Public Goods Barang publik

Presentasi berjudul: "Public Goods Barang publik"— Transcript presentasi:

1 Public Goods Barang publik
Public goods adalah barang yang dikonsumsi bersama (joint consumption) oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mendapatkan barang tersebut tidak diperlukan persaingan (non rivalary) dan tidak dipungut biaya (non exclusion). Konsumsi bersama mengacu pada gagasan bahwa terdapat beberapa barang yang kemanfaatannya dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Semakin tinggi derajat kebersamaannya dan semakin rendah derajat eksklusinya, maka semakin dekat barang tersebut sebagai public goods. Sebaliknya, semakin rendah derajat kebersamaannya dan semakin tinggi derajat eksklusinya maka semakin dekat barang tersebut sebagai private goods.

2 Public Goods Barang publik
Pertama. Barang publik murni non-rival di konsumsi, yaitu konsumsi satu per-anak laki-laki tidak mengurangi-ketersediaan yang baik untuk dikonsumsi oleh orang lain. Non-rivalrous konsumsi kadang-kadang juga disebut konsumsi bersama, di mana setiap orang dapat mengkonsumsi yang sama baik secara bersamaan. Mis : TV Semi-rivalrous, jika kenikmatan konsumsi oleh satu konsumen dihambat oleh konsumsi secara bersamaan sejumlah besar konsumen lainnya. Mis : taman publik selama cuaca cerah; jalan-jalan kota selama jam sibuk. Implikasi administrasi penting dari non-rivalry adalah bahwa setiap konsumen dapat mengkonsumsi ekstra baik tanpa biaya kepada masyarakat.

3 Kedua, barang publik murni non-excludability konsumsi, yaitu produsen yang baik adalah teknologi, politik, ekonomis tidak dapat dicegah individu dari mengkonsumsi yang baik. Mis : kasus pertahanan nasional A memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan non-excludability adalah bahwa karena individu tidak dapat dicegah dari mengkonsumsi baik setiap konsumen memiliki insentif untuk menghindari membayar untuk kebaikan: yaitu'bebas-naik' bahwa kebaikan tidak dapat disediakan melalui pasar.

4 4 KLASIFIKASI BARANG ATAUPUN JASA PRIVATE GOODS, DAN COLLECTIVE GOODS (PUBLIC GOODS)
Individual goods, adalah barang dan jasa yang dikonsumsi secara perorangan murni diikuti dengan eksklusi. Toll goods, adalah barang dan jasa yang dikonsumsi bersama murni diikuti dengan eksklusi. Common-poll goods, yakni barang dan jasa yang dapat dikonsumsi secara perorangan akan tetapi tanpa eksklusi. Collective goods atau sering kali disebut sebagai public goods, yaitu barang dan jasa yang dapat dikonsumsi bersama tanpa eksklusi.

5 KLASIFIKASI JENIS BARANG BERDASARKAN PEROLEHANNYA
Dapat dieksklusi Tidak dapat dieksklusi Konsumsi perorangan Individual Goods (makanan, pakaian, rumah, kendaraan bermotor) Common-pool Goods (ikan di laut, tanaman di hutan) Konsumsi bersama Toll Goods (TV kabel, telepon, listrik, jalan tol) Collective Goods (pertahanan nasional, lembaga pemasyarakatan, jalan umum) Sumber : Emanuel Savas (2000)

6 Perspektif Pemerintah Daerah
Barang Publik Murni memiliki karakteristik tambahan 'localness‘.Dimana manfaat yang baik adalah terbatas pada wilayah manfaat tertentu atau wilayah geografis. Contoh: penduduk kota A mendapat sebagian besar manfaat dari penerangan jalan atau pemadam kebakaran lokal.

7 Masalah kegagalan pasar yang berasal dari atribut dari barang publik jauh lebih sulit bagi pemerintah daerah daripada rekan-rekan nasional mereka karena 'keterbukaan' perbandingan daerah kota. (Wildasin,1986) Terbukti bahwa semua isu dasar ekonomi masyarakat yang timbul pada tingkat ekonomi (tertutup) nasional akan hadir dalam konteks lokal maupun ... Apa yang secara alami ingin menekankan, isu-isu unik untuk sektor publik lokal. Mungkin fitur yang paling baru yang perlu diperhitungkan adalah keterbukaan yurisdiksi lokal. Mis: akibat dari keterbukaan lokal terjadi , migrasi rumah tangga. penyediaan SDM.

8 Pada intinya, non-eksklusi berarti bahwa konsumen sebagai pembayar pajak memiliki insentif untuk mengecilkan intensitas permintaan mereka untuk barang-barang publik dalam keyakinan bahwa mereka bisa bebas naik pada barang-barang publik yang disediakan terlepas dari kontribusi pribadi mereka. Ketika politisi kota memutuskan jumlah barang publik, pertanyaan ? Cara terbaik untuk menyediakan barang publik yang diperlukan. Untuk menentukan jumlah yang optimal dari barang publik lokal harus tetap masih ditugaskan-untuk beberapa tingkat pemerintah (federasi? Union?) Oates's (1972) prinsip korespondensi bisa dipakai untuk mengatasi masalah ini Penerapan aturan Pigouvian. Ekonomi kesejahteraan (wellfare) Pigouvian memberikan aturan dasar untuk memastikan tingkat allocatively efisien penyediaan barang publik, yang akan terjadi dimana manfaat sosial marjinal dari pelayanan yang baik atau sama dengan biaya marjinal sosialnya.

9 Oates's(1972) prinsip korespondensi
tingkat yurisdiksi tepat akan tergantung pada 'localness' Pertanyaan: yaitu, jika manfaat jatuh terutama dalam yurisdiksi pemerintah daerah tertentu, maka harus diberi tanggung jawab untuk memberikan yang baik . Sebaliknya, di mana beberapa manfaat dari tumpahan baik publik atas ke yurisdiksi yang berdekatan, hibah (tipis) antar pemerintah pengaturan atau kompensasi lainnya sepanjang baris yang sama sebagai eksternalitas.

10 Ketika politisi kota memutuskan jumlah barang publik, pertanyaan
Ketika politisi kota memutuskan jumlah barang publik, pertanyaan ? cara terbaik untuk menyediakan barang publik yang diperlukan Berbagai opsi bisa diteliti. Contoh, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan yang baik  pelayanan publik sendiri. mis: Jasa pemadam kebakaran, layanan polisi dan saluran pembuangan /kebersihan sering jatuh dalam kategori ini. Atau, kota bisa membiayai penyediaan tapi perusahaan swasta dapat menghasilkan layanan : kontrak -partnershipNPM (new instititution) “Outsourcing” di sepanjang garis-garis ini sering termasuk pemeliharaan gedung-gedung publik, ruang terbuka dan kendaraan umum. Akhirnya, dan agak lebih jarang, subsidi dapat dibayarkan langsung ke rumah tangga untuk menyediakan layanan itu sendiri, seperti dalam kasus pemeliharaan verges di jalan pinggiran kota. Jelas, mengingat karakteristik barang publik murni, privatisasi bukan merupakan pilihan kebijakan dalam situasi seperti ini.