BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence

Presentasi berjudul: "BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence"— Transcript presentasi:

1 BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence
SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BIRO PERENCANAAN Disampaikan pada: Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Berbasis Online Bidang PKP2Trans Tahun 2017 BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence JAKARTA, 9 AGUSTUS 2017

2

3 DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAl, DAN TRANSMIGRASI PADA RPJMN TAHUN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL KAWASAN TRANSMIGRASI Arah Kebijakan: Penguatan Pemerintahan Desa; Pembangunan Desa; Pembangunan Kawasan Perdesaan; Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis. Sasaran: Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya desa. Arah Kebijakan: Promosi potensi daerah tertinggal; Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik; Pengembangan perekonomian masyarakat. Sasaran: 122 kabupaten tertinggal dan target pembangunan di akhir tahun 2019 adalah terentaskannya 80 daerah tertinggal Arah Kebijakan: Penyiapan Kawasan Transmigrasi; Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Sasaran: Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

4 KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

5 CAPAIAN RPJMN TAHUN 2O16 Ketransmigrasian
SARARAN DALAM RJMN TARGET 2016 CAPAIAN 2016 Sumber Data 1 Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP).  43 Kawasan / 22 SP 49 Kawasan/ …..SP Penetapan 49 kawasan berdasarkan data : 23 Kawasan dari Kepmendesa N0.9/2016 dan 26 kawasan dari Kepmendesa No. 91/2016 Tentang penetapan kawasan transmigrasi) 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) kegiatan masih dalam taraf intervensi, belum dapat memenuhi kriteria menjadi sebuah Pusat SKP Yg potensial akan ditetapkan sampai dengan tahun 2019 adalah 144 kawasan 2 Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan. 6 KPB Penetapan Kawasan Perkotaan Baru 6KPB berdasarkan data dari ditjen Pktrans

6 23 KAwASAN TRANSMIgRASI YANg TElAH DITETAPKAN
Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.9 Tahun 2016 23 1. Pulubala, Gorontalo, Gorontalo 2. Pawonsari, Boalemo, Gorontalo 3. Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 4. Lamboya, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur 5. Lagita, Bengkulu Utara, Bengkulu 6. Lunang Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat 7. Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 8. Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan 9. Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung 10. Mesuji, Mesuji, Lampung 11. Batu Betupang, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 12. Subah, Sambas, Kalimantan Barat 13. Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat 14. Gerbang Kayong, Kayong Utara, Kalimantan Barat 15. Cahaya Baru, Bario Kuala, Kalimantan Selatan 16. Maloy Kaliorang, Kutai Timur, Kalimantan Timur 17. Tampolore, Poso, Sulawesi Tengah 18. Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah 19. Air Terang, Buol, Sulawesi Tengah 20. Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat 21. Mahalona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 22. Kobisonta, Maluku Tengah, Maluku 23. Salor, Merauke Tengah

7 26 KAwASAN TRANSMIGRASI YANG TElAH DITETAPKAN
Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.91 Tahun 2016 26 Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat Paguyaman Pantai, Boalemo, Gorontalo Taluduti, Pahuwato, Gorontalo Salim Batu, Bulungan, Kalimantan Utara Bahari Tomini Raya, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Kawasan Kantisa, Muna Barat, Sulawesi Selatan Pulau Morotai, Morotai, Maluku Utara Tambora, Bima, Nusa Tenggara Barat Labangka, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Gerbang Mas Perkasa, Sambas, Kalimantan Barat Sekayam Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu Selaut, Simeleu, Aceh Babahrot, Aceh Barat Daya, Aceh Lembah Sabil, Aceh Barat Daya, Aceh Karang Agung, Banyuasin, Sumatera Selatan Kikim, Lahat, Sumatera Selatan Ponu, Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur Batutua Nasamanuk, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur Lewa, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur Mbay, Nagakeo, Nusa Tenggara TImur Kodi Laura, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur Maukaro, Ende, Nusa Tenggara Timur Sabu, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur Banggai Selatan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah Mambi Mehalan/ Pitu Ulunna Salu (PUS) Mamasa, Sulawesi Barat

8 KELEMBAGAAN KETRANSMIGRASIAN
DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Setditjen Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Penataan Persebaran Penduduk DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Setditjen Direktorat Promosi dan Kemitraan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

9 DISTRIBUSI ALOKASI PER PROGRAM DAN EFISIENSI ANGGARAN
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DALAM RANCANGAN APBN-P TAHUN 2017 Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 (Dalam Ribu Rupiah) NO. UNIT KERJA PAGU PROGRAM SEBELUM PENGHEMATAN TARGET PENGHEMATAN PAGU SETELAH PENGHEMATAN 1 Sekretariat Jenderal 2 Inspektorat Jenderal 4 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 5 Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan  6 Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu 7 Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 8 Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 9 Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi  10 Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi TOTAL * *) Ket : Pagu anggaran sebelum penghematan termasuk tambahan top up dari sisa penarikan loan sebesar Rp berdasarkan DIPA No. SP DIPA /2017 dan SP DIPA /2017

10 PAGU PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2016 ANGGARAN PUSAT/ DAERAH
(X Rp ) PUSAT (6 Satker) > Dit. P3KT > Dit. PTT > Dit. PPT > Dit. PPP > Dit. BPKT > SETDITJEN DAERAH > PROVINSI (34 Satker) > KABUPATEN (86 Satker) TOTAL

11 PAGU PROGRAM PKP2Trans TAHUN 2017 ANGGARAN PUSAT/ DAERAH
29,66 % PUSAT/ DAERAH ANGGARAN (X Rp ) PUSAT (6 Satker) 110,744,099 > Dit. Bina Potensi 5,780,846 > Dit. PTT 8,171,650 > Dit. Perencanaan 9,086,630 > Dit. Pembangunan 8,621,576 > Dit. Penataan 7,999,640 > SETDITJEN 71,083,757 DAERAH 262,690,050 > PROVINSI (23 Satker) 32,793,920 > KABUPATEN (35 Satker) 229,896,130 TOTAL 373,434,149 Daerah 70, 34 %

12 KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

13 JENIS PELAPORAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

14 URGENSI PENYAMPAIAN PELAPORAN
Memberikan feedback terhadap pelaksanaan pembangunan Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pembangunan karena dibiayai oleh APBN (dana publik) Menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, hasil dan dampak serta keberlanjutan dari suatu program. Bahan pertimbangan penerapan Reward and Punishment dalam penetapan Pagu Anggaran K/L Dalam rangka penyusunan RKP mendatang

15 IV. JENIS, PELAKSANA TUGAS DAN MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN
No. Pelaporan Uraian Penanggung Jawab Penyusun Data/Informasi Waktu Penyampaian 1. Pelaporan PMK 249 Evaluasi terhadap pelaksanaan RKA-K/L UKE – I : Sekjen, Dirjen, Ka. Badan dan Irjen Kabag. EP dan Kabag. Ren dan Kasubbag EP Pagu Anggaran Setiap Bulan (Minggu ke -2 setelah bulan berakhir) UKE – II : Karoren, Ses.Ditjen, Ses. Badan dan Ses. Itjen Target Vol Output Realisasi Anggaran SKPD: Kepala SKPD Pejabat Eselon IV yg mempunyai Tusi di bidang evaluasi dan pelaporan Realisasi Vol Output 2. Pelaporan PP 39 Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Perkembangan pendanaan dan realisasi penyerapan dana Per Triwulan (Minggu ke -2 setelah triwulan berakhir) Realisasi pencapaian target Output SKPD :

16 No. Pelaporan Uraian Penanggung Jawab Penyusun Data/Informasi
Waktu Penyampaian 3. Laporan Kinerja Capaian kinerja atas sasaran strategis, indikator kinerja UKE – I : Sekjen, Dirjen, Ka. Badan dan Irjen Kabag. EP dan Kabag. Ren dan Kasubbag EP Perencanaan Kinerja Per Triwulan Tahunan (Minggu ke -2 setelah triwulan berakhir dan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir) Capaian Kinerja dan realisasi anggaran di Triwulan dan Tahun Anggaran berjalan UKE – II : Karoren, Ses.Ditjen, Ses. Badan dan Ses. Itjen SKPD: Kepala SKPD Pejabat Eselon IV yg mempunyai Tusi di bidang evaluasi dan pelaporan Hambatan/Kendala dalam melaksanakan Capaian Kinerja 4. Laporan capaian prog/kegiatan yang di pantau oleh KSP Capaian atas prog/kegiatan yang menjadi janji Presiden UKE – I : Sekjen, Dirjen PPMD, Dirjen PDT dan Dirjen PDTU Kabag. EP dan Kasub. Dit terkait Dokumen lelang Per Triwulan (B 03, 06, 09, 012) UKE – II : Karoren, dan Direktur terkait BAST dan Laporan akhir Laporan Progres penggunaan dana desa

17 Bagan Penyampaian Laporan PMK 249 dan PP 39
SKPD Direktorat Masing2 Kasubag TU Set. Dit. Jen Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap PMK 249 (per Bln) PP 39 (per Trw) PP 39 (per Trw) Validasi Pus Lit Bang Pusdiklat ASN Pus Lit Mas Pusdatin PP 39 Masing2 Kasubag TU Set. Badan Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap Sekjen Biroren Bag. EvaLap Manual Menteri PMK 249 Bappenas PP 39 Web PMK 249 (per Bln) Kem.Keu Validasi PMK 249 Inspekorat I Inspekorat II Inspekorat III Inspekorat IV Inspekorat V Set. It. Jen Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap Masing2 Kasubag TU PP 39 (per Trw) PMK 249 (per Bln)

18 Kompilasi&ananalisis
Bagan Penyampaian Laporan Kinerja Pres Kemen PAN dan RB; Kemen. Keu; Bappenas SKPD Menteri UKE - II Menyampaikan Kompilasi&ananalisis Capaian dari UKE - II Kompilasi & analisis Capaian dari UKE - I Kompilasi& Capaian dari UKE - II analisis Kompilasi & analisis Capaian dari UKE - I UKE - II Menyusun Laporan Kinerja UKE - II Biro Perencanaan Set. Dit. Jen Set. Badan; Set.It. Jen Sekjen Biro Perencanaan UKE - II UKE - II Reviu Hasil Menyampaikan Reviu Hasil Menyampaikan APIP/ITJEN APIP/ITJEN Reviu Atas LAPKIN

19 Penjelasan : PMK 249 dan PP 39 Laporan Kinerja Pimpinan UKE-II menyampaikan data dan informasi (termasuk laporan SKPD) untuk Pelaporan PMK 249 dan PP 39 kepada Pimpinan UKE-I, kemudian Pimpinan UKE-I terkait (Sekjen cq. Biro Perencanaan) melakukan validasi pelaporan tersebut dan melaporkan ke Menteri. Pimpinan UKE- II menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (termasuk laporan SKPD) kepada Pimpinan UKE – I, Pimpinan UKE- I menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri selaku Pimpinan Organisasi

20 V. SIKLUS PENYAMPAIAN PELAPORAN
Tahun Anggaran Berjalan Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP B 03 B 07 B 09 B 12 Per Bln Per Bln Per Bln Per Bln Trw I Trw II Trw III Trw IV Pelaporan PMK 249 Pelaporan PMK 249 Pelaporan PMK 249 Pelaporan PMK 249 Pelaporan PP 39 Laporan Kinerja Pelaporan PP 39 Laporan Kinerja Pelaporan PP 39 Laporan Kinerja Pelaporan PP 39 Laporan Kinerja

21 TERIMAKASIH