PEMENUHAN SDM BIDANG KESEHATAN

Presentasi berjudul: "PEMENUHAN SDM BIDANG KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 PEMENUHAN SDM BIDANG KESEHATAN
RAKERKESDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA KENDARI, 3 AGUSTUS 2016

2 SISTEMATIKA PENYAJIAN
ANALISA SITUASI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PETA TENAGA KESEHATAN STRATEGI PEMENUHAN SDM KESEHATAN PROGRAM PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

3 ANALISA SITUASI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
1 ANALISA SITUASI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

4 Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035
1971 BERTAMBAH MENCAPAI 305 JUTA DI 2035 PROPORSI REMAJA BESAR PROPORSI LANJUT USIA NAIK MASUK PADA ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI 1980 1980 Usia produktif adalah Kelompok ‘rentan’ TANTANGAN Ketahanan Pangan dan Energi Penyediaan lapangan kerja. Pergeseran pola penyakit dan komposisi penduduk Pelestarian Lingkungan Sejak 1990 pada waktu Indonesia memulai proses reformasi, jumlah populasi kita meningkat sebagai dampak dari desentralisasi, tidak seperti di masa Orde Baru di mana KB adalah upaya pemerintah pusat. Konsekuensinya, laju kenaikan populasi mencapai 1,4% per tahun atau kurang lebih 4-5 juta kelahiran baru per tahun. Saat ini, populasi Indonesia kurang lebih hampir mencapai 250 juta orang. Di samping itu, kita juga hendaknya selalu ingat bahwa populasi dunia saat ini telah mencapai 7 miliar orang. Kenaikan penduduk menjadi tantangan bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh negara di dunia. Di negara maju, bertambahnya populasi sangat sedikit dan kelompok populasi orang tua bertambah besar. Perpindahan penduduk antar negara juga mencapai jumlah yang signifikan. Di Indonesia, urbanisasi dari desa ke kota juga terjadi dalam jumlah yang besar dan waktu yang amat dinamis, terutama perpindahan ke daerah urban yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi. 2010 Menkes utk Rakerkeswil Barat 4

5 TRANSISI EPIDEMIOLOGI
Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, dll) Penyebab Utama dari Beban Penyakit, 1990 2000 2010 2015 Gannguan kesehatan mental juga meningkat Titik berat gernas tetap Sumber : Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014) Keterangan: Pengukuran beban penyakit dengan Disability-adjusted Life Years (DALYs)  hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur

6 PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT
Tahun 1990: penyakit menular (ISPA, TB, Diare, dll) menjadi penyebab kematian dan kesakitan terbesar Sejak Tahun 2010: PTM menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan (stroke, kecelakaan, jantung, kanker, diabetes) Tanpa upaya kuat, tren peningkatan PTM ke depan masih terjadi Peringkat Tahun 1990 Tahun 2010 Tahun 2015 1 ISPA Stroke 2 Tuberkulosis Kecelakaan Lalin 3 Diare Jantung Iskemik 4 Kanker 5 Diabetes Melitus 6 Komplikasi Kelahiran 7 Anemia Gizi Besi Low Back Pain 8 Malaria 9 Depresi 13 12 Asfiksia dan Trauma Kelahiran 16 26 10 Penyakit Paru Obstruksi Kronis Slide ini menunjukkan perubahan beban penyakit dari tahun dan 2015. Tahun 1990: penyakit menular (ISPA, TB, Diare, dll) menjadi penyebab kematian dan kesakitan terbesar Sejak Tahun 2010: Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan (stroke, kecelakaan lalu lintas, jantung, kanker, diabetes) Tanpa upaya kuat, tren peningkatan PTM ke depan masih terjadi Sumber data: Global burden of diseases (2010) dan Health Sector Review (2014)

7 PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
(BPJS KESEHATAN) Total biaya pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2014: ,6 Trilyun Rasio Klaim : 104% Sumber: BPJS Kesehatan

8 PROPORSI BIAYA MANFAAT DI PUSKESMAS VS RS TAHUN 2015
Proporsi pembayaran biaya manfaat tahun 2015 (diestimasikan) sbb: 20,05% pada FKTP atau sebesar Rp ,- 79,95% pada FKRTL atau sebesar Rp ,- 2015 1. Asumsi Perhitungan : Jumlah Peserta, Rate Experience, Claim experience 2. Biaya termasuk klaim yang belum ditagihkan Faskes tahun 2014 & 2015

9 HEALTHCARE COST (PRIMARY VS SECOND/TERTIARY CARE)
FKRTL menyerap lebih 73% biaya kesehatan. Kapitasi menyerap 18 % biaya kesehatan Non INA-CBG dan Non kapitasi menyerap 9% Apabila melihat data ini dapat disimpulkan bahwa biaya pepelayanan kesehatan peserta JKN masih didominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat lanjutan bahkan ada kecenderunag terjadi kenaikan sd bulan Sept 2015 CBGs menghabiskan anggara 74% (nak 1% dari total biaya CBgs selama setahun 2014) sdng pelayanan tingkat pertama malah terjadi penurunan. Gmbaran sejak tahun 2104 sd sept 2015 menggabrkan biaya pelayanan kesehatan lanjutan 3 kali lebih besar dari biaya pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama. Hal ini membayahakan dana Jaminan Sosial Kesehatan karena akan menjadi beban yang luar biasa terhadap keuangan BPJS kesehatan. Apa yang harus dilakukan untuk dapat mengurangi beban Anggaran : 1. Pelayann kesehatan harus sebagain besar dapat diselesaikan dilayanan primer 2. Tekan angka rujukan pelayanan kesehatan 3. Menambah capaciy SDM kesehatan untuk ddapat menyelesaikan berbagai persoalan dipelayanan primer terutama terkait dengan kepastian diagnosa ynag dirujuk 4. Buatkan Teknolgi informasi yg dapat menunjang kepastian diagnosa dilayanan primer 5. Tungkat keampuan SDM kesehatan, saran dan prsana penunjunga seperti laboratorim dan penunjnag lain dengan support kebutuhan bahan habis pakai yang memadai 6. Berikan instif yang cukup dan berkeadilan antara kepulauan dengan padat peserta dengan peserta yang sedikit 7. Mengunakan cara bayar lain yng tepat guna pada daerah2 tertentu sepeti daerah DTPK 8. Berkeadilan dalam pemberikan dana insentif, Pusat dan provinsi sebagai penyeimbang yng dapat mendorong tenaga kesehastan retsnsi pada daerah DTPK 9. Usulan perbaiakan besar Iuran yang sudah 2 tahun belun terjadi kenaikan dan kenaikan iuran yang ada didorong untuk menanmbah dana kaapitasi terutama klinik swasta Indonesai sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya FKTP yang akan berdampak juga kepada kesejahteraan dan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dampak lainnya akan mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi kebutuhan PNS daerah. Pemerintah cukup menambah tenaga kesehatan untuk Publik Health karean semua pembiayaan terkait dengan Publik Health menjadi tanggung jawab pemerintah plus iuran bagi maskin dan tidak mampu 10. Besaran iuran

10 Biaya Klaim (Rp Milyar)
Sebaran Kasus & Biaya per penyakit: RANAP 2014 Jumlah Kasus Biaya Klaim (Rp Milyar)

11 RUJUKAN NON SPESIALISTIK

12 20 DIAGNOSA PRIMER TERBANYAK (NON SPESIALISTIK) YG MASIH DIRUJUK
Bulan Februari 2016

13 20 DIAGNOSA PRIMER TERBANYAK (NON SPESIALISTIK) YG MASIH DIRUJUK
Bulan Maret 2016

14 20 DIAGNOSA PRIMER TERBANYAK (NON SPESIALISTIK) YG MASIH DIRUJUK
Bulan April 2016

15 BEBAN EKONOMI AKIBAT PENYAKIT TIDAK MENULAR
BPJS, Januari – Juni 2014 Penyakit Biaya Rawat Jalan (Rp) Biaya Rawat Inap (Rp) Semua Penyakit 3,45 triliun 12,66 triliun Penyakit Katastropik 1,03 triliun 4,24 triliun Beban Katastropik 30% 33,50% Penyakit Katastropik Beban Biaya Rawat Inap Ʃ Kasus 1 Jantung 1,82 triliun 2 Stroke 794,08 miliar 3 Ginjal 750 miliar 4 Diabetes 313,64 miliar 70.584 5 Kanker 313,09 miliar 56.033 6 Talasemia 174,85 miliar 53.948 7 Hemofilia 71,25 miliar 12.170 Saudara Saudara sekalian, Sudah waktunya kita memandang kesehatan sebagai investasi penting untuk peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa pada enam bulan pertama pelaksanaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyakit kardiovaskuler, stroke, gagal ginjal, diabetes dan kanker - menduduki peringkat teratas klaim biaya rawat inap di antara penyakit-penyakit katastropik lainnya. Singkatnya, tanpa upaya kesehatan yang berarti, masalah kesehatan akan terus meningkat, menekan daya saing bangsa dan memperlambat laju ekonomi nasional. 5 penyakit dengan beban biaya rawat inap tertinggi adalah Penyakit Tidak Menular. Tanpa investasi berupa upaya peningkatan kesehatan dan gizi yang berarti, beban pengeluaran kesehatan di Indonesia diproyeksi akan terus meningkat.

16 PROGRAM KEMENKES DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
Hadirin sekalian, Berikut ini adalah program Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Nasional.

17 VISI DAN MISI PRESIDEN TRISAKTI:
Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik; Berkepribadian dlm Budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA 3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES PERUBAHAN PARADIGMA JAMINAN KES NAS DAERAH2 LAIN DTPK PROGRAM KES PRIORITAS

18 PROGRAM INDONESIA SEHAT
P Paradigma Sehat Program Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan Pemberdayaan masyarakat Penguatan Yankes Peningkatan Akses terutama pd FKTP Optimalisasi Sistem Rujukan Peningkatan Mutu JKN Benefit Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong Kendali Mutu & Kendali Biaya Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS 1 2 3 Penerapan pendekatan continuum of care Program Indonesia Sehat ditopang oleh tiga pilar, yaitu: Paradigma Sehat; Penguatan Pelayanan Kesehatan; serta Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Paradigma Sehat, akan mengarusutamakan kesehatan dalam pembangunan Indonesia. Pendekatan promotif dan preventif akan menjadi pilar utamanya, yang tentu memerlukan pemberdayaan masyarakat. Kedua, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan melalui peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan tingkat primer, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu pelayanan, penerapan satu kesatuan pelayanan pada seluruh tahap kehidupan (continuum of care), serta intervensi berbasis risiko kesehatan. Terakhir, Pembiayaan JKN akan dilakukan dengan sistem pembiayaan asuransi – azas gotong royong yang akan membawa benefit bagi pesertanya. Didukung oleh kendali mutu dan biaya dengan sasaran kepesertaan PBI dan Non-PBI yang juga didukung program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Intervensi berbasis risiko kesehatan (health risk)

19 ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN (2005-2024)
RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV Universal Coverage Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan Upaya Kuratif Upaya Preventif, Promotif Arah pembangunan kesehatan Indonesia tahun 2005 – 2024 didorong ke arah peningkatan porsi upaya promotif dan preventif, serta peningkatan universal health coverage menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Pendukung/penunjang

20 PENDEKATAN KELUARGA Cara kerja Puskesmas yg tdk hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di DLM GEDUNG, melainkan juga KELUAR GEDUNG dg mengunjungi KELUARGA di wilayah kerjanya (tdk hanya mengandalkan UKBM yg ada) Pendekatan pelayanan yg mengintegrasikan UKP & UKM Secara berkesinambungan Dgn target keluarga Didasari data & informasi dari profil kes keluarga TUJUAN: Meningkatkan akses keluarga thd pelayanan kes yg komprehensif Mendukung pencapaian SPM kab/kota & SPM Provinsi Mendukung pelaksanaan JKN Mendukung tercapainya program Indonesia Sehat Saudara Saudara yang berbahagia, Pendekatan keluarga ini termasuk upaya kesehatan masyarakat di puskesmas dengan target keluarga berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga di wilayah cakupan puskesmas tersebut. Adapun tujuan pendekatan keluarga ini antara lain, peningkatan akses kesehatan, pencapaian SPM, pelaksanan JKN, dan pencapaian Indonesia sehat. Dalam pendekatan keluarga ini, peran tenaga Perawat dan Bidan sangat tinggi untuk melakukan kunjungan rumah baik untuk pendataan kesehatan keluarga maupun intervensi kesehatan

21 12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT
Indikator keluarga sehat terdiri dari : Program Gizi, Kesehatan Ibu dan anak Pengendalian penyakit menular dan tidak menular Perilaku dan kesehatan lingkungan

22 PROGRAM PRIORITAS 2015-2019 2019 2018 2017 2016 DTPK DTPK
149 KAB/ KOTA KELUARGA SEHAT PENYELAMATAN 1000 HPK 27 Provinsi, 64 Kabupaten, Puskesmas 2015 2016 2017 2018 2019 3525 PUSKESMAS 27 Prov 149 Kab 5085 PUSKESMAS, 9 Prov 203 Kab 2238 PUSKESMAS, 9 Prov 64 Kab 470 PUSKESMAS, 9 Prov 64 Kab 1.280 NAKES PUSKESMAS 20 Prov 69 kab 1.200 NAKES 150 PUSKESMAS 19 Prov 64 kab 1.120 NAKES 140 PUSKESMAS 18 Prov 59 kab 1.040 NAKES 130 PUSKESMAS 17 Prov 54 kab Penerapan paradigma sehat yaitu dengan membuat sehat menjadi makin sehat dan tidak menjadi sakit dengan mengutamakan preventif dan promotif. Oleh karena itu dikembangkan aspek sehat yang dibuat dengan pendekatan keluarga yang bertujuan menyehatkan keluarga. Selain itu dibuat indikator keluarga sehat sebagai ukuran tingkat kemajuan keluarga sehat di tiap wilayah. DTPK 960 NAKES 120PUSKESMAS 15 Prov 44 kab DTPK Badan Nasional Pengelola Perbatasaan (BNPP) Kemendagri NUSANTARA SEHAT INTERVENSI BERBASIS-TIM di layanan kesehatan primer 15 Provinsi, 44 Kabupaten, 120 Puskesmas

23 PENDEKATAN KELUARGA PENDEKATAN “CONTINUUM OF CARE” & “LIFE CYCLE”
BERKESINAMBUNGAN & THD SELURUH TAHAPAN SIKLUS HIDUP MANUSIA PENDEKATAN KELUARGA Pendekatan keluarga menggunakan pendekatan yang berkesinambungan dan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia mulai dari pasangan usia subur dan wanita usia subur, masa kehamilan dan menyusui, masa bayi dan balita, anak sekolah dan remaja, dewasa serta saat lanjut usia.

24 Tantangan Pembangunan Kesehatan
Derajat kesehatan rakyat yg setinggi-tingginya Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan terdapat dua hal tantangan pembangunan kesehatan dalam mencapai derajat kesehatan rakyat yang setinggi-tingginya yaitu : - Pencapaian MDGs dan Post 2015, yaitu : Menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi Menurunkan angka kemiskinan Menurunkan angka kesakitan penyakit infeksi - Implementasi JKN yang meliputi : Meningkatkan akses pelayanan Melakukkan restrukturisasi Pelayanan melalui penataan system rujukan Meningkatkan pelayanan menjadi lebih efisien & efektif 24

25 PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
PENINGKATAN AKSES Pemenuhan tenaga Peningkatan sarana pelayanan primer Pemenuhan prasarana pendukung Inovasi pelayanan di terpencil & sangat Terpencil PENINGKATAN MUTU Penyediaan NSPK/SOP Peningkatan kemampuan nakes Program Dokter Layanan Primer Program Akreditasi FKTP REGIONALISASI RUJUKAN Sistem Rujukan Regional dan Provinsi Sistem Rujukan Nasional PENGUATAN DINKES KAB/KOTA, PROVINSI Sosialisasi Advokasi Capacity Building Penguatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui 5 upaya, yaitu Peningkatan akses, melalui Pemenuhan tenaga Meningkatkan sarana pelayanan primer (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek Mandiri). Pemenuhan prasarana pendukung (alkes, obat, BHP, dll) Inovasi untuk pelayanan didaerah terpencil dan sangat terpencil, dengan pendekatan pelayanan kesehatan bergerak, gugus pulau, telemedicine. Peningkatan mutu, melalui: Penyediaan NSPK/SOP, Peningkatan kemampuan nakes, Dokter Layanan Primer dan Akreditasi FKTP Regionalisasi rujukan, melalui penguatan Sistem Rujukan Tingkat kabupaten, Sistem Rujukan Regional, Sistem Rujukan Nasional Penguatan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi melalui:Sosialisasi, Advokasi, dan Capacity building Dukungan lintas sektor terkait Dukungan regulasi (Kemendagri, Kemenpan-RB, Kemenkeu, Kemen- PU, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemenristek dan Dikti, dll). Dukungan infrastruktur (transportasi, listrik, air, komunikasi). Dukungan pendanaan DUKUNGAN LINTAS SEKTOR Dukungan Regulasi Dukungan Infrastruktur (transportasi, listrik, air, komunikasi) Dukungan pendanaan

26 2 PETA TENAGA KESEHATAN

27 Permasalahan Tenaga Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan masih kurang Distribusi Tenaga Kesehatan yang tidak merata Mutu atau kualitas yang belum memadai Kualifikasi Tenaga Kesehatan masih banyak yang belum D III Ada 4 (empat) permasalahan Tenaga Kesehatan di Indonesia, yaitu: Jumlah Tenaga Kesehatan masih kurang Distribusi Tenaga Kesehatan yang tidak merata Mutu atau kualitas yang belum memadai Kualifikasi Tenaga Kesehatan masih banyak yang belum D III [Image Info] Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.

28 RATIO DOKTER PER 100 RIBU PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015
Target ratio tahun 2015 = 41 *Kepmenkokesra 54 Th 2013 ttg RPTK Sumber : STR KKI, Des 2015

29 RATIO DOKTER GIGI PER 100 RIBU PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015
Target ratio tahun 2015 = 12,2 *Kepmenkokesra 54 Th 2013 ttg RPTK Sumber : STR KKI, Des 2015

30 RATIO DOKTER SPESIALIS PER 100 RIBU PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015
Target ratio tahun 2015 = 10,2 *Kepmenkokesra 54 Th 2013 ttg RPTK Sumber : STR KKI, Des 2015

31 RASIO TENAGA KESEHATAN/100,000 PENDUDUK TAHUN 2015
Perawat Target : 162,4 / Penduduk BIDAN Target : 104 / Penduduk Source : MoH 2015

32 KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS TAHUN 2015
INDONESIA NO TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS KEADAAN KEKURANGAN 1 DOKTER UMUM 9731 17.760 2.594 2 DOKTER GIGI 6.809 4.603 3 PERAWAT 7.902 4 BIDAN 7.017 5 TENAGA KEFARMASIAN 9.848 4.114 6 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 21.307 3.198 7 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN 10.148 3.448 8 TENAGA GIZI 9.612 5.813 9 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 5.565 5.716 JUMLAH 44.405 Stabdar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 31 Desember 2014

33 KEADAAN KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT INDONESIA TAHUN 2015
TENAGA KESEHATAN JUMLAH RS KEADAAN KEBUTUHAN STANDAR * MALDISTRIBUSI KEKURANGAN Spesialis Anak 2.490 5.832 3.818 2.741 727 Spesialis Obgyn 6.859 3.847 3.625 613 Spesialis Penyakit Dalam 5.458 3.770 2.392 704 Spesialis Bedah 5.089 3.758 2.173 842 Spesialis Radiologi 2.413 2.655 969 Spesialis Rehab Medik 837 774 488 425 Spesialis Anestesi 3.852 1.855 2.310 313 Spesialis Pat Klinik 1.224 1.522 409 707 Spesialis Pat Anatomi 591 697 336 442 Spesialis Jantung & PD 1.319 392 1.029 102 Spesialis Mata 2.774 569 2.266 61 Spesialis THT 2.535 383 21 Spesialis Jiwa 1.284 533 877 126 Spesialis Saraf 2.662 427 2.300 65 Spesialis Paru 1.325 406 1.021 Dr Umum 24.408 14.534 11.317 1.443 Dr Gigi 5.130 3.539 2.317 726 Drg Spesialis 1.159 1.985 494 1.320 Perawat 18.313 Bidan 31.035 46.379 8.686 24.030 Apoteker  12.107 13.630 4.506 6.029 Tng Teknis Farmasi 10.011 577 9.800 366 Ahli Lab Medik 10.937 3.137 9.249 1.449 Kesehatan Masyarakat 3.418 3.413 2.505 2.500 Sanitarian 3.443 3.470 1.902 1.929 Tenaga Gizi 5.408 4.593 3.227 2.412 TOTAL 97.183 Total RS yang terdata di SIRS online BUK per 31 Desember 2015 sebanyak dari yang ada sebanyak 723 RS milik pemerintah dan pemerintah daerah, 125 RS milik TNI dan 40 RS milik Polri dan sisanya sebanyak adalah milik swasta Sumber : RS Online, 31 Desember 2015 *) Menggunakan Standar PMK Nomor 56 Tahun Tentang Klasifikasi dan Perijinan RS dan PMK Nomor 340 Tahun Tentang Klasifikasi RS

34 KEADAAN TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015
JUMLAH RS KEADAAN KEBUTUHAN STANDAR * KELEBIHAN KEKURANGAN Spesialis Anak 29 22 40 4 Spesialis Obgyn 30 5 15 Spesialis Penyakit Dalam 21 41 25 Spesialis Bedah 24 7 23 Spesialis Radiologi 12 - 18 Spesialis Rehab Medik 2 Spesialis Anestesi 13 3 Spesialis Pat Klinik 8 Spesialis Pat Anatomi 1 Spesialis Jantung & PD Spesialis Mata 6 Spesialis THT Spesialis Jiwa Spesialis Saraf 11 9 Spesialis Paru Dr Umum 135 169 39 73 Dr Gigi 48 10 Drg Spesialis Perawat 1.202 2.123 90 1.011 Bidan 367 375 124 132 Apoteker  113 101 Tng Teknis Farmasi 54 53 Ahli Lab Medik 76 32 57 Kesehatan Masyarakat 148 130 Sanitarian 60 20 Tenaga Gizi 91 44 67 TOTAL 2.466 3.124 778 1.436 Sumber : RS Online, 31 Des 2015 *) Menggunakan Standar PMK 56/2014 dan 340/2014 ttg Klasifikasi RS

35 KEADAAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2015
KEKURANGAN DOKTER UMUM 2.594 DOKTER GIGI 4.603 PERAWAT 7.902 BIDAN 7.017 TENAGA KEFARMASIAN 4.114 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 3.198 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN 3.448 TENAGA GIZI 5.813 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 5.716 44.405 No Kondisi Tenaga Jumlah Puskesmas 1 Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai standar 1.012 2 Puskesmas belum memiliki tenaga sesuai standar 8.640 TOTAL 9.731 Standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan PMK 75/2014 tentang Puskesmas Sumber : Datin PPSDM, 31 Desember 2014

36 KEADAAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DI PROV SULAWESI TENGGARA
KEKURANGAN DOKTER UMUM 158 DOKTER GIGI 212 PERAWAT 371 BIDAN 390 TENAGA KEFARMASIAN 165 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 83 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN 94 TENAGA GIZI 130 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 252 TOTAL 1.855 No Kondisi Tenaga Jumlah Puskesmas 1 Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai standar 4 2 Puskesmas belum memiliki tenaga sesuai standar 265 TOTAL 269 Standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan PMK 75/2014 tentang Puskesmas Sumber : Datin PPSDM, 31 Des 2014

37 KETERSEDIAAN, KEBUTUHAN, KEKURANGAN, DAN KELEBIHAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS PROV SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NO TENAGA KESEHATAN JUMLAH PUSKESMAS KEADAAN STANDAR KELEBIHAN KEKURANGAN 1 DOKTER UMUM 269 260 347 71 158 2 DOKTER GIGI 65 8 212 3 PERAWAT 2.200 1.579 992 371 4 BIDAN 1.369 1.310 449 390 5 TENAGA KEFARMASIAN 175 165 6 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 549 363 83 7 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN 330 155 94 TENAGA GIZI 370 153 130 9 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 20 252 TOTAL 5.338 4.928 2.265 1.855 Standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan PMK 75/2014 tentang Puskesmas Sumber : Datin PPSDM, 31 Des 2014,

38 KECUKUPAN 9 NAKES STRATEGIS
KECUKUPAN 9 NAKES STRATEGIS* DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA (MENURUT PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014) *) Jumlah Puskesmas di SULTRA sd Oktober 2014 = 264 Pusk

39 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN NAKES DOKTER DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA (MENURUT PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014)

40 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN NAKES
PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN NAKES* DOKTER GIGI DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA (MENURUT PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014)

41 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN NAKES PERAWAT DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA

42 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN NAKES BIDAN DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA

43 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA

44 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN TENAGA KESMAS DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA

45 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN NAKES SANITARIAN DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA

46 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN TENAGA GIZI DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA

47 PERSENTASE PUSKESMAS DALAM KECUKUPAN ANALIS KESEHATAN DI PUSKESMAS PROVINSI SULTRA

48 PEMENUHAN SDM KESEHATAN
3 STRATEGI PEMENUHAN SDM KESEHATAN

49 DASAR HUKUM UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Pasal 9, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren, dimana urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota Pasal 16 ayat (1), Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) berwenang untuk : Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

50 MEKANISME PEMENUHAN TENAGA
UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APRATUR SIPIL NEGARA UU NO 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN Pegawai ASN , Pasal 6 PNS PPPK Penempatan Tenaga, Pasal 23 ayat (2) Pengangkatan sebagai PNS Pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Penugasan khusus UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 13 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan

51 UPAYA PEMENUHAN YANG DILAKUKAN KEMENKES
KRITERIA YANG ADA KEDEPAN KETERANGAN KLASIFIKASI PENEMPATANPERMANEN CPNS PPPK Sesuai UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Semua daerah PENEMPATAN SEMENTARA PTT NUSANTARA SEHAT (PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM) PTT (DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN TERKAIT PPPK) NUSANTARA SEHAT I (PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM) * PENGEMBANGAN NUSANTARA SEHAT II (PERORANGAN) * Dokter, dokter gigi, dr/drg spesialis dan bidan Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesling, kesmas, tenaga farmasi, gizi, analis laboratorium Dokter, dokter gigi Perawat, bidan, kesling, kesmas, tenaga farmasi, gizi, analis laboratorium DTPK, wilayah timur, kepulauan DTPK Kosong/kurang jenis nakes Semua puskesmas Fiskal kapasitas rendah Kosong/kurang nakes < 5 jenis nakes * Sesuai UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

52 Lanjutan.... KRITERIA YANG ADA KEDEPAN KETERANGAN KLASIFIKASI
PENEMPATAN SEMENTARA Penugasan khusus residen Tubel PPDS Internsip Dokter Penugasan Khusus residen Distribusi dokter spesialis* Peserta penddikan dokter spesialis yang mengikuti tubel ditempatkan selama 3 (tiga) bulan di RSUD Setelah lulus akan ditempatkan ke daerah asal Pemahiran/magang selama 1 (satu) tahun Pengembangan program sebagai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah RSUD RSU Puskemas dan RS RS Pemerintah dan Pemerintah Daerah

53 PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN MELALUI PERAN
SWASTA VS BPJS Kes

54 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan SDM Kesehatan
NO DUKUNGAN 1 Pemenuhan APBD Kesehatan minimal 10 % dari Total APBD, tidak termasuk gaji (UU No 36/2009) 2 Pejabat struktural bidang kesehatan diisi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi (Permenkes No 971/2009 dan UU No 23 Tahun 2014) 3 Kewenangan provinsi dalam penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan antara kab/kota skala provinsi 4 Mendorong daerah yang belum memberikan insentif tenaga kesehatan agar mengalokasikan anggaran 5 Menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan secara berjenjang termasuk didalamnya melakukan updating data SDM Kesehatan 6 Pemenuhan Tenaga, Pemda di minta untu menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pengusulan formasi ke Kemenpan-RB

55 TERIMA KASIH

56 Refraksionis Optisien Dokter Pendidik Klinis Epidemiolog Kesehatan
JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL DENGAN PEMBINA KEMENTERIAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA – PROVINSI SULAWESI TENGGARA Jenis Jabfung Jumlah Adminkes 262 Fisioterapis 31 Psikolog Klinis 2 Apoteker 124 Nutrisionis 409 Radiografer 38 Asisten Apoteker 204 Okupasi Terapis 1 Refraksionis Optisien Bidan 1.018 Ortosis Prostetis Sanitarian 371 Dokter 227 Pembimbing Kesja Teknisi elektromedis 7 Dokter Gigi 51 Penyuluh Kesmas 67 Teknisi Gigi 3 Dokter Pendidik Klinis - Perawat 3139 Tek.Transfusi Darah Entomolog Kesehatan Perawat Gigi 134 Terapis Wicara Epidemiolog Kesehatan Perekam Medis 20 Fisikawan Medis Pranata Labkes 146 TOTAL 6459

57 TERIMA KASIH

58 PROGRAM INDONESIA SEHAT
RENSTRA Pilar 1. Paradigma Sehat Program Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan Pemberdayaan masyarakat Keterlibatan lintas sektor Pilar 2. Penguatan Yankes Peningkatan Akses terutama pd FKTP Optimalisasi Sistem Rujukan Peningkatan Mutu Pilar 3. JKN Benefit Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong Kendali Mutu & Kendali Biaya Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS DTPK KELUARGA SEHAT Penerapan pendekatan continuum of care Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) Kita telah memiliki Renstra Paradigma sehat me Pilar pertama, Paradigma Sehat, telah selaras dengan Gerakan Hidup Sehat yang dikordinasikan oleh Bappenas

59 REFORMASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR – PENDEKATAN KELUARGA
Penguatan kebijakan publik lintas sektor, pelibatan dunia usaha dan masyarakat Reformasi sistem pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan keluarga Penguatan kepemimpinan dan tata kelola yang efektif Penguatan komponen promotif dan preventif dalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional Reformasi pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan keluarga merupakan salah satu dari reformasi pelayanan kesehatan. Menurut bagan di atas, pendekatan keluarga dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi puskesmas untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) melalui UKBM yang ada seperti posyandu, posbindu, poskestren, dll untuk mengadakan pendekatan dengan keluarga yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

60 PENDEKATAN KELUARGA Diutamakan Promotif dan Preventif,
Sasaran utama adalah keluarga Kunjungan rumah: home visit / home care Prioritas pendanaan pada pemenuhan kegiatan promotif-preventif, baru digunakan untuk kuratif

61 PENDEKATAN KELUARGA Cara kerja Puskesmas yg tdk hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di DLM GEDUNG, melainkan juga KELUAR GEDUNG dg mengunjungi KELUARGA di wilayah kerjanya (tdk hanya mengandalkan UKBM yg ada) Pendekatan pelayanan yg mengintegrasikan UKP & UKM Secara berkesinambungan Dgn target keluarga Didasari data & informasi dari profil kes keluarga TUJUAN: Meningkatkan akses keluarga thd pelayanan kes yg komprehensif Mendukung pencapaian SPM kab/kota & SPM Provinsi Mendukung pelaksanaan JKN Mendukung tercapainya program Indonesia Sehat Saudara Saudara yang berbahagia, Pendekatan keluarga ini termasuk upaya kesehatan masyarakat di puskesmas dengan target keluarga berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga di wilayah cakupan puskesmas tersebut. Adapun tujuan pendekatan keluarga ini antara lain, peningkatan akses kesehatan, pencapaian SPM, pelaksanan JKN, dan pencapaian Indonesia sehat. Dalam pendekatan keluarga ini, peran tenaga Perawat dan Bidan sangat tinggi untuk melakukan kunjungan rumah baik untuk pendataan kesehatan keluarga maupun intervensi kesehatan

62 12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT
Indikator keluarga sehat terdiri dari : Program Gizi, Kesehatan Ibu dan anak Pengendalian penyakit menular dan tidak menular Perilaku dan kesehatan lingkungan

63 NUSANTARA SEHAT PENGUATAN UPAYA KESEHATAN PROMOTIF-PREVENTIF DAN PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN, KEPULAUAN Sejak tahun 2015 kami meluncurkan “Nusantara Sehat” dengan mengirimkan 960 tenaga kesehatan ke 120 Puskesmas di wilayah terpencil, terutama daerah perbatasan dan kepulauan. Para tenaga kesehatan akan ditempatkan sebagai suatu tim dan mereka akan bekeja untuk mendukung, dan kemudian meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kapasitas layanan kesehatan di Puskesmas di wilayah terpencil. Sebuah adaptasi dari konsep youth volunteerism yanag telah lama dijalankan oleh para generasi muda di beberapa negara lain. Prakarsa ini diluncurkan sebagai salah satu prioritas kunci Kementerian Kesehatan selama 5 tahun. Intervensi berbasis tim pada fasilitas layanan kesehatan ini merupakan suatu terobosan, karena tim-tim ditempatkan langsung wilayah-wilayah terpencil di mana suatu sistem kegiatan bisnis akan dikembangkan di Puskesmas terpencil tersebut. Ditempatkan pada fasilitas layanan kesehatan primer (Puskesmas) daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan Adaptasi konsep youth volunteerism Website:

64 Tujuan Nusantara Sehat
Fungsi Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau remote area Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan Menangani masalah kesehatan sesuai kebutuhan daerah Meningkatkan retensi nakes yang bertugas Penggerakkan pemberdayaan masyarakat Pelayanan terintegrasi Peningkatan dan pemerataan pelayanan Penyelenggaraan UKM tingkat pertama Penyelenggaraan UKP tingkat pertama Tujuan dari program Nusantara Sehat antara lain mendekatkan akses yankes bagi masyarakat di DTPK/Remote Area, meningkatkan retensi nakes, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan terintegrasi dan pemerataan pelayanan. Tujuan ini sangat mendukung fungsi puskesmas yaitu penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama.

65 15 PROPINSI, 48 KABUPATEN/KOTA
2 PKM 3 Kab 5 PKM 3 kab 4 PKM 1 kab 1 PKM 4 kab 9 PKM 6 kab 24 PKM 1 Kab 5 kab 14 PKM 4 Kab 3 kab, 12 PKM 1 kab, 3 PKM SEBARAN 120 PUSKESMAS PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR LOKASI TIM NUSANTARA SEHAT TAHUN 2015 15 PROPINSI, 48 KABUPATEN/KOTA 1 Kab 1 PKM KALTARA 1 kab, 1 PKM 7 kab/kota 20 PKM Sebaran 120 puskesmas yang menjadi lokus program Nusantara Sehat dapat di lihat pada gambar ini.

66 KETERKAITAN LINTAS SEKTOR MEMBANGUN KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN KESEHATAN MASYARAKAT Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kita memahami bahwa keberhasilan pembangunan menuntut keberhasilan dan kerjasama dalam 3 dimensi pembangunan, yaitu sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara khusus dalam pembangunan dimensi sosial bidang kesehatan, membangun kesehatan masyarakat memerlukan keterlibatan dari sektor lain di luar kesehatan, yang disebut sebagai keterkaitan/inter dependency antara keberhasilan pembangunan sektor kesehatan dengan sektor lain. Hal inilah yang dikenal sebagai determinan sosial kesehatan. Beberapa faktor yang terkait dengan kesehatan, dan terutama mempunyai dampak dalam perancangan serta implementasi yang integratif untuk membangun kesehatan adalah sbb: Infrastruktur Energi Pertanian, terutama menyangkut bukan hanya produksi bahan pangan, namun lebih jauh dari itu, juga untuk mencapai ketahanan pangan. Hal ini berhubungan langsung dengan status gizi masyarakat. Beberapa butir lain yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan dan ketergantungan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan yang mempunyai dampak pada kesejahteraan masyarakat, adalah aspek-aspek sosio kultural seperti misalnya: Politis dan tata kelola Keamanan situasi kondusif dalam masyarakat Kondisi demografi dan geografis

67 PROGRAM PRIORITAS Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi) Perbaikan Gizi (stunting) Pengendalian Penyakit Menular (ATM: HIV/AIDS, Tuberkulosis & Malaria) Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas & Kanker)

68 OPERASIONAL PARADIGMA SEHAT
UPAYA PENCEGAHAN DAN PROMOSI KESEHATAN 1. Prevensi primer Promosi Kesehatan (Health Promotion) Perlindungan Spesifik (Specific Promotion) MINDSET MASYARAKAT 2. Prevensi sekunder Early Diagnosis & Prompted Treatment PENGUATAN SKN 3. Prevensi Tertier Disability Limitation Rehabilitation

69 CONTINUUM OF CARE Seribu hari kehidupan pertama
Posyandu Lansia Peningkatan kualitas Hidup Mandiri Perlambatan proses Degeneratif Seribu hari kehidupan pertama KB bagi PUS PKRT Deteksi PM dan PTM Kesehatan OR dan kerja Brain Healty Life Style Kesehatan reproduksi Konsuling gizi HIV/AIDS dan NAPZA Tablet Fe Konseling Kespro PKRT UKS Imunisasi anak sekolah Penjaringan anak usia sekolah PMT IBU HAMIL, BERSALIN, DAN NIFAS SDIDTK Imunisasi Gizi Kolaborasi PAUD, BKB, dan Posyandu Deteksi dan Simulasi kognitif ASI eksklusif Imunisasi dasar lengkap Pemberian makan Penimbangan Vit A MTBS Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, dilakukan dengan pendekatan Continuum of Care yang dimulai sejak masa pra hamil, hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita, hingga remaja (pria dan wanita usia subur). Pada masa pra hamil, program ditujukan bagi pasangan usia subur (PUS) melalui program keluarga berencana, yang diarahkan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dengan demikian, diharapkan setiap PUS dapat merencanakan kehamilannya dengan baik dan terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Untuk PUS juga dikembangkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) di Puskesmas. Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, dan apabila terdapat komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan dilakukan intervensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi Program Perencaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu hamil. Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan. Apabila terjadi komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasyankes dasar (Puskesmas PONED) maupun fasyankes lanjutan (RS PONEK). P4K Buku KIA ANC terpadu Kelas Ibu Hamil APN RTK Kemitraan Bidan Dukun KB PP PONED/ PONEK

70 MDGs yang belum tercapai
Tantangan: Agenda Pembangunan Pasca-2015 + Dengan jumlah dan struktur demografi seperti dijelaskan pada slide sebelum ini, diperlukan kerja keras di setiap tingkat pemerintahan agar target-target MDGs dapat tercapai. Kurang dari 1 tahun hingga review pencapaian target MDGs, Indonesia masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target dan indikator di bawah goal 1,4,5,6 dan 7. Menkes utk Rakerkeswil Barat 70

71 Situasi Kondisi di INDONESIA
Berbagai tantangan masih harus kita selesaikan saat ini dan juga pada era pembangunan pasca 2015 yang akan datang. Selain masalah kesehatan langsung, terdapat beberapa tantangan permasalahan di luar kesehatan, namun merupakan faktor determinan yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan kesehatan. Disebutkan dalam agenda pembangunan pasca-2015, bahwa akses terhadap air bersih, pola konsumsi yang sehat, aktifitas fisik, pemukiman sehat dan proporsi populasi perokok adalah faktor-faktor yang menjadi penentu dan terus mendapatkan perhatian karena keterkaitan eratnya dengan kesehatan. 71 71