Prospek dan Tantangan Perekonomian Saat ini

Presentasi berjudul: "Prospek dan Tantangan Perekonomian Saat ini"— Transcript presentasi:

1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Saat ini
Pandangan Pengusaha Terhadap Keadaan Perekonomian Saat Ini Dan Berbagai Terapi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kelesuan Ekonomi Oleh : Ir. Airlangga Hartarto., MMT., MBA Anggota, Komisi XI - DPR-RI Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Disampaikan pada acara LKDI Financial Club, Kamis, 5 November 2015

2 Beberapa INDIKATOR PENYEBAB Kelesuan Ekonomi
Faktor internal : Pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,71 persen (triwulan ) secara tahunan, melemah 0,18 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencatat angka pertumbuhan 5,14 persen (triwulan ) Terjadinya defisit neraca berjalan dan neraca perdagangan Faktor eksternal : Gejolak perekonomian global, terutama karena perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang sulit diprediksi serta turunnya harga komoditas dunia. Melemahnya permintaan terhadap produk ekspor Indonesia oleh Tiongkok, serta turunnya harga minyak dunia hingga USD 50/perbarrel Kebijakan The Fed yang tidak kunjung memberikan kepastian terhadap rencana menaikkan suku bunganya.

3 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Pemerintah menerbitkan paket kebijakan secara bertahap untuk menyikapi perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi di dalam negeri. Paket kebijakan ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif dengan menguatkan nilai tukar rupiah, menggerakkan ekonomi nasional dengan penguatan industri, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membantu daya beli masyarakat serta menggerakkan ekonomi pedesaan dari melemahnya ekonomi nasional. Paket kebijakan tahap pertama, dimaksudkan untuk memangkas regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha dan memberikan penguatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, pengendalian sejumlah harga komoditi hingga upaya menarik valas ke dalam negeri. Paket kebijakan kedua fokus hanya pada upaya meningkatkan investas, yaitu berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing di Kawasan Industri, mempersingkat izin bidang lingkungan dan kawasan hutan

4 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Paket kebijakan ketiga, fokus pada tiga wilayah kebijaka, yaitu (1) penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas; (2) perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR);(3) penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Paket kebijakan keempat, dilakukan untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat, dengan meluncurkan 2 kebijakan yaitu (1) pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi, dan (2) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas. Paket kebijakan kelima, merupakan isyarat bahwa pemerintah berniat melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional dengan melakukan (1) Revaluasi Aset, berupa pemberian iInsentif keringanan pajak dalam revaluasi aset perusahaan, baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak

5 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Rabu, 9 September 2015 Selasa, 29 September 2015 Senin, 5 Oktober 2015 Kamis, 15 Oktober 2015 Kamis, 22 Oktober 2015 mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. merupakan pemangkasan regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha, penguatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, pengendalian sejumlah harga komoditi hingga upaya menarik valas ke dalam negeri. mencakup Investasi kehutanan, kawasan industri, insentif deposito, deregulasi investasi mencakup penurunan harga tarif listrik dan penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencakup bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan meluas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja mencakup insentif perpajakan, revaluasi aset, dan mendorong perbankan syariah Dampak Dampak Dampak industri dapat menekan beban biaya perusahaan di sektor aneka industri di antaranya otomotif dan komponennya, tekstil dan elektronik. Dampak kebijakan pemangkasan pajak revaluasi aset untuk mengejar penerimaan negara. Potensi penerimaan yang didapatkan dari revaluasi aset ini dinilai cukup bagus akan membuat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan revaluasi aset dan dimungkinkan nilai aset yang lebih besar dan terjadi peningkatan modal akan meningkatkan rasio kesehatan guna kesiapan korporporasi hadapi tantangan kedepan. Paket pengupahan di protes oleh Serikat Pekerja karena merasa tidak dilibatkan dalam penyununannya Paket KUR diharapkan akan mampu membantu UMKM untuk bertahan dan melakukan inovasi belum bisa memperbaiki kondisi ekonomi dalam waktu dekat. Implementasi kebijakan ekonomi ini butuh waktu dan baru bisa dirasakan dampaknya dalam jangka menengah-panjang Dampak Paket kebijakan itu diyakini belum akan memberi dampak signifikan pada perekonomian nasional,perlu waktu tiga bulan sampai enam bulan agar paket kebijakan itu berdampak pada perekonomian masyarakat karena paket ]u diluncurkan pada akhir triwulan III.

6 HARAPAN PELAKU USAHA Paket kebijakan I, sampai dengan V maupun peket ke VI nantinya, dalam jangka pendek berfungsi memoderasi situasi, sedangkan untuk jangka panjang, paket kebijakan itu harus mampu mengubah pola fundamental ekonomi. Dengan Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan ini, pelaku usaha menantikan manfaat langsung yang signifikan terhadap dunia usaha termasuk geliatnya kepada dinamika pasar keuangan dan pasar modal. Untuk itu, dunia usaha sangat mengharapkan konsistensi kebijakan dari pemerintah sehingga siklus ekonomi dapat beranjak naik. Sebab kebijakan yang tidak konsisten dan cenderung bertentangan akan membingungkan pelaku usaha yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas usaha.

7 Prospek Ekonomi Indonesia
Postur APBN 2016 Pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun Penerimaan perpajakan‎ Rp 1.546,7 triliun, terdiri atas: Pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.‎506,5 triliun  Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp 40,1 triliun Penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun, terdiri atas: Penerimaan SDA Rp 124,8 triliun Pendapatan Laba BUMN Rp 34,1 triliun PNBP lainnya Rp 79,4 triliun Pendapatan BLU Rp 35,3 triliun Penerimaan hibah Rp 2 triliun Belanja Negara Rp 2.095,7 triliun Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun, teridiri atas: Belanja KL Rp 784,1 triliun Belanja non KL 541,4 triliun (subsidi energi Rp 102,1 triliun‎) Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 770,2 triliun Pembiayaan anggaran Rp 273,2 triliun (defisit 2,15%) Asumsi Makro Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen IInflasi 4,7 persen Kurs Rp per dolar AS SPN 3 bulan 5,5 persen ICP (Indonesia Crude Price) 50‎ dolar AS per barel Lifting Minyak 830 ribu barel per hari Gas 1,15 juta barel setara minya Target Pembangunan Kemiskinan 9-10 persen Gini rasio 0,39 ndeks pembangunan manusia 70,1 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) 5,2 hingga 5,5‎ persen.

8 Prospek Ekonomi Indonesia
Dengan postur APBN 2016 seperti ini diharapkan dapat membawa multiplier effect dan prospek pada iklim investasi, pengurangan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Keberadaan APBN 2016 diharapkan akan mampu merealisasikan pembangunan infrastrukur sebagaimana program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sangat dinantikan oleh masyarakat. Dengan berjalannya program infrastruktur diharapkan akan mampu mendorong pencapaian angka pertumbuhan ekonomi pada angka 5,3 persen dan dapat menggairahkan industri pasar modal. Dengan angka pertumbuhan sebesar 5,3 persen tersebut diharapkan dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,2-5,5 persen, mengingat masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan investasi produktif. Demikian halnya dengan angka kemiskinan, diharapkan akan mencapai sasaran sebesar 9,0 -10,0 persen yang salah satunya akan dicapai melalui peningkatan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mencapai Rp 770,2 triliun sehingga penanggulangan kemiskinan akan menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitasmeningkatnya angka gini rasio menjadi 0,39 dari sebelumnya 0,41 sehingga mampu mencapai indeks pembangunan manusia menjadi besar

9 Apa Kebutuhan Dunia Usaha
Kepastian Hukum : Ketentuan perundangan dan kebijakan yang konsisten guna mendukung dan menjamin kelangsungan usaha Stabilitas Ekonomi : Inflasi dan daya beli masyarakat, merupakan dua hal yang perlu terus dijaga pada tingkat tertentu agar tingkat konsumsi masyarakat masih dapat berjalan Nilai tukar yang stabil, memberikan kepastian dalam menyusun rencana strategis perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Penguatan kurs rupiah terhadap dolar AS perlu terus dijaga khususnya di tengah perlambatan dan ketidakpastian global. Penguatan sektor riil, merupakan satu-satunyta cara untuk menahan spekulasi di sektor pasar uang dan pasar modal. Insentif untuk mendorong investasi: Tax holiday, dibutuhkan untuk mengundang investasi baru sebagaimana diatur dalam PMK No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. PMK ini memberikan pengurangan pajak bagi industri pionir untuk 9 jenis industri (logam hulu, pengilangan minyak, telco, transportasi kelautan, infrastruktur, pengolahan utama di KEK) dengan rencana investasi Rp 500 miliar sd Rp 1 triliun. Adapun besaran rentang pengurangan yang diberikan dari 10 % sd 100 % dari jumlah pajak terutang dengan kurun waktu selama 15 tahun. Pengaturan mekanisme dan prosedur tak holiday ini dilakukan juga oleh BKPM melalui Peraturan Kepala BKPM No. 18 Tahun 2015 ttentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (Tax Allowance), serta Peraturan Kepala BKPM No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

10 Apa Kebutuhan Dunia Usaha
Tax Amnesty yang akan diberlakukan awal tahun 2016 mendatang diharapkan dapat menjamin tidak adanya potensi ancaman tuntutan hukum dimasa depan akibat keterbukaan dari pelaku usaha terhadap kewajiban pajaknya di waktu lampau. Dengan tax amnesty ini akan diyakini akan memberi manfaat yang berarti karena dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang serta mendorong repatriasi modal atau aset Dibutuhkan payung hukum yang memberikan jaminan terhadap pelaku usaha yang mengikuti programtax amnesty tersebut Revaluasi aset, dimaksudkan sebagai cara penyesuaian kembali nilai aset perusahaan sesuai dengan nilai wajar terkini untuk meningkatkan performa finansialnya melalui perbaikan nilai asset yang terkena dampak depresiasi rupiah dan inflasi. Dengan revaluasi aset akan ada ruang untuk melakukan ekspansi usaha dan akan lebih ringannya beban cashflow pajak saat revaluasi karena tarif PPh revaluasi yang rendah. Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi juga lebih rendah. Bagi Wajib Pajak yang mengajukan  revaluasi aset hingga 31 Desember 2015 akan berlaku besaran tarif khusus PPh final yang semula 10% menjadi 3%. Apabila diajukan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2016 maka besaran tarifnya adalah 4%. Apabila pengajuannya 1 Juli hingga 31 Desember 2016 maka besaran tarif khusus PPh final revaluasi menjadi 6%, Target PNBP, mengingat target penerimaan dari PNBP tahun 2015 ini berpotensi tidak tercapai, maka perlu ada pengaturan lebih lanjut perihal PNBP ini agar tidak memberatkan dunia usaha. Dari data Kementerian Keuangan, penerimaan PNBP sampai 31 Agustus 2015 mencapai Rp 168,3 triliun atau 62,5% dari pagu. Pada periode sama tahun lalu, realisasi PNBP mencapai Rp 237,4 triliun. Dari jumlah Rp 168,3 triliun, penerimaan PNBP migas sebesar Rp 57,1 triliun atau 70,2% dari target. PNBP non migas sebsar Rp 18,1 triliun atau 48,2% dari target. Penerimaan PNBP dividen BUMN mencapai Rp 32,1 triliun atau 97% dari target, PNBP lainnya sebesar Rp 46,7 triliun atau 51,9%, dan PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 14,2 triliun atau 61,4%. Kekurangan PNBP menambah beban penerimaan negara. Jika ditotal, maka shortfall pendapatan negara tahun ini bisa mencapai Rp 173,15 triliun dari target Rp 1.761,6 triliun. Jumlah itu terdiri darishortfall penerimaan pajak Rp 150 triliun, shortfall penerimaan bea dan cukai Rp 9,75 triliun, dan shortfall PNBP sebesar Rp 13,4 triliun. Kemudahan pengurusan izin investasi baik investasi baru maupun rencana ekspansi atas investasi yang sudah ada perlu untuk terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang tetap terciptanya efisiensi dan efektifitas.

11 Beberapa Tantangan Perekonomian Saat ini
Dampak dari perlambatan ekonomi global yang mau tidak mau berimbas kepada perekonomian Indonesia. Penyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak sesuai harapan karena sampai dengan akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 90 persen Realisasi stimulus fiskal yang masih belum mendorong pertumbuhan ekonomi, tolatilitas pasar keuangan domestik cukup tinggi, serta beberapa kendala struktural seperti birokrasi yang masig belum sepenuhnya siap mendukung program pemerintah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), kondisi daya saing produk dan SDM Indonesia yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi produk dan SDM negara lain anggota MEA. Stabilitas Politik, yang diharapkan dapat mendukung iklim investasi yang kondusif

12 Penutup Kelesuan atau pelemahan perekonomian nasional saat ini terjadi oleh karena faktor ekstenal dan faktor internal berupa gejolak ekonomi global serta terjadinya defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan akibat dari menurunnya nilai ekspor Dunia usaha mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan kebijakan yang memberikan keberpihakan bagi iklim investasi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan Selain itu, pemerintah juga diharapkan mendorong meningkatnya daya saing industri nasional dalam rangka meningkatkan ekspor dan daya saing produk industri nasional di pasar global Dunia usaha menyambut paket kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah dan mengharapkan implementasi yang konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha