RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018

Presentasi berjudul: "RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018"— Transcript presentasi:

1 RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

2 PENDAHULUAN

3 Latar Belakang Dengan berakhirnya RPJMD , maka penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara untuk tahapan ketiga RPJPD yaitu , Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan RKP Nasional tahun 2018.

4 Dasar Hukum UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sisrenbangnas
UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa PP No. 8 Tahun 2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perda No. 1 Tahun 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Banjarnegara No. 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kab. Banjarnegara Tahun 2005–2025; Perda Kab. Banjarnegara No. 15 Tahun 2010 ttg Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

6 Indeks Pembangunan Manusia (2015)
CAPAIAN KINERJA Indeks Pembangunan Manusia (2015) No Kabupaten/ Provinsi Angka Harapan Hidup (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) IPM 1 Banjarnegara 73,59 11,39 6,17 7.930 64,73 Banyumas 73,12 12,57 7,31 10.104 69,89 Purbalingga 72,81 11,78 6,85 8.937 67,03 Wonosobo 71,20 11,43 6,11 9.736 65.70 Kebumen 72,77 12,49 7,04 8.008 66,87 Pekalongan 74,35 12 6,55 9.208 67,40 Batang 74,42 11,09 6,41 8.244 65,46 2 Jawa Tengah 73,96 12,38 7,03 9.930 69,49 3 Nasional 70,78 12,55 7,84 69,55

7 CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN
Masih tingginya angka penduduk miskin Masih rendahnya tingkat penanganan PMKS No Indikator Satuan Target Capaian Status Capaian 2015 2016 1 Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 48 49 45

8 CAPAIAN KINERJA dan permasalahan
Masih tingginya angka pengangguran Masih rendahnya investasi di Banjarnegara No Indikator Satuan Target Capaian Status Capaian 2015 2016 1 Tingkat pengangguran terbuka % 2,02 1,75 4,06 5,05 2 Jumlah nilai Investasi berskala nasional (Rp 000,000) , 48 , 85 , 35 , 44

9 CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN
Masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik No Indikator Satuan Target Capaian Status Capaian 2015 2016 1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) % 65,95 68,2 55,57 58,83 2 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 50 50,42 48,54 3 Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik m 13.766 14.507 14.814 15.154

10 CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN
Belum optimalnya sarana prasarana dasar seperti penyediaan rumah layak huni, air bersih dan sanitasi No Indikator Satuan Target Capaian Status Capaian 2015 2016 1 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 48 49 45 2 Rumah tangga pengguna air bersih 80 85 78,40 81,51 3 Rasio rumah layak huni (%) 44 51 77,49

11 CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN
Belum optimalnya Angka Melanjutkan Sekolah pada jenjang SMP ke SMA Masih rendahnya APM No Indikator Satuan Target Capaian Status Capaian 2015 2016 1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 95,97 93,63 92,10 2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 73,06 76,63 77,27 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,08 99,62 93,27 84,66 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 90,09 92,93 63,96 64,10 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 48,22 48,99 39,89 40,30

12 CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN
Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi No Indikator Satuan Target Capaian Status Capaian 2015 2016 1 Angka kematian bayi Per Kelahiran Hidup 9,0 8,5 13,32 13,16 2 Angka Kematian Ibu Per Kelahiran Hidup 60 107,6 120,8

13 CAPAIAN KINERJA dan PERMASALAHAN
Menurunnya produksi dan produktivitas bidang pertanian Belum optimalnya usaha pengolahan hasil pertanian No Indikator Satuan Target Capaian Status Capaian 2015 2016 1 Produktivitas padi kw/ ha 62,12 62,47 61,19 52,36 2 Produktivitas Jagung 47,5 48,20 51,25 41,41 3 Produktivitas Kedelai 12,2 12,20 7,81 11,84

14 ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
Masih rendahnya kualitas infrastruktur, terutama jalan (2015, Kondisi baik 58,83% atau 542,4 km, dari target 68,2% atau 628 km) Penguatan Infrastruktur Masih belum meratanya pembangunan Masih rendahnya cakupan pemenuhan hak dasar penduduk miskin Penanggulangan Kemiskinan Masih rendahnya tingkat kesempatan kerja Masih rendahnya penanganan PMKS Masih tingginya ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat Pemantapan Reformasi Birokrasi Peraturan RTRW yang belum sesuai dengan kebutuhan investasi Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, serta pemantapan ketahanan pangan Masih belum optimalnya infrastruktur penunjang destinasi wisata Masih rendahnya motivasi dan partisipasi anak usia sekolah Pendidikan Masih rendahnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kesehatan

15 Ekonomi daerah dan kerangka pendanaan

16 PDRB KABUPATEN BANJARNEGARA TH 2015
NO LAPANGAN USAHA KATEGORI SEKTOR HB (Dalam Jutaan Rupiah) HK (Dalam Jutaan Rupiah) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Primer ,61 32,99 ,41 30,67 B Pertambangan dan Penggalian ,99 6,36 ,76 5,74 C Industri Pengolahan Sekunder ,04 14,08 ,57 13,20 D Pengadaan Listrik dan Gas 3.485,30 0,02 3.532,34 0,03 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6.519,23 0,04 5.982,50 0,05 F Konstruksi ,68 6,54 ,38 6,74 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tersier ,98 14,35 ,53 16,22 H Transportasi dan Pergudangan ,99 3,67 ,65 4,28 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ,49 1,81 ,88 1,99 J Informasi dan Komunikasi ,31 2,42 ,46 3,38 K Jasa Keuangan dan Asuransi ,99 2,77 ,42 2,79 L Real Estate ,39 1,53 ,44 1,76 M, N Jasa Perusahaan 58.532,28 0,37 47.264,41 0,39 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ,93 3,71 ,65 3,72 P Jasa Pendidikan ,02 6,04 ,44 5,51 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ,67 1,24 ,50 1,23 R, S, T, U Jasa Lainnya ,19 2,07 ,47 2,30 Produk Domestik Regional Bruto ,09 100 ,81

17 Catatan Penting Berkembangnya sektor sekunder dalam hal ini industri pengolahan membawa harapan baru akan kekuatan fundamental ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Dengan tumbuhnya sektor ini diharapkan output dari sektor primer akan semakin banyak diserap oleh industri pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah produk sektor primer. Selain itu industri pengolahan yang bersifat tradable (bersifat padat karya) diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Laju Pertumbuhan Ekonomi Banjarnegara 5,48% (Prov 5,4%, Nas 4,79%) Pertanian-Perdagangan besar dan eceran serta Reparasi mobil dan sepeda motor-industri merupakan 3 sektor dengan kontribusi terbesar.

18 INFLASI Laju inflasi tahun 2016 sebesar 2,87% (Prov 2,36% , Nas 3,02%)
Laju inflasi tahun 2016 dan 2015 memiliki pola yang hampir sama, terutama pada kenaikan bulan Maret, Juni, Juli dan November. Pola tersebut menunjukan bahwa kenaikan dan penurunan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu musim, kebijakan pemerintah, dan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran suatu barang

19 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH
Tantangan yang bersumber dari dinamika global yang dapat menyebabkan rentannya pemulihan ekonomi global; Kemungkinan penerapan kebijakan administered price terutama harga-harga energi (BBM bersubsidi, tarif tenaga listrik, dan LPG) dan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh daerah. Secara historis, laju inflasi di daerah memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap adanya perubahan administered prices. Kondisi ini memerlukan respons koordinasi yang lebih baik di daerah untuk meminimalkan dampak lanjutan dari kemungkinan diterapkannya kebijakan ini, terutama terkait dengan pengendalian tarif angkutan dan jasa kemasyarakatan lainnya; Masih kurang kuatnya daya saing daerah. Mengatasi hal ini, upaya untuk mendorong kenaikan daya saing daerah perlu ditempuh bersama-sama oleh para penentu kebijakan di daerah, terutama dalam hal peningkatan kapasitas infrastruktur dan penciptaan iklim investasi;

20 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH
Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi; Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah dengan melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan antara lain perbaikan dibidang regulasi, pelayanan dan penyederhanaan birokrasi; Masih kurang optimalnya koordinasi pembangunan antarsektor, sehingga pelaksanaan pembangunan masih kurang selaras dan serasi.

21 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN
Optimalisasi pendapatan dari sub sektor pajak bumi bangunan, pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target, antara lain: Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan daerah yang sah; Menyempurnakan sistem dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah; Meningkatkan kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi; Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD; dan Memperkuat peran BUMD dalam rangka peningkatan PAD.

22 PROYEKSI PENDAPATAN No URAIAN 2016 2017 2018 APBDP APBD PROYEKSI A
URAIAN 2016 2017 2018 APBDP APBD PROYEKSI A PENDAPATAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah B Hasil Retribusi Daerah C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2 DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah - Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya E Dana Desa

23 ARAH KEBIJAKAN BELANJA
Kebijakan pengalokasian belanja langsung Mempertimbangkan kegiatan-kegiatan rutin SKPD sebagai belanja operasional Kegiatan-kegiatan yang mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Memenuhi kegiatan-kegiatan yang memiliki peran strategis didalam mendukung capaian program yang menjadi visi misi Bupati Banjarnegara yang telah diselaraskan dengan program Nasional Nawacita maupun 6 (enam) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi program unggulan

24 PROYEKSI BELANJA No URAIAN 2016 2017 2018 APBDP APBD PROYEKSI B
URAIAN 2016 2017 2018 APBDP APBD PROYEKSI B BELANJA 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG A Belanja Pegawai Belanja Bunga -  C Belanja Subsidi D Belanja Hibah E Belanja Bantuan Sosial F Belanja Bagi Hasil G Belanja Bantuan Keuangan H Belanja Tidak Terduga 2 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal

25 PROYEKSI PEMBIAYAAN No URAIAN 2016 2017 2018 APBDP APBD PROYEKSI C
URAIAN 2016 2017 2018 APBDP APBD PROYEKSI C PEMBIAYAAN DAERAH NETTO ( ) 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN - A Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya B Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah D Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman E Penerimaan Piutang Daerah F Penerimaan Kembali Dana Investasi Daerah 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

26 Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

27 Tema RKP 2018 “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” Prioritas Nasional PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan kualitas guru KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi KETAHANAN ENERGI EBT dan Konservasi Energi Pemenuhan Kebutuhan Energi KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi pangan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN Penguatan Pertahanan Kepastian Hukum Stabilitas Politik dan Keamanan Reformasi Birokrasi

28 Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah 2018
“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari” Prioritas Provinsi Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

29 Tema RKPD Kabupaten Banjarnegara 2018
“Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Yang Sejahtera dan Berdikari” 6 (enam) Prioritas RKPD 2018: Penguatan infrastruktur, dengan fokus pada: Peningkatan kualitas jalan, Peningkatan kualitas jembatan, Peningkatan kualitas jaringan irigasi, dan Peningkatan sarana prasarana dasar. Penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada: Penguatan Program Keluarga Harapan, Penyediaan rumah layak huni, Penguatan program penciptaan lapangan kerja, dan Perluasan akses usaha kecil menengah dan koperasi. Pemantapan Reformasi Birokrasi, dengan fokus pada: Peningkatan tata kelola birokrasi, dan Penguatan progam pencegahan korupsi. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, serta pemantapan ketahanan pangan, dengan fokus pada: Perbaikan iklim investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, Revisi RTRW yang dapat menjawab permasalahan yang berkembang, Penguatan kelompok sadar wisata, Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta pendukungnya, Peningkatan produksi pangan, Penguatan program penganekaragaman pangan, dan Peningkatan pemanfaatan pekarangan. Pendidikan, dengan fokus pada: Perluasan cakupan infrastruktur pendidikan terutama pada jenjang sekolah menengah pertama, Peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan Menekan angka putus sekolah. Kesehatan, dengan fokus pada: Peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, Perluasan cakupan Program Pusat Pembinaan Terpadu, dan Penguatan promosi kesehatan.

30 Sasaran Pembangunan Tahun 2018
NASIONAL PROVINSI KABUPATEN Pertumbuhan Ekonomi 5,94% 5,9 – 6,2% 4,75 – 5,25% Tingkat Kemiskinan 12,10% 10,40 – 9,93% 17,5 - 18% Tingkat Pengangguran Terbuka 4,9% 4,13% 4 ± 1% Laju Inflasi - 4,5 ± 1% PDRB Per Kapita Rp. 27,13 juta Rp. 19 s.d. 21 juta *) Nilai Tukar Petani 103,27 102 s.d. 105 *) 2015 PDRB per Kapita Rp. 17,74 juta

31 TAHAPAN YANG TELAH DILAKUKAN
Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan = Titik Besaran dana dari seluruh usulan = Rp ,- Forum OPD Usulan diakomodir = 541Titik Usulan Renja OPD = Rp ,- (APBD, APBD Provinsi, APBN) Ketersediaan dana Belanja Langsung = Rp ,- (dengan asumsi perencanaan SILPA Rp. 0,-)

32 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

33 TERIMA KASIH