KONSEP PUSKESMAS DI ERA DESENTRALISASI

Presentasi berjudul: "KONSEP PUSKESMAS DI ERA DESENTRALISASI"— Transcript presentasi:

1 KONSEP PUSKESMAS DI ERA DESENTRALISASI
A. Analisa Situasi *Tujuan dasar tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk  terwujud kesehatan optimal * Penerapan Yankes * WHO 2000 Masalah kesehatan di ukur dengan 5 indikator : 1. Tingkat derajat kesehatan secara keseluruhan 2. Distribusi tingkat kesehatan diantara pdd 3. Tingkat tanggap sistem kesehatan secara keseluruhan 4. Distribusi tingkat tanggap sist kesehatan diantara pdd 5. Distribusi rincian/uraian keuangan

2 Penilaian kinerja Puskesmas belum di lakukan  tetap penilain yang di laksanakan  analisis
1. Kekuatan a. Pembanguna Kesehatan * Pembangunan gedung Puskesmas 7,243 buah 1 : /Puskesmas * PKM pembantu buah * PKM Keliling buah * Posyandu buah * Polindes buah * POD = buah * POS UKK = 1,853 buah b. Keberadaan PKM  memberi konstribusi tentang terhadap * AKB 145/1000 kelahiran hidup 1967 *  41/1000 kelahiran hidup 1990 * AKI – 540/ Kelahiran hidup 1986  / kelahiran hidup 1995 * UHH  54,7 th 1967  th 1997

3 c. Dukungan Tugas/Fungsi PKM
* Biaya/ tenaga serta peralatan termasuk obat-obatan * 1998 rasio tenaga Dokter /PKM  1,16 org & dokter gigi 1,58 org, Perawat 40 org untuk tiap pdd, bidan org termasuk termasuk 52,042 org bidan desa. d. Pelaksanaan tugas/fungsi * Terbentuknya pedoman manajemen PKM/ operasional program termasuk standar Yankes * Sistem pencatatan/pelayanan (1982) 2. Kelemahan a. Mutu ( fisik & non fisik ) belum baik/ kurang b. Sebagai PKM belum punya visi/misi c. Beban tugas PKM cukup berat d. PKM belum sepenuhnya mampu menjalankan wilayah kerjanya e. Kegiatan pokok belum optimal di laksanakan f. Pembinaan kemitraan belum oktimal g. Fungsi PKM belum di jabarkan dengan baik h. Strategi belum jelas I. Data/informasi dalam sistem pencatatan blm realible.

4 3. Peluang Berbagai faktor lingkungan eksternal a. Aamandemen UUD 45 pasa 28 b. Reformasi c. Kebijakan desentralisasi - UU No. 22 1999  Pemerintahan daerah - UU No. 25 1999  Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat & daerah - UU No. 25  2000  Program Pembangunan Nasional - PP No. 25  2000  Kewenangan Pemerintah & kewenangan provinsi sebagai daerah otonom - PP No. 84  2000  Pedoman organisasi perangkat daerah d. Kesepakatan para Bupati/Wali Kota tgl 28 Juli - Menyiapkan alokasi dana APBD 15 % & 5 % pendapatan domestik regional bruto. ( PDRB) e. Kemajuan pengetahuan & tehnologi dalam bid kesehatan

5 4. Ancaman a. Transisi Epidemologi b. Pencemaran lingkungan c. Krisis ekonomi d. Era desentralisasi B. Kecendrungan 1. Krisis ekonomi masih berlangsung 2. Perubahan sistem ketata negaraan 3. Tuntutan masyarakat seiring perkembangan informasi/ arus globalisasi C. Isu-isu Strategis 1. Diperlukan visi & Misi PKM 2. Perlunya kemandirian PKM dengan memberi kewenangan yang lebih luas, utamanya dalam perencanaan & pengelolaan retribusi 3. Penataan program kesehatan dasar yang mengarah pada penangan masalah kesehatan Nasional /daerah > spesifik

6 PUSKESMAS 4. Penataan Yankes Medis & Kesmas
5. Penataan & Yankes PKM yang di kuatkan dengan pengembangan JPKM 6. Penataan manajemen PKM 7. Penataan Organisasi PKM 8. Kecamatan sehat 2010 PUSKESMAS 1. Defenisi PKM ad/ unit pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah kec. - Pembangunan kes  pembangunan yang berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat & kel, serta yankes 2. Visi Tercapainya sehat 2010

7 Dalam mewujudkan visi kec sehat 2010 PKM memiliki 3 misi yaitu :
1. Menggerakkan pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan 2. Memberdayakan masyarakat & klg dalam pembangunan kesehatan 3. Memberikan Yankes tingkat pertama yang bermutu 4. Stategi a. Pendekatan kewilayaan b. Menerapkan asa kemitraan serta pemberdayaan masyarakat/ klg c Prosesonalisme petugas d. Mengembangkan kemandirian PKM sesuai dengan kewenangan yang di berikan Dinas Kesehatan Kab.

8 FUNGSI & PROGRAM PKM 1. Fungsi PKM
a. Pusat penggerak pembanguna berwawasan kesehatan b. Pusat pemberdayaan masyarakat/kel dalam pembangunan kesehatan c. Pusat Yankes Tingkat pertama * Yankesmas * Yanmed dasar 2. Program Puskesmas a. Program kesehatan dasar 1) Promosi kesehatan 2).Kesling 3). Kesehatan Ibu & Anak/KB 4). Perbaikan Gizi 5). Pemberantasan Penyakit Menular 6). Pengobatan

9 KEDUDUKAN ORGANISASI & TATA KERJA
b. Program Kesehatan Pengembangan - Disesuaikan masalah kesehatan setempat/kebutuhan masyarakaat. - Tetap mempertimbangkan sumber daya yang ada KEDUDUKAN ORGANISASI & TATA KERJA 1. Kedudukan a. Organisasi struktural  UPTD b. Aspek fungsional - Yankesmas  tingkat pertama - Yanmed dasar & koordinasi RSUD Kab/Kota 2. Organisasi a. Memiliki tugas tehnis operasional b. Menetapkan struktur organisasi PKM Pola Organisasinya : 1. Kepala 2. Wakil 3. Tata Usaha 4. Fungsional

10 * Kriteria Kepal PKM : dr, drg, Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), PNS * Sistem organisasi, tata Usaha - Perencanaan - Keuangan - Perlengkapan - Umum * Fungsional a. Unit Yankesmas & unit yanmedik dasar b. Pengelompokkan  menurut fungsi PKM * Pembangunan berwawasan kesehatan * Pemberdayaan masyarakat keluarga * Unit yankes * Pengelompokkan program dasar - Promkes - KIA, KB, Kesling - P2M, Gizi, Pengobatan - Program Pengembangan * Pengelompokan lain

11 3. Kerja Hub tata kerja PKM & Pemerintah Bupati Dinkes Kab/Kota RSUD Camat BPP Puskesmas Unit fungsional Pustu/BDD Keterangan : : garis Lini : garis koordinasi fungsional : garis konsultasi

12 Tata Kerja PKM : a. Koordinasi fungsional PKM <---> RSUD b. Koordinasi fungsional PKM <---> Camat c. Koordinasi fungsional PKM <---> BPP Sistem Rujukan 1. Pengertian SK Menkes No.23/1972 Suatu sistem penyelenggaraan Yankes yg melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus peyakit /masyarakat kesehatan secara vertikal  dari unit kemampuan rendah  unit > mampu ( Horizontal) 2. Jenis Rujukan a. rujukan medik - rujukan kasus - rujukan bahan spesimen - rujukan ilmu pengetahuan b. rujukan kesmas - rujukan saran - rujukan tenaga - rujukan operasional

13 3. Jenjang Yankes Berdasarkan tingkat yankes maak jenjang kes dibedakaan ats lima, yakni : 1. tingkat RT 2. tingkat Masyrakaat 3. fasilitas yankes tingkat pertama 4. fasilitas pelayanan kes tingkat kedua 5. fasilitas pelaaynan kes tingkat ketiga Secaara skematis ke lima jenjang pelayanan ke tersebut dpat di gambarkan sebgi berikut :

14 Rujukan Medis Rujukan Kes Masyaraakat
RSU Propinsi/Pusat Depkes/Dinkes Propinsi Tk III Tk III RSU Kab/Kota Dinkes Kab/Kota BP4,BKMM,BKKM BP4,BKMM,BKKM Sentra P3T Tk II Tk II Sentra P3T Klinik Swasta Puskesmas Tk I Tk I Pusk,Dr,Klg Dr.Keluarga Posyandu Masyarakat Masyarakat Posyandu Polindes Sakabakti Yankes Indiv Individu Individu Yankes indv

15 Indikator Keberhasilan
Sesuai dgn visi PKM yaitu Kec Sehat 2010 serta tiga fungsi pokok Dpt di klpkan menjadi : 1. Klp indikator pencpaian kec.sehat 2010 yg di pantau tahunan atau lima tahunan yg terdiri dari a. Indikator lingkungan b. Indikator perilaku masyarakat c. Indikator pelayanan kes d. Indikator status kes 2. Klp indikator pelaksanaan fungsi PKM yg di pantau bulanan atau tahunan yg terdiri dari a. Indikator penggerak pembangunan yg berwawasan kes b. Indikator pemberdayan masyarakat dan keluarga c. Indikator pelayanan kes tingkat pertama

16 Sistem Pembiayaan 1. Sumber biaya a. Pemerintah daerah b. Masyarakat : JPKM,Askes, Dana sehat, dll c. Retribusu kunjungna paasien d. Swasta/ lembaga swadaaya maasyarakat e. Pemerintah pusat f. bantuan dlm bentuk gran atau pinjaman luar negeri 2. Jenis pembiayan a. Pyankes yg mempunyai ciri barang/jasa publik (publik goods) b. Yankes yg mempunyai ciri-ciri barang/jasa swasta (private goods) 3. Kebutuhan biaaya 4. Pola tarif 5. Pengelolaan keuangan

17 Sistem Ketenagaan Puskesmas dlm sistem ketenagan mempunyai kewenangan : 1. Mengusulkan kebutuhan tenaga sesuai dgn kegitan program yg dilaksanakan 2. Pengangkatan tenaga institusi/honorer sesuai dgn program yg di kembangkan serta kemampuan dana dan dgn sepengetahuan Dinas Kes Kab/Kota 3. Pemindan tenaga berdasarkan kebutuhan prioritas pelyanan Dinas Kes Kab/Kota 4. Pendayagunaan tenaga kes sesuai dgn kebutuhan pelayanan kes & profesionalisme pekerjaan dgn sepengetahuan Dinas Kes Kab/Kota Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 thn 1996 ttg tenga kes, maka Pola jenis tenaga puskesmas meliputi a. Tenaga kes meliputi : - tenaga medis - tenaga kesmas - tenaga kep - tenaga gizi b. Tenaga non kes lainnya termasuk tenaga aktuaria