Pengembangan Standar Mutu

Presentasi berjudul: "Pengembangan Standar Mutu"— Transcript presentasi:

1 Pengembangan Standar Mutu
LP2MP | Quality for Development

2 Dokumen yang Dimiliki oleh PERGURUAN TINGGI
Dokumen Manajemen Dokumen Akademik Dokumen Mutu

3 Dokumen Manajemen UNIVERSITAS
Statuta (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2008) Organisasi Tata Kelola atau Organisasi Tata Laksana RIP Renstra Renop Struktur Organisasi Peraturan kepegawaian & Kode Etik Peraturan lain

4 Dokumen Akademik Kurikulum Silabus RPP (Rencana Program Pembelajaran)
Kebijakan Akademik Peraturan Akademik Pedoman Akademik Standar Akademik Kurikulum Silabus RPP (Rencana Program Pembelajaran) Buku Ajar AEP (Angket Evaluasi Pembelajaran) BAP (Berita Acara Pembelajaran)

5 Dokumen Mutu Kebija-kan SPMI Manual SPMI Standar SPMI Prosedur SPMI
Instruksi Kerja Formulir Kerja

6 Kebijakan Kabijakan PT: arah, dasar, nilai-nilai, tujuan, strategi, prinsip dan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi: merupakan bagian dari renstra PT Kebijakan Akademik: bagian dari Kebijakan PT, khusus dalam bidang akademik (kurikulum, pembelajaran dsb), termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat Kabijakan SPMI-PT: garis besar bagaimana PT memahami, merancang dan melaksanakan SPMI-PT LP2MP | Quality for Development

7 Manual SPMI-PT (SPM-PT): rincian tentang apa saja, siapa, bagaimana dan kapan
Manual Penetapan Standar Manual Pemenuhan/pelaksanaan standar Manual Pengendalian Standar Manual Pengembangan/peningkatan Standar LP2MP | Quality for Development

8 Standar SPMI-PT ( Standar SPMI UNDIP): Rincian spesifikasi sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman dan perintah untuk mencapainya Jenis dan jumlah variabel minimal mengacu pada SNP (8 kriteria/variabel) sambil menunggu hasil rumusan SNP yang baru Rumusan standar untuk masing-masing variabel harus memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree Contoh: Dekan dan ketua jurusan melakukan rekruitmen, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen mahasiswa 1:20 paling lambat akhir tahun 2020 LP2MP | Quality for Development

9 Manual SPMI-PT (SPM-PT): rincian tentang apa saja, siapa, bagaimana dan kapan
Manual Penetapan Standar SPMI Manual Pemenuhan/pelaksanaan standar SPMI Manual Pengendalian Standar SPMI Manual Pengembangan/peningkatan Standar SPMI LP2MP | Quality for Development

10 Standar SPMI-PT ( Standar SPMI UNDIP): rincian spesifikasi sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patoka, pedoman dan perintah untuk mencapainya Jenis dan jumlah variabel minimal mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005: SNP (8 kriteria/variabel) sambil menunggu hasil rumusan BSNP tentang Standar Perndidikan Tinggi Rumusan standar untuk masing-masing variabel harus memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree Contoh: Dekan dan ketua jurusan melakukan rekruitmen, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen mahasiswa 1:20 paling lambat akhir tahun 2020 LP2MP | Quality for Development

11 Setiap Standar memerlukan:
Manual prosedur (MP) Instruksi Kerja Formulir Kerja (borang) Dokumen Pendukung (SK, referensi, dsb) Contoh: Standar Evaluasi Kurikulum LP2MP | Quality for Development

12 Keterkaitan Standar SPMI SNP SNPT (Pasal 1 (18) UU 12/2012)
(PP 19/2005) SNPT (Pasal 1 (18) UU 12/2012) Standar SPMI

13 Standar Nasional Pendidikan
PP No 19/2005: SNP UU No. 12/2012: PT Pasal 2 (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan;dan h. standar penilaian pendidikan. Pasal 1 (18) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

14 Standar 1: Isi

15 Pasal 5 PP No. 19/2005 Pasal 9: (2) Memuat : kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/ akademik. (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi. (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika. (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

16 Struktur Kurikulum : Hal 15-18
PP No. 19/2005 Standar Isi Pendidikan Tinggi BSNP 2010 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi. (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika. (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Kerangka Dasar: Hal 7-8 Struktur Kurikulum : Hal 15-18

17 Pasal 15 Standar Isi BSNP 2010 (1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Program Studi Pendidikan akademik Program Pend. Sarjana (S1) : sks Program Pend. Magister (S2) : Sebidang : sks Tidak sebidang : sks Program studi multi disiplin : sks Program Pend. Doktor (S3):  S1 sebidang langsung S3 : sks S1 sebidang, S2 sebidang : sks S1 tdk sebidang, S2 sebidang : sks S1 sebidang, S2 tdk sebidang : sks S1 tdk sebidang, S2 tdk sebidang : sks Program studi multi disiplin : sks

18 Standar Isi BSNP 2010 Pendidikan Profesi Pendidikan Vokasi
Profesi Strata 1 (Sp.1 : Umum) : sks Profesi Strata 2 (Sp.2 : Spesialis) : sks Pendidikan Vokasi Diploma I (D-I) : sks Diploma II (D-II) : sks Diploma III (D-III) : sks Diploma IV (D-IV) : sks

19 Pasal 19 PP No. 19/2005 Standar Isi BSNP 2010
(1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester. (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Permulaan tahun ajaran pendidikan tinggi adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Menteri Agama berkenaan dengan hari raya keagamaan. Kalender pendidikan tinggi untuk setiap tahun pendidikan disusun oleh masing-masing perguruan tinggi berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah dan kondisi setempat.

20 Standar Isi SPMI Undip

21 Standar 2: Proses

22 PP No. 19/2005

23

24

25 Standar Proses SPMI Undip

26 Standar 3: Kompetensi Lulusan

27 PP No. 19/2005

28

29 UU No 12/2012 Pasal 29 (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

30 Standar Kompetensi SPMI Undip

31 Standar 4: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

32 PP No 19/2005

33

34 Kepmendiknas 234/U/2000 tentang PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
Jumlah dan Kualifikasi dosen tetap

35 Surat Dirjen Dikti No 2920/2007 tentang Daya Tampung
1. Rasio Dosen tetap terhadap mahasiswa 1 : Ruang Kuliah : 2 m2 / mahasiswa 3. Ruang Laboratorium : 2 m2/ mahasiswa 4. Ruang Kerja dosen : 4 m2 / mahasiswa 5. Ruang Komputer : 1 m2 / mahasiswa 6. Akses Internet : 1 kbps/mahasiswa

36 UU No 12/2012 Pasal 18 (3): Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat. Pasal 19 (3): Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. Pasal 20 (3) : Program doktor wajib memiliki Dosen yangberkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. Pasal 21 (4): Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.

37 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPMI Undip

38 Standar 5: Sarana dan Prasarana

39 PP No. 19/2005 Pasal 42 (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

40 Pasal 45 (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B. (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A. (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa. (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

41 Pasal 46 Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

42 Standar Sarana Prasarana SPMI

43 Standar 6: Pengelolaan

44 PP No. 19/2005 Pengelolaan perguruan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perun-dang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya, yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

45 Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
Kurikulum tingkat satuan pendidik-an dan silabus; Kalender pendidikan/ akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas perguruan tinggi selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; Struktur organisasi per-guruan tinggi; Pembagian tugas di antara dosen; Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

46 Peraturan akademik; Tata tertib perguruan tinggi, yang minimal meliputi tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta pengguna-an dan pemeli-haraan sarana dan prasarana; Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat; Biaya operasional perguruan tinggi.

47 Setiap perguruan tinggi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah perguruan tinggi yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

48 Rencana kerja tahunan meliputi:
Kalender pendidikan/ akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; jadwal penyusunan kurikulum perguruan tinggi untuk tahun kuliah berikutnya; mata mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada; penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya; buku teks yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;

49 jadwal penggu-naan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyeleng-gara program; jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik;

50 rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi untuk masa kerja satu tahun;
jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun terakhir.

51 Standar Pengelolaan SPMI

52 Standar 7: Pembiayaan

53 Pasal 62 PP 19/2005 Biaya operasi pergu-ruan tinggi meliputi:
gaji dosen dan tenaga kependi-dikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transpor-tasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.

54 Biaya investasi per- guruan tinggi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengi-kuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

55 Standar Pembiayaan SPMI Undip

56 Standar 8: Penilaian Pendidikan

57 Pasal 63 PP No. 19/2005 (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

58 Standar SPMI Undip Penilaian

59 Standar 9: Mahasiswa

60 Standar 9. Mahasiswa 1. Universitas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama. 2. Fa kultas/jurusan/program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 3. Fakultas/jurusan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada. 4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.

61 5. Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 6. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa. 7. Universitas/ fakultas/ jurusan/ program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa.

62 Standar 10: Suasana Akademik
1. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien. 2. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran. 3. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen harus melibatkan mahasiswa. 5. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.

63 6. Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet). 7. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah. 8. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

64 Standar 11: 1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.

65 3. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas. 5. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.

66 6. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan. 7
6. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan. 7. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.

67 9. Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan. 10. Universitas seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional. 11. Universitas harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.

68 12. Universitas seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Undip. 13. Universitas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

69 14. Universitas seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut. 15. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.

70 16. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas. 17. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. 18. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat. 19. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.

71 20. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. 21. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian. 22. Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

72 23. Universitas harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia. 24. Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 25. Universitas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.