Deputi Bidang Pengembangan Regional

Presentasi berjudul: "Deputi Bidang Pengembangan Regional"— Transcript presentasi:

1 Deputi Bidang Pengembangan Regional
Penerapan konsep smart city untuk mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2 URBAN Penduduk Perkotaan di Dunia 46% 54% RURAL
Tahun 2045, jumlah penduduk tinggal di perkotaan akan meningkat hingga 1.5 – 6 milyar. Lebih dari 90 persen pertumbuhan perkotaan terjadi di negara sedang berkembang, ditambah lagi dengan sekitar 70 juta penduduk baru perkotaan setiap tahunnya. Lebih dari 80 persen GDP dunia dihasilkan oleh perkotaan. Kota-kota mengkonsumsi 2/3 energi dunia dan menghasilkan lebih dari 70 persen emisi gas rumah kaca dunia. Hampir separuh milyar penduduk perkotaan tinggal di daerah pantai dan pesisir, meningkatkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. 46% RURAL URBAN 54% Source: WUP 2014, UN

3 Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia
Sumber: diolah dari BPS, 2014 Pertumbuhan penduduk perkotaan 2,75%/tahun, lebih tinggi dari rerata nasional (1,17%/tahun) Proporsi penduduk yang tinggal di kota di Indonesia terus meningkat

4 Permasalahan perkotaan
multidimensi dan multisektor Kesenjangan antarwilayah, antarkota, antara desa-kota Rendahnya daya saing Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal Tidak terkontrolnya penyediaan lahan Kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat Peraturan yang bersifat sektoral Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembangunan perkotaan Kemiskinan

5 Permasalahan pemanfaatan teknologi informasi
Pemerintah Masyarakat Bisnis Infrastruktur & Lingkungan Aplikasi tersebar dan tidak kompatibel Lambatnya Kecepatan tindak lanjut keluhan masyarakat Ketidakmampuan untuk mengantisipasi disruptive economy Belum cukup banyak saluran untuk penyampaian keluhan masyarakat Belum diaplikasikan dalam menjaring masukan Musrenbang Isu SARA, kekerasan dan pornografi sangat mudah diakses Pengembangan bisnis online yang kurang mempertimbangkan keamanan data pelanggan Memicu munculnya bisnis terlarang akibat kemudahan akses Mahalnya aplikasi IT untuk pengembangan infrastruktur

6 Infrastruktur dan Lingkungan
Peluang Masyarakat Meningkatkan kualitas hidup Menarik orang-orang kreatif dan inovatif Menyediakan pengalaman baru Pemerintahan Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik Memastikan transparansi Bisnis dan Akademik Memacu kreatifitas dan inovasi Memunculkan bisnis dan layanan baru Infrastruktur dan Lingkungan Menopang infrastruktur sosial (transportasi, pencegahan bencana, dll.) dalam jangka panjang. Mencegah pencemaran (polusi udara, dll) dalam jangka panjang

7 KSPPN, misi 1. Membangun kota layak huni, aman dan nyaman bagi semua warga kota 2. Membangun kota yang produktif dan berdaya saing yang memberikan peluang dan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan 3. Membangun kota hijau yang tangguh bencana dan berketahanan iklim 4. Membangun kota yang memiliki identitas lokal berbasis keragaman karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya 5. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan dan wilayah secara terpadu dan merata sesuai dengan peran dan fungsinya 6. Meningkatkan tata kelola pembangunan kota yang transparan, akuntabel dan responsif

8 Kolaborasi menuju kota yang produktif dan berdaya saing
Produktivitas ekonomi, pelayanan pelatihan online Kemudahan usaha dan investasi, perizinan yang sederhana Pengendalian disruptive economy berbasis TI Pemanfaatan TI dalam pelayanan publik dan sistem pemerintahan Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Perekonomian BEKRAF Kementerian Perindustrian Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pariwisata Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Komunikasi dan Informatika

9 Terima kasih

10 M1: kota layak huni Sistem kependudukan dan perlindungan sosial, termasuk SIN Akses dan layanan kesehatan dan pendidikan Pembiayaan perumahan Efisiensi penggunaan energi di permukiman Sistem transportasi Sistem keamanan publik

11 M2: kota yang produktif dan berdaya saing
Produktivitas ekonomi, pelayanan pelatihan online Kemudahan usaha dan investasi, perizinan yang sederhana Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan sistem kepemerintahan Pengendalian disruptive economy berbasis teknologi informasi

12 M3: hijau dan tangguh bencana
Pengendalian pencemaran Pemanfaatan energi terbarukan Peningkatan ketangguhan kota atas bencana

13 M4: beridentitas lokal Melindungi dan menjaga warisan budaya dan warisan alam Pengembangan identitas lokal sesuai dengan karakteristik fisik, sosial, ekonomi dan budaya termasuk pembuatan city branding

14 M5: keterkaitan kota dan wilayah
Sistem perkotaan nasional – kerjasama pembiayaan dan pendanaan pembangunan perkotaan Pengembangan pusat-pusat perkotaan – transportasi multimoda Pengembangan pusat perkotaan berdaya saing global – infrastruktur strategis, ekonomi kreatif

15 M6: tata kelola yang transparan, akuntabel dan responsif
Penigkatan kapasitas SDM – partisipasi masyarakat, forum lintas pelaku, keterbukaan informasi publik Peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan perkotaan – insentif pembangunan kota untuk masyarakat, efisiensi pengelolaan keuangan negara