SITUASI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Presentasi berjudul: "SITUASI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN"— Transcript presentasi:

1 SITUASI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Oleh : H. Muhamad Muslim Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

2 LUAS WILAYAH TERHADAP PROV. KALSEL = 100 %
Kebijakan Yankes 2009 KALIMANTAN SELATAN LUAS WILAYAH = ,52 KM2 JUMLAH PENDUDUK = JIWA IPM = 67,63 RANKING = 22 UHH = 67,47 JUMLAH KEMATIAN BAYI = 804 PENDUDUK MISKIN = 4,68 % LUAS WILAYAH TERHADAP PROV. KALSEL = 100 % KOTA = 2 KABUPATEN = 11 POSYANDU AKTIF = 3.596 POSKESDES = 1.042 RUMAH SAKIT PEMERINTAH = 16 PUSKEMAS = 230 PUSKESMAS PERAWATAN = 51 PONED = 31 PEMBANTU = 567 SWASTA = 19 JUMLAH KEMATIAN IBU = 89 Kebijakan Program Yankes 2009 2

3 KONDISI KESEHATAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 Cakupan Kesehatan Ibu dan Anak menurun dibandingkan tahun Perlu upaya untuk menjangkau seluruh sasaran, memastikan pemberian pelayanan kesehatan yang merata. Masalah GIZI belum terselesaikan. Cakupan Rumah Tangga Mengakses Jamban Sehat dan Masy. melakukan Aktivitas Fisik masih rendah. Perlu penguatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa data tidak terlapor. Perlu penguatan sistem pencatatan dan pelaporan. PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG BERORIENTASI PADA KESEHATAN MASYARAKAT TANPA MENINGGALKAN ASPEK-ASPEK KESEHATAN INDIVIDU

4 Posisi Masing - Masing Variabel
IPKM : 0,4857 Kelompok Indikator Kalsel Nasional Kesehatan Balita 0,5899 0,6114 Kesehatan Reproduksi 0,4271 0,4756 Pelayanan Kesehatan 0,2400 0,3808 Perilaku Kesehatan 0,3442 0,3652 Penyakit Tidak Menular 0,5754 0,6267 Penyakit Menular 0,7345 0,7507 Kesehatan Lingkungan 0,4889 0,5430 ... Seluruh kelompok indikator IPKM Provinsi Kalsel tahun 2013 lebih rendah dari nasional.

5 Apa masalah kesehatan balita Kalsel? Prevalensi / Cakupan Kalsel
IPKM Kesehatan Balita : 0,5899 Indikator Prevalensi / Cakupan Kalsel Prevalensi Nasional Gizi Buruk dan Kurang 27,40 19,63 Pendek dan Sangat Pendek 44,24 37,21 Gemuk 9,85 11,76 Cakupan Penimbangan 62,76 68,28 Cakupan Imunisasi Lengkap 46,85 50,39 Kunjungan Neonatal (KN1) 95,02 88,73 ! ! Baik – 1 Kf 1 kunj nifas 6 jam sampai 3 hari Paling Buruk - 29

6 Prevalensi/ Cakupan Kalsel
Masalah Kesehatan Reproduksi? IPKM Kesehatan Reproduksi : 0,4271 Indikator Prevalensi/ Cakupan Kalsel Nasional Penggunaan Alat Kontrasepsi (MKJP) 5,91 11,28 Pemeriksaan Kehamilan (K4) 54,36 60,93 Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS 23,03 20,97 Masa nifas masih merupakan masa yang rentan bagi kelangsungan hidup ibu baru bersalin. Menurut Studi Tindak Lanjut Kematian Ibu SP 2010 (Tin Afifah dkk, 2011), sebagai besar kematian ibu terjadi pada masa nifas sehingga pelayanan kesehatan masa nifas berperan penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Pelayanan masa nifas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu selama periode 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Kementerian Kesehatan menetapkan program pelayanan atau kontak ibu nifas yang dinyatakan dalam ndicator: KF1, kontak ibu nifas pada periode 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan KF2, kontak ibu nifas pada periode 7-28 hari setelah melahirkan dan KF3, kontak ibu nifas pada periode hari setelah melahirkan.

7 Prevalensi/ Cakupan Kalsel
Masalah perilaku kesehatan di Kalsel? IPKM Perilaku Kesehatan: 0,3442 Indikator Prevalensi/ Cakupan Kalsel Nasional Merokok 25.66 29,31 Cuci tangan dengan benar 32.35 47,01 Buang air besar di jamban 75.52 82,59 Aktivitas fisik cukup 20.86 22,82 Menggosok gigi dengan benar 4.69 2,14

8 Masalah Pelayanan Kesehatan Kalsel?
IPKM Pelayanan Kesehatan: 0,2400 Indikator Prevalensi/ Cakupan Nasional Persalinan oleh nakes di faskes 42.49 69.99 Proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk 3.30 9.55 Proporsi desa dengan kecukupan jumlah Posyandu per desa 11 40.72 Proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk 31.20 24.54 Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan 39.14 49.47 Ratio dokter per puskesmas : proporsi kecamatan dengan dokter cukup yaitu 1 dokter per 2500 penduduk Standar 10

9 K4 - PERSALINAN FASKES – KECUKUPAN & KUALITAS BIDAN/DOKTER
! Perhatian Khusus untuk Pelayanan Kesehatan K4 - PERSALINAN FASKES – KECUKUPAN & KUALITAS BIDAN/DOKTER Indikator Prevalensi/ Cakupan Nasional Persalinan oleh nakes di faskes 42.49 69.99 Proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk 31.20 24,54

10 Masalah Penyakit Tidak Menular Kalsel?
Indeks Penyakit Tidak Menular :0.5754 Indikator Prevalensi Nasional Hipertensi 29.09 24,33 Cedera 9.64 8,25 Diabetes Mellitus 1.37 1,53 Gangguan Mental 5.09 5,98 Obesitas Sentral 25.94 26,60 Sakit Gigi dan Mulut 36.10 25,93

11 Masalah penyakit menular Kalsel?
Indeks Penyakit Menular: Indikator Prevalensi Nasional Pneumonia 2.86 2,14 Diare Balita 10.78 7,04 ISPA Balita 42.82 40,64

12 Masalah kesehatan lingkungan di Kalsel?
Indeks Kesehatan Lingkungan: Indikator Cakupan Kalsel Nasional Akses Sanitasi 54.03 58,19 Akses dan Sumber Air Bersih 43.75 50,41

13 KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017
PELAKSANAAN PIS-PK KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

14

15 12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT
Keluarga mengikuti KB Penderita hipertensi berobat teratur Ibu bersalin di faskes Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap Tidak ada anggota keluarga yang merokok Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat Penderita TB Paru berobat sesuai standar Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes

16 PENDANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA
Pemanfaatan Dana BOK: Transport lokal Perjalanan dinas Pembelian BHP; bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif preventif Belanja cetak /penggandaan Belanja makanan&minuman Penyelenggaraan rapat sosialisasi,pertemuan Honorarium PNS dan non PNS DANA BOK DANA KAPITASI Pemanfaatan Dana Kapitasi: Jasa Pelayanan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan: Belanja barang operasional Belanja Modal PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA Pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga di Puskesmas dapat dibiayai dari berbagai sumber biaya yang ada di Puskesmas. Dana yang sudah pasti tersedia adalah dana Alokasi Khusus non fisik (Bantuan Operasional Kesehatan ) dan dana Kapitasi JKN. Pendanaan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh setiap Puskesmas untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Sebagai pedoman pembiayaan kegiatan luar gedung pendataan keluarga terkait pendekatan keluarga telah diterbitkan Permenkes No……… tentang Pendanaan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga PERMENKES 71/2016 PERMENKES 21/2016 PERMENKES 39/2016 Pendanaan yang terintegrasi pada Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga dengan memperhatikan: Alokasi pembiayaan daerah dan Kebutuhan Puskesmas Menghindari Pembiayaan ganda Efektif dan Efisien

17 PENTAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA
2015 2016 2017 2018 2019 9754 Puskesmas, 34 Prov 514 Kab 5852 Puskesmas, 34 Prov, 514 Kab 2926 Puskesmas, 34 Prov, 514 Kab/Kota 470 PUSKESMAS, 64 Kab/Kota 9 Prov 4 Puskesmas 4 Kab/Kota 4 Prop PROV. KALSEL lokus Puskesmas tahun 2017 sebanyak 69 dari 232 (30%)

18 KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017
Pelaksanaan PIS-PK 2017 Penganggaran pelatihan PIS-PK masih bersumber dana pusat pada 69 lokus (puskesmas) Saat ini msh berlangsung diklat PIS-PK terakhir (11) angkatan (sumber dana Pusat 4 angkatan dan 7 Dekon/satker 012). Pasca pelatihan; sebagian besar telah melakukan sosialisasi internal dan eksternal (diluar puskesmas lokus) Pasca pelatihan ; hanya sebagian kecil telah melakukan pendataan keluarga. KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

19 Kendala Pelaksanaan PIS-PK
Cakupan pelatihan PIS-PK pada lokus sebanyak 30% (69 Lokus dari 232) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (pendataan) Sarana Prasarana masih belum memadai Masalah Keuangan : dana operasional kegiatan Kabupaten/kota belum teranggarkan pada APBD 2017 KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

20 Tindak Lanjut Pelaksanaan PIS-PK
2017; mengusulkan pelatihan PIS-PK, melalui anggaran perubahan APBD Provinsi Kalsel 2017 (proses usulan) untuk 10 angkatan (300 peserta). 2018; mengusulkan pelatihan PIS-PK pada 162 lokus (20 angk= 350 peserta sumber satker 012 & 300 peserta sumber APBD) untuk pencapaian total lokus. Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan ; Melibatkan peran institusi pendidikan kesehatan dalam pelaksanaan pendataan keluarga. KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

21 Tindak Lanjut Pelaksanaan PIS-PK
Meningkatkan peran tenaga kesehatan di desa (melalui PTT Provinsi dan kabupaten kota) ; tahun 2017 rekrutmen PTT provinsi sebanyak 238 nakes (Bidan, Perawat, Gizi dan Kesehatan Masyarakat) Pemenuhan sarana prasarana puskesmas secara bertahap Mengusulkan Alokasi dana APBD Prov/kab/kota melalui anggaran perubahan 2017 dan pengusulan anggaran 2018 Menggali sumber dana BOK dan Pajak Rokok Mengoptimalkan sumber dana desa Revitalisasi Posyandu Banua (deklarasi pimpinan daerah, PKK dan lintas sektor) KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

22 KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017
PELAKSANAAN GERMAS KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

23 DUKUNGAN BUMN DAN SWASTA
AKADEMISI LSM ORG. PROFESI ORMAS INTEGRASI KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

24 TUGAS SEKTOR KESEHATAN DALAM GERMAS
FOKUS KEGIATAN GERMAS 2017 Advokasi dan Pembinaan Perwujudan Kawasan Sehat Penggalangan Kemitraan dan Peran serta masyarakat Kampanye GERMAS dan Edukasi Masyarakat Deteksi Dini Penyakit Menular dan Tidak Menular Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bermutu Melakukan Aktifitas Fisik Konsumsi Buah dan Sayur Memeriksa Kesehatan secara Berkala

25 UPAYA PELAKSANAAN GERMAS PROVINSI
SINKRONISASI Program antara PUSAT dengan DAERAH untuk prioritas pembangunan nasional sampai ke level PROVINSI DAN KAB/KOTA. Komitmen para pimpinan SKPD; melalui edaran gubernur No.441.7/05/KM/2/Dinkes tgl 29 Mei 2017 identifikasi dan pemetaan peran dan tanggung jawab SKPD dalam Germas SK Kadinkes Prov. Kal-Sel pembentukan Pokja Germas dan PIS-PK Proses peraturan Gubernur tentang GERMAS di Kalimantan Selatan (penanggung jawab Gubernur) Penandatanganan MoU Dinkes Prov dengan Ketua TP.PKK Prov Kal-Sel tentang pelaksanaan PIS-PK dan Germas (hari ini ditanda tangani). Implementasi Germas (aktifitas fisik, makan sayur buah dan pemeriksaan dini) KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

26 UPAYA PELAKSANAAN GERMAS KAB/KOTA
Advokasi dan sosialisasi saat coffe morning minta dukungan lintas sektor (apel pagi, pertemuan dll) Launching (TALA) saat buka bersama termasuk pembagiah buah : edaran bupati tentang germas (launching dulu baru sesuaikan aturan main) Menyusun draft forum germas (sudah memasukkan perda tentang germas masih dalam porses koreksi) Meningkatkan kesadaran budaya makan ikan kerja sama dengan ketahanan pangan, Pebuatan jamban keluarga utamanya di daerah pengunungan KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

27 UPAYA PELAKSANAAN GERMAS KAB/KOTA
Kebijakan pemanfaatan dana desa melalui poskesdes sehingga poskesdes bisa memanfaatkan dana desa Pencanangan bebas asap rokok sekaligus penyerahan hadiah kepada SKPD yang mendukung perdana KTR. Membuat cd tentang aktifitas fisik sebelum bekerja. Sudah dilakukan edaran ke lintas sektor CAR FREE DAY dan menyediakan fasilitas untuk beraktifitas fisik KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

28 KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017
KENDALA GERMAS Kegiatan Germas sebagian besar dilaksanakan masih disektor kesehatan Kegiatan Germas masih belum terintegrasi Siapa yang mengevaluasi atas keberhasilan pelaksanaan Germas Kegiatan Germas masik belum terstruktur Kendala kekhawatiran adanya mutasi atas tenaga kesehatan yang sudah dilatih dan profesional KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

29 KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017
PELAKSANAAN SPM KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

30 KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN  KINERJA PEMDA
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan UU 23 Tahun 2014 adalah ketentuan tentang jenis dan mutu SPM (pasal 1 diktum 17 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) pelayanan dasar, merupakan urusan wajib daerah, yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Panduan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam memberikan pelayanan esensial (UU 23/2014 psl 18, ayat 2) Alat pemerintah pusat dalam memastikan bahwa setiap WNI memperoleh pelayanan esensial yang sama (UU 23/2014 psl 67 f/68/70/73) PERUBAHAN KONSEP KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN  KINERJA PEMDA REWARD AND PUNISHMENT Alat kontrol masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU 23/2014 psl 72) SPM harus mampu menjamin terwujudnya hak-hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar yang wajib disediakan Pemda sesuai ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

31 PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
1 Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya 4 Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah 2 Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota 3 5 Tanggung jawab Pemda berlaku secara nasional

32 SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA 5. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PEND. DASAR 6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 8. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DM 10. UPAYA KESEHATAN JIWA PADA ODJ BERAT 11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB 12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 100 % COVERAGE

33 SPM KESEHATAN PROVINSI (USULAN) PENERIMA LAYANAN DASAR
NO JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR PERNYATAAN STANDAR 1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Sesuai standar pelayanan penanggulangan krisis kesehatan Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar 2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Sesuai standar pelayanan pada kondisi KLB Penduduk pada kondisi KLB provinsi Setiap penduduk pada kondisi KLB provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM Kesehatan untuk Provinsi dan Kab/kota sedang dalam taraf finalisasi menjadi Peraturan Pemerintah bersama sama dengan SPM kementerian lain Pernyataan Standar, Pengertian, DO, Rumus penghitungan, Target, langkah, teknik penghitungan dan Monev tentang SPM ada dalam Permenkes 43/2016 tentang SPM

34 PERAN DAERAH dalam PENCAPAIAN SPM melalui PENDEKATAN KELUARGA dan GERMAS
Mengalang Komitmen dan kerjasama Multi Sektor, akademisi, LSM dunia usaha termasuk swasta dan para pemangku kepentingan di daerah agar akses dan Kualitas Pelayanan merata dengan total coverage Mengutamakan kegiatan Promotif dan Preventif dalam pembangunan daerah Memperkuat Regulasi, SOTK, manajemen program untuk mendukung PENCAPAIAN SPM melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS Memperkuat Sistem Kesehatan Reformasi dan reorientasi Sistem pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Puskesmas dengan memberikan dukungan pembiayaan, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana, Pembinaan Manajemen program dan Keuangan Memperkuat upaya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan kesehatan

35 UPAYA YANG DILAKUKAN MENGINVENTARISIR TARGET 2016 YANG BELUM TERCAPAI (MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU) MENGIDENTIFIKASI permasalahan KESEHATAN SPESIFIK dan permasalahan TERKAIT MANAJEMEN/ADMINISTRASI  TENTUKAN SOLUSI MENENTUKAN KEGIATAN YANG BERDAYA UNGKIT TINGGI, EFEKTIF DAN EFISIEN, mampu menanggulangi POKOK PERMASALAHAN, mengembangkan KREATIVITAS dan INOVASI dalam rangka percepatan pencapaian program; MENGOPTIMALISASI PERAN (PEMERINTAH –SWASTA) di masing-masing level untuk mendukung prioritas pembangunan kesehatan menuju INDONESIA SEHAT melalui PENDEKATAN KELUARGA DAN GERMAS INTEGRASI PROGRAM, dengan melibatkan kabupaten/kota dalam pemanfaatan dana dekonsentrasi

36 MENETAPKAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN berdasarkan komponen output kegiatan dengan menyesuaikan pada alokasi anggaran MELAKUKAN PENGAWALAN/PENDAMPINGAN INTENSIF secara berjenjang pada daerah yang menjadi lokus minoritas masalah. Berkoordinasi dengan penanggung jawab bina wilayah dalam melakukan pendampingan/supervisi. MELAPORKAN hasil kegiatan secara berkala dan TEPAT (tepat waktu, tepat sasaran, tepat sesuai standar)

37 KENDALA PELAKSANAAN SPM
Keterbatasan sumber daya manusia Sarana prasarana yang masih belum memadai Kendala teknis terbatasnya alat contoh : pemeriksaan bumil : persalinan di fasyankes bisa tidak mencapai 100% KESMAS KALIMANTAN SELATAN 2017

38 TERIMA KASIH