RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010

Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010"— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta Disampaikan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur Surabaya, 23 Juli 2009 1 1

2 Rencana Kerja Pemerintah 2010
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.21 Tahun 2009. Amanat UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN mewajibkan pemerintahan yang akan berakhir untuk menyusun RKP tahun pertama pemerintahan berikutnya.

3 Evaluasi Kinerja Pembangunan
Pemerintahan SBY-JK 3 Agenda: (i) Aman & Damai, (ii) Adil & Demokratis, (iii) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Pelaksanaan agenda Aman & Damai serta Adil & Demokratis sudah menunjukkan hasil yang cukup baik: terciptanya stabilitas politik yang kondusif dan perkembangan pembangunan hukum yang lebih baik. Masih diperlukan pemantapan hukum dan pertahanan keamanan yang lebih optimal. Pelaksanaan Agenda Peningkatan Kesejahteraan Rakyat masih menghadapi beberapa kendala, terutama oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. 3

4 Kondisi Saat Ini Perekonomian mengalami kemajuan, namun akhir-akhir ini mengalami tekanan akibat krisis finansial global. Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun. Laju pertumbuhan masih cukup tinggi. 4

5 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi
Krisis Keuangan Pemerintah bersama DPR telah melakukan kesepakatan mengenai upaya mengatasi dampak krisis keuangan dunia melalui program stimulus fiskal 2009. Program stimulus fiskal 2009 dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK; (2) meningkatkan daya beli masyarakat, dan (3) mempertahankan daya saing dan daya tahan usaha. Besaran stimulus fiskal APBN 2009 adalah sekitar Rp73,3 triliun yang terdiri atas stimulus perpajakan dan kepabeanan sekitar Rp56,3 triliun, dan stimulus belanja negara sekitar Rp17 triliun. Dari total pagu tersebut, terdapat stimulus belanja infrastruktur sekitar Rp12,2 triliun. Dukungan stimulus belanja infrastruktur ini diharapkan mendorong penyerapan tenaga kerja, mencegah kemiskinan lebih lanjut, dan mendorong sektor–sektor ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 5

6 “Pemulihan Perekonomian Nasional Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”
Tema RKP 2010 “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat” 6

7 Prioritas dalam RKP 2010 Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional. Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi. Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim. 7

8 Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Pengurangan Kemiskinan: Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; Fokus 4 Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan; Sistem Perlindungan Sosial: Fokus 5 Penataan kelembagaan dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial; Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan. 8

9 Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia
Pendidikan: Fokus 1 Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; Fokus 2 Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; Fokus 3 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik; Kesehatan: Fokus 4 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; Fokus 5 Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; Fokus 6 Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan; Fokus 7 Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan; Keluarga Berencana: Fokus 8 Pemantapan revitalisasi program KB; Agama: Fokus 9 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama; Kebudayaan: Fokus 10 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya; Pemuda dan Olah Raga: Fokus 11 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga. 9

10 Prioritas 3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta
Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional Reformasi Birokrasi: Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik; Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas; Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah; Pemantapan Hukum: Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi; Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah; Pemantapan Demokrasi: Fokus 8 Peningkatan efektivitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik; Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik; Keamanan Nasional: Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan; Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan; Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; Fokus 13 Peningkatan penggalangan keamanan nasional. 10

11 Prioritas 4. Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan
Prioritas 4 Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi Pertumbuhan Ekonomi: Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi; Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor; Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur; Fokus 4 Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif; Stabilitas Ekonomi Fokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan; Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan; Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan; Infrastruktur: Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil; Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta; Fokus 13 Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM); Iptek: Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional; Energi: Fokus 15 Peningkatan Ketahanan Energi. 11

12 Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim Fokus 1 Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya Fokus 2 Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan Fokus 3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Fokus 4 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Fokus 5 Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan 12

13 Kebijakan Makro Ekonomi 2010
Dalam RKP 2010 laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh sekitar 5 persen dengan laju inflasi sekitar 5 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh mulai pulihnya perekonomian global yang mendorong investasi dan ekspor non migas serta daya beli masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan konsumsi sebesar 4.2 persen. Diperkirakan penduduk miskin turun menjadi 12-13,5 persen dari total penduduk. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8 persen. 13

14 Pembangunan Jawa Timur (1)
PDRB Provinsi Jawa Timur dengan migas berada di peringkat 10 dan non migas berada di peringkat 7 dari seluruh provinsi. PDRB sekitar Rp534 triliun dengan memperhitungkan sektor migas dan Rp533 triliun tanpa memperhitungkan sektor migas. Kontribusi PDRB (termasuk migas) Jawa Timur terhadap PDB nasional sekitar 15 persen. Kontribusi PDRB sebesar 17 persen tanpa memperhitungkan migas. Kontribusi terbesar dalam PDRB Jawa Timur berasal dari industri pengolahan (29%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (29%) dan sektor pertanian (17%). 14

15 Pembangunan Jawa Timur (2)
Sektor unggulan Jawa Timur: sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor-sektor ini merupakan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing cukup tinggi. PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur tahun 2007 berada di peringkat 10 dari total seluruh provinsi dengan sektor migas dan peringkat 7 tanpa sektor migas, yaitu sekitar Rp14 juta. Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jawa Timur tahun 2009 dialokasikan ke-38 kab/kota berjumlah sekitar Rp2,14 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) berjumlah sekitar Rp20.85 triliun. 15

16 Pembangunan Jawa Timur (3)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur (2007) berada pada peringkat 20 dari 33 provinsi. Pemda perlu mempersiapkan pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya saing. Jumlah pengangguran terbuka (2008) = 1.2 juta jiwa (6 persen) dari total angkatan kerja, Jumlah penduduk miskin tahun 2008 sebanyak 6,7 juta jiwa (18,5 persen) dari total penduduk Provinsi Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan daerah–daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur maka upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama. 16

17 Pembangunan Jawa Timur (4)
Perlu meningkatkan kualitas, proses dan kinerja politik dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat. Perlu menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi rakyat serta menegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Perlu peningkatkan kapasitas dan integritas aparat dalam memberikan layanan kepada rakyat. Perlu mengantisipasi perubahan iklim global yang menjadi ancaman bagi kehidupan manusia saat ini dan yang akan datang. Harus mengarusutamakan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai isu strategis dan prioritas pembangunan daerah. 17

18 Pembangunan Jawa Timur (5)
Di bidang infrastruktur, pembangunan jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di antara kedua pulau. Jembatan Suramadu bukti keberhasilan kerja sama pembangunan pemerintah-swasta. Perlu adanya dukungan upaya percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas industri dan perdagangan, serta pembukaan kesempatan kerja bagi kedua pulau. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam mempercepat pengembangan wilayah Surabaya dan Madura (wilayah Gerbangkertosusila/ Gerdukertosusila) dengan membuka potensi pariwisata dan sektor jasa lainnya. 18

19 Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (6)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah dan membangun saran dan prasarana pendukung wilayah menuju ke arah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam pengembangan KEK perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Mempersiapkan kapasitas pemerintah dan masyarakat sebagai potensi sumber daya manusia. 2. Keberlanjutan aktivitas kawasan ekonomi khusus sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah. 3. Beberapa aturan yang ditetapkan melalui UU KEK yang saat ini tengah dibahas. 19

20 Harapan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Musrenbang Provinsi diharapkan dapat menghasilkan: Kesepakatan penajaman usulan-usulan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan memperhatikan pagu anggaran sementara dari kementerian/lembaga terkait untuk tahun 2010 secara khusus, maupun kerangka kebijakan dan prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RKP 2010. Menetapkan isu-isu strategis sesuai dengan prioritas provinsi serta lebih menajamkan usulan-usulan dari SKPD. Penajaman usulan mengacu kepada kelima prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2010 serta memberikan bobot prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah. 20

21 Terima kasih 21