Provinsi D.I. Yogyakarta

Presentasi berjudul: "Provinsi D.I. Yogyakarta"— Transcript presentasi:

1 Provinsi D.I. Yogyakarta
Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta Kasubdit Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Yogyakarta, 29 Agustus 2017

2 Pendahuluan

3 Maksud dan Tujuan Profil dan Analisa Masalah Daerah
Maksud Penyusunan Profil dan Analisa Masalah Daerah adalah menyiapkan profil daerah, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kebutuhan investasi sebagai masukan penentuan prioritas pembangunan nasional dalam penyusunan RKP beserta analisisnya; Tujuan Penyusunan Profil Daerah dan Kebutuhan Investasi Daerah adalah : Menyiapkan analisa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan sumberdaya manusia; Mengetahui faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan pembangunan sumberdaya manusia; Merumuskan isu strategis daerah; Merumuskan prioritas pembangunan nasional dan daerah di suatu daerah; Merumuskan rencana kebutuhan pembagunan di daerah.

4 Ruang Lingkup Profil dan Analisis Pembangunan Daerah :
Mengidentifikasi sumber-sumber (basis sektor PDRB) pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi berbasis pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources); Menganalisis keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir baik secara sektoral dan spasial; Menganalisis kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap pembangunan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan pembangunan sumberdaya manusia; serta Menyusun rekomendasi kebijakan untuk pembangunan ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah mendatang Keterkaitan Forum Konreg PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara : Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan data dan informasi (PDRB) yang sesuai untuk Penyusunan Profil dan Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah. Menyusun Model Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

5 Perkembangan Perekonomian Daerah

6 Penggerak Perekonomian DIY Sisi Produksi : Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Pertumbuhan PDRB ADHK menurut DIY Perkembangan Kontribusi PDRB Provinsi DIY Terhadap Wilayah Jawa PROVINSI Kontribusi 2014 (persen) Kontribusi 2015 (persen) Kontribusi 2016 (persen) terhadap pulau terhadap 34 provinsi DKI Jakarta 28,75 16,50 29,26 17,07 29,41 17,20 Jawa Barat 22,61 12,97 22,43 13,08 22,32 13,06 Jawa Tengah 15,05 8,64 14,88 8,68 14.75 8,63 Dl Yogyakarta 1,51 0,87 1,49 Jawa Timur 25,09 14,40 24,90 14,53 25,06 14,65 Banten 6,99 4,01 7,04 4,11 6,97 4,08 Jawa - 57,39 58,34 58,49 Kontribusi perekonomian DIY terhadap perekonomian Wilayah Jawa paling rendah yaitu hanya berkisar 1,49 – 1,51 persen. Pada tahun 2016 kontribusi DIY sedikit menurun sebesar 0,02 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK (kumulatif), pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta cenderung mengalami perlambatan dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi D.I berada di atas laju pertumbuhan nasional, penggerak pertumbuhan D.I Yoyakarta tahun 2016 terbesar dari Sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor informasi dan komunikasi. Sektor industri pengolahan, sektor penyedia akomodasi dan makan-minum, sektor pertanian, dan sektor kontruksi berkontribusi sebesar 43 persen terhadap perekonomian Provinsi D.I Yogyakarta. Sumber: BPS

7 Kontribusi dan Pertumbuhan menurut Sub Sektor
LAPANGAN USAHA Share (ADHB Pertumbuhan (ADHK) 2014 2015* 2016" 2016** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10,52 10,64 10,41 -2,10 2,12 1,46 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian 9,20 9,31 9,12 -2,98 1,94 1,48 a. Tanaman Pangan 3,53 3,75 3,76 -1,71 2,83 2,78 b. Tanaman Hortikultura 3,08 2,98 -10,70 -0,77 -0,83 c. Tanaman Perkebunan 0,30 0,28 0,48 -3,83 0,00 d. Peternakan 2,08 2,11 2,06 4,82 4,74 2,20 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 0,21 0,19 8,03 0,68 2,68 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,88 0,89 0,87 3,50 2,79 1,14 3 Perikanan 0,44 0,42 6,64 4,15 1,33 B Pertambangan dan Penggalian 0,58 0,56 0,54 2,17 1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 2 Pertambangan Batubara dan Lignit 3 Pertambangan Bijih Logam 4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya C Industri Pengolahan 13,59 13,11 13,21 3,83 2,13 5,07 1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 2 Industri Makanan dan Minuman 7,17 7,00 7,21 7,98 3,13 6,76 3 Industri Pengolahan Tembakau 0,79 0,73 0,72 -20,10 -0,88 1,55 4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 1,44 7,73 5,95 6,42 5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0,38 0,37 7,14 3,33 6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 0,22 0,20 -1,04 -2,09 -1,60 7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 0,29 4,62 2,01 5,91 8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 0,12 0,13 6,78 6,67 9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0,31 -6,11 -8,90 -7,14 10 Industri Barang Galian bukan Logam 0,46 0,40 1,41 -6,41 11 Industri Logam Dasar 12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 0,95 0,85 2,47 -1,52 3,22 13 Industri Mesin dan Perlengkapan 0,50 0,49 7,47 6,95 4,64 14 Industri Alat Angkutan 15 Industri Furnitur 0,53 0,52 -4,30 -2,78 3,74 16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan 0,32 -5,41 2,45 1,20

8 Kontribusi dan Pertumbuhan menurut Sub Sektor (2/2)
LAPANGAN USAHA Share (ADHB Pertumbuhan (ADHK) 2014 2015* 2016" 2016** D Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,12 0,13 6,84 2,40 14,06 1 Ketenagalistrikan 6,90 2,42 14,17 2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0,00 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,10 3,75 2,41 2,35 F Konstruksi 9,40 9,36 9,34 5,66 4,23 5,42 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,27 8,22 8,48 5,69 6,19 6,09 1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 1,39 1,38 1,43 7,62 3,02 6,87 2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor 6,88 7,05 5,32 6,81 5,94 H Transportasi dan Pergudangan 5,72 5,68 3,79 3,72 4,62 1 Angkutan Rel 0,09 19,61 6,56 2 Angkutan Darat 3,52 3,44 3,29 1,74 3,31 1,86 3 Angkutan Laut 4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5 Angkutan Udara 0,95 0,98 1,10 5,70 3,01 13,85 6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos & Kurir 1,16 1,17 1,19 8,42 5,37 6,72 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,04 10,23 10,22 6,78 5,77 5,52 1 Penyediaan Akomodasi 1,95 2,02 2,07 4,88 7,17 8,21 2 Penyediaan Makan Minum 8,09 8,16 7,22 5,46 4,91 J Informasi dan Komunikasi 8,51 8,13 8,14 6,14 5,11 8,32 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,88 3,97 3,94 8,28 4,97 1 Jasa Perantara Keuangan 2,91 2,98 9,91 8,96 4,66 2 Asuransi dan Dana Pensiun 0,31 0,30 6,25 3,78 4,45 3 Jasa Keuangan Lainnya 0,65 0,66 2,90 7,44 6,74 4 Jasa Penunjang Keuangan 0,01 L Real Estat 7,00 7,02 7,09 7,66 6,05 5,15 M,N Jasa Perusahaan 1,03 1,01 7,57 7,36 3,43 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,07 8,26 8,37 5,91 5,58 5,57 P Jasa Pendidikan 8,19 8,25 7,92 7,28 3,08 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,45 2,52 2,51 7,67 7,13 4,52 R,S,T,U Jasa lainnya 2,53 2,55 2,57 5,27 8,02 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 5,17 4,95 5,05

9 Share dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor menurut Kabupaten/Kota di DI
Share dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor menurut Kabupaten/Kota di DI. Yogyakarta Tahun 2016 Lapangan Usaha Bantul Sleman Kulonprogo Gunung Kidul Kota Yogyakarta Share (%) Pertum buhan (%) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14,39 1,52 8,06 1,12 19,96 1,74 25,28 2,2 0,16 0,90 B. Pertambangan dan Penggalian 0,61 0,35 0,41 0,43 1,39 1,72 1,31 0,8 0,00 0,58 C. Industri Pengolahan 15,17 5,30 13,36 4,42 12,20 5,28 9,38 5,3 13,68 4,25 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,13 15,10 0,10 15,27 0,08 14,42 14,3 0,20 12,01 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,96 0,05 2,40 2,54 2,3 0,15 2,22 F. Konstruksi 9,29 4,07 10,71 4,77 8,55 6,48 9,40 7,83 3,56 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,46 6,53 7,79 6,26 13,61 6,20 9,22 7,0 7,37 5,54 H. Transportasi dan Pergudangan 4,79 4,17 7,28 7,39 8,05 2,66 5,04 3,5 4,00 2,82 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 11,67 6,31 10,28 5,98 3,91 5,93 5,90 5,6 5,81 J. Informasi dan Komunikasi 7,26 8,35 8,01 8,19 4,98 7,92 7,02 8,8 10,37 8,04 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 5,08 3,26 5,27 3,27 4,41 2,32 4,7 6,72 5,25 L. Real Estate 6,58 5,82 7,90 5,52 3,39 5,53 3,53 6,8 4,50 M,N. Jasa Perusahaan 0,48 4,26 1,67 3,55 0,28 3,46 5,1 1,08 2,77 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,51 5,84 6,81 5,89 9,15 6,16 10,12 5,86 P. Jasa Pendidikan 6,92 3,24 9,67 3,98 5,91 3,90 3,4 9,30 3,47 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,85 5,20 2,35 4,47 1,44 5,66 2,00 4,5 3,75 4,66 R,S,T,U. Jasa lainnya 1,98 6,02 2,28 5,24 3,69 5,48 3,35 7,5 2,68 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 5,06 4,76 4,9 5,11

10 Kecenderungan Peningkatan Kinerja Industri.....
Meningkatnya kinerja industri pengolahan terindikasi oleh perbaikan kinerja industri Mikro dan Kecil (MKM, serta Industri besar dan sedang (IBS), dorongan ekpor terhadap terhadap produk utama yang meningkat pada triwulan IV 2016. Perkembangan Kredit Investasi menunjukkan peningkatan pada Triwulan IV seiring dengan membaiknya kinerja Industri Besar dan Sedang serta industri mikro dan kecil. Perkembangan Indeks Industri Mikro dan Kecil Perkembangan Indeks Industri Besar dan Sedang Perkembangan Ekspor D.I Yoyakarta

11 Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Melambat
Tingkat pengangguran di D.I Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional. Secara umum, pola pergerakan penurunan dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka DI. Yoyakarta sama dengan pola pergerakan penurunan tingkat pengangguran nasional. Berbeda dengan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan DI. Yoyakarta tergolong tinggi dan mengalami perlambatan penurunan. Selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan DI. Yogyakarta masih berada di kisaran 13 persen dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Perkembangan TPT Provinsi D.I Yoyakarta Tengah Perkembangan Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta

12 Tingkat Kemiskinan Tinggi dan Produktivitas tenaga kerja sektor primer rendah
Penduduk Bekerja dan produktivitas Tenaga kerja menurut lapangan usaha Kondisi IPM Tahun 2015 Kabupaten/Kota di DI. Yogyakarta Lapangan Usaha Penduduk Bekerja Produktivitas Tenaga Kerja (jiwa) (%) A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 23,27 24,10 B. Pertambangan dan Penggalian 21.172 1,04 28,02 C. Industri Pengolahan 13,82 51,53 D. Pengadaan Listrik dan Gas 1.669 0,08 84,96 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5.902 0,29 19,45 F. Konstruksi 13.849 6,55 76,85 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 49.295 20,53 22,26 H. Transportasi dan Pergudangan 66.367 3,25 94,22 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,16 60,13 J. Informasi dan Komunikasi 10.828 0,53 827,25 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 28.391 1,39 152,94 L. Real Estat 4.070 0,20 1.918,50 M,N. Jasa Perusahaan 26.035 1,27 42,83 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 74.638 3,65 123,49 P. Jasa Pendidikan 7,33 60,75 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 48.588 2,38 56,89 R,S,T,U. Jasa lainnya 5,25 26,36 Jumlah 100,00 53,91 Provinsi/Kabupaten /Kota AHH (tahun) EYS (tahun) MYS (tahun) Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun) IPM Kulon Progo 75,00 13,55 8,40 8.688 71,52 Bantul 73,44 14,72 9,08 14.320 77,99 Gunung Kidul 73,69 12,92 6,46 8.336 67,41 Sleman 74,57 15,77 10,30 14.562 81,20 Kota Yogyakarta 74,25 16,32 11,41 17.317 84,56 D.I YOGYAKARTA 74,68 15,03 9,00 12.684 77,59 INDONESIA 70,78 12,55 7,84 10.150 69,55 Kondisi Kemiskinan Kab./Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015, (persen) Kondisi IPM Kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta tergolong cukup tinggi, kecuali Kab. Gunung Kidul masih tertinggal dengan IPM jauh berada dibawah rata-rata IPM provinsi dan nasional Sementara untuk kondisi kemiskinan rata-rata masih relatif tinggi, khususnya di 3 kabupaten (Kulonprogo, Bantul, dan Gunung Kidul) Sebagian besar penduduk berkerja masih tergantung di sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Namun produktivitas di sektor tersebut relatif rendah dibandingkan produktivitas sektor real estat, sektor informasi dan komunikasi. IPM Nasional.

13 IPM meningkat namun masih dibawah rata-rata nasional
Perkembangan IPM Provinsi D.I Yogakarta Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I Yogyakarta terus menunjukkan peningkatan di enam tahun terakhir, dan berada diatas rata-rata IPM nasional. IPM Provinsi Yogyakarta secara nasional berada di urutan 2 dibandingkan seluruh 34 Provinsi di Indonesia Dibandingkan secara nasional, seluruh komponen pembentuk IPM di Provinsi D.I Yoyakarta lebih tinggi dari IPM Nasional. Perbandingan IPM Per Provinsi 2016 Perkembangan Komponen IPM Yogyakarta Indikator D.I Yogyakarta Nasional 2015 2016 IPM 77,59 78,38 69,55 70,18 Angka Harapan Sekolah 15,03 15,23 12,55 12,72 Rata-Rata Lama Sekolah 9,0 9,12 7,84 7,95 Angka Harapan Hidup 74,68 74,71 70,78 70,9 Pengeluaran Perkapita Rp Rp Rp Rp

14 Isu Kesenjangan di Provinsi DI Yogyakarta
Kesenjangan Antarindividu Ratio Gini Provinsi 2015 < 0,35 Kep. Bangka Belitung 0,28 Maluku Utara Kalimantan Utara 0,29 Kalimantan Timur 0,32 Aceh 0,33 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Sumatera Utara 0,34 Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Maluku 0,35 - 0,40 Kalimantan Selatan 0,35 Riau 0,36 Jambi Sumatera Selatan Kep. Riau Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat 0,37 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Bengkulu 0,38 Lampung Jawa Tengah Bali > 0,40 Banten 0,40 Sulawesi Tenggara Jawa Barat 0,41 Jawa Timur 0,42 Sulawesi Selatan Gorontalo Papua DKI Jakarta 0,43 DI Yogyakarta Papua Barat 0,44 Ratio Gini Provinsi 2016 < 0,35 Kep. Bangka Belitung 0,28 Maluku Utara 0,29 Kalimantan Utara 0,30 Sumatera Utara 0,32 Kalimantan Timur Aceh 0,33 Sumatera Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur 0,34 Kalimantan Barat 0,35 - 0,40 Riau 0,35 Jambi Sumatera Selatan Kep. Riau Maluku Bengkulu 0,36 Lampung Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Jawa Tengah 0,37 Bali Papua Barat > 0,40 Banten 0,39 Sulawesi Utara Papua Jawa Timur 0,40 Sulawesi Tenggara DKI Jakarta 0,41 Jawa Barat DI Yogyakarta 0,42 Gorontalo Sulawesi Selatan 0,43 Provinsi Distribusi PDRB 2010 Distribusi PDRB 2016 Perubahan (%) DKI Jakarta 15,66 17,21 1,55 Jawa Barat 13,21 13,09 -0,12 Jawa Tengah 9,08 8,63 -0,45 DI Yogyakarta 0,94 0,87 -0,07 Jawa Timur 14,43 14,64 0,21 Banten 3,95 4,08 0,13  JAWA 11,45 11,70 0,25 Kabupaten/Kota PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta) 2011 2012 2013 2014 2015 Kab. Kulonprogo 13,95 14,84 16,10 17,25 18,59 Kab. Bantul 14,41 15,53 17,04 18,55 20,06 Kab. Gunungkidul 14,22 15,23 16,47 17,75 19,34 Kab. Sleman 21,29 22,79 24,78 26,69 28,91 Kota Yogyakarta 48,40 51,65 55,97 60,53 65,15 Kesenjangan antar individu di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2015 masih tinggi, hal tersebut terlihat pada nilai ratio gini yang sebesar 0,43, namun dalam perkembangannya nilai ratio ini mengalami penurunan di tahun 2016 yaitu sebesar 0,42. Peran Wilayah Sumatera dan Jawa mendominasi PDB nasional. Kontribusi Provinsi DI Yogyakarta terhadap nasional mengalami penurunan sebesar 0,07 persen pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2010. Perkembangan PDRB perkapita dalam lima tahun terakhir menunjukan peningkatan di semua kabupaten/kota, namun diperbandingkan antar wilayah menujukan adanya gap yang cukup tinggi antara PDRB perkapita tertinggi (Kota Yogyakarta) dengan PDRB perkapita terrendah (Kabupaten Kulon Progo).

15 Penutup

16 Penutup Tujuan utama penyusunan Profil dan Analisis Daerah adalah untuk memperkuat analisis pembangunan untuk menjawab pertanyaan kenapa suatu wilayah tumbuh tinggi atau rendah/berkembang, prospek pembangunan di masa depan serta proyek yang dapat mendukung pembangunan daerah. Profil dan analisis kinerja pembangunan daerah disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, sementara permasalahan dan isu strategis, usulan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan hasil analisis dan FGD dengan stakeholder di daerah. Melalui profil dan analisis pembangunan daerah selanjutnya akan disusun rekomendasi kebijakan pembangunan di tiap daerah kepada berbagai sektor di Bappenas untuk kemudian menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional tahun berikutnya. Untuk itu, kami mohon tanggapan dan masukan terhadap analisis data dan informasi yang telah disusun serta identifikasi kebutuhan data dan informasi yang masih dibutuhkan di masing-masing daerah.

17 Sekian dan Terima Kasih

18 Lampiran

19 Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Tahun 2018
Pariwisata Kep.Seribu Kab. Kep.Seribu, DKI Jakarta PEMBANGUNAN MRT PEMBANGUNAN BANDAR UDARA PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TOL LAUT KI Kendal Kab. Kendal, Jawa Tengah KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten KI Gresik Kab. Gresik, Jawa Timur Pariwisata Borobudur dan sekitarnya Kab. Magelang, Jawa Tengah Pariwisata Bromo-Semeru Jawa Timur PEMBANGUNAN AKSES KERETA API MENUJU BANDARA & PELABUHAN PEMBANGUNAN JALAN DAN KERETA API MENDUKUNG KSPN PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API Indikator Prov. DI.Yogyakarta 2018 Pertumbuhan Ekonomi Min 5% Tingkat Kemiskinan Max 14% Tingkat Pengangguran Max 3% Wilayah Jawa Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 5% Tingkat Kemiskinan Max 10% Tingkat Pengangguran Terbuka Max 6% Sektor-sektor penggerak perekonomian Industri Pengolahan Perdagangan besar dan eceran Konstruksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018 Kawasan Strategis Prioritas RPJMN Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : Provinsi D.I Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Barat Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten