, Apa itu otonomi daerah?. PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Presentasi berjudul: ", Apa itu otonomi daerah?. PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH manajemen pemerintahan dan pelayanan publik."— Transcript presentasi:

1 PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH manajemen pemerintahan dan pelayanan publik

2 , Apa itu otonomi daerah?

3 APA ITU DAERAH OTONOM ? kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah tertentu kesatuan budaya dan adat istiadat merupakan unit ekonomi ruang hidup (lebenstraum) memiliki pemerintahan sendiri (legislatif/DPRD dan eksekutif); berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan mengelola urusan pemerintahan yg telah menjadi urusan rumah tangga daerah dibentuk dengan undang-undang (diamanatkan psl 18 UUD 1945)

4 APA TUJUAN OTODA ? Pemda sebagai perangkat/ instrumen pendidikan politik di tingkat lokal Elemen dasar untuk ciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Mempercepat terwujud masyarakat madani (civil society) Tujuan Demokratisasi Pemerintahan TUJUAN FILOSOFIS OTDA Tujuan Kesejahteraan Melayani dan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan umum melalui pemberian/penyediaan pelayanan yang prima (efektif-efisien dan produktif)

5 BAGAIMANA PROSES DEMOKRATISASI DI DAERAH ?
DITANDAI DENGAN Pemilihan anggota DPRD melalui pemilu Pilkada secara langsung PROSES DEMOKRASI LOKAL Penyusunan Perda tentang APBD Perencanaan Pembangunan Daerah Penyediaan ruang untuk partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas

6 Substansi dari penyelenggaraan otonomi, menurut G
Substansi dari penyelenggaraan otonomi, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Sidik Jatmika, 2001: 33), adalah Dapat mengurus dirinya sendiri, Baik dari sisi wewenang hukum, Wewenang politik, Wewenang pemerintahan, Terutama wewenang ekonomi, dan Wewenang kultural

7 Faktor-faktor pendukung menurut Syaukani (2001:176) adalah:
Tumbuhnya kemandirian dan keberanian mengambil peran; Adanya komitmen rasa persatuan; Adanya masyarakat yang egaliter; dan Meningkatnya kemauan pemberdayaan masyarakat.

8 Penyelengaraan pemerintah daerah
Desentralisasi Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. (Siswanto Sunarno) Cepat Tanggap Manfaat Desentralisasi (Osborn dan Gaebler) Inovatif Komitmen dan moral pegawai

9

10 2. Dekonsentrasi Prinsip Dekonsentrasi (B. Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti) Manifestasi dari asas sentralisasi Wilayah administratif Penyelengara tata laksana pempus yg ada didaerah

11 3. Tugas Pembantuan Menurut Bagir Manan, Melaksanakan peraturan Undang2 tingkat lebih tinggi “Terminal” menuju penyerahan secara penuh Penyelengaraan tanggung jawab daerah yg bersangkutan Terbatas pada cara pelaksanaan (penyerahan tdk penuh)

12 BAGAIMANA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH??
. BAGAIMANA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH??

13 Karateristik manajemen pemerintahan
, Perencanaan Pemerintahan Karakteristik Manajemen Pemerintahan Pengorganisasian sumber2 pemerintahan Pengunaan sumber2 pemerintahan Kontrol pemerintahan

14 ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
CONCURRENT (Kewenangan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) ABSOLUT (Mutlak kewenangan Pusat) - Hankam - Moneter & fiskal - Yustisi - Politik Luar Negeri - Agama PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) SPM (Standar Pelayanan Minimal)

15 Pembagian urusan pemerintah
. Eksternalitas Pembagian urusan pemerintah Akuntabilitas Efisiensi Pertimbangan: keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan

16 Tipikal kewenangan daerah
Urusan wajib Urusan pilihan

17 Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Menurut UU 32/2004 meliputi:
perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; untuk Propinsi ditambah dengan alokasi sumber daya manusia potensial. penanggulangan masalah sosial; untuk Propinsi ditambah yang bersifat lintas kabupaten/kota.

18 Pelayanan bidang ketenagakerjaan; untuk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota.
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;  utk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan;untuk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal ; untuk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; untuk Propinsi yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

19 Pertanyaan , Apakah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik meningkat dengan adanya pemekaran?

20 Dampak pemekaran daerah
Temuan umum Pemerintah pusat dan daerah melangkah pada perbedaan tujuan otonomi (pusat menginginkan daerah sebagai wilayah otonom namun, daerah menangkap sebagai jalan keluar dari keterpurukan ekonomi. Daerah otonom baru, setelah 5 tahun berjalan tidak berubah, masih jauh tertinggal dari kota induknya.

21 Kinerja perekonomian Pembagian perekonomian tidak merata
Beban penduduk miskin lebih tinggi Pendapatan dan kebijakan keuangan masih tergantung pada daerah induk Pertumbuhan ekonomi relatif fluktuatif, sedang daerah induk lebih stabil

22 Pengentasan kemiskinan didaerah
Keterbatasn SDA Keterbatasan SDM

23 PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH
Prinsip “equal treatment”, dalam arti semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan setara, sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah.  muncul Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prinsip adil dan “non-diskriminasi”. Prinsip menghitung “ biaya yang terjangkau”, bukan biaya produksi, karena dikompensasi melalui pemungutan pajak. Endang Wirjatmi (STIA-UI)

24 MODEL PELAYANAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAERAH
Fungsi utama Pemerintah Daerah pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 semula adalah sebagai promotor pembangunan, pada masa UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004 telah berubah menjadi “pelayan masyarakat”. Konsekuensi logisnya, unit-unit pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti dinas daerah, kecamatan, kelurahan perlu memperoleh perhatian yang lebih besar baik dari segi kewenangan, personil, pembiayaan maupun dukungan logistik. Perlu ada pembagian fungsi yang jelas antara unsur staf, unsur lini, serta unsur penunjang. Tugas pokok unsur staf adalah melayani ke dalam dan berpikir. Tugas pokok unsur lini adalah pelayanan langsung dan bersifat operasional. Tugas pokok unsur penunjang adalah menjalankan fungsi khusus dan bersifat koordinatif.

25 Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Organisasi Pemerintah Daerah
MODEL PELAYANAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAERAH Dukungan politik Pemerintah Pusat Staf Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Organisasi Pemerintah Daerah Kepuasan Masyarakat Dinas Transfer kewenangan Pemerintah Daerah Lemtekda Daerah Otonom DPRD Badan Semi Otonom Masyarakat Daerah Keterangan : : Pelayanan langsung kepada masyarakat sangat terbatas (Unsur staf) : Pelayanan langsung kepada masyarakat luas (Unsur lini) : Pelayanan langsung kepada masyarakat relatif terbatas (Auxiliary) Hak cipta : Sadu Wasistiono

26 Tugas Pemerintah yg berkaitan dg Pelayanan Umum
Pelayanan untuk masyarakat Memberikan kemudahan kepada masyarakat Memberikan ijin kepada masyarakat Membina dan membimbing masyarakat Pengawasan dan pengaturan masyarakat Pengayoman dan perlindungan masyarakat Pelayanan umum yang baik adalah bentuk pelayanan oleh birokrasi yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat

27 Persoalan Secara umum kondisi pelayanan umum masih memprihatinkan, baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, hukum, administrasi perijinan, air bersih, listrik, pasar dll

28 Asas-asas manajemen pelayanan
Catalytic government: steering ranther than rowing. Pemerintah sbg katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasi disarankan melepaskan bidang² atau pekerjaan yg bisa dikerjakan masyarakat Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani Birokrasi daerah ujung tombak pelayanan umum

29 Sumber Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Armico, Bandung, 1995