SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA

Presentasi berjudul: "SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA"— Transcript presentasi:

1 SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN 2016 DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2017 Oleh : Caliadi, sh.,mh SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA JAKARTA, 20 FEEBRUARI 2017

2 EVALUASI Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

3 DASAR HUKUM Perpres. Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168); PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. PMK Nomort 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 Nomor 341);

4 TUJUAN EVALUASI Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan; Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada; Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. .

5 KEGUNAAN EVALUASI Memberikan informasi yg valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai; Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik terhadap nilai yg mendasari pemilihan tujuan & target; Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien; Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan; Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN; Mambantu pemangku kepentingan untuk belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan; .

6 PAGU NASIONAL ANGGARAN DITJEN BIMAS BUDDHA TAHUN 2016
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA PAGU NASIONAL ANGGARAN DITJEN BIMAS BUDDHA TAHUN 2016 Rp. Rp ,-

7 ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN LOKASI TAHUN 2016
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN LOKASI TAHUN 2016 NO SATKER PAGU 2016 (RIBUAN. RP) 1. DITJEN BIMAS BUDDHA (PUSAT) 2. STABN SRIWIJAYA TANGERANG – BANTEN 3. STABN RADEN WIJAYA WONOGIRI -JATENG 4. DAERAH (33 PROVINSI) JUMLAH

8 REALISASI ANGGARAN DITJEN BIMAS BUDDHA PER 31 DESEMBER TAHUN 2016
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN DITJEN BIMAS BUDDHA PER 31 DESEMBER TAHUN 2016 REALISASI Rp. Rp ,- (86,74 %). SISA ANGGARAN Rp. Rp ,-

9 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI TAHUN 2016
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI TAHUN 2016 NO FUNGSI REALISASI ANGGRARAN 2016 (RIBUAN. RP) 1. FUNGSI AGAMA 2. FUNGSI PELAYANAN UMUM 3. FUNGSI PENDIDIKAN

10 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN TAHUN 2016 NO KEGIATAN REALISASI ANGGRARAN 2016 (RIBUAN. RP) 1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya 3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha 4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha 5 Peningkatan Akses,Mutu,Kesejahteraan dan subsidi Tinggi Agama Buddha

11 REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2016 NO CAPAIAN PADA TRIWULAN REALISASI ANGGRARAN 2016 (%) 1. TRI WULAN I 7,01% 2. TRI WULAN II 31,61% 3. TRI WULAN III 55,59% 4. TRI WULAN IV 86,74%

12 REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2016 DALAM BENTUK GRAFIK
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2016 DALAM BENTUK GRAFIK

13 SATUAN KERJA YANG MENYAMPAIKAN DATA LAPORAN TRIWULAN TAHUN 2016
KALIMANTAN SELATAN 11 SUMATERA SELATAN 2 BANGKA BELITUNG 12 SUMATERA UTARA 3 JAWA TIMUR 13 KALIMANTAN TENGAH 4 KALIMANTAN BARAT 14 D.I.YOGYAKARTA 5 PAPUA 15 SUMATERA BARAT 6 NTT 16 BENGKULU 7 RIAU 17 KALIMANTAN TIMUR 8 DKI JAKARTA 18 PAPUA BARAT 9 JAWA BARAT 19 SULAWESI SELATAN 10 MALUKU

14 SATUAN KERJA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016
MALUKU 2 DKI JAKARTA 3 SULAWESI TENGAH 4 KALIMANTAN SELATAN 5 SULAWESI SELATAN 6 BANGKA BELITUNG 7 RIAU 8 PAPUA BARAT

15 PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2017
Dalam rangka pelaksanaan Program Anggaran Tahun 2017 lebih baik dan Efektif ada beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain: Pelajari DIPA. Apakah sesuai dengan Output dan outcame Program. Target dan asaran Program.

16 Apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai segera lalukan langkah –langkah sebagai berikut: Lakukan perubahan/Revisi Mengalihkan ke program kegiatan prioritas lain Yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat

17 Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program tahun 2017
Pelajari kembali DIPA apakah sesuai dengan Outcome Program, target dan sasaran program, Jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai segera lakukan perbaikan/revisi dengan mengalihkan pada kegiatan prioritas lain yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

18 Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa Program dan Anggaran Negara harus berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran saat ini yaitu harus dialokasikan pada unit atau bagian yang memiliki program yang sesuai dengan Kebijakan Nasioanl.

19 Perhatikan dan fokus pada kegiatan prioritas sesuai dengan Visi dan Misi dan sesuai dengan Nawa Citta Presiden dan Tugas Fungsi Kementerian Agama Melalui Optimalisasi pemanfaatan anggaran terutama yang memiliki dampak langsung pada masyarakat seperti: Pemberdayaan Pendidikan Bantuan Penyediaan sarana prasarana ibadah. Pelayanan keagamaan serta memelihara kerukunan umat beragama.

20 Nilai Profesionalitas Nilai Inovatif Nilai tanggung Jawab
Pelaksanaan DIPA Tahun 2017 agar didasari pada 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu: Nilai Integritas Nilai Profesionalitas Nilai Inovatif Nilai tanggung Jawab Nilai Keteladanan.

21 Karena pada prinsipnya sistem pengelolaan keuangan Negara sekecil apapun harus dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien dan akuntable dengan mengedepankan azas-azas yang harus diperhatikan dan pastikan hal-hal sebagai berikut: Program tepat sasaran Program yang dibuat rasional dan dapat dilaksanakan tepat waktu. Program kegiatan yang melibatkan pusat harus sesuai dengan SBM.

22 Ketepatan akun Program jangan melihat nilai tetapi output yang di hasilkan harus di perhatikan. Program yang dilakukan oleh Pembimas harus mengacu pada Juknis Direktorat. Juknis harus dibuat oleh Eselon I sebagi penanggung jawab program.

23 SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Selamat berjuang dalam Dhamma Semoga semua mahkluk berbahagia SEKIAN DAN TERIMA KASIH