Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
Universitas Negeri Semarang
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KISWANTO, SE, M.Si JURUSAN AKUNTANSI FE UNNES Universitas Negeri Semarang
2
Penyusunan APBN dan APBD
3
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEUANGAN
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 25/2004 UU 15/2004 PP 58 TAHUN 2005 Peraturan Pemerintah lain PP 24 TAHUN 2005 Omnibus Regulations PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 direvisi PERDA PERATURAN KEPALA DAERAH PERMENDAGRI NO 59 TAHUN 2007
4
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Pengawasan/ Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum APBN/APBD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran RPJM/D/RKPD Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Asumsi Dasar Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) APBN/APBD Prestasi Kerja Penatausahan & Akuntansi UU APBN Perda APBD Laporan Pelaksanaan APBN/APBD Formulir/Dokumen Catatan/Register Evaluasi Kinerja Semesteran Tahunan Hasil Evaluasi
5
ALUR PERENCANAAN PROGAM DAN PENGANGGARAN
Pedoman RENSTRA KL Pedoman RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat Pedoman diacu dijabarkan RPJP NASIONAL Pedoman RPJM NASIONAL Pedoman RKP RAPBN APBN diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman Pedoman RPJP DAERAH Pedoman RPJM DAERAH dijabarkan RKPD KUA PPAS RAPBD APBD Pemerintah Daerah Pedoman RENSTRA SKPD Pedoman RENJA SKPD Pedoman RKA – SKPD PENJABARAN APBD RENCANA KERJA ANGGARAN
6
TAP/D PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN KEUANGAN UU APBN/
KEBIJAKAN BANGNAS & KEU RPJM-D KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN Penjaringan Aspirasi RKP/RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU PEMERINTAH /PEMDA Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RENSTRA KL/SKPD Kebijakan Umum APBN/ APBD DPR/D PP/PERDA KDH PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF RKAL/RKA SKPD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKAL/SKPD SATKER SATKER SKPD RKAL/ RKA SKPD Klarifikasi RAPBN/D TAP/D Sosialisasi kpd Masy RAPBN/ RAPBD Pengajuan RUU APBN/Raperda APBD UU APBN/ Perda APBD Persetujuan UU/Raperda APBN/D Evaluasi RUU/Raperda APBN/D
7
PENYUSUNAN KUA DAN PPAS (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMD RPJM 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPR/D KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPR/D DGN PRESIDEN/KDH
8
Proses Penyampaian Rancangan KUA
DPR/D Rancangan KUA Disampaikan ke DPR/D paling lambat Pertengahan bulan Juni TAP/D KOORDINATOR TAP/D PRES/KDH ke KDH awal bulan Juni Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA dibahas bersama Panitia Anggaran PEMERINTAH/DAERAH Nota Kesepakatan Paling lambat Minggu ke-1 Juli RKP/D
9
CONTOH MENGHUBUNGKAN ANTARA ASUMSI MAKRO DENGAN KUA
Urusan Wajib ( 25) Pendidikan Prog.. Keg… Kesehatan Pekerjaan Umum Dst……….. ASUMSI MAKRO Implikasi Asumsi Makro Penyesuaian Sasaran Dst…. Pertumbuhan Ekonomi Regional Laju Inflasi Standar Harga Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dst….. TOLOK UKUR KINERJA PROGRAM YANG TERTUANG DALAM RPKD Urusan Pilihan ( Dipilih Daerah) Pertanian Kehutanan
10
Urusan Wajib Pemerintah Pusat (PP 38 Tahun 2007)
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan dan pariwisata; kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
11
Lanjutan… Urusan Wajib Pemerintah Pusat (PP 38 Tahun 2007)
pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; perpustakaan; komunikasi dan informatika; pertanian dan ketahanan pangan; 1) kehutanan; 2) energi dan sumber daya mineral; 3) kelautan dan perikanan; 4) perdagangan; dan 5) perindustrian.
Presentasi serupa
