RUANG LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN TA. 2017

Presentasi berjudul: "RUANG LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN TA. 2017"— Transcript presentasi:

1 RUANG LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN TA. 2017
Disampaikan Pada: Workshsop Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian Usulan DAK TA 2017 Jakarta, 2-10 Mei 2016 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

2 1 2 3 OUTLINE PERANAN DAK BIDANG KESEHATAN DALAM MENDUKUNG RKP 2017
LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017 PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN & VERIFIKASI USULAN DAERAH 1 2 3 Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

3 1 PERANAN DAK BIDANG KESEHATAN DALAM MENDUKUNG RKP 2017
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

4 PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RKP 2017
No Sasaran Baseline (2014) 2015 2016 2017 2019 1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi: 346* (SP, 2010) n.a 306 Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) 75,0 77,0 79,0 85,0 Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 72,0 74,0 76,0 80,0 Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi: 32 (2012) 24 Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013) 78,0 81,0 90,0 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) 32,9 (2013) 31,3 30,5 29,6 28,0 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,60 (2012) 2,37 2,36 2,33 2,28 2 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 Prevalensi Tuberkulosis per penduduk 297 (2013) 280 271 262 245 Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013) 6,9 6,4 5,9 5,4 Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 25,0 24,6 24,2 23,4 Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 3 Meningkatnya Perlindungan Finansial Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) 51,8 (Okt, 2014) 60,0 68,0 Min. 95 4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 10 (2014) 94 190 287 481 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 71,2 (2013) 75,2 80,2 85,2 95,2 Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1.015 (2013) 1.200 2.000 3.000 5.600 5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan dasar Pelayanan kesehatan rujukan Arah Kebijakan Memperkuat upaya promotif dan preventif Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Pembiayaan kesehatan. Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan Mempercepat perbaikan gizi masyarakat Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Kebijakan terkait Revolusi Mental: Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat) Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll) Keterangan : Warna Hijau  dukungan langsung DAK Bid. Kesehatan (fisik & non fisik) thd RKP 2017

5 ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotif-preventif dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan JKN) melalui pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

6 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terutama di DTPK
PENDEKATAN PROGRAM DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017 DAK FISIK 1.Memperkuat Pelayanan Kes. Dasar (Primary Care) termasuk pelayanan kefarmasian; melalui Pendekatan Keluarga 2.Memperkuat Sistem Rujukan RS (RS Rujukan Nasional, Provinsi, Regional) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terutama di DTPK DAK NON FISIK 1. Penerapan Akreditasi RS & Puskesmas 2. Memperkuat upaya Promotif & Preventif melalui Pendekatan Keluarga Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & meningkatnya upaya Promotif & Preventif Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

7 KONSEP INTEGRASI-SINKRONISASI PEMBANGUNAN KESEHATAN
INTEGRASI –SINKRONISASI PROGRAM/ KEGIATAN DI PUSAT & DAERAH INTEGRASI SUMBER DANA (Dekon, DAK, ADD, DBHCHT, Pajak Rokok) SINKRON-DIDUKUNG LINTAS SEKTOR PENDEKATAN KELUARGA MENUJU KELUARGA SEHAT PEMBANGUNAN KESEHATAN INTEGRASI PEMERIN- TAH & SWASTA Pembangunan kesehatan menuju keluarga sehat dilaksanakan melalui : Integrasi sumber dana. Bagaimana kita dapat memanfaatkan sumber dana yang ada baik itu dana dekonsentrasi, DAK dan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan. Tahun 2016 alokasi dana desa berkisar antara juta per desa. Penggunaan dana desa melalui musyawarah desa. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kita dapat memanfaatakan anggaran dana desa tersebut untuk pembangunan kesehatan. Berdasarkan Peraturan menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015, bahwa dana desa dapat dipergunakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat (pasal 6) dan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis di Desa (pasal 8) Integrasi antara pemerintah dan swasta. Pembangunan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga perlu peran aktif dari pihak swasta Integrasi program/kegiatan. Dengan pendekatan keluarga maka pelaksanaan program/kegiatan kesehatan harus dilaksanakan secara teritegrasi sehingga saling mendukung dan tidak tumpeng tindih. Melibatkan lintas sector, karena pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dari sector lain seperti jaringan telphon, listrik, sarana jalan dan lain-lain. Meningkakan pemberdayaan masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat lebih berdaya dalam melaksanakan upaya kesehatan. Meningkatkan preventif-promotive. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (UKBM) Keterangan : ADD : Anggaran Dana Desa DBHCHT : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

8 2 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

9 1). DAK FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
SASARAN : SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR PELAYANAN KEFARMASIAN PELAYANAN RUJUKAN PUSKESMAS (TERMASUK PUSKESMAS DI PERBATASAN NEGARA) PUSKESMAS : OBAT INSTALASI FARMASI KAB/KOTA INSTALASI FARMASI PROVINSI RS RUJUKAN NASIONAL RS RUJUKAN PROVINSI RS RUJUKAN REGIONAL RSUD PRIORITAS, RS TNI/ POLRI RS PRATAMA Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

10 2). DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
SASARAN : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PUSKESMAS DINKES KAB/KOTA : DUKUNGAN MANAJEMEN BOK Jaminan Persalinan (Jampersal) PUSKESMAS & RTK Akreditasi : Rumah Sakit Puskesmas RUMAH SAKIT PUSKESMAS Distribusi Obat ke Puskesmas DINKES KAB/KOTA Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

11 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) A. Sarana: a. Pembangunan Puskesmas Baru (termasuk Puskesmas di Perbatasan Negara) Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 1400 Puskesmas) Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar di daerah tertinggal (Target 257 Puskesmas) b. Renovasi/Rehab Puskesmas (termasuk Puskesmas di Perbatasan Negara) c. Pembangunan gedung Public Service Center (PSC/ Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu) untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

12 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) B. Prasarana: a. Pusling Single Gardan, Double Gardan, dan Pusling Air Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 1400 Puskesmas) Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar di daerah tertinggal (Target 257 Puskesmas) b. Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator Set/Energi Terbarukan) c. Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas d. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) e. Kendaraan Khusus Roda 2 utk program kesehatan di Puskesmas f. Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk SIKNAS/SIKDA g. Pengadaan perangkat pendataan keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat) h. Set Imunisasi (vaccine carier/vaccine refrigerator) i. Ambulans PSC untuk SPGDT j. Perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk PSC/SPGDT Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

13 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) C. Alat Kesehatan : a. Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) Set Pemeriksanaan KIA, KB Set Pemeriksanaan Umum Set Laboratorium Set Pemeriksanaan Gigi dan Mulut Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 1400 Puskesmas) Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar di daerah tertinggal (Target 257 Puskesmas) b. Alat Kesehatan Keluarga (Kesga) Pengadaan Alat Medik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Skrinning Kit & media penyuluhan untuk Stimulasi Dini Pertumbuhan Perkembangan Anak Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kit Sanitarian Kit Promkes Kit c. Pengendalian Penyakit Pengadaan Mesin Fogging Pengadaan Posbindu Kit Kit Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Cancer Alat Pengendalian Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK)

14 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) D. Rumah Sakit Pratama Pembangunan Rumah Sakit Pratama RS Pratama yang dibangun (Target 23 RS Pratama) Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

15 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) A. Sarana: a. Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Target 4 RSUD) RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 130 RSUD) RS daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus (Target 97 RSUD) b. Bangunan Ruang Operasi c. Bangunan Ruang Rawat Intensive Care Unit (ICU) d. Bangunan Ruang Rawat Intensive Critical Care Unit (ICCU) e. Bangunan Ruang Rawat Neonatal Intensive Care Unit (NICU) f. Bangunan Ruang Rawat Pediatric Intensive Care Unit (PICU) g. Bangunan High Care Unit (HCU) h. Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III) i. Bangunan Radiologi j. Bangunan Laboratorium Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

16 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) A. Sarana: k. Bangunan Central Sterile Service Department (CSSD) RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Target 4 RSUD) RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 130 RSUD) RS daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus (Target 97 RSUD) l. Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS) m. Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) n. Bangunan Laundry o. Bangunan Instalasi Pengolahan Makanan (Gizi) p. Bangunan Instalasi Pemulasaraan Jenazah q. Bangunan Instalasi Rawat Jalan r. Bangunan Instalasi Farmasi Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

17 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) B. Prasarana: a. Instalasi Pengolah Alat Limbah (IPAL) RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Target 4 RSUD) RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 130 RSUD) RS daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus (Target 97 RSUD) b. Ambulans c. Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit (Generator Set/Energi Terbarukan) d. Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit e. Pengadaan Perangkat Komputer di Rumah Sakit untuk Sistem Informasi Manajemen RS Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

18 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) C. Alat Kesehatan a. Central Sterile Service Department (CSSD) RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Target 4 RSUD) RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Target 130 RSUD) RS daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus (Target 97 RSUD) b. Radiologi c. Ruang Operasi d. Instalasi Gawat Darurat (IGD) e. Pediatric Intensive Care (PICU) f. Neonatal Intensive Care (NICU) g. Health Care Unit (HCU) h. Intensive Critical Care Unit (ICCU) i. Intensive Care Unit (ICU) J Laboratorium K Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) L Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) m Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA) Kelas III n. Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Jalan Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

19 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK FISIK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN... (9)
No. LINGKUP MENU KEGIATAN OUTPUT (SESUAI RKP 2017) a. Penyediaan Obat dan BMHP di Kab/Kota Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (target 55 %) b. Pembangunan Baru/Rehabilitasi IFK Kab/Kota c. Penyediaan Sarana Pendukung IFK Kab/Kota d. Pembangunan Baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) e. Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) f. Pengadaan Larvasida dan Insektisida bahan fogging Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

20 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017…(1)
OUTPUT (2017) A. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) a. Upaya kesehatan promotif dan preventif Puskesmas yang mendapatkan BOK untuk kegiatan promotif-preventif (Target seluruh Puskesmas) b. Dukungan manajemen di Puskesmas c. Dukungan manajemen SKPD Kesehatan Kab/Kota B. Jaminan Persalinan (Jampersal) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Mendukung pelaksanaan Quick Win Pemerintah Biaya operasional Ibu Hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping C. Akreditasi Akreditasi Rumah Sakit Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional (Target 287 Kab/Kota) Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Tersertifikasi Akreditasi (Target 700 Kecamatan) Akreditasi Puskesmas Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

21 LINGKUP MENU KEGIATAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017…(2)
OUTPUT (2017) D. Distribusi Obat ke Puskesmas a. Distribusi Obat dan Instalasi Farmasi (IF) Kab/Kota ke Puskesmas Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (target 55 %) b. Dukungan Manajemen sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota (dikoordinasikan dengan Pusdatin) Instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

22 3 PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN & VERIFIKASI USULAN DAERAH
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

23 TINDAK LANJUT (Hal-hal yang harus dilakukan Daerah)
Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi DAK segera mengundang Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat agar menyusun Proposal DAK Bidang Kesehatan TA Pemerintah Daerah segera menyusun Proposal DAK Fisik (Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Subbidang Pelayanan Kefarmasian, Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan); maupun DAK Non Fisik TA Proposal sesuai format disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal, dan Gubernur selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Daerah  diserahkan paling lambat tanggal 9 Juni 2016; namun untuk ke Kementerian Kesehatan agar disampaikan segera. Berdasarkan Proposal yang disampaikan ke Kementerian Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal  akan dilaksanakan Rakontek DAK utk verfikasi usulan . Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

24 Bekerja bersama untuk mewujudkan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sehat
TERIMA KASIH