PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH Perluasan implementasi E-Government terintegrasi dan berkelanjutan.

Presentasi berjudul: "PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH Perluasan implementasi E-Government terintegrasi dan berkelanjutan."— Transcript presentasi:

1 PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH Perluasan implementasi E-Government terintegrasi dan berkelanjutan

2 TARGET RPJMN DAN CAPAIAN OPINI BPK, SPIP DAN KAPASITAS APIP
Target RPJMN 2019 L3 Capaian Level SPIP KAPABILITAS APIP Target RPJMN 2019 Opini WTP Opini WTP LKPD TA 2015 L0 L1 L2 L3 Blm K/L 66 4 8 79 85% 73 60 21 Prov 30 28 27 3 6 5 24 29 13 Kab 60% 260 209 Kab/Kota 406 9 70 61 43 363 70% 356 397 111 Kota 65% 72 58 GAP GAP GAP Level 3 SPIP ada 9 terdiri dari: 3 K/L yaitu Kemenkeu, BNP2TKI dan BPKP; 1 provinsi: DIY; 3 Kota: Kota Yogya, Lhoksamawe dan Tangerang; 2 Kab yaitu Banyuwangi dan Tanah Datar Level 3 Kapasitas APIP ada 5 K/L yaitu Kemenkeu, BPKP, ESDM, Perhubungan dan Kelautan/Perikanan (2 pemda self assement belum validasi yaitu kota banjarmasin dan Kab. Banjar) 2 prov 100% WTP seluruh pemdanya adalah Prov. Kalimantan Selatan dan Prov. Gorontalo Opini WTP bersifat tidak selalu naik sehingga ada potensi Opini WTP menjadi Turun Sumber: Diolah dr berbagai sumber

3 Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015
Arahan Presiden RI Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP: Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1. APIP membuat sistem peringatan dini. APIP memberikan solusi atas berbagai masalah. Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

4 MATRIKS MODEL KAPABILITAS APIP KE LEVEL 3 Peran dan Layanan
Peran dan Layanan Pengelolaan SDM Praktik Profesional Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Budaya dan Hubungan Organisasi Struktur Tata Kelola Level 3-Integrated (Terintegrasi) Mampu memberikan Layanan Konsultansi Membangun tim dan kompetensinya Memiliki Kerangka Kerja Manajemen Mutu Memiliki Pengukuran kinerja Terbangun Koordinasi dengan APIP/Auditor lain Sudah Terbentuk Management Oversight terhadap aktivitas APIP Mampu Audit Kinerja/Evaluasi Program Memiliki Pegawai yang berkualifikasi profesional Perencanaan audit sudah berbasis risiko Informasi biaya Memiliki Komponen Manajemen Tim yang Integral Ada Mekanisme Pendanaan Terdapat Koordinasi antar Tim Laporan Manajemen APIP Level 2-Infrastructure (Tahap Pembangunan Infrastruktur) Mampu melakukan Audit Ketaatan Pengembangan profesi individu Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya Memiliki Anggaran operasional kegiatan APIP Mampu Mengelola Organisasi APIP Memiliki Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan Memiliki Perencanaan Kegiatan APIP Hubungan pelaporan telah terbangun Level 1-Initial (sekedar ada) Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.

5 POTRET AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI BANGKA BELITUNG
TARGET RPJMN TAHUN 2019 APIP LEVEL 3 TARGET LEVEL APIP TAHUN 2017 L1: 1 APIP, L2: 1 APIP L3: 6 APIP ( Prov Babel, Kab. Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Kota Pangkapinang) ELEMEN 1 Peran dan Layanan Value for maney audit dan Advisory services 2 Pengelolaan SDM Koordinasi Tim, Staf yang berkualifikasi Profesioanal, Kompetensi Tim 3 Praktek Profesional PKPT Berbasis Risiko, Adanya kerangka kerja untuk mengelola kualitas KELEMAHAN APIP SAAT INI

6 (Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015)
BPKP Telah Menerbitkan Grand Design PK APIP (Perka BPKP No.6/2015) dan Pedoman Teknisnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Peningkatan Mandiri Kapabilitas APIP Pemantauan Peningkatan Kapabilitas APIP Pedoman Teknis (Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015) Hubungan antara Self Asessment, Self Improvement, Quality Assurance dan Pemantauan /Monitoring

7 Faktor Kunci Keberhasilan PK-APIP
Komitmen Pimpinan K/L/D serta Pimpinan APIP dalam Pemberdayaan dan Peningkatan kapabilitas APIP Penetapan target Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Dokumen Perencanaan K/L/D Peningkatan Independensi Kelembagaan APIP Daerah Pemahaman yang baik atas Peran dan Mandat APIP oleh Para pemangku kepentingan Adanya reward dan punishment bagi K/L/D dalam pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan kompetensi SDM : kuantitas, kualitas, profesionalisme, pola mutasi dan kaderisasi Dukungan anggaran, dan sarana/prasarana termasuk IT

8 Faktor Kunci Keberhasilan PK-APIP (2)
Mengubah Services and Role APIP yang semula terbatas pada akurasi Perhitungan menjadi pada Compliance, Performance dan Advisory services Sinergitas para Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektorat Daerah (PFA, P2UPD, Audiwan) Penerapan Standar Audit, Kendali Mutu, Telaah Sejawat Perencanaan didasarkan pada prioritas/risiko Peningkatan Peranan AAIPI Pusat dan Wilayah

9 Isu-isu Perencanaan daerah*)
Belum ada aligment antara Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Kerancuan (confuse) pisah batas antara PERENCANAAN Daerah dengan PENGELOLAAN Keuangan Daerah (KUA/PPAS dan Penganggaran/Budgeting) Pendekatan DOKUMEN, belum ada rekam jejak proses penyusunan *) Public Expenditure & Financial Accountability (World Bank, 2012) Korsupgah korupsi KPK-BPKP periode tahun

10 Dasar Hukum UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diperbaharui dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diperbaharui dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11 SISTEM PERENCANAAN dan penganggaran
PEMBANGUNAN NASIONAL

12 4 FOKUS PENGAWASAN Pengawalan Pembangunan Nasional
Pengawasan terhadap Kinerja atas Program Prioritas Nawacita (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, Kedaulatan Pangan, Kemaritiman, Kedaulatan Energi, Perhubungan, Perlindungan Sosial dan Pariwisata); Peningkatan ruang Fiskal Negara Pengawasan untuk meningkatkan penerimaan negara/daerah (OPN/OPAD); Pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah; Pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; Pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan Pengawasan alokasi keuangan daerah (dana transfer); (DAK) Pengamanan Aset Negara/Daerah yang Efektif Debottlenecking dan clearing house (HKP) Pengawasan represif untuk preventif (Audit Investigatif, PKKN) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Sos FCP) Peningkatan Tata Kelola (Governance) Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern (SPIP) K/L/PD Peningkatan kapabilitas pengawasan intern dan sinergitas APIP Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (SIMDA, Siskeudes & BLUD)

13 Berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator
PERAN BPKP DALAM PENINGKATAN GOVERNANCE SYSTEMS 13 KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Regulasi SDM Berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator Peningkatan Kompetensi SDM Pemerintah PERAN BPKP GOVERNANCE SYSTEMS SISTEM Asistensi Pengembangan dan Penyediaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aplikasi Pendukungnya Pendampingan dan Asistensi Penerapan Sistem Akuntansi dan penggunaan Aplikasi

14 E-BUDGETING / SI ANGGARAN
GRAND DESIGN SIMDA ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH SI RPJMD SI RKPD SPM SIMDA MONEV SI RENSTRA SKPD SI RENJA SKPD ASB SIMDA PERENCANAAN SIMDA AKIP SIMDA PENDAPATAN SIMDA BMD SIMDA GAJI E-BUDGETING / SI ANGGARAN SI TUKD SI AKUNTANSI UMUM SI AKUNTANSI AT SIMDA KEUANGAN

15 INTEGRATED FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM
SIMDA KEUANGAN (BERBASIS AKRUAL) SIMDA PERENCANAAN KASDA ONLINE SIMDA PENDAPATAN RETRIBUSI PAJAK BELANJA PAD Lainnya PENDAPATAN* Pajak, Retribusi dan Piutang, PAD Lainnya PERENCANAAN* BUDGETING TREASURY REPORTING Musrenbang, Forum RKPD Kontrol Anggaran Kontrol Realisasi Anggaran, Kas Lap Manajemen, LKPD OUTPUT KEBUTUHAN LAPORAN PEMDA POSISI KAS, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN ASET DIKETAHUI SECARA REAL TIME Rekonsiliasi dg Bank Daerah Lap RPJMD, RKPD, KUA-PPA Lap APBD Lap Piutang Lap Pengendalian Kas Bendahara Lap Pengawasan SP2D Lap Manajemen AT Lap Rekonsiliasi Lap Keuangan SIMDA BMD ASSET Penatausahaan Aset SIMDA GAJI PAYROLL Penatausahaan Gaji Pegawai ASB Terintegrasi Penganggaran – Penatausahaan – Pelaporan INTEGRATED – CONTROLLING – REGULATION –MAINTENANCE STD HARGA

16 Bank Daerah: Kasda Online
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda 2016 Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual; SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan dan SIMDA Gaji Bimbingan dan konsultansi penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, reviu RKA SKPD dan SKPKD, dan reviu LKPD berbasis akrual, bimkon rencana aksi. Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan keuangan, barang, dan pendapatan daerah Sosialisasi, workshop, bimtek, pelatihan, dan pendampingan penerapan SAP berbasis Akrual Capaian Opini WTP 2016 VS Target RPJMN 2019 30/29 Prov 72/61 Kota 260/250 Kab To-Do 01 02 03 04 05 06 BPK-RI: e-audit DJPK: Komandan/SIKD DJP: DTH+RTH Bank Daerah: Kasda Online PT Taspen: Simgaji LKPP: SI-RUP Meningkatkan implementasi sistem e-planning) e-musrenbang, e-ASB dan e-budgeting serta SPSE pada Pemda Add background image and send it to back: Click on the icon to add a Image >> Choose your Image >> Right Click on Image >> Send to Back >> Send to Back. Change the image: Right Click on Image >> Change Picture >> Choose your Image. INTEGRASI SIMDA Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Keuangan dan APIP Daerah 16

17 Update sesuai PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah (30 sept 2016)
Aplikasi SIMDA Pengelolaan Keuangan, dari penganggaran, penatausahaan/pelaksanaan, s.d akuntansi (LKPD) dan pertanggungjawaban Tahun 2014 telah dikembangkan Versi 2.7, sesuai dengan PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013 Basis Akrual Update sesuai PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah (30 sept 2016) Pemda Pengguna : 382 SIMDA KEUANGAN Pengelolaan BMD, mendukung sistem akuntansi berupa data rincian AT, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan AT Mengakomodasi Permendagri ttg Pengelolaan BMD dan PP 71/2010 ttg Aset Tetap Pemda Pengguna : 356 SIMDA BMD SIMDA Pendapatan Pengelolaan PAD, mendukung sistem akuntansi berupa data rincian penetapan, penerimaan dan saldo piutang PAD Pemda Pengguna : 83 SIMDA Gaji Pengelolaan penggajian PNSD, menghasilkan dokumen penggajian di pemda, mendukung sistem akuntansi berupa data beban/belanja pegawai Pemda Pengguna : 67 Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahun (RPJMD/Renstra) , Satu Tahun (RKPD/Renja), ASB/SSH, Musrenbang dan PPAS Sesuai dengan Permendagri 54/2010 dan terintegrasi dengan SIMDA Keuangan Pemda Pengguna : 12 SIMDA Perencanaan

18 Dukungan BPKP yang sedang dan akan dilakukan (yang mendukung prioritas nasional 2018)
Pengembangan dan implementasi Sistem perencanaan yang akan diintegrasikan dengan sistem pengelolaan keuangan (SIMDA Keuangan) dan sistem kinerja instansi pemerintah Integrasi SIMDA Keuangan dengan sistem lainnya yang diterapkan di pemerintah daerah Pemeliharaan dan Upgrade eksisting Aplikasi ke teknologi informasi terkini Pengembangan SDM untuk pengembangan dan implementasi Penyusunan manual substansi dan Pengembangan Aplikasi FGD, workshop, pelatihan, piloting, asistensi dan bimbingan

19 BANK DAERAH (CMS/Kasda Online) PT Taspen (Simgaji Taspen)
PEMANFAATAN SIMDA 19 DJP (DTH/RTH) LKPP (SI-RUP) BANK DAERAH (CMS/Kasda Online) PT Taspen (Simgaji Taspen) DJPK (SIKD) BPK (E-Audit)

20 Opini BPK terhadap LKPD *)
20 No Jenis Opini Jumlah Pemda LKPD 2011 LKPD 2012 LKPD 2013 LKPD 2014 LKPD 2015 1. WTP 67 13% 119 23% 156 30% 252 48,00% 312 57,56% 2. WDP 352 67% 320 61% 311 59% 248 46,67% 196 36,17% 3. TW 7 1% 6 11 2% 4 0,57% 0,74% 4. TMP 97 19% 79 15% 46 9% 34 4,76% 30 5,53% JUMLAH 523 100% 524 538 100,% 542 Provinsi Pemda WTP SIMDA 2014 2015 Gorontalo 7 100% Kalsel 14 10 DI Yogyakarta 6 5 50% **) dari 252 WTP, 229 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 203 pemda dengan SIMDA (81%) dari 312 WTP, 284 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 253 pemda dengan SIMDA (81%) Provinsi WTP 100%: Kalsel dan gorontalo dari 248 WDP, 220 pemda (89%) diasistensi BPKP dan 192 pemda dengan SIMDA (78%) dari 196 WDP, 178 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 168 pemda dengan SIMDA (87%) Catatan: *) Diolah dari berbagai sumber **) DIY SIMDA 50%, 50% Non SIMDA dibantu BPKP

21 DESIGN INTEGRASI SISTEM
Database Aset Database Aparatur Database Pelayanan Publik Database Pengelolaan Keuangan Database Perencanaan Database AKIP

22 RPJMD-Renstra RKPD-Renja PPAS
ALUR PERENCANAAN RPJMD-Renstra RKPD-Renja PPAS

23 Proses Perencanaan Daerah
TEKNOKRATIS POLITIS PARTISIPATIF TOP DOWN – BOTTOM UP --- 5 tahun --- Rancangan RPJMD Persetujuan DPRD Musrenbang RPJMD Rancangan Renstra RPJMD Renstra Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD Musrenbang Kabupaten RKPD --- 1 Tahun Anggaran --- Rancangan Awal Renja Musrenbang Desa/Kecamatan Forum SKPD Renja Rancangan KUA KUA Persetujuan DPRD PPA Rancangan PPA

24

25

26 Penyusunan & Penetapan APBD
PEMERINTAH DAERAH DPRD MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG KECAMATAN/SKPD RPJMD JARING ASMARA MUSRENBANGDA RENSTRA SKPD POKIR (Ditanda tangani Ketua) Renja SKPD BADAN ANGGARAN Pembahasan RAPBD Evaluasi Mendagri (APBD Prov), Gubernur (APBD KAB/Kota) Rancangan KUA & PPAS RKA-SKPD Rancangan Perda APBD TAPD KEPALA DAERAH RKPD (Akhir Mei) KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD (PERMENDAGRI) KERANGKA EKONOMI MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN PER-KDH Pedoman Penyusunan (KUA,PPAS,Standar Satuan Harga, Capaian Kinerja, SPM, Formulir RKA-SKPD) EVALUASI KINERJA MASA LALU BA Kesepakatan RKA-PPKD Persetujuan Rancang an Perda APBD & Rancang an Perkada Penjabar an APBD Rancang an Perda APBD & Rancang an Perkada Penjabar an APBD Hasil Evaluasi Kep Ketua DPRD Penyempurnaan RPerda APBD & RPerkada Penjabaran APBD Perda APBD Perkada Penjabaran APBD 1 Bulan sebelum TA berakhir 3 Hari setelah Persetujuan 31 Desember Pertengahan Juli Akhir Juli Awal Agustus s.d. Akhir September Oktober s.d. November 15 hari setelah diterima Awal Agustus KUA = Kebijakan Umum Anggaran PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

27 Ruang Lingkup SIMDA Perencanaan Musrenbang RPJMD + Renstra PPA
LIMEA TAHUNAN Delphi Musrenbang RPJMD + Renstra TAHUNAN PHP PPA RKPD + Renja Musrenbang SSH + ASB PENGANGGARAN Delphi SIMDA Keuangan system requirements simda perencanaan

28 Implementasi SIMDA Perencanaan
Meningkatkan/mendorong implementasi sistem perencanaan (e- planning), e-musrenbang dan e-ASB serta e-budgeting secara penuh dalam penyusunan penganggaran pemerintah daerah; Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Pemerintah Daerah dengan melakukan bimbingan teknis, workshop, dan asistensi sistem perencanaan pembangunan daerah;

29 Terima kasih