Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya DIY Tahun 2017

Presentasi berjudul: "Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya DIY Tahun 2017"— Transcript presentasi:

1 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya DIY Tahun 2017
Asisten Pemerintahan dan Kesra Forum Tematik Bidang Sosial Budaya Tahun 2017 Gedung Radyosuyoso Bappeda DIY, 18 Maret 2016

2 Kondisi Kesejahteraan Rakyat di DIY
Nilai IKRAR DIY, 62,94 dan masuk urutan ke 3 setelah DKI Jakarta (65,18) dan Bali (63,64) DKI Jakarta DIY Kaltim 76,81 68,90 Rata-rata Nasional DIY IPM Terbaik Kedua Bali DIY Indeks Kemiskinan Multidimensi Terendah Kedua 1 2 3 IPM Indeks Kemiskinan Multidimensi Nilai IKRAR Pada skala nasional, tingkat kemiskinan DIY menempati rangking 9 dibandingkan wilayah lain (diatas rerata nasional) pada 2014 Posisi Daya Saing Nasional DIY Masuk Urutan Ke 18 Daya Saing Wilayah

3 Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bln) Persentase Penduduk Miskin (%)
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Periode Survei Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bln) Penduduk Miskin (ribu orang) Persentase Penduduk Miskin (%) Maret 2010 577,30 16,83 Sept 2011 564,23 16,08 Maret 2012 565,32 16,05 Sept 2012 562,11 15,88 Maret 2013 550,19 15,43 Sept 2013 535,18 15,03 Maret 2014 544,87 15,00 Sept 2014 532,59 14,55 Maret 2015 550,23 14,91 Sept 2015 485,56 13,16 PENDUDUK MISKIN DIY Sumber : Susenas Maret 2010-September 2015 Persentase Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2010 – September 2015 Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2015 sebesar Rp ,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret sebesar Rp ,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 3,52 persen. Bila dibandingkan kondisi September 2014 yang sebesar Rp ,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu tahun terjadi kenaikan sebesar 8,31 persen. Tingkat kemiskinan DIY pada September 2015 sebesar 13,16%. (September sebesar 14,55%) Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada September 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 485,56 ribu orang. Bila dibandingkan keadaan September 2014 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 532,59 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 47,03 ribu jiwa.

4 Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)
Multidimensional Poverty Index (MPI) Keberlangsungan pendidikan (yg menyelesaikan SMA/SMK) Melek Huruf (yg tidak mampu baca) Akses layanan pendidikan (anak usia sekolah yang tdk mendapat akses) Kesehatan Pendidikan Standar hidup Proses persalinan (yg tdk ditolong dokter /paramedis) Asupan gizi balita (tidak memenuhi kebutuhan minimum karbohidrat) Sanitasi (tdk memiliki sanitasi sendiri) Air bersih (sumber air yg layak/terlindung) Sumber penerangan (non PLN dan sumber penerangan lainnya) Bahan bakar untuk memasak (tidak menggunakan listrik atau gas) Atap, lantai dan dinding (atap selain : sirap, genteng, seng, lantai selain : keramik, semen, Dinding selain tembok/kayu Kepemilikan rumah (menyewa, kontrak, numpang)

5 ISU STRATEGIS Masih tingginya angka kemiskinan Masih tingginya unmet need Ketidaksesuaian antara kompetensi pendidikan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemerataan dan perluasan pendidikan Masih adanya kasus gizi buruk pada balita Ketidakseimbangan antara supply dan demand di pasar kerja Masih tingginya angka pernikahan dini Angka kematian ibu dan bayi yang fluktuatif Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan Pemberdayaan PMKS dan PSKS Belum optimalnya pemenuhan hak anak

6 Visi-Misi dan Tema Pembangunan 5 Tahunan
VISI KDH : “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” Misi Pembangunan DIY 5 (Lima) Tahun : Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; Memantapkan prasarana dan sarana daerah. 2013 Meletakkan dasar (SDM unggul, kemiskinan turun, infrastruktur tumbuh) 2014 Membangun & memantapkan dasar (SDM unggul, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur merata) 2015 Mendayagunakan & menguatkan (SDM unggul, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap) 2016 Mendayagunakan & memantapkan pembangunan daerah (SDM unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap) dengan semangat nilai-nilai dasar budaya menuju cita-cita renaissance Yogyakarta 2017 “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”

7 MISI I : MEMBANGUN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan. Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya dari 30% menjadi 70%. 2. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter 1. Melek huruf masyarakat meningkat. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat terdidik. Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49 menjadi 95 2. Aksesibilitas pendidikan meningkat. Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin. Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dari 9,2 menjadi 12 serta peningkatan Daya Saing Pendidikan 3. Daya Saing Pendidikan meningkat. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya dari 0% menjadi 40% 3. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat Harapan hidup masyarakat meningkat. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 73, 55

8 SINERGI TEMA RKP, RKPD DAN TEMATIK SOSIAL BUDAYA 2017
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH TEMA RKPD 2017 PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK Tematik Sosial Budaya 2017 PENINGKATAN SDM, PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGURANGAN KEMISKINAN

9 15 Kecamatan Sasaran Kemiskinan ditahun 2017
Penanggulangan Kemiskinan : Integrasi Lintas Sektor Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Jumlah RTS Gunungkidul Semin 1,420 Gedang Sari 1,336 Sapto Sari 1,292 Ponjong 1,172 Playen 1,144 Bantul Dlingo 1,086 Imogiri 1,032 Kulonprogo Sentolo 935 Karangmojo 914 Ngawen 912 Jetis 911 Nglipar 891 Kokap 867 Wonosari 829 Patuk 15 Kecamatan Sasaran Kemiskinan ditahun 2017

10 Penanganan Ketimpangan :
Integrasi Lintas Sektor Keberpihakan pemanfaatan anggaran Memperkuat perlindungan sosial Keterampilan dan lapangan kerja produktif Pemenuhan standar kualitas minimum Layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Revitalisasi peran keluarga PENDORONG TERJADINYA KETIMPANGAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG MAMPU MEMUTUS SIKLUS KETIMPANGAN Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih ketrampilan bagi tenaga kerja Memastikan perlindungan dari goncangan / gejolak Menggunakan anggaran belanja untuk mengurangi ketimpangan Ketimpangan peluang yang berasal dari non-individu Distribusi pekerjaan tidak merata (trampil vs non-trampil) Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi

11 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM
Sektor Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan Peningkatan kualitas dan kompetensi angkatan kerja Perluasan kesempatan kerja Sosial Pemberdayaan PMKS dan PSKS Pendidikan Menerapkan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa berbasis budaya Mengembangkan pendidikan kejuruan yang mengarah pada peningkatan kreatifitas dan kewirausahaan siswa Memperkuat sistem pengujian dan sertifikasi siswa SMK Meningkatkan kualitas pendidikan SMK sesuai standar nasional pendidikan Meningkatkan peran DU/DI Meningkatkan relevansi SMK dengan DU/DI

12 Sektor Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan Peningkatan mutu tenaga dan sarana kesehatan Pemberdayaan kader kesehatan untuk peningkatan kesadaran kesehatan bagi masyarakat Pelaksanaan pelatihan-pelatihan di bidang kesehatan Kepemudaan Forum Rembug Desa, Pembangunan dan Penguatan Sektor Kewirausahaan Pemuda Olahraga Pengembangan industri olahraga sebagai tempat pelatihan tenaga kerja yang berkualitas di bidang keolahragaan

13 Rekomendasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat
Sektor Rekomendasi Kebijakan Keluarga Berencana Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (MOW-MOP BPJS) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga Pemberdayaan Masyarakat Merencanakan pembentukan wirausaha keluarga bagi keluarga miskin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendorong kebijakan dan program yang terpadu antara isu kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak antar SKPD Mendorong dan memperkuat pemenuhan hak anak di berbagai sektor dan semua wilayah di DIY Memperkuat program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta trafficking dengan mengupayakan pengawasan-pengawasan di lingkungan Teknologi Tepat Guna Optimalisasi revitalisasi TTG untuk mendukung peningkatan perekonomian keluarga

14 Terima Kasih