Studi Penetapan Kelas Jalan KOTA BEKASI

Presentasi berjudul: "Studi Penetapan Kelas Jalan KOTA BEKASI"— Transcript presentasi:

1 Studi Penetapan Kelas Jalan KOTA BEKASI
PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PERHUBUNGAN

2 Latar Belakang Wilayah kota Bekasi sebagai salah satu wilayah yang merupakan hinterland dari DKI Jakarta, komposisi pemanfaatan ruangnya yang berpotensi bisa membangkitkan sistem kegiatan dan pergerakan. Kondisi ketidakefiesienan transportasi terjadi di kota Bekasi, hal ini tercermin dari adanya titik rawan kemacetan di berbagai wilayah kota. Kesemrawutan lalu lintas, timbulnya terminal bayangan, penyediaan pelayanan angkutan yang tumpang tindih dan belum merata, lintasan angkutan barang yang belum teratur dan belum terwujudnya integarasi antar moda. Disamping itu, lalu lintas yang padat tersebut telah menggeser fungsi dan kelas jalan kota Bekasi, seperti misalnya perubahan jalan arteri sekunder berubah hirarkinya menjadi kolektor primer akibat kondisi jalan yang tidak dapat menampung kendaraan dan pengguna jalan tersebut.

3 Maksud dan Tujuan Maksud dari studi ini adalah untuk mengkaji dan menilai klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan kelasnya terkait UU no 22 Tahun 2009 maupun aturan yang akan dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. (Hal tersebut dimaksud untuk menyusun SK Walikota tentang kelas jalan di Wilayah Kota Bekasi sebagai dasar kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengendalian dan pengawasan terhadap pemakaian serta pemeliharaan jalan). Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah menentukan fungsi dan kelas jalan dari faktor muatan sumbu terberat (MST) kendaraan serta dimensi kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

4 Sasaran Sasaran dari studi penetapan kelas jalan Kota Bekasi ini adalah sebagai berikut : Penetapan kelas jalan di masing-masing ruas yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan di Kota Bekasi berdasarkan UU no 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah kota Bekasi. Sebagai acuan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas jalan, yang akan disesuaikan dengan fungsi dan kelas jalan serta proyeksi kebutuhan fasilitas infrastruktur transportasi kota Bekasi. Meningkatkan mobilitas antar wilayah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi jalan sebagai fasilitas pelayanan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota Bekasi. Bagian dari proses manajerial transportasi dalam pengaturan lintas kendaraan dan angkutan, terkait penyesuaian muatan sumbu terberat (MST) dan dimensi kendaraan yang berdasar UU no 22 Tahun 2009. Sebagai acuan draft Peraturan Daerah tentang Kebijakan Penetapan Kelas Jalan Kota Bekasi Tahun 2010.

5 Dasar Hukum Sedangkan Dasar Hukum dari studi penetapan kelas jalan Kota Bekasi ini adalah sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun Tentang Jalan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 77/KPTS/DB tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten RPP Jalan Pasal 7-17 Tahun 2005

6 Wilayah Studi Sampai dengan Tahun 2005, panjang jalan di Kota Bekasi mencapai 1.023,70 km, dengan rincian 19,20 Jalan Negara, 26,50 km Jalan Propinsi sisanya 978,00 km adalah Jalan Kota. Sedangkan jika dilihat dari kelas jalan maka terbagi sebagai berikut: kelas I 1,88%, kelas II 2,59% dan kelas III/A 95,54%. Sarana transportasi angkutan darat di Kota Bekasi pada tahun 2005 jumlah angkutan kota unit, sedangkan mikrobus dari 603 unit menurun menjadi 483 unit dan taksi sebanyak unit.

7 Wilayah Studi STRUKTUR RUANG KOTA BEKASI
Dalam RTRW Kota Bekasi, sistem perkotaan di Kota Bekasi struktur ruang Kota Bekasi terbagi dalam sistem pusat pelayanan Kota Bekasi direncanakan terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota dan Pusat, 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 7 (tujuh) Pusat Pelayanan Lingkungan Keterangan : PPK Pusat Kota, mencakup 4 kecamatan (Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan dan Rawalumbu) Sub-pusat Pelayanan Kota Pondokgede, berpusat di Kel. Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin dan Jatimakmur; Sub-pusat Pelayanan Kota Bekasi Utara, berpusat di Kel. Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru dan Margamulya; Sub-pusat Pelayanan Kota Jatisampurna, berpusat di Kel. Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, dan Jatiranggon. Sub-pusat Pelayanan Kota Mustikajaya, berpusat di Kel. Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan dan Cimuning.

8 Wilayah Studi Arahan penggunaan lahan di Kota Bekasi didasarkan pada proporsi penggunaan lahan yang dinilai ideal untuk lingkungan kota, yaitu perbandingan antara lahan terbangun untuk kegiatan fungsional kota, fasilitas dan utilitas kota, dengan lahan tak terbangun yang berupa kawasan konservasi, taman dan lapangan olahraga dan ruang hijau lainnya, agar tercipta lingkungan kota yang nyaman dan asri.

9 Wilayah Studi Pengembangan jaringan jalan utama Kota Bekasi bertujuan untuk menghubungkan setiap bagian wilayah kotanya, sehingga dapat saling terintegrasi dan setiap bagian wilayah kotanya mempunyai aksessibilitas yang cukup baik, dan diharapkan beban arus lalu lintas tidak terpusat kearah pusat Kota Bekasi, tetapi sudah dapat terbagi pada poros utara kota dan selatan kota.

10 Konsep Manipulasi Tegangan
Tinjauan Pustaka Konsep Manipulasi Tegangan Tanah Dasar Perkerasan s >> s <<

11 Prinsip Sebaran Tegangan Lapisan Struktur Perkerasan
Tinjauan Pustaka Prinsip Sebaran Tegangan Lapisan Struktur Perkerasan Permukaan (surface) Pondasi (base) Pondasi B awah (subbase) Tanah Dasar (subgrade) s

12 Lapis Struktur Perkerasan
Tinjauan Pustaka Lapis Struktur Perkerasan 820 mm Hot Rolled Sheet (HRS) 30 mm Asphaltic Concrete (AC) Binder 60 mm Asphaltic Concrete (AC) Base Base (A Class Aggregate) Asphalt Treated Base (ATB) 50 mm 130 mm Penetration Layer (LAPEN) 100 mm Subbase (Onderlaag) Atras and 150 mm Subgrade (Organic Clay) ; CBR 2.5%

13 Teori Kelas Jalan Mengapa diperlukan ? Kenyataan yang ada..
Kinerja perkerasan jalan ditentukan oleh banyak faktor : Spesifikasi Perencanaan Teknik Pelaksanaan Konstruksi Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Kondisi Lalu Lintas Kenyataan yang ada.. Lingkungan tidak bisa dikontrol, namun dalam kebiasaan praktis, perencanaan perkerasan disesuaikan dengan kondisi yang ada Jumlah dan besar lalu lintas dapat diprediksi namun tidak dapat digaransi Perkerasan biasanya direncanakan untuk mengakomodasikan BEBAN lalu lintas

14 Muatan Sumbu Terberat Susunan AS RODA SINGLE DOUBLE 8,16 T? 10,00 T?

15 Muatan Sumbu Terberat SINGLE DOUBLE Bekerja Sendiri Bekerja Sendiri
Konfigurasi AS RODA SINGLE Bekerja Sendiri DOUBLE Bekerja Sendiri

16 Muatan Sumbu Terberat Konfigurasi AS RODA TANDEM Bekerja Bersama

17 Muatan Sumbu Terberat Distribusi BEBAN 20 T 20 T Double single 20 T
20 T Tandem 10 T 20 T 10 T

18 Muatan Sumbu Terberat Dampak Peningkatan BEBAN
Dampak terhadap derajat kerusakan jalan TIDAK LINIER dengan beban LYDLE mengeluarkan rumusan empiris untuk Derajat Kerusakan Jalan (DKJ) DKJ = (Beban/Beban Sumbu Standar)4 + 10 10 20

19 Muatan Sumbu Terberat Dampak Peningkatan BEBAN 10 T DKJ= 1 X 20 T

20 Muatan Sumbu Terberat Dampak Peningkatan BEBAN BAYANGKAN.. 5O T 10T
SUMBU SEMUA SINGLE

21 Muatan Sumbu Terberat Dampak Peningkatan BEBAN 20T 10T 1x 16x
SUMBU SEMUA SINGLE 20T 10T 1x 16x TOTAL DKJ = 33x ARTINYA Truk tersebut diatas mempunyai 3 Sumbu Namun sama dengan 33 Sumbu Tunggal STANDAR

22 Kesimpulan dan Rekomendasi Analisis Penetapan Fungsi dan Kelas Jalan
Metodologi Tahap I Persiapan Tahap II Pengumpulan Data Survei Sekunder Peta Jaringan jalan RTRW Gambar wilayah studi Fungsi dan kelas jalan (UU no 14 Tahun 1992) Jenis-jenis kendaraan berat Volume Lalu lintas kendaraan berat Seleksi dan kompilasi data Survey Primer Survey traffic count manual dan klasifikasi Survey kondisi jaringan jalan Start Pemahaman Metodologi Laporan Pendahuluan Studi Literatur : Studi sejenis terdahulu Peraturan dan UU yg berlaku Laporan Interim Tahap IV Kesimpulan dan Rekomendasi Tahap III Analisa Draft Laporan Akhir Analisis Penetapan Fungsi dan Kelas Jalan Inventarisasi kondisi jaringan jalan yang ada sekarang Inventarisasi Volume lalu lintas dan Jenis kendaraan berat Analisa kinerja ruas jalan Penetapan fungsi dan kelas jalan Selesai Laporan Akhir

23 Metodologi Data-data yang digunakan dalam melakukan studi Penetapan Kelas Jalan Kota Bekasi antara lain terdiri dari : Data kondisi eksisting jalan kota Bekasi; Data jaringan jalan kota Bekasi; Data gambaran wilayah studi, yang meliputi kondisi sosio-ekonomi serta data tata ruang dan peruntukan wilayah studi; Data fungsi dan kelas jalan (UU no 14 Tahun 1992); Data lalu lintas kendaraan berat yang melintas pada jaringan jalan kota Bekasi; Standar-standar dan peraturan-peraturan baik dalam bentuk perda,kepmen,kepres, PP, UU dan kebijakan lainnya.

24 Metodologi Kegiatan yang dilakukan pada tahap analisa ini meliputi :
Inventarisasi kondisi jaringan jalan kota Bekasi berdasar RTRW; Inventarisasi volume lalu lintas dan jenis kendaraan berat yang melewati ruas jalan kota Bekasi; Analisa Kinerja ruas jalan (Kapasitas dan LOS); Penetapan fungsi dan kelas jalan kota Bekasi.

25 ANALISIS KINERJA JARINGAN JALAN (Lampiran 1)
Kapasitas Jaringan Jalan Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 besarnya kapasitas jalan dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut : C = C0 x FCW x FCSP x FCSF x FCCS Dimana : C0 = Kapasitas Dasar (smp/jam) FCW = Faktor Penyesuai Lebar Jalan FCSP = Faktor Penyesuai Pemisah Arah FCSF = Faktor Penyesuai Hambatan Samping dan Lebar Bahu FCCS = Faktor Penyesuai Ukuran Kota. Kapasitas dasar ditentukan berdasarkan jenis jalan. Nilai kapasitas dasar menurut MKJI’ 1997 adalah sebagai berikut : Jalan empat-lajur terbagi atau jalan satu arah (C0 = 1650 smp/jam/lajur) Jalan empat-lajur tak terbagi (C0 = 1500 smp/jam/lajur) Jalan dua-lajur dua-arah (C0 = 2900 smp/jam/lajur)

26 ANALISIS KINERJA JARINGAN JALAN (Lampiran 1)
Derajat Kejenuhan (DS) Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 besarnya derajat kejenuhan jalan dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut : DS = Dimana : Q = Volume lalu lintas dengan satuan SMP C = Kapasitas jalan

27 ANALISIS KINERJA JARINGAN JALAN (Lampiran 1)
Tingkat Pelayanan (LOS) Tabel Kriteria Penilaian Tingkat Pelayanan Ruas Jalan LOS V/C Kecepatan Rata-rata (km/jam) Keterangan (1) (2) (3) (4) A 0-0,4 >50 arus bebas bergerak B 0,4-0,58 40-50 arus stabil, tidak bebas C 0,58-0,8 32-40 arus stabil, kecepatan terbatas D 0,8-0,9 27-32 arus mulai tidak stabil E 0,9-1 24-27 arus tidak stabil, kadang macet F >1 <24 macet, antrian panjang Sumber: CBD Traffic Study, BUTP Kodya Bandung, 1989 Sumber: R.J Salter, Highway Traffic Analysis and Design, 1980

28 Hasil Survey Pekerjaan inventarisasi jalan di lapangan meliputi kondisi perkerasan jalan, bahu jalan, trotoar, median, serta rumija jalan. Hasil inventarisasi jalan di lapangan untuk jalan yang mempunyai fungsi sebagai : Jalan Arteri Primer seperti pada (lampiran 2). jalan yang berfungsi sebagai Jalan Arteri Sekunder. jalan yang berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer. jalan yang berfungsi sebagai jalan Kolektor Sekunder. dan jalan yang berfungsi sebagai Jalan Lokal.

29 Volume dua arah (smp/jam) Tahun 2010
Hasil Survey KONDISI LALU LINTAS Hasil Traffic Counting Pada Ruas Jalan Utama di Kota Bekasi, sebagai berikut : Ruas Jalan Volume dua arah (smp/jam) Tahun 2010 Jl. Sultan Agung 2695 3705 3743 4337 3964 3617 Jl. Jend Soedirman 2298 2563 3222 3353 4913 3245 Jl. Ir. H. Juanda 3231 4161 3053 2811 3209 2163 Jl. Jend. Ahmad Yani 4215 4718 2344 2628 4257 3169 Jl. Cut Meutia 2384 1598 2528 Jl. Chairil Anwar 1808 2004 1658 1439 2100 1677 Jl. H. Mulyadi Joyomartono 1546 1204 1560 Jl. Siliwangi 771 2534 1818 2486 2621 2172 Jl. Narogong - Siliwangi 2369 3657 2960 2725 3119 2817 Jl. Pengasinan 66 1401 561 581 710 576 Jl H Djole 118 483 452 429 799 743 Kali Baru-Teluk Buyung 672 3801 2233 3065 2997 3175 Pd Gede-Bekasi (Jati Kramat) 1656 3391 3685 3691 2724 Jl. KH. Noer Ali 3014 3193 1754 1987 2122 2192 Cibubur-Cileungsi 1617 4043 3814 3698 4294 2816 Pd Gede-Lubang Buaya 3217 3565 2745 2594 3031 2864 Ahmad Yani-Juanda 4010 5317 2041 2140 3103

30 Hasil Survey KONDISI LALU LINTAS
Sebaran titik-titik kemacetan, sebagai berikut : Keterangan 1 = Jl. Ir. H. Juanda (depan stasiun) 2 = Simpang Proyek 3 = Simpang Perumnas = Simpang Harapan Indah 4 = Jl. Sudirman (depan Grand Mall 5 = Simpang Pondok Ungu 6 = Simpang Pondok Kranji (depan stasiun) 7 = Simpang Caman 8 = Simpang Galaxi 9 = Simpang Bulak Kapal 10 = Simpang dekat Tol Timur 11 = Simpang Cut Meutia - Pekayon Jaya 12 = Simpang Cut Meutia - Chairil Anwar 13 = Pasar Pondok Gede = Terminal Bekasi

31 Penetapan Kelas Jalan (Lampiran 3)
Penetapan Kelas jalan dijelaskan dalam UU No.22 Tahun 2009 Kelas Jalan Fungsi Jalan Dimensi Kendaraan Maksimum Muatan Sumbu Terberat (ton) Panjang (m) Lebar (m) Tinggi Khusus Arteri 18 2,5 4,2 > 10 I 10 Kolektor II 12 8 Lokal Lingkungan III 9 2,1 3,5