Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Presentasi berjudul: "Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH"— Transcript presentasi:

1 Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
KEUANGAN MIKRO SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH A. Pembangunan Ekonomi Daerah (Pembangunan Antar Propinsi) Pembangunan ekonomi nasional sejak Pelita I memang telah memberikan hasil positif bila dilihat pada tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata perkapita mengalami peningkatan dari 50 USD pada pertengahan tahun 1960 menjadi lebih dari USD pada pertengahan tahun 1990-an. Namun, dilihat pada tingkat meso dan mikro, pembangunan selama pemerintahan Orba telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income distribution maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi/pendapatan antar daerah/propinsi. Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis development gap antar propinsi, dintaranya adalah PDRB, konsumsi rumah tangga perkapita, human development index, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Distribusi PDB Menurut Propinsi. Dalam distribusi PDB menunjukkan besar dari PDB nasional berasal dari Jawa, khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang selama periode 1995 hingga 1997 diatas 60%. Empat propinsi dengan PDRB terbesar berasal dari Jawa. Ketimpangan ekonomi ini akan sangat besar lagi, bila dilihat ketimpangan antara Jakarta dengan luar Jakarta. Jakarta dengan luasnya 0,03% dan dengan jumlah penduduk sekitar 5% dari total populasi menikmati 16% ‘12 Perekonomian Indonesia Drs. Hasanuddin Pasiama, MS. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana 1

2 Gambar 1. .Kalsel . DKI Jakarta 1.000.000
Tingkat PDRB dan Pertumbuhannya Tahun 1977 (harga konstan 1993 dan tanpa gas) 6 5 4 3 2 1 Rupiah Sumber : Dari Grafik dalam ECONIT (1999). Hight Growth . Low Inocme Kalbar Hight Growth Hight Income . Sulut . Riau . Kalteng Sumut . Bali . .NTB .Kalsel DKI Jakarta Sumbar Kaltim . DI Aceh .Sumsel . NTT Jabar Lampung . Sulteng DI Yogyakarta .Tim-tim . . Jambi . Bengkulu . Irian Jaya . Sulsel Low Growth Low Income High Income ‘12 Perekonomian Indonesia Drs. Hasanuddin Pasiama, MS. 3 Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana

3 High Growth . Lampung . Kaltim
tetapi posisinya termasuk rendah dalam PDRB perkapita. Walaupun demikian, satu hal yang jelas pada tabel adalah bahwa : propinsi-propinsi yang HDI rankingnya rendah lebih banyak terdapat pada IBB. Gambar 2. Tingkat Konsumsi Riil Rumah Tangga Perkapita dan Pertumbuhannya Antar Propinsi Tahun, 1977 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Sumber : Dari Grafik 2 dalam Econit (1999) . Riau High Growth . Kalteng High Consumpsion . Lampung . Tim-tim Sumbar . Jambi . . Sultra . DI . Bengkulu Kalsel . Kaltim . Irian Jaya DKI Jakarta . DI Aceh . Bali . NTT Maluku . Sulut Jateng Low Consumption Low Growth High Consumption ‘12 Perekonomian Indonesia Drs. Hasanuddin Pasiama, MS. 5 Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana