PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN

Presentasi berjudul: "PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN"— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
Disajikan Pada : Sosialisasi Kurikulum Pendidikan Program D-3 Keperawatan Semarang, 8 – 10 Mei 2014

2 SISTEMATIKA PENYAJIAN
PENDAHULUAN KETERKAITAN PERENCANAAN SDMK DENGAN PENGEMBANGAN SDMK KONDISI TENAGA KEPERAWATAN DI INDONESIA PENGADAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI KEPERAWATAN SERTA PELUANG KERJA

3 PENDAHULUAN

4 KEMENTERIAN KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN ARAH & STRATEGI NASIONAL DLM RPJMN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN UPAYA REFORMATIF & AKSELERATIF DLM MENINGKATKAN AKSES & YANKES Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan Arah kebijakan pembangunan kesehatan tercantum dalam RPJMN yang kemudian terjemahkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan berupa Upaya Reformatif dan Akseleratif dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mencakup: (a) Pemihakan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; b) Pengalokasian sumber daya yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah tertinggal; (c) Pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi ; (d) Peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah tertinggal. Dilakukan melalui : (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal; (b) Pengembangan Instrumen untuk Memonitor Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi ; (c) Peningkatan Advokasi dan Capacity Building Bagi Daerah Tertinggal.

5 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
Kualifikasi dan jumlah lulusan tenaga kesehatan perlu memperhatikan dengan seksama kebutuhan pembangunan kesehatan. Standar pendidikan tenaga kesehatan harus sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu didasarkan pada standar pelayanan kesehatan. Dengan adanya standar pendidikan tenaga kesehatan, dapat dijadikan landasan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Kualitas lulusan tenaga kesehatan harus dapat diakui dalam pasar kerja pelayanan kesehatan, baik di dalam negeri maupun permintaan dari luar negeri.

6 UPAYA PENINGKATAN PENGADAAN/PENDIDIKAN NAKES
Penataan kerangka pendidikan tenaga kesehatan Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tenaga kesehatan Penataan aset/sumber daya pendidikan tenaga kesehatan Pengembangan sistem penjaminan kualitas pendidikan tenaga kesehatan

7 KETERKAITAN PERENCANAAN SDMK DENGAN PENGEMBANGAN SDMK

8 KERANGKA PIKIR RENCANA PENGEMBANGAN NAKES (RPTK) TAHUN 2011-2025
Kerangka pikir Rencana Pengembangan tenaga kesehatan di Indonesia disusun dengan mengacu pada Health Workforce Action Frameweokr (HAF) dari WHO. Pengembangan tenaga kesehatan mencakup berbagai area antara lain kebijakan/regulasi, perencanaan nakes, pendidikan nakes, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu ditunjang dengan pembiayaan dan kemitraan antar para pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraannya diawali dengan analisis situasi untuk menghasilkan isu strategis atau masalah pokok yang dihadapi dewasa ini maupun ke depan, sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan aksi nakes untuk diimplementasikan dan dipantau serta dievaluasi pelaksanaannya secara berkala. Keseluruhan proses yang saling berkesinambungan ini diharapkan dapat menghasilkan output meningkatnya SDM kesehatan secara kuantitiatif dan kualitatif, dengan harapan akan dapat meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang berkualitas agar dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya status kesehatan m Sumber: Kepmenkokesra Nomor 54 Tahun 2013)

9 RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
TAHUN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE “Seluruh Penduduk Memperoleh akses terhadap Tenaga Kesehatan yg berkualitas” STRATEGI Penguatan Regulasi Peningkatan Perencanaan Nakes Peningkatan Pendidikan Nakes Peningkatan pendayagunaan Nakes pembinaan dan Pengawasan mutu Nakes Penguatan sumber daya

10 TANTANGAN UTAMA DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
Jumlah, mutu, dan distribusi tenaga kesehatan belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Rendahnya retensi nakes di daerah terutama DTPK karena : insentif yang tidak menarik, barrier to entry, dan fasilitas kurang Dukungan Sistem Informasi yang terintegrasi

11 PERMASALAHAN TENAGA KESEHATAN
Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang belum optimal. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sinkronisasi antara produksi dengan kebutuhan, persebaran penempatan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, termasuk didalamnya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem insentif tenaga kesehatan.

12 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN
UPAYA POKOK: Perencanaan Kebutuhan dan Upaya Pemenuhan SDM Kesehatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Regulasi SDM Kesehatan

13 LANGKAH IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN NAKES TAHUN 2011-2025
- Pemenuhan nakes untuk sebagian besar DTPK - Pusat & Prov punya perencanaan SDM dan SI SDMK - Diklat sesuai kebutuhan dan Sistem Diknas - Binwas - NSPK - Pemenuhan nakes untuk seluruh DTPK - Seluruh Kab/ Kota mempunyai perencanaan SDMK - Pelaksanaan distribusi & manajemen karir - Sinergi pengadaan SDMK - Pelaksanaan NSPK - Seluruh SDMK terpenuhi - Perencanaan SDMK terintegrasi secara nasional - Pengadaan SDMK sesuai kebutuhan - Pemantapan distribusi & manajemen karir Diperlukan berbagai langkah nyata untuk melaksanakan RPTK. Beberapa rencana operasionalisasi dari dokumen RPTK seperti RIPTK, RP3AK, Rencana Aksi Perencanaan dan Pendayagunaan serta Rencana Pembinaan dan Pengawasan Mutu Nakes diharapkan dapat bergerak selaras dalam mendukung pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan.

14 PERENCANAAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN SDMK
MAPPING KETERSEDIAAN DAN SEBARAN SDMK RENCANA KEBUTUHAN SDMK UPAYA PEMENUHAN SDMK ( melalui regulasi dan pembagian urusan)

15 PENINGKATAN SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN SDM KESEHATAN
SISTEM INFORMASI SDMK Rencana Aksi SI-SDMK Koordinasi Pengumpulan data SDMK (lintas program Kemenkes dan lintas sektor (KKI, KFN) Pemutakhiran Data SI SDM Kesehatan (pusat dan daerah) Model integrasi SI SDMK PERENCANAAN SDM KES Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK Tahunan Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK)  Jangka panjang Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan SDMK Kab/Kota Pedoman Perencanaan SDM Kesehatan Analisis Kebutuhan SDMK terkait Produksi Nakes Aplikasi perencanaan SDMK

16 PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN (Distribusi dan Retensi Nakes)
PENEMPATAN NAKES: Pengangkatan CPNS Pengangkatan PTT (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan bidan) Penugasan khusus: Residen Senior (RSUD ) Nakes Diploma 3 (Puskesmas DTPK) Program Internship Dokter Indonesia BEA SISWA DG MASA BAKTI WAJIB Pemberian Bea siswa/ bantuan pendidikan PPDS/PPDGS Program Tugas Belajar (D3 – S3) INSENTIF FINANSIAL Insentif untuk Nakes PTT (untuk penugasan di fayankes Terpencil dan sangat terpencil)

17 PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
Pemenuhan dilakukan pada: Daerah dgn AKI tinggi (17 Prov, 136 Kab) Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (45 Kabupaten) Daerah Bermasalah Kesehatan (156 Kab) 21 Kab Prioritas Upaya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) 12 provinsi prioritas Kemkes (158 Kab) Kab. klaster 4 nelayan (154 Kab) Daerah yang tidak diminati (91 Kab)

18 KONDISI TENAGA KEPERAWATAN DI INDONESIA

19 Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai denga peraturan perundang-undangan Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Promatif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif

20 SDM kesehatan di Indonesia dalam peta global
Who Report Year 2006 Trend kenaikan rasio nakes per 1000 penduduk Pada tahun 2006 dalam laporannya WHO mengatakan Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami krisis kekurangan SDM kesehatan yang ditandai dengan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Indonesia masih dibawah 2,3 per 1000, yaitu sekitar 0,95 nakes (dokter, perawat, bidan) per 1000 penduduk. Selanjutnya melalui berbagai upaya pendayagunaan SDM kesehatan, trend rasio nakes per 1000 poenduduk terus menunjukkan kenaikan rasio terhadap jumlah penduduk. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa diperkiraan saat ini secara nasional Indonesia sudah tidak mengalami krisis SDM kesehatan lagi. Namun demikian Indonesia masih terus dihadapkan pada masalah distribusi SDM kesehatan yang tidak merata seluruh Indonesia. Indonesia termasuk negara yg mengalami krisis Nakes, dengan rasio dibawah minimal threshold 2,3 nakes (dokter, perawat, bidan) per 1000 penduduk

21 JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA TENAGA KESEHATAN Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014
NO JENIS TENAGA KESEHATAN JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA TENAGA KESEHATAN JUMLAH % 1.      Dokter Umum 938 9,8% 2.      Dokter Gigi 4.121  42,9%  3.      Perawat 255 2,7% 4.      Perawat Gigi 3337 34,8% 5.      Bidan 364 3,8% 6.      Asisten Apoteker 4265 44,4% 7.      Sarjana Farmasi/ Apoteker 7621 79,4% 8.      Tenaga Kesehatan Masyarakat 2778 28,9% 9.      Sanitarian 2958 30,8% 10.  Gizi 2898 30,2% 11.  Analis Kesehatan 5274 54,9%

22 Persentase Puskesmas Yang Memiliki Jumlah Perawat
Di Bawah Standar Ketenagaan

23 Persentase Jumlah Puskesmas Yang Memiliki
Jumlah Bidan Di Bawah Standar Ketenagaan

24 Persentase Rumah Sakit Yang Memiliki Jumlah Perawat di Bawah Standar Ketenagaan

25 Persentase Rumah Sakit Yang Memiliki Jumlah Bidan
di Bawah Standar Ketenagaan

26 Bidan PTT B = Biasa T = Terpencil ST = Sangat Terpencil
Sumber : Biro Kepegawaian Kemenkes, Januari 2014

27

28 PENGADAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI NAKES SERTA PELUANG KERJA

29 SINKRONISASI SUPPLY-DEMAND SDMK
Note: Modifikasi dari Lancet 2012

30 PENGADAAN SDMK MELALUI PENDIDIKAN Sistem Kesehatan Nasional
Standar Pelayanan Primer Sekunder Tersier Peran? Standar Pendidikan Standar Kompetensi Peran? Merit System STR Lisensi Peran? Mutu prodi  Lulusan Kompetensi yang diperoleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang kesehatan Vokasi Akademik Profesi Pendidikan Tinggi

31 Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun 2014
Sumber : pdpt.dikti.go.id, April 2014

32 Lulusan Poltekkes Tahun 2011 s.d 2013
Sumber : Pusdiklatnakes-Badan PPSDMK, Desember 2013

33 PENINGKATAN MUTU NAKES PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN Nakes melakukan praktik dan/atau pekerjan profesinya di seluruh Indonesia baik di saryankes pemerintah, swasta, TNI/POLRI, dan mandiri PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN registrasi UJI KOMPETENSI sertifikasi

34 PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDMK (aparatur, nakes dan masyarakat) CPD Untuk Dokter Layanan Primer Dalam Mendukung Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pengembangan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pengembangan substansi kurikulum/bahan kajian JKN Pengembangan Program Studi Promosi Kesehatan

35 OPTIMALISASI PERAN TENAGA KEPERAWATAN
Peningkatan kompetensi dalam upaya penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan dan terjangkau. Peningkatan peran dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan Area Kewenangan yang semakin jelas Pemenuhan dan distribusi sesuai dengan kebutuhan

36 PASAR KERJA TENAGA KESEHATAN
Konsultan Kesehatan Dosen/Akademisi/Peneliti Tenaga teknis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Administrator Kesehatan di Institutusi Kesehatan Ahli Informatika Kesehatan TKKI di Luar Negeri

37 PERAN TENAGA KEPERAWATAN MASA DEPAN
AGENT OF HEALTH PROMOTION AND TREATMENT AGENT OF CHANGE AGENT OF DEVELOPMENT

38 TERIMA KASIH