TUJUH TOPIK PENTING DALAM PENYUSUNAN RENSTRA OPD

Presentasi berjudul: "TUJUH TOPIK PENTING DALAM PENYUSUNAN RENSTRA OPD"— Transcript presentasi:

1 TUJUH TOPIK PENTING DALAM PENYUSUNAN RENSTRA OPD
Sosisalisasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017

2 Subtansi Pekerjaan Penyusunan Renstra
RPJMN / Nawa Cita Rumuskan Indikator Kinerja Renstra Kementerian Kewenangan UU 23/2014 Data Prestasi Kerja 5 tahun Yll Bab 2.3 OPD Harus Bekerja Menjalankan Amanat dan Memecahkan Permasalahan urusan Bab 3.1 Rumuskan Permasalahan Tugas Dan Fungsi Bab 3.5 Permasalahan Utama/Strategis Amanat UU Lainnya Renstra PD Provinsi Indikator sasaran Tujuan&Sasaran RPJMD Bab 4 Strategi & Kebijakan Sintesa Kewenangan Indikator Program Bab 5 Subtansi Pekerjaan Penyusunan Renstra Indikator Kegiatan

3 Topik-1 (Sintesa Kewenangan dan Merumuskan Indikator Kinerja Untuk 5 Tahun Yad)

4 Kewenangan Dimiliki Daerah Perencanaan dan Penganggaran
Pembentukan Lembaga Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Perencanaan dan Penganggaran Kelembagaan Sub Urusan Pemerintahan Tugas Teknis Dinas Kode Program Kewenangan setiap Sub Urusan Pemerintahan Fungsi Dasar Kode Kegiatan Pemerintah Indikator Kegiatan Provinsi Uraian tugas sesuai fungsi dasar Dinas yg memuat unsur POAC Kab/Kota Komponen Input Indikator Input

5 Pembagian Urusan Pemerintahan Contoh : Bidang PPPA
My First Template Pembagian Urusan Pemerintahan Contoh : Bidang PPPA 2. Perlindungan Perempuan 3. Kualitas Keluarga Kualitas Hidup Perempuan 4. Sistem Data Gender dan Anak 6. Perlindungan Khusus Anak . 5. Pemenuhan Hak Anak

6 Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

7

8

9

10

11 diterjemahkan Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan PPPA
1. Kualitas Hidup Perempuan 2. Perlindungan Perempuan 3. Kualitas Keluarga 4. Sistem Data Base Gender dan Anak 5. Pemenuhan Hak Anak 6. Perlindungan Khusus Anak Perbup Jepara Dinas PPPA, Dalduk dan KB Bid PPPA Bid . KB dan Dalduk Bid. Keluarga Sejahteran Sie PP Sie PA

12

13

14 Mekanisme Persandingan Kewenangan vs Tupoksi
Sub Urusan Rincian Kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Undang Undang Teknis Sintesa Kewenangan Indikator Kinerja

15 Contoh Persandingan URUSAN PP & PA
Kewenangan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 TUPOKSI berdasarkan Peraturan Daereah/Peraturan Gubenrur atau Peraturan Bupati/Walikota Amanat Per-UU-an Teknis l Sintesa antara Kewenangan dan Tupoksi Sub Urusan : Kualitas Hidup Perempuan Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan PUG. Koordinasi PUG lintas bidang. Pemantauan dan evaluasi PUG Inpres 9 Tahun 2000 : Pelembagaan PUG melalui PPRG Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. Koordinsi kebijakan kualitas hidup perempuan. Fasilitlasikoordinasi pemberdayaan perempuan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan Permendagri 67/2011 Pemerintah daerah wajib meningkatkan kapasitas lembaga

16 Topik-2 (Gambarkan Kondisi Kinerja 5 Tahun Yll)

17 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Isi Bab II Point (3) Kinerja Pelayanan PD Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD TABEL KINERJA PROGRAM PD Tabel Kinerja Program PD 17

18 TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM PD
Lanjutan (2.3) kinerja pelayanan PD.... TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM PD 18

19 Lanjutan point (2.3) kinerja pelayanan PD....
INDIKATOR PP DAN PA 19

20 Topik-3 (Temukan Masalah yang Masih Akan Kita Hadapi selama 5 Tahun Yang Akan Datang)

21 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Permasalahan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan (berdasarkan tupoksi) yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan (diharapkan) serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Gap atau Permasalahan Kenyataan Rumusan harapan dilihat dari: Target Renstra Target RPJMD Target SPM Amanat undang-undang Kesepakatan internasional (MDG’s) Target Renstra Kementerian Lainnya Harapan 21

22

23 Ciri-ciri Kalimat Permasalahan
Biasanya menggunakan kalimat negatif (-) CONTOH Menurunnya atau rendahnya ….. (pada indikator “maksimal”) yang nilainya semakin tinggi berarti capaiannya semakin baik, misalnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. 1 Meningkatnya atau tingginya….. (pada indikator “minimal”yang nilainya semakin tinggi berarti capaiannya semakin jelek, misalnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak). 2 23

24 terkait Kesetaraan dan Keadilan Gender
Contoh Permasalahan terkait Kesetaraan dan Keadilan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Angka Harapan Hidup perempuan, angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. Rata-rata lama sekolah angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah  terlihat dari persetase keterwakilan perempuan dalam parlemen, jauh dibawah kondisi ideal 30%. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi  terlihat dari gap pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 24

25 Topik -4 (Seleksi Permasalahan yang Ada Tentukan Isu Strategisnya)

26 Penentuan Isu-isu Strategis
Suatu permasalahan yg menjadi isu strategis adl keadaan yg apabila tdk diantisipasi akan menimbulkan kerugian yg lebih besar/ sebaliknya dlm hal tdk dimanfaatkan akan menghilangkan peluang utk meningkatkan layanan kpd masy dlm jangka panjang. 1 Isu strategis dirumuskan dengan kalimat negatif. 2 3 Penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dgn metode/cara: Dibahas melalui FGD dgn melibatkan para pakar yg memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. Metode skoring dgn pembobotan 26

27 Untuk Penentuan Isu Strategis
Contoh Bobot Kriteria Untuk Penentuan Isu Strategis No Kriteria*) Bobot**) 1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi 20 2 Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 3 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15 4 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 5 Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 30 Total 100 *) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 27

28 Dalam Penentuan Isu-isu Strategis
Contoh Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis Permasalahan Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 Total Rangking Skor (1-5) x bobot 20 x bobot 15 x bobot 30 Skor x Bobot 28

29 Topik-5 (Perumusan Tujuan Sasaran)

30 BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Lanjutan.. BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Strategi dan Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

31 Perumusan Tujuan Pelayanan PD
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi PD. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus kuantitatif, namun terukur, setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

32 Langkah-langkah Perumusan Tujuan Pelayanan PD
Menelaah tugas dan fungsi PD Menelaah pernyataan tujuan pembangunan jangka menengah dalam Rancangan Awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi PD Menelaah hasil perumusan isu-isu strategis PD Merumuskan pernyataan Tujuan

33 Perumusan Sasaran Pelayanan PD
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

34 Langkah-langkah Perumusan Sasaran Pelayanan PD
Mereview pernyataan tujuan Renstra PD yang telah dibuat Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan Merumuskan rancangan indikator kinerja sasasaran (impact) dan target indikator yang terukur dari setiap sasaran. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan melakukan penyempurnaan bila diperlukan

35 Tujuan dan Sasaran RENSTRA-PD TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  dst TUJUAN Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. SASARAN Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

36 J Perumusan Strategi & Kebijakan
STRATEGI dan KEBIJAKAN dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

37 Langkah-langkah Perumusan Strategi
Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats). Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

38 Topik-6 (Perumusan Strategi Arah Kebijakan)

39 Pemilihan Strategi Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui: Dibahas kembali melalui Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik. Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis. Menggunakan metode Balanced Score Card. Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektifitas pemilihan strategi.

40 Perumusan Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan melanggar kepentingan umum.

41 Langkah-langkah Perumusan Kebijakan
Rancangan kebijakan dari setiap strategi mempertimbangkan: Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas : yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan

42 Topik-7 (Perumusan Program dan Kegaitan)

43 Apakah Program dan Kegiatan?
Program  bentuk instrumen kebijakan yg berisi satu/lebih kegiatan yg dilaksanakan oleh PD/masy  dikoordinasikan oleh pemda utk mencapai sasaran & tujuan pembangunan daerah. Kegiatan  bagian dr prog yg dilaksanakan oleh SKPD sbg bagian dr pencapaian sasaran terukur pd suatu program, & terdiri dr sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yg berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan & teknologi, dana/kombinasi dr beberapa/kesemua jenis sumber daya tsb, sbg masukan (input) utk menghasilkan keluaran (output) dlm bentuk barang/jasa. Prog & keg  bagian dr arsitektur kinerja utk mencapai sasaran pembangunan.

44 Program Perangkat Daerah Berpedoman Pada RPJMD
RPJPD RPJMD Visi & Misi Visi & Misi RPJPD Renstra SKPD Tuj. & Sasaran Tuj. & Sasaran Strategi, Arah kebijakan, & Kebijakan Umum Program & Kegiatan yang “secara langsung” diselenggarakan untuk mencapai visi & misi Program & Kegiatan Prioritas Penyeleng. Bid. Urusan Lainnya Program Pemb Daerah Program & Kegiatan yang “secara tidak langsung” diseleng-garakan untuk mencapai visi & misi Program & Kegiatan Prioritas Program Prioritas

45 Langkah-langkah Perumusan Rencana Program & Kegiatan
Review kembali Rancangan Awal RPJMD : Isu-isu strategis, Tujuan & Sasaran pembangunan 5 tahun mendatang, strategi & arah kebijakan. Kebijakan umum & prog pembangunan daerah, Indikasi rencana prog prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan Periksalah  apakah Tujuan & Sasaran perangat daerah pada 5 tahun mendatang, strategi, & kebijakan dlm Rancangan Renstra PD telah relevan dan sinergis dgn Rancangan Awal RPJMD  lakukan penyesuaian jika diperlukan. Perhatikan indikator prog & pagu per prog. Rumuskan target outcome program PD utk mencapai sasaran pembangunan.

46 Lanjutan langkah perumusan...
Lakukan perumusan target output/keluaran yg akan dihasilkan mell keg-keg dlm rangka mencapai target outcome prog PD. Lakukan perumusan keg. Hitunglah biaya keg utk mencapai target output keg. Hitunglah biaya prog utk mencapai target outcome. Periksalah apakah total biaya prog sesuai dgn pagu PD.  Jika melebihi pagu PD  lakukan prioritas prog & keg shg sesuai dgn pagu PD.  Daftar urutan prioritas prog & keg mjd salah satu bahan yg akan dibahas dlm Forum PD dlm penyusunan Renstra PD. Susunlah rincian target outcome prog ke dlm target tahunan. Berdasarkan target outcome tahunan  susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan prog per tahun.

47 Perumusan Program Prioritas
No Permasalahan Pembangunan Daerah Faktor Penentu Keberhasilan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Kinerja

48 Program Pembangunan Daerah RPJMD
BAB VII RPJMD PD A PD B PD C PD D PD E Sasaran RPJMD Program Prioritas SASARAN 1 Program Program SASARAN 2 Program Program Program SASARAN 3 Program Program Program

49 Indikasi Program RPJMD
BAB VIII RPJMD Bid. Urusan/ Program Prioritas Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 PD Program .. Program … Program .. Program .. Program ..

50 Struktur Program : PD Sasaran Renstra PD 2016 2017 2018 2019 2020
dst Program Program pencapaian sasaran STRATEGI & KEBIJAKAN Program Program Program administrasi - manajerial Program Program Program Program administrasi - perkantoran Program Program

51 Rekapitulasi Program Prioritas
Bidang Urusan Program 2016 2017 2018 2019 2020 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 dst Program Program Program Program Program Program Program Program Program

52 Program/Kegiatan PD Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Sasaran Program Renstra
Program./ Kegiatan Program/ Kegiatan SASARAN 2 Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan SASARAN 3 Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan

53 Program Prioritas/Kegiatan
Contoh 1: SASARAN: Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender KEBIJAKAN Program Prioritas/Kegiatan Peningkatan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan 2012 2013 2014 2015 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan 1 Pengarus Utamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Kegiatan 2 Pengarus Utamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Kegiatan 3 Pengarus Utamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga

54 Peningkatan dan perlindungan hak perempuan
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Contoh 2: SASARAN: KEBIJAKAN Program Prioritas/Kegiatan 2017 2018 2019 Peningkatan dan perlindungan hak perempuan Program: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan 1: Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kegiatan 2: Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kegiatan 3: Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

55 Perhitungan Pagu Indikatif Program Prioritas
Setelah prog prioritas diketahui  baik berasal dr perumusan strategis maupun rumusan permasalahan pembangunan daerah  Susun alokasi pagu per prog. Pagu Indikatif Prog mrpkn jml dana yg tersedia utk mendanai Prog Prioritas Tahunan  penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yg ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pagu indikatif mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah  ketersediaan dana utk Prioritas I, Prioritas II & Prioritas III.

56 Perhitungan Pagu Program
Outcome Standar Belanja Pagu Program PD Program Keluaran Rp PD 1 Keluaran Keluaran Dst Program PD 2 Program dst

57 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif PD Provinsi/Kabupaten/Kota: …………… Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasaran 1 Program Kegiatan Sasaran 2 Dst

58 Keterkaitan Program dengan Program PD
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp Target 1 Urusan Wajib 01 Pendidikan 02 Program 03 Dst ..... Program prioritas dalam RPJMD dimuat dalam Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasaran 1 Program Kegiatan

59 My First Template TERIMA KASIH