DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL

Presentasi berjudul: "DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL"— Transcript presentasi:

1 DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS NASIONAL BATCH II PengembangaN SISTEM JARING PENGAMAN PERTANIAN DAN PERDESAAN UNTUK PENGENDALIAN DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL Tim Peneliti: Prof. Dr. Kadarwan Soewardi (koordinator) Dr. Lala Kolopaking Prof. Dr. Eriyatno LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR Desember, 2009

2 PENDAHULUAN Krisis Finansial Global (Krisial ’08) diawali dengan carut marutnya kredit perumahan di USA dan meledak pada bulan Oktober 2008 yang ditandai dengan hancurnya pasar saham di Wall Street Dampak Krisial diperparah dengan melemahnya perdagangan antar negara Kegiatan ekspor-impor tergantu yang menyebabkan resesi dan meningkatnya pengangguran di negara-negara maju

3 PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam dan enersi serta relatif tidak bergantung pada pendapatan ekspor sehingga cukup tahan terhadap dampak Krisial ’08 Indikator ekonomi Indonesia nampak pulih namun pemerintah harus tetap mewaspadai “butterfly effect” dari Krisial ’08 karena masih tingginya tingkat pengangguran dan masih banyaknya rakyat miskin Pemerataan pendapatan dan kesenjangan desa-kota antar daerah di Indonesia masih belum terselesaikan

4 PETANI DAN WILAYAH PERDESAAN RENTAN TERHADAP KRISIS
PERMASALAHAN PENELITIAN PETANI DAN WILAYAH PERDESAAN RENTAN TERHADAP KRISIS Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 36,147 juta orang, dan 21,265 juta (58,8%) di antaranya bekerja di sektor pertanian Jumlah Rumah Tangga Pertanian tahun 2003 adalah 48.66% Rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian ( ) meningkat dari 52.1% menjadi 56.2% Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Januari 2009 mencapai 98,30 atau mengalami penurunan sebesar 0,7 persen

5 TUJUAN PENELITIAN Melakukan analisa prospektif terhadap dampak KRISIAL 2008 Mengevaluasi Protokol Manajemen Krisis untuk perekayasaan katup pengaman (safety value) Perumusan Jaring Pengaman Sektor Pertanian dan Perdesaan

6 PENDEKATAN Chaos Krisis Normal Sedia Payung Sebelum Hujan JPSK JPSPP
Perpu No 4, Tahun 2008 JPSPP Perpu No... Tahun... Sektor Financial Sektor Riel Sedia Payung Sebelum Hujan Krisis Financial Global Externalities

7 KERANGKA PEMIKIRAN Naskah Konseptual JPSP-P Analisa Kebijakan
Krisial 08/09 Draft Awal JPSP-P Krismon 97/98 Studi Empirik Historis Uji Validitas Round Table Discussion Expert Opinion Stakeholders Inputs Final Draft JPSP-P Laporan Penelitian

8 PERTIMBANGAN Bahwa krisis keuangan dan perdagangan global 2008/2009 dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia dengan meningkatnya pengangguran, naiknya jumlah rakyat miskin dan melemahnya ketahanan pangan, sehingga perlu ditetapkan suatu payung hukum yang kuat untuk upaya penyelamatan dan pemulihan krisis dalam rangka stabilitas nasional, khususnya di sektor pertanian dan wilayah pedesaan.

9 HASIL Dengan belajar dari pengalaman penanganan krisis moneter (Krismon ’97) maka tidak ada salahnya bila pemerintah menyiapkan katup pengaman (safety valve) Berdasarkan berbagai Focus Group Discussion (FGD), riset ini menyimpulkan bahwa bahwa diperlukan payung hukum bagi kebijakan publik untuk melindungi sektor riel Pentingnya ditetapkan legalitas dari tindakan pemerintah untuk antisipasi dampak krisis ekonomi melalui penetapan peraturan perundangan dari Jaring Pengaman Sektor Pertanian dan Perdesaan (JPSPP)

10 DEFINISI Jaring Pengaman Sistem Pertanian dan Perdesaan adalah suatu mekanisme penyelamatan dan pemulihan dampak krisis keuangan dan perdagangan global terhadap sektor pertanian, pangan dan wilayah perdesaan untuk mencegah terjadinya keresahan dan kerusuhan sosial Krisis adalah suatu kondisi dimana sistem perbankan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi intermediasi dan peran pembiayaan untuk produksi usaha tani, nelayan, agroindustri dan perdagangan komoditi pertanian dan perikanan baik pasar dalam negeri maupun ekspor Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi turbulensi sosial yang ditimbulkan oleh gejolak pasar komoditi pertanian yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan rawan pangan, pemutusan hubungan kerja yang meluas serta kerusakan pranata sosial di wilayah perdesaan

11 DEFINISI 4. Sektor Pertanian adalah keseluruhan mata rantai agribisnis yang mencakup komoditi tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil hutan non-kayu; yang mencakup elemen sumberdaya manusia, alam dan teknologi. 5. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

12 TUJUAN JPSPP Jaring Pengaman Sistem Pertanian dan Perdesaan bertujuan untuk membangun resiliensi dan memelihara stabilitas sistem pertanian, masyarakat dan desa melalui upaya penyelamatan (rescue) dan pemulihan (recovery) dari krisis.

13 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Pertanian dan Perdesaan meliputi Penyelamatan dan Pemulihan dampak krisis serta merupakan program jangka pendek dalam masa turbulensi sosial yang dapat mengarah pada disintegrasi negara.

14 KRITERIA KRISIS Kriteria Krisis adalah tingkat kritikalitas dari situasi perekonomian yang ditengarai akan berdampak sistemik terhadap sektor pertanian di wilayah pedesaan, ditetapkan apabila melampaui Nilai Ambang Batas Regional dari kondisi normal dengan kriteria: Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Presentase Rumah Tangga-Miskin Tingkat Kekurangan/Kecukupan Pangan dan Gizi Kredit Macet (NPL) di Sektor Pertanian Nilai Tukar Petani Jumlah UKM-Pertanian yang Gagal Usaha Tingkat Kriminalitas

15 PROGRAM 1. Program Penyelamatan Krisis
Program Penanganan Rawan Pangan dan Gizi Program Padat Karya Keswadayaan Pangan Program Penciptaan Lapangan Kerja Produktif Program penyediaan dana bantuan hibah atau dana bergulir 2. Program Pemulihan Krisis Program Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Perkuatan Permodalan bagi UMK-Pertanian Program Penguatan Kapasitas Masyarakat Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

16 FASILITAS PEMBIAYAAN DARURAT (FPD)
Dalam opersionalisasinya JPSPP diperlukan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yaitu fasilitas pembiayaan dari pemerintah dalam bentuk stimulus fiskal kepada sektor pertanian dan perdesaan yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga berdampak sistemik

17 ORGANISASI Komite Normalisasi Sistem Pertanian dan Perdesaan (KNSPP)
Tim Koordinasi Pengelolaan Program-Program (TKPP)-JPSPP

18 UNSUR PENUNJANG Pusat Data dan Informasi JPSPP
Unit Pengaduan Masyarakat JPSPP Tim Monitoring Independen

19 REKOMENDASI TINDAK LANJUT
ASPEK LEGAL Merumuskan kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang kemanisme dan prosedur Jaring Pengaman Sektor Pertanian dan Pedesaan (JPSPP) Melakukan verifikasi dan masukan lanjutan melalui Focus Group Dicussion (FGD) Mempelajari kemungkinan pelaksanaan JPSPP di daerah dengan melakukan sosialisasi ke daerah potensial krisis Dalam penetapan alokasi anggaran maka FPD untuk JPSPP dapat dimungkinkan sebagai bagain dari stimulus fiskal pemerintah

20 REKOMENDASI TINDAK LANJUT
OPERASIONAL Dibutuhkannya transparansi pelaksanaan JPSPP Perlunya sosialisasi JPSPP Perlu adanya kriteria Rumah Tangga Sasaran (RTS) Perlu adanya keterlibatan aktif para masyarakat penerima dana JPSPP dan bukannya mekanisme satu arah Perlu dikembangkan konsepsi JPSPP yang meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable growth) Diperlukannya penyederhanaan mekanisme, sistem kerja dan monitoring dalam pelaksanaan JPSPP

21 REKOMENDASI TINDAK LANJUT
OPERASIONAL Perlu adanya keakurasian data di lapangan dan diberitakan secara terbuka (transparansi) Perlu dikembangkannya standar parameter keberhasilan dari program JPSPP Dilibatkannya pihak independen dalam monitor kerja JPSPP, termasuk LSM profesional Keterlibatan wanita tidak dipisahkan dalam satu kelompok program, melainkan wanita dilibatkan pada semua aspek program Perlunya perangkat hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana JPSPP.

22 REKOMENDASI TINDAK LANJUT
HUBUNGAN PUBLIK Sabagai salah satu faktor penting untuk penanganan krisis diperlukan Hubungan Publik yang efektif untuk memberikan kepercayaan rakyat kepada para pengambil kebijakan (trustworthy). Hal ini bisa dilakukan melalui debat publik, seminar terbuka, konsultasi pada policy maker dan keterlibatan mass media. Sehingga sebaiknya pemerintah membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk program-program JPSPP Dalam hubungan dengan kestabilan nasional yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat maka Faktor Hubungan Publik menjadi penting pula untuk dikaji lebih lanjut

23 MENYELESAIKAN MASALAH
TANPA MASALAH