RPJMN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

Presentasi berjudul: "RPJMN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA"— Transcript presentasi:

1 RPJMN 2015-2019 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA Oleh: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Belitung, 13 Desember 2014

2 ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019

3 PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen)
1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8 Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 10,4 Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8 Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,5 Maluku dan Papua 1,8 1,7 2,0 2,2 Total 100,0 Sumber: BPS Pergeseran peran wilayah Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional mengalami peningkatan. Slide - 3

4 (Nilai Investasi dalam US$)
REALISASI INVESTASI PMA (Nilai Investasi dalam US$) No. Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % Proyek Investasi 1 Sumatera 359 747,13 667 2.076,56 695 3.729,29 1.181 3.395,35 990 3.892 12.863,54 13,02 11,54 2 Jawa 1.973 11.498,77 2.632 12.324,54 2.807 13.659,92 6.059 17.326,38 5443 18.914 66.429,49 63,27 59,58 3 Bali-Nusa Tenggara 372 502,66 474 952,65 477 1.126,55 932 888,87 673 2.928 5.146,36 9,80 4,62 4 Kalimantan 254 2.011,45 331 1.918,85 355 3.208,65 849 2.773,40 645 2.434 13.587,90 8,14 12,19 5 Sulawesi 80 859,10 146 715,26 187 1.507,03 343 1.498,16 1.115 6.148,60 3,73 5,51 6 Maluku 10 248,89 31 141,54 19 98,77 94 321,23 71 97.09 225 907,52 0,75 0,81 7 Papua 28 346,77 61 1.345,14 39 1.234,47 154 2.414,16 102 384 6.422,14 1,28 5,76 Jumlah 3.076 16.214,77 4.342 19.474,54 4.579 24.564,68 9.612 28.617,55 8283 29.892 ,55 100,00 Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3 Slide - 4

5 REALISASI INVESTASI PMDN 2010-2014 (Nilai Investasi dalam miliar rupiah)
No. Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % Proyek Investasi 1 Sumatera 222 4.224,20 370 16.334,26 287 14.256,24 522 22.913,76 107 9.321,30 1508 67.049,76 30,46 16,82 2 Jawa 397 35.140,34 601 37.176,19 636 52.692,94 1.085 66.495,67 276 21.107,10 1911 ,24 38,61 53,35 3 Bali-Nusa Tenggara 39 2.119,27 32 356,74 29 3.167,76 71 4.400,25 10 53,96 181 10.097,98 3,66 2,53 4 Kalimantan 149 14.575,58 198 13.467,39 183 16.739,69 305 28.713,61 64 7.703,90 899 81.200,17 18,16 20,37 5 Sulawesi 58 4.337,57 82 7.227,52 59 4.900,99 101 3.624,19 36 3.091,58 336 23.181,85 6,79 5,82 6 Maluku 0,00 13,57 323,89 7 1.114,91 53,71 18 1.506,08 0,36 0,38 Papua 8 229,31 26 1.425,02 12 100,51 38 888,21 13 242,80 97 2.885,85 1,96 0,72 Jumlah 875 60.626,27 1.313 76.000,69 1.210 92.182,02 1.045 ,60 507 41.574,35 4.950 ,93 100,00 Sumber: BKPM, 2014 s/d Q3 Slide - 5

6 ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

7 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH: Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun ( ), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH: Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Slide - 7

8 KERANGKA PAPARAN Pembangunan Kawasan Strategis:
Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Kawasan Perkotaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Meningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Slide - 8

9 SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
DAN HINTERLAND Slide - 9

10 TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA RPJMN 2015 – 2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA RPJMN 2015 – 2019

11 TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
RPJMN salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional lumbung energi nasional pengembangan hilirisasi komoditas batu bara industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin Slide - 11

12 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA RPJMN 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA RPJMN

13 SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH
No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013 Tahun 2019 1 Sumatera 23,8 24.6 2 Jawa 58,0 55,1 3 Kalimantan 8,7 9,6 4 Sulawesi 4,8 5,2 5 Bali Nustra 2,5 2,6 6 Maluku Papua 2,2 2,9 Nasional 100,0 Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8% tahun Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 13

14 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
RPJMN (1/6) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi: 2 Kawasan Industri, 4 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 1 Kawasan Ekonomi Terpadu dan kawasan potensial lainnya Pengentasan 10 Kabupaten tertinggal dengan outcome: meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,30 persen; menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,13 persen; dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,10. Slide - 14

15 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
RPJMN (2/6) Percepatan 2 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, membangun 2 kota baru serba lengkap dan terpadu di kawasan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta perwujudan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi. Pengurangan jumlah desa tertinggal menjadi sedikitnya 1500 desa atau peningkatan jumlah desa mandiri sedikitnya 600 desa. Perkuatan 8 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk keterkaitan kota-desa. Pengembangan 4 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. Slide - 15

16 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
RPJMN (3/6) Pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sumatera adalah: Peningkatan: proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25 persen untuk provinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 30 persen, Kabupaten/Kota sebesar 30 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 10 Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Sumatera; kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S1 sebesar 65 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Pembentukan kerjasama daerah diantara 10 daerah Sumatera dalam rangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik; Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan karakteristik Wilayah Pulau Sumatera; Slide - 16

17 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH
SUMATERA RPJMN (4/6) Untuk mengurangi risiko serta dampak bencana, maka sasaran penanggulangan bencana di wilayah Pulau Sumatera adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: 5 PKN (Kota Medan, Kota Padang, Kota Lhokseumawe, Kota Bandar Lampung, Kota Jambi), 15 PKW (Kota Banda Aceh, Langkat, Deli Serdang, Karo, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Banyuasin, Lahat, Lampung Barat, Tanggamus, Sarolangun, Kerinci) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KSN atau PKSN. Slide - 17

18 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA RPJMN 2015-2019 (5/6)
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN Wilayah Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 Aceh 5,5 – 5,6 5,7 – 5,9 5,8 – 6,2 5,9 – 6,4 5,9 – 6,5 Sumatera Utara 6,0 – 6,2 6,6 – 6,8 7,0 – 7,4 7,3 – 7,9 7,7 – 8,5 Sumatera Barat 5,4 – 5,5 5,9 – 6,1 6,2 – 6,6 6,7 – 7,2 7,0 – 7,7 Riau 4,5 – 4,6 4,8 – 5,0 4,9 – 5,2 5,2 – 5,7 5,7 – 6,3 Kepulauan Riau 6,6 – 6,7 6,8 – 7,1 7,2 – 7,6 7,9 – 8,5 8,6 – 9,5 Jambi 6,4 – 6,6 6,9 – 7,2 7,8 – 8,4 8,5 – 9,4 Sumatera Selatan 5,7 – 5,8 6,1 – 6,4 6,4 – 7,0 7,1 – 7,9 Kep. Bangka Belitung 6,6 – 7,0 6,8 – 7,4 Bengkulu 5,8 – 6,0 7,0 – 7,5 7,4 – 8,0 7,9 – 8,8 Lampung 6,2 – 6,3 6,6 – 6,9 7,8 – 8,6 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN Wilayah Tingkat Kemiskinan (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 Aceh 14,8 – 14,5 14,0 – 13,5 12,5 – 11,8 11,0 -10,2 8,7 – 7,9 Sumatera Utara 8,6 – 8,4 8,2 – 7,9 7,4 – 7,0 6,5 – 6,0 5,2 – 4,7 Sumatera Barat 6,1 – 6,0 5,9 – 5,6 5,3 – 5,0 4,7 – 4,3 3,7 – 3,3 Riau 6,4 – 6,2 6,0 - 5,8 4.7 – 4,3 Kepulauan Riau 4,6 – 4,5 4,4 – 4,2 4,0 – 3,7 3,4 – 3,1 2,6 – 2,4 Jambi 5,4 - 5,3 5,1 – 4,9 4,6 – 4,3 4,1 – 3,7 3,2 – 2,9 Sumatera Selatan 11,1 – 10,9 10,6 – 10,2 9,5 – 9,0 8,4 – 7,8 6,7 – 6,0 Kep. Bangka Belitung 3,6 – 3,5 3,4 – 3,3 3,0 - 2,8 2,1 – 1,9 Bengkulu 13,4 – 13,1 12,8 – 12,3 11,4 – 10,8 10,1 – 9,3 8,0 – 7,2 Lampung 13,3 -13,1 11,5 – 10,8 10,2 – 9,4 8,1 – 7,3 Slide - 18

19 SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA RPJMN 2015-2019 (6/6)
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER PROVINSI TAHUN Wilayah Tingkat Pengangguran (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 Aceh 8,6 - 8,5 8,4 – 8,0 8,1 – 7,6 7,8 – 7,2 7,5 - 6,8 Sumatera Utara 6,0 – 5,9 5,9 - 5,7 5,7 -5,4 5,5 – 5,1 5,4 – 4,9 Sumatera Barat 6,1 – 6,0 6,0 - 5,8 5,8 – 5,5 5,6 – 5,2 5,5 – 5,0 Riau 3,9 – 3,8 3,7 – 3,6 3,6 – 3,4 3,4 – 3,2 3,3 – 3,0 Kepulauan Riau 5,1 – 5,0 4,9 – 4,7 4,7 – 4,4 4,5 – 4,1 4,3 – 3,9 Jambi 3,1 -3,0 3,0 -2,9 2,9 – 2,7 2,8 – 2,6 2,7 – 2,4 Sumatera Selatan 5,5 -5,4 5,4 -5,2 5,2 – 4,9 5,1 -4,7 4,9 – 4,5 Kep. Bangka Belitung 3,3 – 3,2 3,2 – 3,1 3,1 – 2,9 3,0 -2,7 2,9 – 2,6 Bengkulu 3,4 – 3,3 3,2 – 3,0 3,0 - 2,7 Lampung 5,0 – 4,9 4,8 – 4,7 4,6 - 4,2 4,5 - 4,0 Slide - 19

20 ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA RPJMN 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA RPJMN

21 ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
Rendahnya nilai tambah komoditas kakao, karet, kelapa sawit, perikanan, industri petrokimia dan industri maritim Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di 2 KI, 4 KEK, 4 KPBPB dan 1 Kawasan Ekonomi Terpadu dengan kawasan penyangga Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pengolahan kakao, karet, kelapa sawit, perikanan, industri petrokimia dan industri maritim Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha Status holding zone di Kepulauan Riau yang menghambat pembangunan di Batam Orietasi pembangunan kawasan Sabang tidak sesuai dengan prioritas pengembangan KPBPB Status Kelembagaan Pengelola Kawasan Bintan dan Karimun Slide - 21

22 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI Arah Kebijakan: percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Strategi : Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Sumatera melalui percepatan pengembangan klaster-klaster industri/hilirisasi pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru; Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur jalan akses, bandara, pelabuhan, listrik dan air bersih dalam mendukung produktivitas kawasan; Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun BLK-BLK, SMK Kejuruan, Politeknik dan science dan techno park berbasis perkebunan, perikanan-kelautan, logistik, maritim, dan pariwisata; Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif. Slide - 22

23 SEBARAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH SUMATERA Potensi Pengembangan KEK Lhokseumawe Industri manufaktur Industri galangan kapal KPBPB SABANG Jasa Kepelabuhan dan Pariwisata Kawasan BANDAR ACEH DARUSSALAM Potensi: Perikanan tangkap, Kakao, Karet KI KIUALA TANJUNG Industri Aluminium CPO KPBPB BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN Industri Manufaktur Jasa Pelabuhan KEK SEI MANGKEI/KI SEI MANGKEI Industri pengolahan Kelapa Sawit Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik Pariwisata KEK TANJUNG API-API Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Sawit Industri Petrokimia Potensi Pengembangan KEK Padang – Pariaman Industri agro berbasis Karet, Kakao, dan Kelapa Sawit KI TANGGAMUS Industri Maritim Logistik Slide - 23

24 INFRASTRUKTUR STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS No. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Kereta Api 1. Pembangunan jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe 2. Pembangunan jalur KA antara Lhokseumawe-Langsa (tahap 1) 3. Pembangunan jalur KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung 4. Pembangunan jalur KA dari spoor simpang menuju KEK Sei Mangke 5. Peningkatan jalur KA Gunung Bayu - Perlananaan 6. Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim* 7. Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center* 8. Pembangunan jalur ganda KA antara Tanjung Enim – Prabumulih 9. Pembangunan jalur KA antara Simpang-Tanjung Api-Api (swasta) Bandara Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda No. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Jalan 1. Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang 2. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal) 3. Pembangunan Jalan KISM - Sp. Mayang - Lima Puluh – Sp. Inalum – Kuala Tanjung 4. Pembangunan Jalan Simp. Sei Balai - Ujung Kubu 5. Pembangunan Jalan Sp. Mayang-Sei Mangkei-Simpang Pasar Baru - Boluk 6. Pembangunan Jalan Ujung Kubu - Kuala Tanjung 7. Pembangunan Jalan Sp. Pasar Baru – Pasar Baru – Dusun Pengkolan - Tinjoan – Sei Mejangkar 8. Pembangunan Jalan Batas Simalunggun – Silimbat – Batas Taput 9. Pembangunan Jalan Tanjung Morawa – Saribudolok – Tongging 10. Pembangunan Jalan Tol Bantu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim 11. Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam 12. Pembangunan Jalan Palembang-Tj Api-Api 13. Pembangunan Jalan Tanjung Enim – Muara Enim 14. Pembangunan Jalan akses mendukung kawasan Industri Tanggamus Slide - 24

25 INFRASTRUKTUR STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS No. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Pelabuhan 1. Pengembangan Pelabuhan Sabang 2. Pembangunan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh* 3. Pengembangan Terminal Curah Cair Kuala Tanjung 4. Pengembangan Terminal Peti Kemas Kuala Tanjung 5. Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan Paket I dan Paket II (700 m) 6. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Prupuk (Pelabuhan Hub Kuala Tanjung) 7. Pengembangan Pelabuhan Dompak 8. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Sauh* 9. Pengembangan Pelabuhan kontainer Batu Ampar Batam 10. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api 11. Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Carat 12. Peningkatan pelabuhan di kawasan industri Tanggamus Slide - 25

26 Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Sumatera
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Sumatera

27 SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
DAN HINTERLAND Slide - 27

28 28 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH SUMATERA
KETERKAITAN KOTA - DESA DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Arah Kebijakan : Memperkuat keterkaitan kota – desa serta membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal, melalui: Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman, melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk kelompok lansia, disabel, wanita, anak; Perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; Pengembangan Kota Cerdas dan daya saing kota; Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Arah Kebijakan: Menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui: Perwujudan konektivitas antar kota sedang dan kota kecil, dan antar kota kecil dan desa sebagai tulang punggung (backbone) keterhubungan desa-kota Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu (upstream linkages) dan kegiatan ekonomi hilir (downstream linkages) desa-kota dengan pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), melalui pusat kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata. Peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, dan masyarakat dalam peningkatan keterkaitan kota-desa Arah Kebijakan : Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. 28

29 PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH SUMATERA Slide - 29

30 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera

31 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SUMATERA
Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, khususnya di daerah kepulauan; Rendahnya jumlah ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan paramedis); Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan informasi, serta transportasi (darat, air, dan udara). Rendahnya tingkat aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. Slide - 31

32 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SUMATERA (1/2) Arah Kebijakan: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas Strategi : Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan; Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal; Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan di daerah tertinggal; Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal; Slide - 32

33 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SUMATERA (2/2) Strategi : Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal; Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal; Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM; Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait; Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor. Slide - 33

34 PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL
WILAYAH SUMATERA – 2019 Slide - 34

35 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SUMATERA
Penyelenggaraan sekolah satu atap di wilayah terisolir dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK); Pembangunan sekolah berasrama dan asrama sekolah di bagian utara, bagian selatan, dan kepulauan di wilayah Sumatera; Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di bagian barat, dan bagian selatan wilayah Sumatera; Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar; Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama; Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, khususnya di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kepulauan Mentawai; Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kepulauan Mentawai; Pengembangan jaringan irigasi dan embung untuk mendukung jaringan irigasi; Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen; Pengembangan pelabuhan di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Sumatera; Pengembangan jalur keperintisan laut di wilayah kepulauan Sumatera; Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry; Pengadaan unit armada ferry baru di Wilayah Sumatera; Pembangunan prasarana jalan dan jembatan penunjang di kawasan Trans Bangka-Belitung; Pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, pengolahan, dan akses ke pelabuhan; Pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api di kawasan Sumatera bagian barat; Pengembangan bandara perintis di wilayah Sumatera. Slide - 35

36 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Wilayah Sumatera

37 PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan Hidup Kaya SDA laut, namun pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan taraf hidup masyarakat belum tertata, ancaman over exploitation, beberapa pulau- pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan laut (Riau) terancam abrasi Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, termasuk transportasi laut (Kepulauan Riau) Aspek Sosial Mobilitas penduduk lintas batas sangat tinggi karena adanya kesamaan sosial-budaya, serta kesenjangan ekonomi dengan negara Malaysia ataupun Singapura Masih ada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk yang mengalami kesulitan akses pelayanan dasar Aspek Batas Wilayah Negara, Pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum Transnational crime akibat lemahnya sistem pengawasan Lemahnya koordinasi antar petugas pelaksana pengawasan perbatasan Tingginya pelanggaran lintas batas negara Slide - 37

38 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SUMATERA Arah Kebijakan: Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga Strategi : Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang, Ranai, Dumai dan PKSN lainnya; Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa dalam Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta penguatan transportasi laut dan udara; Membangun kedaulatan telekomunikasi dan energi di wilayah perbatasan Sumatera; Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan di desa-desa terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah serta pengembangan sekolah bertaraf internasional (standarisasi kawasan perbatasan); Mengembangkan pusat perdagangan lintas batas negara berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas; Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Slide - 38

39 PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)
KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SUMATERA Slide - 39

40 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SUMATERA
Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa; Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara Pengembangan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik , Depo BBM khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk; Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); dan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis kelautan, standarisasi kawasan perbatasan; Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di Pulau Pulau Kecil Terluar; Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, dan PLTU), berbasis potensi lokal, khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar; Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI,TVRI, dan telekomunikasi khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar; Pembangunan pasar perbatasan; Pembangunan bandara Tambelan; Pembangunan Bandara Anambas; Pembangunan pelabuhan Sabang; Pembangunan pelabuhan Dumai; Pengembangan pelabuhan Pulau Laut; Pengembangan Pelabuhan Pulau Subi; Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tambelan, Penyeberangan Penagi (P. Bunguran) Lintas Natuna - Sintete (Kalbar), Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban – Matak; Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pulau Tebing Tinggi - Kab. Kep. Meranti, Ketam Putih - Kab. Bengkalis, Dangkal - Kab. Kep. Meranti, Bunting - Kab. Kep. Meranti; Slide - 37

41 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sumatera
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sumatera

42 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH SUMATERA
Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: Struktur ruang wilayah Pulau Sumatera melalui pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah Pusat industri yang berdaya saing melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri. Kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40 persen (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera Kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah melalui pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, termasuk Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional Strategi : Perwujudan struktur ruang wilayah Pengembangan kawasan lindung Pengembangan kawasan budidaya Pengembangan kawasan strategis nasional perbatasan dan ekonomi Slide - 42

43 STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH SUMATERA (1/2) PROVINSI Aceh No. 19 Tahun 2013 Sumatera Utara Belum Perda Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 Riau Kepulauan Riau No. 10 Tahun 2014 Sumatera Selatan Bangka Belitung No. 2 Tahun 2014 Bengkulu No. 2 Tahun 2012 Jambi No. 10 Tahun 2013 Lampung No. 1 Tahun 2010 Slide - 43

44 STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH SUMATERA (2/2) Provinsi Total Kab. Sudah Perda Total Kota Aceh 18 14 5 Sumatera Utara 25 6 8 Sumatera Barat 12 11 7 Riau 10 - 2 Kepulauan Riau Sumatera Selatan 4 3 Bangka Belitung 1 Bengkulu 9 Jambi Lampung TOTAL 117 76 34 27 Slide - 44

45 REFORMA AGRARIA (1/3) Konsep Ideal Reforma Agraria
Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu penyediaan tanah bagi masyarakat petani yang belum memiliki tanah (landless farmer) dan juga access reform yaitu penyediaan bantuan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani penerima dalam mengelola dan mengambil manfaat bidang tanah yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya; Pemerintah melakukan reforma agraria untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekaligus untuk memperbaiki ketimpangan kesejahteraan khususnya petani; Reforma agraria meliputi beberapa tahap yaitu: Koordinasi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah (dan legalisasi aset) dengan lokasi pemberdayaan masyarakat; Pengembangan teknologi pertanian; Pengembangan jasa keuangan mikro; Interkoneksi UKM dengan industri. Slide - 45

46 REFORMA AGRARIA (2/3) Tantangan Reforma Agraria
Walaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu mensinergikan lokasi aset dan akses, namun mengingat: Kewenangan birokrasi yang berbeda dimana reforma aset merupakan kewenangan BPN, sedangkan reforma akses berada pada K/L dan pemda; Jumlah bidang tanah dan jumlah keluarga yang terlibat cukup besar yaitu 9 juta hektar dan 4,5 juta keluarga, tersebar pada sekitar 9 ribu desa di 512 kab/kota pada 34 provinsi; Seringkali koordinasi lokasi dan sinergi aset dan akses tidak dapat dilakukan dengan optimal. Untuk itu diperlukan peran Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai koordinator untuk mensinergikan lokasi aset dan akses pada wilayah administrasinya masing-masing. Slide - 46

47 REFORMA AGRARIA (3/3) Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: Bersama dengan Kemenhut, mengidentifikasi tanah kawasan hutan yang sesuai bagi pertanian dan akan dilepaskan sebagai sumber TORA (tanah obyek reforma agraria); Mengidentifikasi seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh K/L (termasuk Pemda) yang ada pada wilayahnya. Memimpin koordinasi antara K/L dengan Kanwil BPN/Kantah setempat dalam mensinergikan lokasi dan target keluarga sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan lokasi-lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset (by name by address); Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank umum setempat untuk memastikan bank melakukan penyaluran pinjaman kredit KUR dan UMKM, termasuk mekanisme dan prosedur penyediaan fasilitas jaminan pinjaman – penyediaan collateral fund (dana jaminan pinjaman) – bagi pinjaman modal usaha masyarakat miskin sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan agunan pinjaman apabila terjadi gagal bayar. Memastikan kelanjutan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan reforma agraria dengan terus berkoordinasi baik dengan BPN maupun K/L hingga masyarakat penerima benar-benar lepas dari garis kemiskinan; Slide - 47

48 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana Wilayah Sumatera

49 PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU SUMATERA
INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU SUMATERA Keterangan: Risiko Tinggi: >144 (warna peta MERAH); Risiko Sedang: 36 – 144 (warna peta KUNING) Risiko Rendah: < 36 (warna peta HIJAU)

50 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA
WILAYAH SUMATERA Arah Kebijakan: Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana; Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Strategi : Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,melalui: penyusunan kajian dan peta risiko bencana tingkat kabupaten/kota integrasi kajian dan peta risiko dalam RPJMD dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana kontinjensi menghadapi bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api dan kebakaran hutan dan lahan. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,melalui: Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dalam masyarakat, Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana Penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana Sinabung, Mentawai, Aceh Tengah, Bener Meriah, Sumatera Barat dan daerah bencana alam lainnya. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,melalui: Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana Penyediaan EWS bencana tsunami, letusan gunung api dan banjir Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir. Meningkatkan monitoring hot spot kebakaran hutan dan lahan Pengembangan Desa Tangguh Bencana pada kabupaten/kota risiko tinggi bencana. Slide - 50

51 WILAYAH PULAU SUMATERA
PETA INDEKS RISIKO WILAYAH PULAU SUMATERA Slide - 51

52 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENANGGULANGAN BENCANA KAWASAN SUMATERA Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Asahan Asahan, Sungai Silau Asahan,Sungai Belawan,Sungai Belutu,Sungai Padang , Sungai Babura Medan, Sungai Kera Medan, Sungai Lempuing, Jenggalu Seluma, Teramang Mukomuko, Muar-Ipuh Mukomuko, Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil dan sungai-sungai lainnya. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Deli Serdang, Kota Pangkalpinang Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Rehabilitasi Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Deli Hilir (lanjutan) Medan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengendali Banjir Batang Kuranji Pembangunan Pompa Banjir S. Pengambang dan Sungai Belanda Kota Pekan Baru, Sub DAS Bendung di Kota Palembang Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapakis, Batang Lumpo Pesisir Selatan, Batang Tandikek, Batang Lurus Kota Padang, Batang Pasaman, Batang Kampar,Batang Sanipan, Sungai Siak Kota Pekanbaru Pembangunan Prasarana Pengendali Sedimen Pembangunan Penahan Tebing Sungai Siak di Kota Pekanbaru,Sungai Indragiri, Kuantan Kab. Kuantan Singingi, Sungai Siak di Kota Pekanbaru, Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir, Sepahat Tengayun, Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Tanjung Kedabu, Pantai Mudong, Pantai Penyak, Pantai Maras Seluma, Merpas Bengkulu Utara, Punggur-Air Dikit Mukomuko, Urai- Serangai Bengkulu Utara, Lais-Serangai Bengkulu Utara, Desa Ipuh Mukomuko, Air Rami Mukomuko, Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat, Pembangunan Perkuatan Tebing Seberang Ulu, Ilir Normalisasi Sungai Lempuing, Komering, Banyuasin, Perkuatan Tanggul Sungai Air Bengkulu Pembangunan Check Dam Lahar Gunung Berapi Desa Air Bungai Pasir Lebar Lebong Slide - 52

53 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah Wilayah Sumatera

54 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH SUMATERA Arah Kebijakan wilayah Sumatera: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang mendorong daya saing dan pemerataan pelayanan Strategi : Peningkatan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan beban kerja dan karakteristik wilayah Sumatera. Peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk menarik investasi daerah, khususnya pertambangan, perkebunan dan industry. Percepatan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) yang masuk daerah tertinggal untuk pemerataan pelayanan public. Peningkatan kapasitas lembaga perencana di daerah dalam rangka sinergitas perencanaan wilayah Sumatera. Penguatan transparansi kebijakan dan akuntabilitas kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Aceh. Penataan monitoring dana transfer terutama untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sumberdaya Alam dan Dana Otsus Aceh melalui kerjasama antar tingkat pemerintahan. Slide - 54

55 TERIMA KASIH