Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Presentasi berjudul: "Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016"— Transcript presentasi:

1 Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Hasil Diskusi Komisi IV Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 ”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Yang melaporkan: Feri Marjoni Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2 TIM KOMISI IV TEMA : Kurikulum & Perbukuan, Ujian Nasional & Akreditasi, dan Penelitian Kebijakan Ketua Komisi : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Koordinator Perumus : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Tim Perumus : I Wayan Tingkah Disdikpora Kab. Mamuju, Sulawesi Barat Feri Marjoni Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi Zulkarnaini Dinas Pendidikan Prov. Aceh Handik Hariyanto Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, Jawa Timur M. Irfan Mahmud Balai Arkeologi Makassar, Sulawesi Selatan Frengky O. Tompira Dinas Pendidikan Kab. Poso, Sulawesi Tengah Syaridin Disdikpora Kota Banda Aceh, Prov. Aceh Desril Riva Shanti Balai Arkeologi Bandung Anggota Komisi : 127 Anggota Komisi yang Hadir : 109 Anggota Komisi yang Tidak Hadir : 18 Tim Substansi : 25

3 SUB-TEMA 1 Percepatan Implementasi Kurikulum 2013
4 Percepatan Implementasi Kurikulum 2013 Peningkatan Mutu Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ujian Nasional Peningkatan Budaya Mutu dan Pemanfaatan Akreditasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev

4 HASIL DISKUSI KOMISI IV

5 SUB-TEMA 1 : Percepatan Implementasi Kurikulum 2013
No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Kompetensi Guru Pelatihan guru secara bertahap dan berkelanjutan Pemberdayaan KKG dan MGMP Monev, implementasi pelaksanaan Kurikulum 2013 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Guru Kepala Sekolah Pengawas 2 Ketersediaan Buku Kurikulum 2013 Pengalokasian anggaran yang cukup untuk pengadaan buku Kurikulum 2013 Akuntabilitas proses pengadaan buku Kurikulum 2013 Distribusi Buku tepat waktu dan sasaran Distributor 3 Regulasi Kurikulum 2013 Kejelasan Regulasi dan Tata Laksana dari Pemerintah Pusat dan Daerah Sosialisasi melalui pemanfaatan media (mendorong pelibatan publik) Implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap Pihak Sekolah Media Masyarakat

6 Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
SUB-TEMA 2 : Peningkatan Mutu Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ujian Nasional No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pengawasan UN menuju UN yang berintegritas dan akuntabel Penanaman nilai moral bagi tenaga pendidik, kependidikan dan siswa Kebijakan atau regulasi yang mendukung pengawasan yang akuntabel Pelaksanaan pengawasan UN yang ketat Kemendikbud Perguruan Tinggi Pemerintah Daerah (Prov, Kab, dan Kota) Kepolisian Satuan Pendidikan Pengawas Independen LPMP 2 Pengoptimalan resource sharing bahan pembelajaran berbasis TIK dan UNBK Menjalin sponsor ship CSR Menjalin kerjasama antar sekolah dan antar jenjang Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana UNBK di tingkat Provinsi/Kab/Kota/Sekolah DPR / DPRD 3 Pemanfaatan Hasil UN untuk pemetaan dan pembinaan perbaikan mutu pendidikan Pertimbangan penerimaan Siswa di jenjang berikutnya Pemetaan pendidikan untuk Pembinaan perbaikan mutu pembelajaran Penerimaan dunia kerja (Du/Di) Stakeholder Dinas Kepala Sekolah Guru Pengawas Orang Tua Komite Sekolah Siswa

7 SUB-TEMA 3 : Peningkatan Budaya Mutu dan Pemanfaatan Akreditasi
No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Membangun Budaya Maju dan Produktif Membuat Pemetaan tentang kondisi riil saat ini Membentuk Tim kerja yang solid Pelaksanaan program revolusi mental BPS Guru Orangtua TOGA DUDI Pemerintah Pusat dan Daerah Sekolah 2 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Optimalisasi Kelembagaan Merancang pelatihan berbasis hasil Pelaksanaan UKG Kebijakan regulasi untuk penambahan SDM seperti Assesor Membentuk gugus tugas optimalisasi tupoksi lembaga dan Membangun jejaring antar lembaga Pemerintah Daerah Pakar Pendidikan Organisasi Profesi LSM 3 Hasil Sistem Akreditasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin peningkatan mutu sekolah Penyajian data yang valid dan benar Menyusun aplikasi sistem akreditasi Sosialisasi, Pendampingan dan Monev BAN/BAP (Assesor), PDSP Kepala Sekolah Pengawas sekolah Assesor Operator Sekolah

8 Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
SUB-TEMA 4 : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pelibatan berbagai pihak dalam penelitian Sosialisasi program penelitian sesuai dengan kebijakan yang ada Melakukan penelitian terhadap isu strategis di wilayah masing-masing Melakukan rakor teknis dengan pihak terkait Dinas Pendidikan Dewan Pendidikan dan tokoh agama Perguruan Tinggi Pakar Pendidikan DPRD Komite Sekolah Bappeda Kab/Kota atau Balitbangda Provinsi LSM 2 Optmalisasi pemanfaatan hasil penelitian Desiminasi hasil penelitian dalam bentuk media cetak dan elektronik (FGD dan TIK) Membentuk tim penjamin mutu hasil penelitian Pengembangan rumah peradaban dari penelitian unggulan Sekolah 3 Pengintegrasian hasil penelitian arkeologi kedalam kurikulum mata pelajaran sejarah Sinergi pihak terkait Penyiapan materi bahan ajar Penelaahan materi Perguruan tinggi Tokoh Masyarakat Tokoh Adat dan Majelis Adat Guru Siswa

9 TERIMAKASIH