Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.

Presentasi berjudul: "Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER."— Transcript presentasi:

1 PROGRAM DAN KEBIJAKAN JAWA TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER

3 KRONOLOGIS IMPLEMENTASI PUG DI JATIM
PERGUB No. 27/2010 PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR PERGUB No. 18/2010 Rencana Aksi Daerah PUG PROVINSI JAWA TIMUR SK GUB No. 188 /155/ KPTS/013/2010 POKJA PUG PROVINSI JAWA TIMUR 2010 SE. GUBERNUR No. 263/44 59/032/2011 ,Tgl. 6 APRIL 2011 EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI/ WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG DI DAERAH 2011 PERGUB No. 66/2013 Pedoman Pelaksanaan PUG sebagai pedoman SKPD dalam pelaksanaan program kegiatan responsif gender Surat dari BPKAD tgl 11 Sept 2013 No : 503/5807/213.3/2013 RKA dilampiri Dok PPRG 2013 SK Gub No: 188/3/KPTS/013/2014 tgl 2 Januari 2014 Sekretariat PPRG yang diketuai oleh Asisten 3 Surat Sekda kepada Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim tgl 24 Januari 2014 No : /0200/211.3/2014 Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG 2014

4 KOMITMEN JATIM DLM PUG GENDER
SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUG INOVASI PERAN TIM DRIVER DALAM MENDORONG PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUG

5

6

7

8

9

10 TARGET CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DLM 5 TAHUN

11 KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

12 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan
Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun No. Indikator Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,56 - 6,87 6,88 - 7,19 7,20 - 7,49 7,5 - 8,00 8,01 - 8,10 8,11 - 8,20 2 Indeks Gini 0,363 -0,360  0, ,356  0, ,352 0, ,348 0, ,344 0, ,338 3 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah ) 20, ,75  20, ,89 20, ,95  20, ,01  21, ,08  21, ,18 4 Tingkat Kemiskinan (%) 12, ,22 12, ,73 11, ,22 11, ,71 10, ,20 9,97 - 9,47 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,32 - 4,23 4,22 - 4,13 4,12 - 4,03 4,02 - 3,93 3,92 - 3,83 3,60 - 3,54 6 Indeks Pembangunan Manusia 73, ,45 73, ,37 74, ,52 75, ,29 76, ,57 77, ,01 7 Indeks Pembangunan Gender 67, ,78 67, ,39 68, ,00 69, ,61 69, ,22 70, ,90 8 Kualitas Air Sungai a. BOD (mg/l) 3,59 - 3,57 3,58 - 3,56 3,57 - 3,55 3,56 - 3,54 3,55 - 3,53 3,54 - 3,52 b. COD (mg/l) 10, ,86 10, ,83 10, ,80 10, ,77 10, ,74 10, ,71

14 PROGRAM KERJA TIM DRIVER TAHUN 2014
BPPKB 1. Pemantapan strategi percepatan PUG melalui PPRG bagi SDM penggerak bagi Kabupaten/Kota se Jawa Timur 2. Pendampingan penyusunan PPRG bagi perencana SKPD dan Provinsi 3. Rakor Pokja PUG Provinsi Jawa Timur 4. Evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA 5. Workshop pengelolaan data terpilah bagi SKPD Prov Jatim 6. Bina keluarga setara dengan sasaran program kegiatan wilayah yang angka KDRT dan perkawiann usia dini cenderung tinggi. TIM DRIVER BPPKB BAPPEDA INSPEKTORAT BPKAD BIRO ADM KEMASY

15 BAPPEDA Mengintegrasikan Gender dalam dokumen perencanaan; Penguatan kelembagaan focal point di lingkup Bappeda Sosialisasi PPRG dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur; INSPEKTORAT 1. Monitoring Evaluasi PPRG pada 6 SKPD (2013); 2. Audit PPRG dgn tujuan tertentu pada 20 SKPD (2014).

16 BPKAD Membuat Surat Edaran kepada SKPD untuk melampirkan dokumen PPRG pada RKA; Memastikan dokumen tersebut sudah terlampir di dalam RKA SKPD. BIRO ADM. KEMASY Memfasilitasi PPRG di lingkup Sekretariat Daerah Prov Jatim; Mengkoordinasikan Pelaksanaan PPRG di seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

17 Program dgn Analisis Responsif Gender
APBD Prov Jatim Tahun 2014 21,1 Trilyun 2,7 Trilyun

18 KEGIATAN INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
Perda Prov Jatim no 2 tahun 2014 tentang Sistim Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan sedang disusun Pergub yang mengatur seluruh sistim penyelenggaraan perlindungan anak dari hulu sampai hilir Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pengembangan Koperasi perempuan di seluruh desa di Jatim Pemberian Penghargaan Bagi Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita Terbaik Diklat Kewirausahaan bagi Anggota Koperasi Pemberian Keterampilan Bagi Pekerja Anak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tersedianya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tersusunnya SOP Tanggap Darurat Bencana Responsif Gender

19 KEGIATAN INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
Tersedianya Loket Pembayaran Pajak Khusus bagi Lansia, Ibu Hamil, dan Difabel di Kantor Samsat Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi Oleh Kader, kerja sama Dinkesprov dengan TP PKK KAKEK NENEK ASUH, sebagai upaya peningkatan pengetahuan untuk Kakek Nenek dalam ilmu kesehatan, perawatan anak dan kehamilan KELUARGA BINA SETARA, Pengembangan Model anggota keluarga saling menghormati di dalam keluarga maupun diluar lingkungan keluarga. SEKOLAH RAMAH ANAK – adalah upaya perlindungan anak di sekolah melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak PARADE BACA, adalah gerakan membacakan buku kepada anak sebelum tidur, dan Dropping Buku Bacaan Anak dan Buku Kesehatan ke Posyandu

20

21 GAMBARAN KESENJANGAN (IPM vs IPG) DI JAWA TIMUR DARI 2009 - 2013
KG IPM IPG IDG GAMBARAN KESENJANGAN (IPM vs IPG) DI JAWA TIMUR DARI TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 IPM 71,06 71,62 72,18 72,83 73,54 IPG 63,48 65,11 65,61 66,56 67,85 Kesenjangan 7,58 6,51 6,57 6,27 5,69 IDG 60,26 67,91 68,62 69,29 70,77 NOTE: PENINGKATAN KESETARAAN GENDER (KG) DI JAWA TIMUR Ditunjukkan dengan semakin kecilnya KESENJANGAN (GAP) angka IPM dan IPG

22 FOKUS TEKNIS Secara bersama dan sesuai dengan fungsi, Tim Penggerak Provinsi melakukan tugasnya dalam implementasi PUG untuk SKPD di tingkat Provinsi/Kabkota Meneliti kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD; Menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; Melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD; Melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di seluruh SKPD mengenai PUG dan PPRG; Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap SKPD dalam pelaksanaan PUG dan PPRG; Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusun RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD; Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG

23 LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM Focal Point SKPD (anggota Tim Pokja PUG DI Jawa Timur)
Kepala SKPD menetapkan Tim Focal Point SKPD  SK Pelatihan dan Bimbiingan Teknis PPRG bagi internal SKPD Rapat Koordinasi secara berkala (perencanaan, pelaksanaan PUG secara internal SKPD) Penyusunan Rencana Kerja untuk membangun dan mengembangkan mekanisme kerja yang jelas di antara anggota Tim Focal Point SKPD) Monitoring dan Evaluasi PPRG di Internal SKPD

24 PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN “PUG”
Kurangnya komitmen dan penguatan kelembagaan PUG dan PPRG ditingkat Stakeholder; Kurangnya pemahaman sehingga implementasi kebijakan pembangunan berwawasan gender masih lemah Kurang memadainya kapasitas SDM pelaksana PPRG, dalam hal pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor Masih belum adanya Data Terpilah dan Informasi untuk mendukung PUG

25 IMPLEMENTASI PUG DI JAWA TIMUR
Komitmen  Kerangka kebijakan (pengintegrasian isu gender kedalam RPJMD, Renstra, Renja) Struktur dan mekanisme Pemerintah dan Pemda yang mendukung implementasi PUG  melalui POKJA PUG dengan Ketua Kepala Bappeprov Jatim Sekretariat PPRG dengan Ketua Asisten Kesmas Diseminasi PUG melalui PPRG untuk SKPD tingkat Provinsi Pembentukan Focal Point Gender di SKPD Provinsi Diseminasi PUG untuk Kab/Kota Penggunaan GAP dalam penyusunan program dan kegiatan Penggunaan analisis dalam penyusunan GBS dan TOR (disertakan pada proses DPA)  2015 Evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi Pendampingan dalam Pembinaan/Bimtek PUG di Kab/Kota

26 KOMITMEN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap PELAKSANAAN “PUG”
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RAD PUG PROV. JAWA TIMUR TTG POKJA PUG PROV JAWA TIMUR EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI /WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN “PUG” DI DAERAH EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI /WALIKOTA TENTANG TTG DUKUNGAN APBD UTK. PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK (KLA) PERGUB NO. 27 TAHUN 2010 SK GUB No. 188 /155/KPTS /013/2010 SE. GUB NO. 263/44 59/032/2011 TGL. 6 APRIL 2011 SE. GUB NO. 263/ 1987/032/2011, TGL 14 PEB. 2011 PERGUB NO. 18 TH 2010

27 SIMPULAN Komitmen menjadi kunci utama Integrasi PUG dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, menjadi titik awal pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah PUG mengarahkan implementasi Pembangunan Daerah menjadi lebih tepat guna dan tepat sasaran PUG melalui PPRG, harus memberikan output yang dapat menjawab kebutuhan, aspirasi, permasalahan dan isu kesenjangan serta mampu menjawab visi dan misi kepala daerah

28 Rencana Tindak Lanjut Memprioritaskan SKPD pendukung visi misi kepala daerah sudah menganalisis ARG sampai dengan tingkat Program Meningkatkan kuantitas SKPD menerapkan ARG, dari 15 SKPD tahun 2014 menjadi 22 SKPD ditambah semua rumah sakit Prov pada tahun 2015 Penyusunan juknis forum data Penyusunan RAD Gerakan Anti Kekerasan Seksualitas terhadap Anak Implementasi RAD Provinsi Layak Anak Mengintegrasikan ARG pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk Program/Kegiatan Memasukkan Lembar ARG sebagai lampiran RKA Memetakan Pelaksanaan Percepatan PUG Provinsi dan Kab/Kota Evaluasi Pelaksanaan PUG

29 Terima kasih