BAHAN PRA MUSRENBANG TAHUN 2010 BIDANG PEMERINTAHAN & KEMASYARAKAAN

Presentasi berjudul: "BAHAN PRA MUSRENBANG TAHUN 2010 BIDANG PEMERINTAHAN & KEMASYARAKAAN"— Transcript presentasi:

1 BAHAN PRA MUSRENBANG TAHUN 2010 BIDANG PEMERINTAHAN & KEMASYARAKAAN
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR BAHAN PRA MUSRENBANG TAHUN 2010 BIDANG PEMERINTAHAN & KEMASYARAKAAN Surabaya, Januari 2009

2 ISSUES UTAMA TAHUN 2010 LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN & KEMASYARAKATAN
Krisis Keuangan global Indeks Pembangunan Manusia Kemiskinan Pengangguran (Kependudukan) Pelayanan Dasar : Kesehatan Pendidikan Penanganan Masalah Sosial Pemberantasan Korupsi

3 PENANGANAN DAN PENINGKATAN IPM DI JAWA TIMUR
IPM Jawa Timur tahun 2007 = 68,06 Komponen : Indeks Kesehatan = 68,69 Indeks Pendidikan = 73,56 Indeks Daya Beli = 57,40 Daerah yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan IPM yaitu: Kawasan Tapal Kuda Kab. di wilayah Pulau Madura Kawasan Pantai Utara (PANTURA)

4 POSISI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KAB/KOTA TAHUN 2007
Di atas rata rata skor Jawa Timur Di bawah rata rata skor Jawa Timur KAB/KOTA SKORE KAB/KOTA SKORE KOTA MALANG (75,05) KOTA BLITAR (74,70) KOTA MADIUN (74,64) KOTA SURABAYA (74,36) KOTA MOJOKERTO (73,70) SIDOARJO (72,39) KOTA BATU (71,37) KOTA KEDIRI (72,34) GRESIK (70,60) TULUNGAGUNG (70,57) KOTA PROBOLINGGO (70,41) MOJOKERTO (69,70) BLITAR (69,52) KOTA PASURUAN (69,43) JOMBANG (69,36) PACITAN (69,24) TRENGGALEK (68,84) KEDIRI (68,37) MAGETAN (68,01) NGANJUK (67,50) PONOROGO (67,41) MALANG (66,90) LAMONGAN (66,72) MADIUN (66,56) NGAWI (66,06) BANYUWANGI (65,34) BOJONEGORO (65,00) TUBAN (64,16) PASURUAN (63,49) LUMAJANG (63,26) SUMENEP (61,09) JEMBER (60,92) PAMEKASAN (60,58) SITUBONDO (60,44) BONDOWOSO (59,05) PROBOLINGGO (58,74) BANGKALAN (58,25) SAMPANG (53,24) IPM JATIM 2007 = 68,06 4

5 GAMBARAN UMUM AKIBAT KRISIS KEUANGAN GLOBAL
Kondisi Perusahaan : KURANG BHN BAKU PESANAN MENURUN BIAYA PRODUKSI TINGGI STOP PRODUKSI PENGANGGURAN PHK / DIRUMAHKAN Gejolak sosial : KRIMINALITAS/ TIDAK ADA RASA AMAN, Rendahnya kualitas pelayanan Dasar (kes, dik, sos, Ekonomi, dll) MENGGANGGU BERUSAHA/ STABILITAS KEMISKINAN

6 Issue kemiskinan Masih tingginya jumlah penduduk miskin ( orang). Belum optimalnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di setiap jenjang ; Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan asset-asset dan hasil-hasil pembangunan program kemiskinan di perdesaan.

7 PERBANDINGAN PROGRES PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
DENGAN TARGET MDG’s DI JAWA TIMUR (Juta Jiwa) Maskin Jatim *) Target MDG’s TAHUN *) Angka sementara

8 Rencana Strategi Revitalisasi TKPKD Propinsi/Kab/Kota ;
Sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan mayarakat ; Pengembangan sumber pembiayaan penanggulangan kemiskinan melalui dunia usaha ; Penguatan kelembagaan masyarakat, Mendorong pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga mikro keuangan di desa ; Mendorong pelaksanaan pendampingan dalam setiap kebijakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan tenaga pendamping dari daerah lokasi pemberdayaan (SP3, KPM, danlain-lain).

9 ISSUE STRATEGIS PENGANGGURAN
Tingginya angka pertumbuhan penduduk ; Jumlah pengangguran orang ; Rendahnya investasi ; Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja ; Krisis keuangan global, terjadinya PHK massal (Jawa Timur, pekerja) ; Masih belum siapnya Kabupaten/kota membangun jaringan online untuk kegiatan SIAK.

10 DATA DETEKSI DINI DAMPAK KRISIS GLOBAL DI JATIM (PER NOPEMBER 2008)
KAB/KOTA NAMA PERUSAHAAN SEKTOR USAHA KONDISI JML. PEKERJA KET. 1 KOTA PASURUAN 1. PT. JATI DIRI PRIMA RAYA PERKAYUAN TUTUP 69 ORANG - 2. PT. BUKIT HIJAU MERUMAHKAN 125 ORANG UPAH DIBAYAR 75 % 2 KAB. PASURUAN 1. PT. INTIM HARMONIS ROTI/KUE 300 ORANG UPAH DIBAYAR 50 % 2. PT BOX TIME KOTAK KARDUS PHK 760 ORANG MASIH RENCANA 3 KAB. NGANJUK 1. PT. JAYA KERTAS KERTAS 1.247 ORANG 4. KAB. SIDOARJO 1. PT. INTRINDO MAKMUR SEPATU 1.314 ORANG PHK SELESAI BIPARTIT/TUTUP 2. PT. ARTHA GLORY GARMEN 1.800 ORANG PROSES PENGADILAN HI 5. KOTA PROBOLINGGO 1. PT. ERATEX JAYA TEXSTIL TEKSTIL & GARMEN 960 ORANG 2. PT. KUTAI TIMBER INDONESIA 2.204 ORANG RENCANA 2009 TOTAL 8.779 ORANG

11 RENCANA STRATEGIS Proaktif mengimplementasikan berbagai Kebijakan/Strategi/Program/Kegiatan pemerintah pusat untuk menggerakkan sektor riil. Mendorong pengembangan dan peningkatan industri kreatif, industri lokal, UKM dengan mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mengurangi pungutan liar. Memperketat pengawasan produk impor (Permendag No. 44 tahun 2008 tentang Pembatasan Impor untuk Lima Produk). Mendorong pengembangan dan peningkatan pelaksanaan PNPM Mandiri di level yang paling bawah (desa/kecamatan); Revitalisasi BLK, melakukan job market fair (bursa kerja) & pengembangan UMSI Kab/kota agar menekan angka pertumbuhan penduduk dan segera menerapkan SIAK secara online se-Jawa Timur.

12 Issue Strategis Kesehatan
1. Belum optimal & meratanya peningkatan kualitas dan akses Yankes ; 2. Rendahnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (HBS) ; 3. Terjadinya beban ganda penyakit & rawan bencana serta kasus gizi buruk ; 4. Rendahnya dukungan Kualitas lingkungan ; 5. Belum meratanya Distribusi dan kompetensi Nakes ; 6. Kurang optimalnya sistem manajemen dan regulasi kesehatan 12 12

13 RENCANA STRATEGIS Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak prasekolah Program Perbaikan Gizi Masyarakat untuk penanggulangan Gizi Buruk Program Pencegahan & pemberantasan penyakit Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan posyandu dan desa siaga Program Upaya Kesehatan Perorangan melalui peningkatan sarana dan prasarana RS Jamkesda Kabupaten/Kota Sehat Kab/Kota membentuk Kab/Kota Sehat  seleksi Tingkat Nas. thn 2011 (Peraturan Bersama Mendagri No. 34/2005 dan Menkes No. 1138/2005)

14 Issu Strategis Pendidikan
Dampak krisis ekonomi global, menyebabkan : Menurunnya kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan; Meningkatnya biaya operasional pendidikan; Tingginya angka Buta Huruf terutama masyarakat berusia diatas 65 tahun (3,4 jt org); Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah terutama tingkat SLTA Rendahnya Daya saing Siswa paska lulus sekolah; Rendahnya IPM Pendidikan Jawa Timur, khususnya daerah Tapal Kuda (Kab. Probolinggo : 62,23 -- Bondowoso : 60,53 – Situbondo : 64,43 --Sumenep : 63,54 – Sampang : 52,26 – Bangkalan : 67, Pamekasan : 65,29 – Lamongan : 71,97 – Bojonegoro : 71,64 – Tuban : 70,27) 14 14

15 Rencana Strategi Pemberantasan Buta Huruf (Keaksaraan Fungsional) terutama bagi Penduduk di atas 65 Tahun; Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 Tahun; Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Wajardikmen) 12 Tahun; Pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). 15

16 Issue Strategis Sosial
1. Melemahnya peranan keluarga sebagai lembaga kesejahteraan sosial terkecil yang memberikan perlindungan dan pengembangan fisik, psikologis dan sosial bagi anak dan remaja ; 2. Terbatasnya kemampuan ORSOS dalam mendukung usaha peningkatan Kesejahteraan sosial bagi masy yang kurang beruntung ; 16 16

17 RENCANA STRATEGI Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, PSK, Komunitas Adat Terpencil dan lanjut usia. Selanjutnya dalam penanganan PMKS, Komite penanganan PMKS prop. Jawa Timur menetapkan 4 (empat) alternatif dalam penanganan PMKS antara lain : Dikembalikan ke daerah asal ; Alih Profesi dengan Bantuan Modal Kerja ; Transmigrasi Lokal ; Transmigrasi Luar Daerah.

18 Kab/Kota  Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka efektifitas Penanganan PMKS, antara lain : Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur tanggal 30 September 2005 Nomor : 460/9274/031/2005 tentang Bantuan Sarana dan Prasarana FK-PSM dan Bantuan Stimulan PMKS ; Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tanggal 4 Januari 2006 Nomor : 460/095/ /2006 tentang Penanganan PMKS melalui Proses Razia ; Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada Bupati/Walikota tanggal 6 Pebruari 2006 Nomor : 460/1025/031/2006 tentang Ruangan Tempat Gelandangan Psykotik di Rumah Sakit Daerah untuk ditempati Gelandangan Psykotik.

19 INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2008
ISSUE STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI (PEMERINTAHAN YANG BERSIH & BERWIBAWA) PERMASALAHAN ISSUE STRATEGIS BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN PUBLIK BELUM OPTIMALNYA PENANGGULANGAN KORUPSI Peningkatan Pelayanan Publik Pelayanan Satu Atap. Kejelasan pembiayaan aktivitas Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Transparansi Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa. E-Procurement Sertifikasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Pengawasan Internal Laporan Kinerja Pemda Penyusunan RAD-PK Kab/Kota Penyusunan RAD-HAM Kab/Kota INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2008 Skore IPK adalah 0 s/d 10, dimana: = sangat korupsi 10 = sangat bersih IPK Indonesia = 2,6 atau naik 0,3 point dari tahun 2007 Hasil survey dilakukan di 50 Kab/ Kota di Indonesia, antara lain: IPK Kota Malang : 5,00 IPK Jember : 4,96 IPK Kota Kediri : 4,90 IPK Kota Surabaya : 4,26

20 ISSUE STRATEGIS Pemberdayaan Perempuan dan KB
Lemahnya jaringan kerja perempuan dan masyarakat terhadap pengarusutamaan gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA) ; Tingginya kasus KDRT, Trafiking dan Perlindungan Anak ; Rendahnya pemahaman tentang Keluarga Berencana ; Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan POSYANDU.

21 RENCANA STRATEGIS Melaksanakan sosialisasi jaringan kerja perempuan dan masyarakat terhadap pengarusutamaan gender (PUG) dan Penarusutamaman Anak (PUA) ; Melaksanakan sosialisasi KDRT, Trafiking dan Perlindungan Anak ; Mengoptimalisasikan pelaksanaan Fasilitasi Keluarga Berencana ; Pengembangan dan pengoptimalisasi peran kader POSYANDU.

22 Issu Strategis Pemuda dan Olah Raga
Dampak krisis ekonomi global, menyebabkan meningkatnya angka pengangguran; Masih rendahnya prestasi atlit di Jawa Timur; 22 22

23 Rencana Strategi Pemberian ketrampilan kewirausahaan dan daya saing pemuda ; Pembibitan atlit, melalui pengembangan PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) di Kab/Kota. 23

24 SKPD Mitra Kerja Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan
SUBID PEMNATUR SUBID KESRA SUBID DIKBUDPAR & KEMASY Biro Adm. Kesra DINKES RSU Dinas Sosial DISNAKERTRANSDUK BAPEMAS Dinas Pendidikan DISPORA Badan Perpustakaan & Kearsipan Badan PP & KB Kantor Perwakilan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Biro Administrasi Kemasyarakatan Biro Administrasi. Pemerintahan Umum Biro Hukum Biro Organisasi Biro Umum BAKESBANG Badan Kepegawaian Daerah SATPOL PP SEKWAN Badan DIKLAT

25 JAWA TIMUR & MDGs PRIORITAS JATIM MDGs TARGET KOORD. PENGG. JWB
Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50% Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya BID. PEMKEMAS Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia Mengurangi Tingkat Kematian Anak Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia Target 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia. 1. PENINGKATAN KESALEHAN SOSIAL DALAM BERAGAMA 2. PENINGKATAN AKSESIBILITAS THD KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN DAN MEMACU KEWIRAUSAHAAN. 4. PENCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. 5. OPTIMALISASI PENGENDALIAN SUMBERDAYA ALAM, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG. 6. PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HUKUM DAN HAM 7. REVITALISASI PROSES DESENTARLISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

26 MDGs TARGET KOORD. PENGG. JWB Memastikan Kelestarian Lingkungan Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilang Target 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh. Bid. Prasarana Wilayah dan Bidang Perencanaan Regional Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif Target 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan. Bid. Ekonomi dan Bidang Perencanaan Pembiayaan

27 MDGs TARGET KOORD. PENGG. JWB Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil Target 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang. Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda Target 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang Target 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.