KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA achmad yurianto

2 TOPIK BAHASAN LATAR BELAKANG TREND KEBENCANAAN MANAJEMEN BENCANA
WAKTU RESPON SKEMATIK TANGGAP DARURAT KEBIJAKAN NASIONAL UNDANG-UNDANG KEBENCANAAN SISTEM KLASTER INDEKS RESIKO BENCANA PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB) RENSTRA PERMENKES N0 64 TH 2013 KONSEP KEGIATAN PRB RENSTRA PKK

3 LATAR BELAKANG TREND KEBENCANAAN MANAJEMEN BENCANA WAKTU RESPON
SKEMATIK TANGGAP DARURAT

4 TREND KEBENCANAAN LABORATORIUM BENCANA
trend meningkat, terjadi pergeseran ke bencana non alam dan kegagalan teknologi, paradigma PRB belum kuat, harmonisasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat belum optimal, belum menjadi SPM pemerintah

5 PRB MANAJEMEN BENCANA BENCANA PASKA BENCANA PRA BENCANA
PERUBAHAN PARADIGMA DARI TANGGAP DARURAT KE PENGURANGAN RESIKO BENCANA PASKA BENCANA PRA BENCANA TANGGAP DARURAT REHABILITASI REKONSTRUKSI MANAJEMEN RESIKO RECOVERY PRB

6 TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG
WAKTU RESPON TIDAK TERDAMPAK TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG TERDAMPAK LANGSUNG HAZARD TITIK PENGUNGSI AN RAWATAN RS RESPON AWAL DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT TERDAMPAK POS UNGSI SEMENTARA TRIAGE LAPANGAN EKSTRAKSI EVAKUASI

7 PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
SKEMATIK TANGGAP DARURAT EKSTRAKSI SAR MEDIS - PELAYANAN GAWAT DARURAT - PERAWATAN DEVINITIF SISTEM RUJUKAN DAERAH BENCANA HOSPITAL CARE TITIK PENGUNGSIAN TRIAGE RESUSITASI EVAKUASI TIM AMBULAN PENGUNGSIAN POS UNGSI SEMENTARA PRE-HOSPITAL CARE PENCARIAN DAN PENYELAMATAN PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN DAERAH TERDAMPAK LANGSUNG DAERAH TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG DAERAH TIDAK TERDAMPAK

8 REHABILITATION RELIEF RESCUE AREA TANGGAP DARURAT
BENCANA CAPAIAN HASIL PEMBANGUAN KESEHATAN RESCUE - JAUHKAN DARI HAZARD - EMERGENCY RESPONS RELIEF - PASTIKAN LAYANAN KESEHATAN BERJALAN DENGAN TERPENUHINYA PERSYARATAN MINIMAL - PUBLIC HEALTH RESPONS REHABILITATION - KEMBALIKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BERLANGSUNG SEPERTI SEMULA SESUAI DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH / NASIONAL AREA TANGGAP DARURAT INCIDENT COMMANDER DAN KLASTER AREA REHABILITASI – REKONSTRUKSI TIM TERPADU REHAB-REKON

9 KEBIJAKAN NASIONAL UNDANG-UNDANG KEBENCANAAN SISTEM KLASTER
INDEKS RESIKO BENCANA PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB)

10 UU 24 TAHUN 2007 PASAL 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. PASAL 6 PEMERINTAH PUSAT pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; ………….. e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana 'dalam bentuk dana siap pakai; dan

11 UU 24 / 2007 pasal 8 PEMERINTAH DAERAH a. …………….
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Hal yang sama juga menjadi kewajiban pemerintah daerah

12 UU 36 TAHUN 2009 BAGIAN KESEPULUH Pelayanan Kesehatan Pada Bencana Pasal 82 ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.

13 SISTEM KLASTER KOORDINASI KOLABORASI KAPASITAS INTEGRASI SISTEM
PEMERINTAH MASYARAKAT DUNIA USAHA

14 KLASTER INTERNASIONAL

15 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KLASTER
KEP KA BNPB NO 173 TH 2014 KESEHATAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN LOGISTIK PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIKAN SARANA DAN PRASARANA EKONOMI PEMULIHAN DINI

16 PENGORGANISAIAN KLASTER DAN SUB KLATER KESEHATAN
TUGAS KLASTER PELAKSANA SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT PENYEHATAN LINGKUNGAN SUB KLASTER PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENYIAPAN AIR BERSIH PENYIAPAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKUALITAS PELAYANAN KESEHATAN GIZI SUB KLASTER PELAYANAN GIZI PENGELOLAAN OBAT BENCANA SUB KLASTER LOGISTIK KESEHATAN PENYIAPAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM SITUASI BENCANA SUB KLASTER KIA DAN REPRODUKSI PENANGANAN KESEHATAN JIWA SUB KLASTER KESEHATAN JIWA PENATALAKASANAAN KORBAN MATI SUB KLASTER DVI PENGELOLAAN INFORMASI KESEHATAN SUB KLASTER INFORMASI KESEHATAN

17 IRBI PETA RESIKO BENCANA INDEKS RESIKO BENCANA PETA BAHAYA
PETA KAPASITAS INDEKS RESIKO BENCANA PETA KERENTANAN INDEKS RESIKO BENCANA IRBI

18 V R ≈ H x C VULNERABILITY INDEKS RESIKO HAZARD CAPACITY
KAJIAN MENUNJUKKAN BAHWA FAKTOR RENDAHNYA KAPASITAS MENYADI PENYEBAB TINGGINYA RESIKO BENCANA

19 V R ≈ H  C MENGAPA MENGAPA PENINGKATAN KAPASITAS ? 71 INDIKATOR ?
SISTEM PB : Kegiatan generik Kebijakan Kelembagaan Perencanaan Pendanaan Peningkatan Kapasitas MANAJEMEN RISIKO BENCANA Kegiatan spesifik Pencegahan Mitigasi Kesiapsiagaan Tanggap darurat Pemulihan Risiko bencana dirumuskan dengan 3 parameter yaitu ancaman (H), kerentanan (V) dan kapasitas (C), dimana risiko bencana akan semakin tinggi bila ancaman dan kerentanan tinggi, serta kapasitas rendah. Untuk menurunkan ancaman tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degadasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. (BOBOT 40%) Demikian juga mengurangi kerentanan seperti demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan.T (BOBOT 30%) Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder. (BOBOT 30 %) 71 INDIKATOR 3 STRATEGI RPJMN Indikator yang SMART dan disepakati Melibatkan multi stakeholder (pemerintah-masyarakat-dunia usaha) dan multi level (nasional-provinsi-kabupaten/kota-komunitas) Sesuaikan dengan risiko bencana dan karakteristik ancaman serta kapasitasnya.

20 KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN
MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI capacity

21 BNPB dengan mandat sebagai Koordinator untuk Penanggulangan Bencana membuat Kebijakan penurunan Indeks Risiko Bencana sampai dengan tahun 2019 sebesar 30%. Berdasarkan Kebijakan tersebut Direktorat PRB menyiapkan konsep menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan cara Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana di tingkat Kab/Kota. 71 Indikator yang digunakan didasarkan pada Sistem PB dan Manajemen Risiko Bencana

22

23 PENGURANGAN RESIKO BENCANA
PLANNING OPERATION RESCUE RELIEF REHABILITATION PREVENT PREPARE PREDICT PENGURANGAN RESIKO BENCANA

24 KOORDINASI KOLABORASI INTEGRASI SISTEM KLASTER KESEHATAN
PETA KAPASITAS KOORDINASI KOLABORASI INTEGRASI SISTEM APA DIMANA KEMAMPUAN SARANA PRASARANA PREVENT PREPARE PREDICT PETA KERENTAN-AN PETA BAHAYA APA DIMANA KAPAN DAMPAK KESEHATAN SIAPA DIMANA BERAPA KELOMPOK RENTAN FISIK/JIWA

25 PETA RESIKO BENCANA PRINSIP-PRINSIP PRB KELOLA TINGKATKAN KURANGI
PETA BAHAYA PETA KAPASITAS INDEKS RESIKO BENCANA PETA KERENTANAN KELOLA TINGKATKAN PRA BENCANA MANAJEMEN RESIKO KURANGI

26 SAVE COMMUNITY PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN RENCANA KONTIJENSI PB
PRE HOSPITAL HOSPITAL AMBULANCE SERVICE INTERNAL DISASTER PLAN EXTERNAL DISASTER PLAN KLASTER KESEHATAN RENCANA KONTIJENSI PB MASYARAKAT MASYARAKAT RENTAN MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN SAVE COMMUNITY

27 SOSIALISASI PETA KERAWANAN BENCANA RESPON YG TEPAT TERHADAP BENCANA
PENATAAN RUANG RENTAN BENCANA SAVE COMMUNITY PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MITIGASI FIRST RESPONDER PHBS DASA WISMA RT – RW PERKUMPULAN SOSIAL PMR PRAMUKA KARANG TARUNA TNI – POLRI KOMPONEN POTENSIAL

28 PLANNING OPERATION PREVENT PREPARE PREDICT PETA RESPON KONSEP OPERASI
RESCUE RELIEF REHABILITATION PETA RESPON KONSEP OPERASI RENKON & TTX DETAIL OPERASI SIMULASI KESIAPAN OPERASI

29 KELEMBAGAAN PARADIGMA SISTEM KELOLA PEMERINTAH DUNIA USAHA MASYARAKAT
PRB TERITEGRASI DALAM PEMBANGUNAN PARADIGMA PENDEKATAN KLASTER WAKTU RESPON SISTEM KELOLA

30 IPO-OBI 5 M MAN MONEY MACHINE MATERIAL MANAGERIAL 7 TARGET SFDRR
Tim Efektif antar Kedeputian/level Direktur MATERIAL SAVE MORE LIVE MANAGERIAL IPO-OBI Per-Tahun Tahun 2030 7 TARGET SFDRR KEBIJAKAN FASILITATOR Mengurangi kematian akibat bencana secara global Mengurangi jumlah penduduk terpapar bencana secara global Mengurangi kerugian ekonomi akibat langsung dari bencana Mengurangi kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar. Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi nasional dan lokal penurunan risiko bencana Meningkatkan kerjasama internasional bagi negara berkembang melalui dukungan terhadap rencana aksi dalam implementasikan kerangka kerja ini Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana serta penilaian untuk masyarakat IMPLEMENTASI 71 INDIKATOR Sistem PB dan Manajemen Risiko Bencana KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA MONEV

31 RENSTRA 2015 - 2019 PERMENKES N0 64 TH 2013 KONSEP KEGIATAN PRB
RENSTRA PKK

32 PERMENKES NO 64 TH 2013 Penyelenggaraan Penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh dan terkoordinasi melalui Kesiapsiagaan Sumber Daya Kesehatan TUJUAN Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan

33 KEBIJAKAN Penanggulangan krisis kesehatan menitikberatkan pada upaya sebelum terjadinya krisis kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya saat dan pasca krisis kesehatan. Pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan krisis kesehatan. Peningkatan keterpaduan melalui jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat. Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan. Penyediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat

34 TUGAS DAN FUNGSI MENYIAPKAN DAN MEMOBILISASI SUMBER DAYA untuk mempercepat dan mendekatkan bantuan pelayanan kesehatan PUSAT INFORMASI (media center) FASILITASI LOGISTIK KESEHATAN (obat, alkes) MENGGERAKKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) dan SDM Kes ke daerah bencana

35 INDEKS RESIKO BENCANA TINGGI RENCANA DETAIL OPERASI
KONSEP KEGIATAN PRB KAPASITAS RENDAH PRIORITAS NASIONAL INDEKS RESIKO BENCANA TINGGI ASSESMENT PETA RESPON KONSEP OPERASI RENKON TTX RENCANA DETAIL OPERASI SIMULASI KESIAPAN OPERASI

36 INDEKS RESIKO BENCANA TINGGI RENCANA DETAIL OPERASI
KONSEP KEGIATAN PRB KAPASITAS RENDAH PRIORITAS NASIONAL INDEKS RESIKO BENCANA TINGGI ASSESMENT PETA RESPON KONSEP OPERASI RENKON TTX RENCANA DETAIL OPERASI SIMULASI KESIAPAN OPERASI Identifikasi HAZARD baik bersumber alam, non alam maupun sosial BAGAIMANA MENGELOLANYA Identifikasi kapasitas KLASTER KESEHATAN pemerintah – dunia usaha – masyarakat BAGAIMANA MERESPON HAZARD Identifikasi kelompok masyarakat yang rentan dari ancaman hazard BAGAIMANA MENGURANGI RESIKO

37 INDEKS RESIKO BENCANA TINGGI RENCANA DETAIL OPERASI
KONSEP KEGIATAN PRB KAPASITAS RENDAH PRIORITAS NASIONAL INDEKS RESIKO BENCANA TINGGI ASSESMENT PETA RESPON KONSEP OPERASI RENKON TTX RENCANA DETAIL OPERASI SIMULASI KESIAPAN OPERASI Merumuskan secara detail SIAPA (sub klaster kesehatan), BERBUAT APA, DIMANA, KAPAN, BAGAIMANA dalam kerangka LAMPIRAN RESPON KESEHATAN PADA RENKON BPBD Menguji rumusan dalam TTX

38 INDEKS RESIKO BENCANA TINGGI RENCANA DETAIL OPERASI
KONSEP KEGIATAN PRB KAPASITAS RENDAH PRIORITAS NASIONAL INDEKS RESIKO BENCANA TINGGI ASSESMENT PETA RESPON KONSEP OPERASI RENKON TTX RENCANA DETAIL OPERASI SIMULASI KESIAPAN OPERASI Menguji kesiapan SIAPA (sub klaster kesehatan), BERBUAT APA, DIMANA, KAPAN, BAGAIMANA dalam kerangka LAMPIRAN RESPON KESEHATAN PADA RENKON BPBD Mengintegrasikan respon klaster kesehatan dengan respon klaster-klaster lain dalam rangka KESIAPSIAGAAN DAERAH

39 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 PETA RESPON KONSEP OPERASI RENKON & TTX
MANAJEMEN BENCANA PETA RESPON KONSEP OPERASI Tahun 2 HOSPITAL DISASTER PLAN RENKON & TTX DETAIL OPERASI Tahun 3 S P G D T SIMULASI KESIAPAN OPERASI

40 RENSTRA PKK TARGET 2015 34 KAB/KOTA TARGET 2016 7 PROVINSI
Peningkatan kapasitas petugas dalam penyusunan RENKON (PKK, BNPB, KEMSOS) Assesment kapasitas daerah dalam MB (PKK, PT) TTX Peningkatan kapasitas petugas dalam penyusunan PETA RESPON (PKK, PROV, BPBD) Peningkatan kapasitas kebutuhan sumberdaya kesehatan pasca bencana (PKK, BNPB) TOT PROVINSI pengampu 34 Kab/Kota RENKON (PKK, LP, BNPB) PETA RESPON (PKK,LP) Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan RS dalam menghadapi bencana (PKK, POK AHLI) STUDI KASUS (PT)

41 TARGET RENSTRA PENGUATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
NO TAHUN PROVINSI KAB/KOTA 1 I (2015) 7 34 2 II (2016} 3 III (2017) 4 IV (2018) 5 V (2019) 6 JUMLAH 170

42 SELESAI