem IPK Online ada sebanyak 196 kabupaten/kota dari 497 (515) kabupaten/kota (Maret 2015) Pengunjung web site yang terdaftar sebanyak orang di Aplikasi IPK Online, jumlah Pencaker per Maret 2015 sebanyak orang. Data Pencaker di bawah 15 orang setiap bulan, maka BKOL-nya dianggap tidak aktif

22 APLIKASI informasi pasar Kerja Online

23 Website Informasi Pasar Kerja Online (BKOL)
atau

24

25 Catatan : Fasilitas Untuk mengatasi adanya gangguan dalam IPKOL maka pada tahun telah disediakan IPK off line. Tahun akan diadakan pengembangan ruang pelayanan penempatan untuk 23 lokasi kabupaten/kota dan pemberian bantuan BKOL di 15 lokasi kab/kota Hambatan di Lapangan Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun informasi pasar kerja Anggaran APBD tidak tersedia dan kecil (jika ada) Jaringan internet tidak tersedia dan dayanya kecil (jika ada jaringan) Ada beberapa daerah yang membangun sistem pelayanan online tersendiri baik provinsi dan kabupaten/kota sehingga datanya tidak tersambung dengan infokerja.depnakertran.go.id Pengantar kerja tidak tersedia, dan sering dipindahkan ke unit organisasi yang lain (jika ada)

26 PRrovinsi dan Kabupaten/Kota yang baru yg belum mendapatkan bantuan peralatan bkol
No Kabupaten Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Provinsi Kalimantan Utara Kab. Mahakam Ulu Kab. Malaka Kab. Mamuju Tengah Kab. Pulau Taliabu Kab. Banggai Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Musi Rawas Kab. Kolaka Timur Kab. Muna Kab. Buton Kabu Buton Tengah Kab. Manokwari Kab. Pegunungan Kab. Pangandaran Kab. Pesisir Barat Kalimantan Utara Kalimantan Utara NTT Sulawesi Barat Maluku Utara Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Sulawesi Tenggara Jawa Barat Lampung

27 CATATAN : e- KTP Sesuai dengan dengan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Menteri Dalam Negeri No /5305/SJ tanggal 27 Desember 2012 perihal Program Nasional e-KTP, maka: e-KTP berlaku secara nasional dengan penjelasan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Kepolisian, Perbankan dan lembaga lainnya dalam melaksanakan pelayanan publik tidak diperkenankan mensyaratkan KTP setempat.

28 Foto pusat pelayanan penempatan tenaga kerja
Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

29

30 Foto pusat pelayanan penempatan tenaga kerja
Kab. Jayapura Provinsi Papua

31

32 Terima Kasih