PENYELARASAN INDIKATOR RPJMN BIDANG KESEHATAN DENGAN RPJMD

Presentasi berjudul: "PENYELARASAN INDIKATOR RPJMN BIDANG KESEHATAN DENGAN RPJMD"— Transcript presentasi:

1 PENYELARASAN INDIKATOR RPJMN BIDANG KESEHATAN DENGAN RPJMD
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Banten, 22 Mei 2017

2 SISTEMATIKA PAPARAN 1 2 3 4 5 Dasar Hukum
Strategi Pembangunan Nasional RPJMN : Kesehatan Renstra Kementerian Kesehatan Sinkronisasi RPMJN Bidang Kesehatan dengan RPJMD 1 2 3 4 5

3 Dasar Hukum 1

4 Dasar Hukum Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

5 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
2

6 KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015-2019
Nawacita Visi Misi Presiden RPJMN Renstra K/L APBN RKP Renja RPJMD Renstra SKPD APBD PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

7 VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

8 SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN (NAWA CITA)
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

9 STRATEGI PEMBANGUNAN 3 DIMENSI PEMBANGUNAN
Membangun untuk manusia dan masyarakat NORMA PEMBANGUNAN Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem Agar ketimpangan tidak melebar Tidak merusak lingkungan agar berkelanjutan Derajat kesehatan & status gizi, responsiveness dan perlindungan finansial 3 DIMENSI PEMBANGUNAN Dukungan Sektor Unggulan DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Kedaulatan Pangan Antarkelompok Pendapatan Pendidikan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kesehatan Menurunkan kesenjangan antarkelompok & antarwilayah (Pemerataan) Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Perumahan Kemaritiman dan Kelautan Mental / Karakter Pariwisata dan Industri Mening katkan akunta bilitas KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 9

10 RPJMN : KESEHATAN 3

11 RPJMN Terdiri dari: Buku I memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan. Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan 11

12 KONDISI UMUM Kesehatan ibu dan anak masih belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi. Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%). Status Gizi di Indonesia Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting) Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%) Pengendalian Penyakit Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.

13 KESEHATAN IBU DAN ANAK AKI Tahun dan Target RPJMN 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan. Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%) Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 DISPARITAS MASIH LEBAR Tertinggi Nasional Terendah 99,0 83,1 DIY DIY 70,4 58,9 25,2 29,2 Sumber: Riskesdas, 2013 MALUKU PAPUA Sumber: Risfaskes, 2011

14 STATUS GIZI DI INDONESIA
STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah 40+ 30-39 20-29 <20 Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) ANEMIA PADA IBU HAMIL WASTING (KURUS) Disparitas Prevalensi Tertinggi Sulteng : 16,9% Terendah Sumut : 7,2% Nasional 10,2% 12,1% Sebanyak 37,1% Sebanyak Balita tergolong Kurus Ibu hamil di Indonesia mengalami anemia Riskesdas 2013

15 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013
Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat KONDISI PENGENDALIAN PENYAKIT 1990 2000 2010 2015 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013 Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk) Faktor Resiko Perilaku PTM TB Prevalensi 297 per penduduk Jumlah penderita kasus (2013) DBD Angka kesakitan 45,85 per penduduk Jumlah penderita sebanyak penduduk (2013) Malaria Angka kesakitan 1,14 per penduduk Jumlah kasus sebanyak kasus (2013) Filariasis Jumlah kasus sebanyak kasus (2013) Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%) Status Penyakit Menular

16 PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT
Tahun 1990: penyakit menular (ISPA, TB, Diare, dll) menjadi penyebab kematian dan kesakitan terbesar Sejak Tahun 2010: PTM menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan (stroke, kecelakaan, jantung, kanker, diabetes) Tanpa upaya kuat, tren peningkatan PTM ke depan masih terjadi Peringkat Tahun 1990 Tahun 2010 Tahun 2015 1 ISPA Stroke 2 Tuberkulosis Kecelakaan Lalin 3 Diare Jantung Iskemik 4 Kanker 5 Diabetes Melitus 6 Komplikasi Kelahiran 7 Anemia Gizi Besi Low Back Pain 8 Malaria 9 Depresi 13 12 Asfiksia dan Trauma Kelahiran 16 26 10 Penyakit Paru Obstruksi Kronis Slide ini menunjukkan perubahan beban penyakit dari tahun dan 2015. Tahun 1990: penyakit menular (ISPA, TB, Diare, dll) menjadi penyebab kematian dan kesakitan terbesar Sejak Tahun 2010: Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan (stroke, kecelakaan lalu lintas, jantung, kanker, diabetes) Tanpa upaya kuat, tren peningkatan PTM ke depan masih terjadi Sumber data: Global burden of diseases (2010) dan Health Sector Review (2014)

17 Sasaran RPJMN 2015-2019 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
No Indikator Status Awal Target 2019 1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per kelahiran 346 (SP 2010) 306 2. Angka kematian bayi per kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24 2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 (2013) 28 2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen) 10,2 (2013) 8 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 38,0 (2013) 50 4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17 5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2012) 9,5 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013)

18 Sasaran RPJMN (2) No Indikator Status Awal Target 2019 3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan Prevalensi Tuberkulosis (TB) per penduduk 297 (2013) 245 Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5 Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300 Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta 20 (2013) 34 Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis 35 Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 15,3 40 Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4 Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun 7,2 5,4 Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013  -

19 Sasaran RPJMN (3) No Indikator Status Awal Target 2019 4 Meningkatnya PEMERATAAN Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan berkualitas Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi 5.600 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 10 (2013) 481 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 71,2 95 5 Meningkatnya Perlindungan Finansial Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)  86,4 107,2 2. Unmet need pelayanan kesehatan 7 1 6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan  1.015 Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 29 60 Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) 25.000 56.910

20 Sasaran RPJMN (4) No Indikator Status Awal Target 2019 7 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90 2. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94 3. Presentase makanan yang memenuhi syarat 87,6 (2013) 90,1 Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness). Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional

21 Arah Kebijakan RPJMN Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung PROGRAM INDONESIA SEHAT. FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui penguatan upaya promotif dan preventif, pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

22 Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

23 STRATEGI (1) Kesehatan Ibu dan Anak 2. Perbaikan Gizi
a. Peningkatan akses dan mutu continuum of care, b. Peningkatan kunjungan ibu hamil c. Pertolongan persalinan di Fasyankes, d. penurunan kasus kematian ibu dirumah sakit e. UKS, Posyandu, dll 2. Perbaikan Gizi Spesifik : PMT, fortifikasi, suplmentas, fokus HPK, remaja, calon pengantin dan ibu hamil terutama untuk keluarga miskin dan DTPK: Sensitif: Pangan, air minum, sanitasi, PKH, PNPM generasi, dll. Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan Pencegahan kasus baru penyakit menular (TB, HIV, dan malaria ) PTM: darah tinggi, diabetes, obesitas) termasuk perubahan perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok) STBM

24 STRATEGI (2) 4. Yankes Dasar 5. Yankes Rujukan
Pengembangan puskesmas rawat inap/perawatan dan jaringannya, meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK; Kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu; Pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 5. Yankes Rujukan Pengembangan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah, sakit di setiap kabupaten/kota, rujukan gugus kepulauan termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; Pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online;

25 STRATEGI (3) Farmasi dan Alkes Pengawasan Obat dan Makanan
Ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik Management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan Kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alkes dengan pengembangan riset; Pengawasan Obat dan Makanan Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko; Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan; Kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis.

26 STRATEGI (4) SDM Kesehatan 9. Promkes dan pemberdayaan masyarakat
Penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Penugasan khusus Nakes (affirmative policy) berbasis Tim Peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; Insentif fiskal dan non fiskal 9. Promkes dan pemberdayaan masyarakat Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan; Pendidikan kesehatan, KIE Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat;

27 STRATEGI (5) 10. Manajemen, Litbang, dan Sistim Informasi Kesehatan
Transparansi tata kelola pemerintahan; Litbang untuk mendukung evidence based policy: data kematian, kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan; Sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator; Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Peningkatan cakupan kepesertaan JKN secara bertahap; Peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar (kerjasama pemerintah dengan swasta); Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan, serta Pengembangan sistem monev terpadu;

28 Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019
4

29 PETA STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019
T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT VISI PRESIDEN T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN ) SASARAN STRATEGIS KERANGKA REGULASI: (8) Meningkatnya Kesehatan masyarakat Meningkatnya Pengendalian Penyakit (9) Meningkatnya Akses & Mutu Fasyankes (10) Percepatan Regulasi Penyempur- naan Sistem JKN ARAH KEBIJAKAN KEMENKES: Penguatan primary health care (UKP dan UKM) Continum of care thru life cycle Intervensi berbasis health risk Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan (11) Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes (12) KERANGKA PENDANAAN Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN) (5) Meningkatnya Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah (4) Meningkatnya Efektivitas Litbangkes (7) Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev (6) KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi (3) Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (1) Meningkatnya Kom-petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes (2) Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL

30 ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019
Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) di Puskesmas Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

31 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
TUJUAN KEMENKES 1 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat 1. Menurunnya angka kematian ibu per kelahiran 359 306 2. Menurunnya angka kematian bayi per kelahiran hidup 32 24 3. Menurunnya BBLR 10,2 8 4. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 32.3 % 70 %

32 TUJUAN KEMENKES 2 Meningkatnya Responsiveness dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Risiko Sosial dan Finansial di Bidang Kesehatan Meningkatnya jumlah penduduk yang mempunyai jaminan terhadap pelayanan kesehatan yg komprehensif dan bermutu 37 % 10 % Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan 6,80 8,00 .

33 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Akses, Kemandirian, Dan Mutu Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga Meningkatnya Daya Guna Kemitraan Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan-Evaluasi Meningkatnya Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

34 PROGRAM DALAM RENSTRA KEMENKES
NO NAMA PROGRAM (SK Menkes No. 52 tahun 2015) (Proses Revisi) KET. 1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN GENERIK 2 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 3 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 5 PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT TEKNIS 6 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 7 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMINAAN PELAYANAN KESEHATAN 8 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

35 BAGAN ALUR PENYUSUNAN RENSTRA
Platform Presiden RENSTRA K/L Rancangan Renstra K/L Pedoman Penyesuaian 4 Hasil Evaluasi Renstra RPJPN Hasil Evaluasi RPJMN Aspirasi Masyarakat Pedoman Penyusunan RPJMD Bahan penyusunan dan Perbaikan Rancangan Teknokratik Renstra K/L RPJMN Background Study RANCANGAN RPJMN Koordinasi Musrenbang Jangka Menengah Nasional SIDANG KABINET 5 6 1 RANCANGAN AWAL RPJMN 3 RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN RPJMN SIDANG KABINET Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L TRILATERAL MEETING Penelaahan 2 Pembagian Tugas PEMERINTAH DAERAH Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD

36 Sinkronisasi RPMJN Bidang Kesehatan dengan RPJMD
5

37 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD UU SPPN (No.25/2004) Daerah Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) UU KeuNeg (No.17/2003) Fase perlunya sinkronisasi

38 Titik Kritis perencanaan di Daerah: Translasi RPJMN ke dalam RPJMD
Perencanaan adalah proses yang panjang, rumit dan bertingkat: Bagaimana mengawal konsistensinya? Titik Kritis perencanaan di Daerah: Translasi RPJMN ke dalam RPJMD Sinkronisasi Renstra K/L dengan Restra SKPD Kapasitas perencanaan Kab/kota Regulasi: UU23/2014; UU Kesehatan; UU ASN, SPM, Permendagri Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN P U S A T RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD P E M D D A Resntra SKPD Renja SKPD RKA- SKPD Rincian APBD UU KN UU SPPN

39 Amanat UU No. 23 tahun 2014 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 RPJPD disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW daerah RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN RKPD disusun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dari pusat Tujuan : Konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD Koordinasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional

40 “Sinkronisasi” Sasaran pokok Arah Kebijakan Strategi Indikator Target
Adopsi & Translasi Situasi spesifik daerah Visi Misi Kepala Daerah Proksi indikator tingkat daerah Penentuan target di daerah

41 Contoh Rekomendasi Sinkronisasi Sasaran

42 PELAKSANAAN SPM BID KESEHATAN
GERMAS PENDEKATAN KELUARGA PELAKSANAAN SPM BID KESEHATAN INPRES 1 TAHUN 2017 PERMENKES 39 TAHUN 2016 PERMENKES 43 TAHUN 2016

43 Terima kasih