H. M. Ridwan Hisjam (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)

Presentasi berjudul: "H. M. Ridwan Hisjam (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)"— Transcript presentasi:

1 H. M. Ridwan Hisjam (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
QUOVADIS PENDIDIKAN INDONESIA dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 H. M. Ridwan Hisjam (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) 

2 Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filiphina, Thailand, Vietnam, Burma, Laos dan Kamboja. KTT ASEAN ke-14 di Thailand Desember 2008 Negara ASEAN meratifikasi Piagam ASEAN dan sepakat memasuki tahap entry to force, 3 Pilar Community: ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community, and ASEAN Sosio- Culture Community. KTT ASEAN ke-19 di Bali 17 November 2011 MEA : Bentuk Integrasi Ekonomi Regional yang direncanakan akan dicapai pada akhir 2015 Program MEA: Peningkatkan Kualitas Ekonomi Tujuan MEA : Mempererat Integrasi Asean dalam Menghadapi Konstelasi Internasional

3 Peluang dan Tantangan Pendidikan di Indonesia
Indonesia – Posisi Strategis Populasi : 237 juta Anggota G-20 (economic size: 15) Negara kunci ASEAN (total populasi: >600 juta) Negara demokratis terbesar ke-3 Negara mayoritas muslim terbesar, menghargai kebhinekaan Kaya sumber daya alam Politik dan ekonomi stabil (2011 pertumbuhan 6.4%)

4 Tantangan Pendidikan – Secara Universal
Globalisasi & internasionalisasi, perdagangan barang dan jasa lintas negara persaingan ketat Lahirnya knowledge-based economy, sumberdaya pengetahuan mengalahkan sumberdaya alam dan modal Pembelajaran sepanjang hayat iptek baru, pengetahuan baru Pendidikan Indonesia Perubahan lingk kerja pendidikan makin dibutuhkan Kemajuan IPTEK & TIK Moda pembelajaran teknologi pembelajaran Krisis global economic crunch, perubahan iklim, kerawanan pangan, energi, lingkungan, ketidak adilan, terorisme

5 Tantangan Pendidikan– Secara Nasional
Menuju Generasi Emas Peluang dan tantangan bonus demografi Indonesia Reformasi & Demokrasi dinamika reformasi dan transformasi menuju masyarakat demokratis, penegakan hukum Perluasan Akses dan Kesetaraan ekspansi sistem pendidikan Pendidikan Indonesia Tuntutan Mutu dan Kinerja rendahnya output pendidikan, kesenjangan mutu Dinamika Sosial Ekonomi pergeseran masyarakat agraris ke industri urbanisasi Dunia kerja angka pengangguran, mismatch

6 3 Faktor utama ekonomi Indonesia
Natural Resources Geothermal (largest reserve) Coal (no.2 in the world) Tin, Nickel (no. 2 and 4 in the world) Palm oil, Rubber, Cacao (no.1, 2, 2 in the world) Marine resources (largest teritory, mega biodiversity) Others Experiences Per capita income USD 3. Human Resource...

7 Bonus atau bencana demografi?
”Demographic Bonus" Sumber: Menko Perekonomian, 2010 7

8 Produktifitas Tenaga Kerja
Source: ADB, 2007

9 Kesenjangan Akses Sosial-Ekonomi
APK Nasional Source: WB, 2010

10 Peran Pendidikan dalam Menyiapkan SDM Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

11 Sistem Pendidikan Nasional
KERANGKA HUKUM REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA Amandemen UUD 1945 2003 UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional 2005 UU 14/2005 Guru dan Dosen 2007 UU 43/2007 Perpustakaan 2012 UU 12/2012 Pendidikan Tinggi 2013 UU 20/2013 Pendidikan Kedokteran 11 11 11

12 TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan, Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak 12

13 4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
Masalah Arah Kebijakan SEKOLAH AKSES Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Layanan belum merata. … memastikan ketersediaan dan keterjangkauan MUTU & RELEVANSI Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap Kualitas & distribusi guru Pendidikan karakter Keselarasan dengan dunia kerja … meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Konservasi produk budaya masih terbatas Diplomasi budaya belum dimanfaatkan secara efektif ... menuntaskan konservasi, pengembangan, dan promosi kebudayaan Penggunaan sumberdaya belum efisien Kurang fokus pada tupoksi Kurang transparan Kurang akuntabel … TATA KELOLA memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel

14 Target Posisi SDM 2010 TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI MENENGAH DASAR
Dari 7,2% menjadi 19% di tahun 2025 164% INDONESIA TINGGI Dari 22,4% menjadi 44% di tahun 2025 96% MALAYSIA MENENGAH OECD DASAR Target

15 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2
Tujuan Pendidikan Nasional “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangung jawab.”

16 PP No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Untuk peningkatan mutu pendidikan delapan standar pendidikan nasional harus terpenuhi, antara lain: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

17 Indikator pencapaian mutu pendidikan dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) aspek penting, yaitu:
(1) aspek agama yang meliputi, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (2) aspek intelektual yang meliputi, ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) aspek politik yaitu menjadi warga negara yang cinta tanah air, berkesadaran hukum, dan kesadaran lingkungan, dan (4) aspek individual terdiri dari fisik dan mental. Aspek fisik yaitu sehat dan etos kerja, sedangkan aspek mental meliputi mandiri dan berdisiplin.

18 Anggaran Fungsi Pendidikan

19 PRINSIP ANGGARAN PENDIDIKAN
KEADILAN (EQUITY) KESETARAAN (EQUALITY) KETEPATGUNAAN (EFFICIENCY)

20 Potensi Efisiensi/ Realokasi
Fokus Efisiensi Biaya Langsung Output Langsung Biaya Tidak Langsung OUTPUT Potensi Efisiensi/ Realokasi Output Tidak Langsung Biaya Tidak Langsung

21 Penganggaran Terpadu Berbasis Kinerja
PERENCANAAN Rencana Strategis Rencana Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Penganggaran Terpadu Berbasis Kinerja 21

22 Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kesejahteraan
PENGANGGARAN Tujuan Penganggaran Pendekatan Penganggaran Pokok-Pokok Penyusunan Anggaran Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kesejahteraan 22

23 Out Put, Out Come Indikator Monitoring dan Evaluasi Daya Serap
PELAKSANAAN Indikator Monitoring dan Evaluasi Daya Serap Out Put, Out Come 23

24 PETA ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN
Sebelum Keputusan MK : UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD” Setelah Keputusan MK Tanggal 20 Februari 2008 Perkara No. 024/PUU-V/2007 terhadap Uji Materi UU No. 20 Tahun 2003. “Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”. Dengan keputusan MK tersebut maka gaji pendidik masuk dalam komponen anggaran fungsi pendidikan. PETA ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN A B UU No. 20 Tahun 2003 UU No. 33 Tahun 2004 “DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar”. (ayat 2) “Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah”. (ayat 4) “Pendidik merupakan bagian dari PNSD” Gaji Pendidik (Guru) Sebagai komponen Anggaran Fungsi Pendidikan

25 Definisi Anggaran Fungsi Pendidikan
Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). [UU Sisdiknas dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008] Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. [UU APBN 2012]

26 Postur Anggaran Fungsi PendidikanTahun 2005-2011
Anggaran Fungsi Pendidikan melalui Transfer ke Daerah terus meningkat secara signifikan selama tahun Namun informasi tentang efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan melalui Dana Transfer ke Daerah masih sangat terbatas Catatan: Anggaran tahun 2011 belum termasuk APBN-P 2011.

27 Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2011-2012
2011* 2012 APBN Rp ,56 T Rp ,40 T Anggaran Pendidikan Rp. 248,98 T (20,2%) Rp. 289,95 T (20,2%) Lainnya Rp 16,3T *) Belum termasuk APBNP 2011 BOS Rp. 23,6 T 2012 2011 DAK Pendidikan Rp 10,0 T Gaji dan Tunj. Guru Rp 136,5 T Pentingnya perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru (kuantitas dan kualitas) !!! DPPN = Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

28 Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2013
(Rp. Milyar) APBN 2012 (UU22/2011) Pagu Indikatif 2013 Nota Keuangan RAPBN 2013 Komite Pendidikan TOTAL BELANJA NEGARA ,72 ,9 0 ,69 Total Anggaran Fungsi Pendidikan ,81 ,70 ,40 20,20% 20,10% 20,01%

29 Alokasi Anggaran Pendidikan di K/L Lain
No K/L Lain Alokasi 2012 Nota Keuangan 2013 1 Kementerian Keuangan  88,4 84,2 2 Kementerian Pertanian 43,6 55,6 3 Kementerian Perindustrian 292,4 376,1 4 Kementerian ESDM 66,8 79,8 5 Kementerian Perhubungan 1.795,5 1.768,6 6 Kementerian Kesehatan 1.350,0 1.350,3 7 Kementerian Kehutanan 41,2 57,5 8 Kementerian Kelautan dan Perikanan 230,5 380,4 9 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 216,0 250,0 10 Badan Pertanahan Nasional 22,8 27,5 11 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 18,8 - 12 Badan Tenaga Nuklir Nasional 17,9 17,0 13 Kementerian Pemuda dan olahraga 933,5 1.103,5 14 Kementerian Pertahanan 114,2 212,3 15 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 412,0 428,5 16 Perpustakaan Nasional 264,5 309,9 17 Kementerian Koperasi dan UKM 215,0 18 Kementerian Komunikasi dan Informatika 36,8 31,6 JUMLAH 6.160,0 6.748,2

30 Pendidikan Bermutu adalah kunci jawaban menghadapi MEA

31 Patent dan Income per-capita
CAVEAT Kemampuan Inovasi Bangsa Patent dan Income per-capita Indonesia Indonesia masih rendah sekali dalam perolehan paten per-capita

32 NILAI TAMBAH Kunci Lompatan Ekonomi
1 kg biji kopi = Rp 18,000 8 gram kopi = Rp 18,000

33 1 ton bunga kenanga = 15 kg atsiri @ Rp 210,000
NILAI TAMBAH Kunci Lompatan Ekonomi 1 kg bunga = Rp 2,000 1 ton bunga kenanga = 15 kg Rp 210,000 28 gram = US$ 82

34 Kesimpulan Peluang dan tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA harus mempersiapkan SDM yang memiliki daya saing global, untuk mencapai SDM bermutu dimulai dari penyusunan kebijakan pendidikan yang konsisten, penganggaran yang efektif dan akuntabel, serta kesiapan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk melaksanakan implementasi bidang pendidikan nasional.

35 SEKIAN dan TERIMA KASIH