ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI DAN KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Presentasi berjudul: "ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI DAN KEPULAUAN NUSA TENGGARA"— Transcript presentasi:

1 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI DAN KEPULAUAN NUSA TENGGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI DAN KEPULAUAN NUSA TENGGARA Oleh: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Mataram, 10 Desember 2014

2 ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019

3 PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen)
1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8 Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 10,4 Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8 Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,5 Maluku dan Papua 1,8 1,7 2,0 2,2 Total 100,0 Sumber: BPS Pergeseran peran wilayah Jawa dalam pembentukan PDB Nasional cenderung mengalami peningkatan, sedangkan untuk Bali-Nusa Tenggara mengalami penurunan. Slide - 3

4 (Nilai Investasi dalam US$)
REALISASI INVESTASI PMA (Nilai Investasi dalam US$) No. Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % Proyek Investasi 1 Sumatera 359 747,13 667 2.076,56 695 3.729,29 1.181 3.395,35 990 3.892 12.863,54 13,02 11,54 2 Jawa 1.973 11.498,77 2.632 12.324,54 2.807 13.659,92 6.059 17.326,38 5443 18.914 66.429,49 63,27 59,58 3 Bali-Nusa Tenggara 372 502,66 474 952,65 477 1.126,55 932 888,87 673 2.928 5.146,36 9,80 4,62 4 Kalimantan 254 2.011,45 331 1.918,85 355 3.208,65 849 2.773,40 645 2.434 13.587,90 8,14 12,19 5 Sulawesi 80 859,10 146 715,26 187 1.507,03 343 1.498,16 1.115 6.148,60 3,73 5,51 6 Maluku 10 248,89 31 141,54 19 98,77 94 321,23 71 97.09 225 907,52 0,75 0,81 7 Papua 28 346,77 61 1.345,14 39 1.234,47 154 2.414,16 102 384 6.422,14 1,28 5,76 Jumlah 3.076 16.214,77 4.342 19.474,54 4.579 24.564,68 9.612 28.617,55 8283 29.892 ,55 100,00 Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3 Slide - 4

5 REALISASI INVESTASI PMDN 2010-2014 (Nilai Investasi dalam miliar rupiah)
No. Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % Proyek Investasi 1 Sumatera 222 4.224,20 370 16.334,26 287 14.256,24 522 22.913,76 107 9.321,30 1508 67.049,76 30,46 16,82 2 Jawa 397 35.140,34 601 37.176,19 636 52.692,94 1.085 66.495,67 276 21.107,10 1911 ,24 38,61 53,35 3 Bali-Nusa Tenggara 39 2.119,27 32 356,74 29 3.167,76 71 4.400,25 10 53,96 181 10.097,98 3,66 2,53 4 Kalimantan 149 14.575,58 198 13.467,39 183 16.739,69 305 28.713,61 64 7.703,90 899 81.200,17 18,16 20,37 5 Sulawesi 58 4.337,57 82 7.227,52 59 4.900,99 101 3.624,19 36 3.091,58 336 23.181,85 6,79 5,82 6 Maluku 0,00 13,57 323,89 7 1.114,91 53,71 18 1.506,08 0,36 0,38 Papua 8 229,31 26 1.425,02 12 100,51 38 888,21 13 242,80 97 2.885,85 1,96 0,72 Jumlah 875 60.626,27 1.313 76.000,69 1.210 92.182,02 1.045 ,60 507 41.574,35 4.950 ,93 100,00 Sumber: BKPM, 2014 s/d Q3 Slide - 5

6 ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

7 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH: Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun ( ), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH: Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Slide - 7

8 KERANGKA PAPARAN Pembangunan Kawasan Strategis:
Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Kawasan Perkotaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Meningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Slide - 8

9 SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
DAN HINTERLAND Slide - 9

10 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA RPJMN 2015 – 2019

11 TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI
RPJMN Lumbung pangan nasional Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja; Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari Slide - 11

12 TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA
RPJMN Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE); Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, jagung; Serta pengembangan industri mangan, dan tembaga Slide - 12

13 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA, BALI & NUSA TENGGARA RPJMN

14 SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH
No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013 Tahun 2019 1 Sumatera 23,8 24.6 2 Jawa 58,0 55,1 3 Kalimantan 8,7 9,6 4 Sulawesi 4,8 5,2 5 Bali Nustra 2,5 2,6 6 Maluku Papua 2,2 2,9 Nasional 100,0 Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8% tahun Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 14

15 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH
JAWA, BALI & NUSA TENGGARA (1/7) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan : 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 2 Kawasan Ekonomi Terpadu dan kawasan potensial lainnya. Pengentasan 6 Kabupaten di Wilayah Pulau Jawa-Bali dengan sasaran outcome : meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,23 persen; menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 8,89 persen; dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,69 Pengentasan 16 Kabupaten tertinggal di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,90 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,80 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 68,98. Pengembangan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. Slide - 15

16 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA, BALI & NUSA TENGGARA
RPJMN (2/7) JAWA-BALI Peningkatan efisiensi pengelolaan 5 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, serta mengembangkan 1 kota baru serba lengkap dan terpadu di kawasan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pengurangan jumlah desa tertinggal sedikitnya 1670 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 670 desa. Perkuatan 4 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Percepatan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, serta mewujudkan optimalisasi peran 1 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi Pengurangan jumlah desa tertinggal menjadi sedikitnya 260 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 100 desa. Perkuatan 5 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). NUSA TENGGARA Slide - 16

17 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA, BALI & NUSA TENGGARA
RPJMN (3/7) Pelaksanaan otonomi daerah, sasaran untuk wilayah Pulau Jawa-Bali adalah: Peningkatan: proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 35 persen untuk provinsi dan 25 persen untuk kabupaten/kota; proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 30 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 25 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 7 Provinsi dan 60 Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Jawa-Bali; kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S1 sebesar 65 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pembentukan kerjasama daerah diantara 8 daerah Jawa-Bali dalam rangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik; Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan karakteristik Wilayah Pulau Jawa-Bali Slide - 17

18 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA, BALI & NUSA TENGGARA
RPJMN (4/7) Pelaksanaan otonomi daerah, sasaran untuk wilayah Kepulauan Nusa Tenggara adalah: Peningkatan: proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25 persen untuk provinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 25 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 25 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara ; kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 5 persen: implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pembentukan kerjasama daerah diantara 2 daerah Nusa Tenggara dalam rangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik; Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan karakteristik Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara; Slide - 18

19 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH
JAWA, BALI & NUSA TENGGARA RPJMN (5/7) Untuk mengurangi risiko serta dampak bencana, maka sasaran penanggulangan bencana di wilayah Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: 5 (lima) PKN Kawasan Perkotaan (Jabodetabek, Bandung Raya, Kedung Sepur, Gerbangsusila, Sarbagita), 2 (dua) PKN rawan tsunami (Cilacap dan Yogyakarta), 2 (dua) PKN terdiri dari Kota Kupang dan Kota Mataram 5 (lima) PKW rawan tsunami (Kebumen, Banyuwangi, Semarapura, Ciamis, Pengandaran), 8 (delapan) PKW rawan letusan gunung api (Cilegon, Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang, Kediri, Blitar, Klaten, Sleman). 5 (lima) PKW terdiri dari Kabupaten Bima ( Kawasan Bima), Kabupaten Ngada (Kawasan Mbay), Kabupaten Lombok Tengah (termasuk KEK Mandalika), Kabupaten Dompu dan Kabupaten Ende yang akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Slide - 19

20 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA
RPJMN (6/7) SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN Wilayah Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 DKI Jakarta 5,4 - 5,5 6,5 - 6,8 7,1 - 7,5 7,1 - 7,7 7,4 - 8,2 Jawa Barat 5,4 – 5,5 6,5 – 6,8 7,0 – 7,4 7,2 – 7,8 7,4 -8,2 Banten 6,0 – 6,2 6,2 – 6,6 6,5 -7,0 7,0 -7,8 Jawa Tengah 6,9 – 7,3 7,0 –7,6 7,6 –8,4 D.I Yogyakarta 5,3 – 5,4 5,8 – 6,0 5,9 – 6,3 6,1 – 6,7 6,2 – 6,9 Jawa Timur 6,1 -6,2 6,5 -6,7 6,8 – 7,2 7,0 -7,6 7,5 -8,2 Bali 5,3 -5,4 6,3 – 6,6 6,3 – 6,7 6,6 -7,2 6,8 – 7,5 Nusa Tenggara Barat 5,9 -6,0 5,9 -6,1 6,1 -6,4 7,0-7,5 7,0 -7,7 Nusa Tenggara Timur 6,0 -6,1 6,6 -6,9 7,0 -7,5 7,6 -8,3 7,6 -8,4 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN Wilayah Tingkat Kemiskinan (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 DKI Jakarta 3,2 – 3,1 3,0 -2,9 2,7 – 2,6 2,4 -2,2 1,9 -1,7 Jawa Barat 8,1 -7,9 7,7 – 7,4 6,9 -6,5 6,1 – 5,6 4,8 -4,4 Banten 4,8 -4,7 4,6 -4,4 4,1-3,8 3,6-3,3 2,8 -2,6 Jawa Tengah 11,9 -11,7 11,5 – 11,0 10,3 -9,7 9,2 -8,5 7,3 – 6,6 D.I Yogyakarta 12,6 -12,3 12,0 -11,6 10,8 – 10,2 9,6 – 8,8 7,6 -6,9 Jawa Timur 10,9 – 10,7 10,5 -10,1 9,5 – 8,9 8,4-7,8 6,7 -6,1 Bali 3,7 -3,6 3,5-3,4 3,2-3,0 2,8-2,6 2,2-2,0 Nusa Tenggara Barat 15,4-15,1 14,7-14,1 13,2-12,4 11,7-10,8 9,3-8,4 Nusa Tenggara Timur 16,8 -16,5 16,0-15,4 14,3-13,5 12,6-11,6 10,0-9,0 Slide - 20

21 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA
RPJMN (7/7) SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER PROVINSI TAHUN Wilayah Tingkat Pengangguran (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 DKI Jakarta 9,4 -9,3 9,3 -8,9 9,1-8,6 8,9 – 8,2 8,7 -7,9 Jawa Barat 8,7 – 8,5 8,5- 8,2 8,2 -7,7 8,0 -7,4 7,7 -7,0 Banten 9,7-9,5 9,4-9,0 9,1-8,5 8,7-8,1 8,4-7,6 Jawa Tengah 5,4-5,3 5,3 -5,1 5,2-4,9 5,1-4,7 5,0-4,5 D.I Yogyakarta 3,9-3,8 3,8-3,6 3,7-3,5 3,6-3,3 3,5-3,2 Jawa Timur 4,0-3,9 3,7 -3,3 Bali 2,0-1,9 1,9-1,8 1,8-1,7 1,8-1,6 1,7-1,5 Nusa Tenggara Barat 5,0-4,9 4,9-4,7 4,7-4,4 4,6-4,2 4,4-4,0 Nusa Tenggara Timur 2,7-2,6 2,5-2,4 2,4-2.3 2,3-2,1 2,2-2,0 Slide - 21

22 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA, BALI & NUSA TENGGARA RPJMN

23 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah dan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

24 ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
Rendahnya nilai tambah komoditas sapi, garam, rumput laut, dan jagung Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di 2 KEK,dan 2 Kawasan Ekonomi Terpadu, dengan kawasan penyangga Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pengolahan sapi, garam, rumput laut, dan jagung Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha Belum didukung oleh Kawasan Industri dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Slide - 24

25 ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DI JAWA, BALI & NUSA TENGGARA Arah Kebijakan: percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Strategi : Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Jawa-Bali-Nusa Tenggara melalui percepatan pengembangan klaster-klaster industri/hilirisasi pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru; Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur jalan akses, bandara, pelabuhan, listrik dan air bersih dalam mendukung produktivitas kawasan; Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun BLK-BLK, SMK Kejuruan, Politeknik dan science dan techno park berbasis pertanian, peternakan, logistik, dan perikanan-kelautan; Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Slide - 25

26 SEBARAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH JAWA-BALI-NUSA TENGGARA (1)
Pontesi Pengembangan KEK JAWA BARAT High tech Industries Resource & Development Jasa Pendidikan/ Kesehatan KI SAYUNG Aneka Industri Padat Karya KEK TANJUNG LESUNG Jasa Pariwisata JIIPE Peleburan Tembaga dan Permesianan Slide - 26

27 SEBARAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH JAWA-BALI-NUSA TENGGARA (2)
KEK MANDALIKA Jasa Pariwisata Kawasan BIMA Potensi: Jagung, Rumput Laut, Peternakan Kawasan MBAY Potensi: Garam, Rumput Laut, Peternakan Slide - 27

28 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH NUSA TENGGARA No. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Bandara  1 Pengembangan Bandara Internasional Lombok  2 Pengembangan Bandara Komodo  3 Pembangunan Bandar Udara Banten Selatan (Panimbang) Jalan Pembangunan Jalan Bangau - Dompu - Ramba - Lb. Bajo Penanganan ruas jalan Pemenang – Mataram Pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang Ketenagalistrikan 1 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bima, PLTP Hu’u, PLTP Mataloka dan penyediaan jaringan penyaluran energi berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) di sekitar kawasan Slide - 28

29 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

30

31 31 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
WILAYAH JAWA-BALI DAN NUSA TENGGARA PERKOTAAN KETERKAITAN KOTA - DESA DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Arah Kebijakan : Memperkuat keterkaitan kota – desa serta membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal, melalui: Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman, melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk kelompok lansia, disabel, wanita, anak; Perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; Pengembangan Kota Cerdas dan daya saing kota; Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Arah Kebijakan: Menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui: Perwujudan konektivitas antar kota sedang dan kota kecil, dan antar kota kecil dan desa sebagai tulang punggung (backbone) keterhubungan desa-kota Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu (upstream linkages) dan kegiatan ekonomi hilir (downstream linkages) desa-kota dengan pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), melalui pusat kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata. Peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, dan masyarakat dalam peningkatan keterkaitan kota-desa Arah Kebijakan : Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. 31

32 PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH JAWA-BALI Slide - 32

33 PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH NUSA TENGGARA Slide - 33

34 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Jawa, Bali, & Nusa Tenggara

35 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL WILAYAH JAWA-BALI dan NUSA TENGGARA Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah terisolir di Nusa Tenggara; Rendahnya jumlah ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan paramedis), khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah terisolir di Nusa Tenggara Timur; Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal perbatasan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan informasi, serta transportasi (darat, air, dan udara). Rendahnya tingkat aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah terisolir di Nusa Tenggara; Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. Slide - 35

36 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
WILAYAH JAWA, BALI, NUSTRA (1/2) Arah Kebijakan: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas Strategi : Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan; Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal; Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan di daerah tertinggal; Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal; Slide - 36

37 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
WILAYAH JAWA, BALI, NUSTRA (2/2) Strategi : Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal; Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal; Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM; Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait; Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor. Slide - 37

38 PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL
WILAYAH JAWA-BALI – 2019 Slide - 38

39 PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH NUSA TENGGARA 2015 – 2019
Slide - 39

40 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAERAH TERTINGGAL WILAYAH JAWA, BALI & NUSTRA Pengembangan sekolah kecil di wilayah Nusa Tenggara bagian barat; Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK); Pembangunan sekolah berasrama dan asrama sekolah di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan perbatasan; Penyediaan bus sekolah, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah terisolir di wilayah Nusa Tenggara; Pengadaan sarana kesehatan keliling di bagian timur Nusa Tenggara dan perbatasan; Pengadaan puskesmas terapung dan rumah sakit terapung di kawasan pulau kecil terluar; Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di bagian timur Nusa Tenggara dan perbatasan; Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU diutamakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Belu, Sumba Barat, dan Sumba Timur; Pembangunan menara penguat sinyal dan siaran RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Lembata, dan Sumba Tegah; Pengembangan jaringan irigasi dan embung untuk mendukung jaringan irigasi; Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen bidang pertanian; Pembangunan pasar kecamatan; Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Bima, Manggarai Barat, Ende, Alor, Flores Timur, Kupang, dan Rote Ndao; Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry; Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Nusa Tenggara; Pengembangan jalan penghubung menuju kawasan strategis (Kapet Bima) di Kabupaten Dompu dan Bima; Pengembangan bandara perintis di kawasan Nusa Tenggara; Pengembangan jalan dan jembatan difokuskan pada wilayah Nusa Tenggara bagian barat; Pembangunan pelabuhan di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara; Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan. Slide - 40

41 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

42 PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan Hidup Pemanfaatan SDA alam belum optimal karena minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola potensi lokal Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, dan moda transportasi Peningkatan nilai transaksi perdagangan lintas batas antar negara Aspek Sosial Ketergantungan yang tinggi masyarakat RDTL terhadap wilayah perbatasan Indonesia, aspek sosial-budaya, ekonomi. Beberapa wilayah perbatasan Nusa Tenggara, kesulitan sinyal telekomunikasi (kalah dengan RDTL) Minimnya ketersediaan dan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas Aspek Batas Wilayah Negara, Pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum Terdapat 2 unressolved segment dan 1 unsurvey segment Tingginya tingkat penyelundupan (BBM, SDA, bahan kebutuhan pokok), penyelundupan manusia (pencari suaka) Slide - 42

43 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERBATASAN WILAYAH NUSA TENGGARA Arah Kebijakan: Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga Strategi : Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua, Kefamenanu, dan PKSN lainnya; Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa dalam Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta penguatan transportasi laut; Membangun kedaulatan telekomunikasi dan energi di wilayah perbatasan Nusa Tenggara; Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan di distrik-distrik terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah serta pengembangan sekolah bertaraf internasional (standarisasi kawasan perbatasan) dan sekolah berasrama; Mengembangkan pusat perdagangan lintas batas negara berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas (RI-RDTL); Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan, kerjasama pertahanan dan keamanan, dan pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Slide - 43

44 PETA SEBARAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH JAWA-BALI-NUSA TENGGARA
Slide - 44

45 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KAWASAN PERBATASAN WILAYAH JAWA, BALI & NUSA TENGGARA Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; Pengembangan pusat aktifitas perdagangan lintas batas negara; Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); Pengembangan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis kelautan, standarisasi kawasan perbatsan; Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, dan PLTU), berbasis potensi lokal, khususnya di desa-desa terluar Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI,TVRI, dan telekomunikasi khususnya di desa-desa terluar; Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain (CIQS Terpadu) Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin (CIQS Terpadu) Pembangunan Jalan Strategis Perbatasan: (1) Soe – Kapan; (2) Kapan - Nenas - Sutual; (3) Sp. Tablolong - Oelalus – Oepaha; (4) Oepaha - Buraen - Teres – Rium; (5) Jalan Lintas Selatan Pulau Timor (Batuputih-Panite-Oinlausi-Boking-Motamasin); (6) Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste (Motomasin - Laktutus – Fatubesi – Dafala – Wedomu. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Raijua Kab. Sabu Raijua Slide - 37

46 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

47 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH JAWA BALI
Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: Kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing Lumbung pangan nasional yang berkelanjutan Keterkaitan ekonomi antarpusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan Strategi : Perwujudan struktur ruang wilayah Pengembangan kawasan lindung Pengembangan kawasan budidaya Pengembangan kawasan strategis nasional perkotaan Slide - 47

48 STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG JAWA-BALI
PROVINSI BANTEN No. 2 Tahun 2011 DKI JAKARTA No. 1 Tahun 2012 JAWA BARAT No. 22 ahun 2010 YOGYAKARTA No. 2 Tahun 2010 JAWA TENGAH No. 6 Tahun 2010 JAWA TIMUR No. 5 Tahun 2012 BALI No. 16 Tahun 2009 Provinsi Total Kab. Sudah Perda Total Kota 4 17 9 7 1 29 6 28 8 TOTAL 91 90 30 Slide - 48

49 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH
KEPULAUAN NUSA TENGGARA Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: Pusat pengembangan lumbung ternak nasional Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan serta kehutanan Kelestarian ekosistem kepulauan dan kawasan berfungsi lindung minimal 30% Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional Kawasan strategis nasional perbatasan dan ekonomi Strategi : Perwujudan struktur ruang wilayah Pengembangan kawasan lindung Pengembangan kawasan budidaya Pengembangan kawasan strategis nasional perbatasan dan ekonomi Slide - 49

50 STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG
NUSA TENGGARA PROVINSI Nusa Tenggara Barat Perda No. 3 Tahun 2010 Nusa Tenggara Timur Perda No. 1 Tahun 2011 Provinsi Total Kab. Sudah Perda Total Kota 8 2 20 19 1 TOTAL 28 27 3 Slide - 50

51 REFORMA AGRARIA (1/3) Konsep Ideal Reforma Agraria
Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu penyediaan tanah bagi masyarakat petani yang belum memiliki tanah (landless farmer) dan juga access reform yaitu penyediaan bantuan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani penerima dalam mengelola dan mengambil manfaat bidang tanah yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya; Pemerintah melakukan reforma agraria untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekaligus untuk memperbaiki ketimpangan kesejahteraan khususnya petani; Reforma agraria meliputi beberapa tahap yaitu: Koordinasi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah (dan legalisasi aset) dengan lokasi pemberdayaan masyarakat; Pengembangan teknologi pertanian; Pengembangan jasa keuangan mikro; Interkoneksi UKM dengan industri. Slide - 51

52 REFORMA AGRARIA (2/3) Tantangan Reforma Agraria
Walaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu mensinergikan lokasi aset dan akses, namun mengingat: Kewenangan birokrasi yang berbeda dimana reforma aset merupakan kewenangan BPN, sedangkan reforma akses berada pada K/L dan pemda; Jumlah bidang tanah dan jumlah keluarga yang terlibat cukup besar yaitu 9 juta hektar dan 4,5 juta keluarga, tersebar pada sekitar 9 ribu desa di 512 kab/kota pada 34 provinsi; Seringkali koordinasi lokasi dan sinergi aset dan akses tidak dapat dilakukan dengan optimal. Untuk itu diperlukan peran Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai koordinator untuk mensinergikan lokasi aset dan akses pada wilayah administrasinya masing-masing. Slide - 52

53 REFORMA AGRARIA (3/3) Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: Bersama dengan Kemenhut, mengidentifikasi tanah kawasan hutan yang sesuai bagi pertanian dan akan dilepaskan sebagai sumber TORA (tanah obyek reforma agraria); Mengidentifikasi seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh K/L (termasuk Pemda) yang ada pada wilayahnya. Memimpin koordinasi antara K/L dengan Kanwil BPN/Kantah setempat dalam mensinergikan lokasi dan target keluarga sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan lokasi-lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset (by name by address); Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank umum setempat untuk memastikan bank melakukan penyaluran pinjaman kredit KUR dan UMKM, termasuk mekanisme dan prosedur penyediaan fasilitas jaminan pinjaman – penyediaan collateral fund (dana jaminan pinjaman) – bagi pinjaman modal usaha masyarakat miskin sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan agunan pinjaman apabila terjadi gagal bayar. Memastikan kelanjutan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan reforma agraria dengan terus berkoordinasi baik dengan BPN maupun K/L hingga masyarakat penerima benar-benar lepas dari garis kemiskinan; Slide - 53

54 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

55 PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU JAWA-BALI
INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU JAWA-BALI Keterangan: Risiko Tinggi: >144 (warna peta MERAH); Risiko Sedang: 36 – 144 (warna peta KUNING) Risiko Rendah: < 36 (warna peta HIJAU)

56 PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA
INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA Keterangan: Risiko Tinggi: >144 (warna peta MERAH); Risiko Sedang: 36 – 144 (warna peta KUNING) Risiko Rendah: < 36 (warna peta HIJAU)

57 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA
WILAYAH JAWA, BALI & NUSA TENGGARA Arah Kebijakan: Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana; Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Strategi : Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,melalui: Penyusunan kajian dan peta risiko bencana tingkat kabupaten/kota Integrasi kajian dan peta risiko dalam RPJMD dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyusunanrencana kontinjensi menghadapi bencana banjir, kekeringan , tanah longsor, letusan gunung api dan cuaca ekstrim. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,melalui: Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dalam masyarakat, Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar DAS kritis Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,melalui: Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api dan cuaca esktrim Penyediaan sistem pemantauan gunung api Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung api Pengembangan Desa Tangguh Bencana Slide - 57

58 PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU JAWA-BALI 2015-2019
Slide - 58

59 WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA
PETA INDEKS RISIKO WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA Slide - 59

60 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENANGGULANGAN BENCANA KAWASAN JAWA, BALI & NUSA TENGGARA Pembangunan Pembangunan Waduk Ciawi ,Waduk Sindang Heula Kab. Serang, Waduk Karian Kab. Lebak, Waduk Tegal Luar Bandung, Waduk Santosa Bandung, Waduk Sadawarna Bandung, Waduk Cimeta Bandung, Waduk Sukawana Bandung, Waduk Cikapundung Bandung, Waduk Citarik Bandung, Waduk Raknamo Kab. Kupang, Waduk Jawa Tiwa (Multi Years) Kab. Nagekeo, Linamnutu D.I. Bena Kab. TTS, Pembangunan embung kecil / telaga Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Temanggung, Magelang, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purworejo Pembangunan Waduk Gari Gunung Kidul, Karang Talun Sleman, Bener Purworejo dan Wonosobo, Gintung Banjarnegara, Wanadadi / Punggelan Banjarnegara, Pasuruan Magelang Pembangunan Kantong Lahar Kali Gendol Sleman Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Sleman Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Serang dan anak sungainya Kulon Progo, Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul. Normalisasi Alur Sungai Cibeureum dan Sungai Cihaur Kab. Cilacap, Normalisasi Kali Ciliwung Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Serayu, Sungai Tipar / Bengawan, Sungai Ijo, Sungai Telomoyo, Sungai Wawar, Sungai Cokroyasan, Sungai Bogowonto, Sungai Progo O&P Banjir Kanal Barat dan Timur Jakarta Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Dodokan Lombok Barat Pembangunan Pengaman Pantai Bintaro/Ampenan Kota Mataram, Pantai Batu Nampar Lombok Timur Slide - 60

61 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah Wilayah Jawa, Bali & Nusa Tenggara

62 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH JAWA-BALI Arah Kebijakan wilayah Jawa-Bali: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong daya saing nasional berbasis industri, lumbung pangan nasional, serta perdagangan dan jasa berskala internasional Strategi : Percepatan inovasi pembiayaan untuk wilayah perkotaan, khususnya melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pembangunan infrastruktur publik. Percepatan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang berorientasi kepada kebutuhan pelayanan masyarakat dan dunia usaha, khususnya di bidang industri. Pengembangan informasi dan inovasi pelayanan publik di wilayah-wilayah metropolitan Jawa-Bali. Peningkatan local taxing power, melalui penguatan struktur pajak dan retribusi daerah, dan peningkatan kepatuhan pajak untuk mendorong kapasitas fiskal daerah. Penguatan kelembagaan badan kerja sama daerah dalam peningkatan peran dan fungsinya meningkatkan pelayanan publik dalam bidang persampahan, air minum, pengelolaan limbah dan sebagainya. Harmonisasi peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendorong daya saing nasional, khususnya Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas forum-forum perencanaan tingkat regional dalam pelaksanaan sinergi perencanaan berbasiskan wilayah Jawa-Bali. Penguatan partisipasi dunia usaha dalam rangka peningkatan daya saing nasional serta pelaksanaan kebijakan publik Slide - 62

63 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH NUSA TENGGARA Arah Kebijakan wilayah Nusa Tenggara: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong daya saing berbasis potensi ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan Strategi : Peningkatan kualitas belanja daerah untuk kualitas pelayanan yang terkait dengan pelayanan dasar, khususnya bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan publik berbasis wilayah kepulauan dan perbatasan. Pengembangan kompetensi aparatur daerah berdasarkan potensi ekonomi lokal, baik peternakan, pertanian serta kelautan dan perikanan. Peningkatan fasilitasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan kerja sama daerah-daerah perbatasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Membangun sinergitas kebijakan antar wilayah, khususnya di daerah terluar dan perbatasan dengan Timur Leste maupun Australia. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan beban kerja dalam rangka optimalisasi belanja modal daerah. Slide - 63

64 TERIMA KASIH