PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

Presentasi berjudul: "PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

2 PELAKSANAAN PPRG DI DAERAH
Pelaksanaan kebijakan PPRG di daerah sangat bervariasi  terbentur kepada komitmen, ketersediaan data terpilah dsb Belum optimalnya implementasi PPRG : (1) dari 42 kota/kabupaten yang diteliti, hanya 60% telah membentuk Pokja PUG dan focal point; (2) pokja PUG yang sudah terbentuk umumnya tidak menyusun rencana kerja tahunan dan tidak memiliki dana operasional yang memadai di lebih dari 70% pemerintah daerah; (3) kurang dari lima (5) daerah yang membentuk Tim Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagaimana dimandatkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah; (4) Daerah juga perlu arahan untuk menentukan isu prioritas mereka dalam penyusunan PPRG (5) Belum ada tim yang dapat membantu SKPD melakukan analisis gender

3 SASARAN STRANAS Penetapan dasar hukum PPRG Provinsi.
Penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat K/L, dan Pemerintah Provinsi, baik untuk Penggerak PPRG maupun pelaksana PPRG. Pelaksanaan PPRG di K/L terpilih berikutnya. Pelaksanaan PPRG di Provinsi terpilih. Perluasan cakupan PPRG ke tingkat output.

4 JANGKA PENDEK Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG
STRATEGI STRANAS JANGKA MENENGAH: PPRG harus diintegrasikan melalui revisi Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya JANGKA PENDEK Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG

5 Peningkatan kapasitas SDM Penggerak di 33 Provinsi
KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender INDIKATOR 5: Peningkatan kapasitas SDM Penggerak di 33 Provinsi

6 TARGET GROUP SDM PENGGERAK DAERAH
SELURUH BIDANG PADA BAPPEDA SELURUH BIDANG PADA BADAN PP DAN PA SALAH SATU BIDANG PADA BIRO KEUANGAN DAERAH SELURUH BIDANG PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH

7 MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA AKSI STRANAS TAHUN 2013
No. KEGIATAN OUTPUT TARGET PELAKSANAAN PROV YG SDH DILAKS PROV YG BELUM DILAKS 1 Workshop PPRG SDM Penggerak Regional Barat dan Timur RTL dan RA Provinsi dlm mendukung percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG 26 sd 28 Maret ( Makassar) 8 sd 10 April ( Yogyakarta) Sulsel dan DIY 2 Advokasi Kepala Daerah dan DPRD (Sulteng, Papua, Sumbar, Sulut, Babel, Gorontalo, NTT, Lampung, Banten ) Komitmen Kepala Daerah dan DPRD di 9 Provinsi dalam pelaksanaan PPRG Juni sd sept 2013 Sumbar, Sulut, Banten, Gorontalo, Sulteng, Papua, Sulbar, Jambi Babel, NTT, Lampung (24 Sept 2013)

8 No. KEGIATAN OUTPUT TARGET PELAKSANAAN PROV YG SDH DILAKS PROV YG BELUM DILAKS 3 Sosialisasi Stranas PPRG 16 Prov (Sulteng, Maluku, NTB, Kalsel, Jatim, Sumbar, Sulut, Kepri, Bengkulu, Babel, Sultra, Jambi, Sulsel, Kalteng, Sumut, Bali) Meningkatnya pemahaman PPRG bagi SDM penggerak PPRG di daerah April sd Sept 2013 ( Sulteng, Jatim Sulsel, Jambi, Sulut, NTB, Sumbar, Bengkulu, Sumut, Kalsel, Bali) Provinsi Maluku,Kepri, Babel, Sultra, Kalteng. 4 Fasilitasi penyusunan data terpilah bagi SKPD (Provinsi DKI, Jatim, Bengkulu, Sulut, Sumsel, Sumbar, Maluku Utara, Jateng, Kepri, Aceh, Papua) Banten, Sumut, NTT, Gorontalo, Papua Barat dan Riau, Jabar, Sulbar, Jambi, Sulsel, Babel, Kalbar, Sultra, Kalteng, Bali, Jateng, Kepri Tersusunnya Data Terpilah pada SKPD Provinsi Mei sd Agust 2013 (APBN Satker Dep I, II dan Dekon) (Provinsi DKI, Jatim, Sulut, Sumsel, Sumbar, Maluku Utara, Jateng, Kepri, Bengkulu) Banten, Sumut, NTT, Papua Barat dan Riau, , Jabar, Sulbar, Jambi, Sulsel, Babel, Kalbar, Jateng, Kepri Provinsi Aceh, Papua, Sultra, Kalteng, Bali Dilaks sebelum pendampingan 5 Pendampingan penyusunan program dan kegiatan yang RG bagi SKPD (Provinsi DKI, Jatim, Bengkulu, Sulut, Sumsel, Sumbar, Maluku Utara, Jateng, Kepri, Aceh, Papua), Banten, NTT, Sumut, Papua Barat, Babel, Kalbar, Sultra, Sulsel, Jambi, Bali, Kalteng Tersusunnya GBS pada program keg SKPD Provinsi Mei sd Sept 2013 (APBN Satker Dep I, II dan Dekon)) Jatim, DKI, Banten, Papua Barat, Babel, Kalbar, Sulsel, Kalteng, Kepri, Jateng, Papua, Sumsel, Sulut, Maluku Utara. Provinsi Bengkulu, Sumbar, Aceh, NTT, Sumut, Sultra, Jambi, Bali Dilaks sebelum penelaahan

9 No. KEGIATAN OUTPUT TARGET PELAKSANAAN PROV YG SDH DILAKS PROV YG BELUM DILAKS KETERANGAN 6 Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 20 Provinsi (Provinsi Sulteng, Kaltim, Maluku, NTB, Kalsel, Jatim, Sumbar, Papua, Sulut, Kepri, Bengkulu, Riau, NTT, Babel, Sultra, Jambi, Sulsel, Kalteng, Sumut, Bali) Meningkatnya keterampilan SDM penggerak daerah dalam melakukan penelaahan ARG di 20 Provinsi Sept 2013 Provinsi Sumut Provinsi Sulteng, Kaltim, Maluku, NTB, Kalsel, Jatim, Sumbar, Papua, Sulut, Kepri, Bengkulu, Riau, NTT, Babel, Sultra, Jambi, Sulsel, Kalteng, Bali Dilaks setelah pendampingan 7 Implementasi Lembar ARG di 7 Prov (Kepri, Sumsel, Jateng, Jatim, NTB, Kaltim, Sulteng) Anggaran yang Responsif Gender yang dituangkan dalam RKASKPD Oktober 2013 Provinsi Kepri, Sumsel, Jateng, Jatim, NTB, Kaltim, Sulteng Dilaks setelah penelaahan 8 Identifikasi Gender pada Level Kebijakan (NSPK) di 10 Provinsi (Sulteng, Maluku, NTB, Kalsel, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sulsel, Bali, Sultra) Kebijakan (NSPK) yang RG di 10 Provinsi Okt sd Nov 2013 Provinsi Sulteng, Maluku, NTB, Kalsel, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sulsel, Bali, Sultra Dilaks setelah penelaahan dan implementasi lembar ARG

10 No. KEGIATAN OUTPUT TARGET PELAKSANAAN PROV YG SDH DILAKS PROV YG BELUM DILAKS KETERANGAN 9 TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak Fasilitator yang mampu dalam memfasilitasi PPRG di Daerah 24 sd 28 Juni dan 1 sd 5 Juli 2013 Jakarta 10 Workshop Evaluasi PPRG bagi SDM Penggerak Provinsi Jumlah Provinsi yang berhasil dalam melakukan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG November 2013

11 RENCANA TINDAK LANJUT WORKSHOP SDM PENGGERAK DAERAH WILAYAH BARAT DAN TENGAH TIMUR
Pengembangan mekanisme pendampingan bagi daerah dengan mendayagunakan fasilitator yang sudah ada di Kementerian/Lembaga, LSM, Perguruan Tinggi baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah; Penguatan dasar hukum PPRG di daerah dengan mengacu kepada Permendagri No. 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2014 dan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014; Penguatan kelembagaan PPRG baik di eksekutif maupun legislatif

12 Lanjutan Mendukung peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran yang responsif gender melalui pelatihan analisis gender termasuk pelatihan penelaahan lembar ARG; Memfasilitasi memasukkan materi PUG dan PPRG pada silabus Diklat Penjenjangan pada Badan Diklat Daerah; Mekanisme pengawasan dan pengendalian program/kegiatan yang responsif gender perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengawasan (Jakwas) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2014  SUDAH DITINDAKLANJUTI MELALUI SURAT SESMEN KEPADA IRJEN KEMDAGRI No…..

13 Lanjutan Identifikasi permasalahan, tantangan, peluang dan rencana aksi 33 Provinsi dalam rangka mendukung Percepatan PUG melalui PPRG melalui alokasi APBD TA 2013 dan 2014  pelaksanaan rencana aksi ini akan dievaluasi pada bulan November 2013 untuk TA 2013

14 PELAKSANAAN ToT BAGI SDM PENGGERAK 33 PROVINSI
Peserta yang hadir hanya dari 30 (tiga puluh) Provinsi  Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat yang tidak mengirimkan wakilnya Nilai rata-rata peserta adalah BAIK (…%), CUKUP (…%) dan KURANG (…%)  Sebagai REFERENSI dalam pelaksanaan ToT melalui Dana Dekonsentrasi 2013

15 OUTPUT PELAKSANAAN KEGIATAN STRANAS
No. Kegiatan Output 1. Advokasi Kepala Daerah dan DPRD Sulteng, Papua, Sumbar, Sulut, Babel, Gorontalo, NTT, Lampung, Banten Sulteng b. Papua

16 REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN RENCANA AKSI STRANAS (OUTPUT5)
No KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN PENYERAPAN 1 Workshop PPRG SDM Penggerak Regional Barat dan Timur (86,39%) (95.67%) 2 Advokasi Kepala Daerah dan DPRD (49,16%) 3. Sosialisasi Stranas PPRG 16 Prov (63,60%) 4. Fasilitasi penyusunan data terpilah bagi SKPD (72,10%) 5. Pendampingan penyusunan program dan kegiatan yang RG bagi SKPD (51.61%)

17 No. KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN PENYERAPAN 6 Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 20 Provinsi (4.86%) 7 Implementasi Lembar ARG di 7 Prov 0 (0%) 8 Identifikasi Gender pada Level Kebijakan (NSPK) di 10 Provinsi 9. TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak (99,52%) 10 Workshop Evaluasi PPRG bagi SDM Penggerak Provinsi 0 (0%) TOTAL PENYERAPAN 44,40%

18 TERIMA KASIH

19 SISTEMATIKA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2013
Fasilitasi penyusunan data terpilah bagi SKPD (date line akhir Agustus 2013) Pendampingan penyusunan program dan kegiatan yang RG bagi SKPD (date line akhir bulan Agustus 2013) Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 20 Provinsi (date line akhir bulan September 2013) Implementasi Lembar ARG di 7 Prov (date line akhir bulan Oktober 2013) Identifikasi Gender pada Level Kebijakan (RPJMD, RENSTRADA) dan NSPK di 10 Provinsi Advokasi Kepala Daerah dan DPRD Sosialisasi Stranas PPRG 16 Prov Cattt: Keg 1 sd 4 harus dilaksanakan sesuai urutan. Sedangkan keg A sd C bisa dilaksanakan paralel dengan keg 1 sd 4