SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU

Presentasi berjudul: "SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU"— Transcript presentasi:

1 SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri Palembang 2017

2 Silabus Pengertian dan Konsep Partai Politik
Fungsi-fungsi partai politik Tipologi partai politik Sistem Kepartaian di Indonesia Konsep-konsep tentang Pemilu Sistem Pemilu di Indonesia

3 PENGERTIAN PARTAI POLITIK
Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. George B. de Huszar dan Thomas H. Stevenson partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan.

4 Menurut Barrie Axford “Partai politik adalah sebuah organisasi permanen, tujuan utamanya adalah untuk mengikuti pemilihan umum dan untuk mempergunakan kekuasaan di dalam sebuah pemerintahan. partai menampilkan banyak fungsi, termasuk memobilisasi partisipasi masyarakat di dalam politik, recruitment elit, dan mewakili (bagian dari) masyarakat, tetapi memenangkan pemilu dan mengontrol mesin kekuasaan negara adalah yang utama”

5 Menurut UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

6 FUNGSI PARTAI POLITIK

7 FUNGSI PARTAI POLITIK Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Secara umum, partai politik dikenal menjalankan sejumlah fungsi sebagaimana berikut ini: Sebagai sarana komunikasi politik Sebagai sarana sosialisasi politik Sebagai sarana rekruitmen politik Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan Sebagai sarana pembuatan kebijakan Sebagai sarana pengatur konflik

8 Fungsi Parpol Menurut Rod Huge
Rod Huge dalam bukunya berpendapat bahwa fungsi partai politik terdiri dari 4 hal, yaitu: Partai berfungsi sebagai agen dari rekruitmen elite. Mereka melayani sebagai mekanisme besar untuk menyiapkan dan merekrut kandidat untuk jabatan publik. Partai melayani sebagai agen dari aggregasi kepentingan. Mereka mentranformasi banyak tuntutan spesifik ke dalam paket-paket usul yang lebih mudah diatur. Partai-partai memilih, mengurangi dan mengkombinasi kepentingan-kepentingan. Mereka bertindak sebagai penyaring diantara masyarakat dan negara, memutuskan tuntutan mana yang diizinkan melalui jaringan mereka. Partai politik masih melayani sebagai “point of reference” untuk para pendukung dan pemilih, memberikan masyarakat sebuah kunci untuk mengintepretasikan sebuah dunia politik yang rumit. Partai modern menawarkan “direction to government”, atau partai-partai menyediakan kepemimpinan untuk memerintah.

9 TIPOLOGI PARTAI POLITIK

10 Tipe-Tipe Partai Politik
Tipologi Parpol Berdasarkan Asas & Orientasi Komposisi & Fungsi Anggota Basis Sosial Tujuan Parpol Orientasi Ideologis

11 A. Parpol Berdasarkan Asas dan Orientasi
Terbagi menjadi 3 yaitu : Partai politik pragmatis, Partai politik doktriner, dan Partai politik kepentingan.

12 B. Parpol Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota
Terbagi menjadi 2 yaitu : Partai massa/lindungan dan Partai kader

13 C. Berdasarkan Basis Sosial dan Tujuan
partai politik diklasifikasikan menjadi: Partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat, Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kepentingan tertentu, Parpol yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, dan Parpol yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu.

14 D. Parpol Berdasarkan Tujuan Parpol
partai politik diklasifikasikan menjadi Partai perwakilan kelompok, Partai pembinaan bangsa, dan Partai mobilisasi

15 E. Parpol Berdasarkan Orientasi Ideologis
partai politik diklasifikasikan menjadi Partai sayap kiri Partai sayap kanan

16 Partai Politik Pada Tahun 2009

17

18

19 PILAHLAH TIPE PARPOL-PARPOL YANG ADA DI INDONESIA !
TUGAS !!!! PILAHLAH TIPE PARPOL-PARPOL YANG ADA DI INDONESIA !

20 SISTEM KEPARTAIAN

21 SISTEM KEPARTAIAN Sistem kepartaian mengacu kepada sejumlah dan tipe dari partai yang bekerja di dalam sistem politik. Cara yang paling umum dalam membedakan tipe sistem partai politik adalah dengan referensi jumlah partai yang berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan. Sistem kepartaian yang kebanyakan ditemui dalam politik modern saat ini adalah sebagai berikut: Sistem Satu Partai Sistem Dua Partai Sistem Partai Dominan SIStem Multi Partai

22 ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEPARTAIAN
Elemen-elemn dalam sistem kepartaian (Dieter Nohlen dan Elmar Wiensendah), yaitu : Jumlah partai yang ada Derajat partai (keterpecahan) Hubungan ideologis atau derajat polarisasi Pola interaksi (ex: koalisi) Hubungannya dengan masyarakat Posisinya terhadap sistem politik Derajat kelembagaan sistem kepartaian

23 Sistem kepartaian dibagi menjadi lima model :
Sistem Partai Dominan Sistem Dua Partai Sistem Partai Pluralisme Terbatas Sistem Pluralisme ekstrim Sistem partai yang kabur

24 1. Sistem Partai Dominan (Predominant Party System)
Ciri-ciri dari sistem ini adalah : Terdapat dua partai yang berkompetisi dalam pemilu yang bebas dan adil Namun hanya satu partai yang dapat menentukan dalam pembentukan pemerintah dalam jangka waktu tertentu Satu partai yang mendominasi dalam urusan politik, sedangkan partai lain hanya dapat berpartisipasi dalam koalisi Pergantian pemerintah harus melalui PEMILU Jarang terjadi pergantian pemerintah Contoh Pelaksanaan : di Jepang hingga tahun 1993 dan India hinga tahun 1977

25 2. Sistem Dua Partai (Two Party System)
Ciri-ciri dari sistem ini adalah : Terdapat dua partai yang memonopoli formasi pemerintah ; berdasarkan perolehan suara melalui pemilu dan kursi di parlemen Partai-partai lain tidak dapat berkoalisi dalam pembentukan pemerintah Dua partai ini membentuk koalisi sendiri utk mendukung kebijakan pemerintah Pergantian pemerintah harus melalui PEMILU Contoh Pelaksanaan : di Inggris, Amerika Serikat, dan Philipina

26 3. Sistem Partai Pluralisme Terbatas (Limited Pluralism)
Ciri-ciri dari sistem ini adalah : Terdapat 3-5 partai yang melakukan koalisi dalam pembentukan pemerintah Konstelasi politik dapat berubah sewaktu-waktu Satu partai tidak dapat membentuk formasi pemerintahan, karena sering terjadi konsensus politik Contoh Pelaksanaan : di Jerman dan Taiwan

27 4. Sistem Partai Pluralisme Ekstrim (Pluralism Extreme)
Ciri-ciri dari sistem ini adalah : Koalisi terjadi maksimal 5 partai Konstelasi politik dapat berubah sewaktu-waktu Satu partai tidak dapat membentuk formasi pemerintahan, karena sering terjadi konsensus politik Contoh Pelaksanaan : di Italia, Thailand sampai tahun 2001

28 5. Sistem Partai Kabur /Multi Partai (Atomized Party System)
Ciri-ciri dari sistem ini adalah : Adanya fragmentasi yang sangat tinggi Seringkali terjadi kondisi tidak stabil Organisasi sistem kepartaian tidak terstruktur Sering terjadi kompetisi antar Parpol

29 Tipologi Sistem Kepartaian
Ada tiga faktor yang mempengaruhi sistem kepartaian : Tingkat fragmentasinya Tingkat polarisasinya Tingkat institusionalisasinya Catatan : makin rendah fragmentasi dan polarisasi ideologi antar partai semakin memperkuat proses pembentukan pemerintah dan apabila sebaliknya akan muncul kesulitan utk berkonsensus dan tidak efektif

30 Klasifikasi Sistem Kepartaian
Giovani Sartori (1976) membagi menjadi : Pluralisme sederhana, yakni manakala terdapat dua partai dominan tetapi secara ideologis tidak terpolarisasi serta relasinya sentripetal Pluralisme moderat, yakni ketika terdapat lebih dua partai dominan dan sudah mulai terdapat polarisasi ideologi, meskipun kecil, tetapi relasinya masih bercorak sentripental Pluralisme ekstrem, yakni manakala terdapat polarisasi partai yang berdasarkan jumlah ideologi serta relasi yang bercorak sentrifugal

31 Jean Blonde Menurut Jean Blonde, sistem kepartaian dibagi berdasarkan jumlah, ukuran dan dalam taraf tertentu juga berdasar ideologi partai, menjadi sbb : Sistem dua partai, yakni manakala terdapat dua partai yang menguasai lebih 90 % kursi di parlemen, misalnya saja ada satu partai yang memperoleh kursi 55 %, satu lagi 40 % dan sisanya oleh partai kecil Sistem dua setengah partai, yakni apabila terdapat dua partai dominan tetapi hanya menguasai kursi parlemen kurang dari 90 %. Misalnya, partai A menguasai 40% dan partai C menguasai 15 % Sistem multipartai dengan adanya satu partai dominan. Misalnya saja, partai A 45 %, partai B 20 %, partai C 15 %, partai D 10 %, dan partai E 10 % Sistem multipartai dengan tidak ada satu partai yang dominan. Misalnya saja, partai A B C masing-masing mendapat 25 % dan partai D 10 %

32 Alan Siaroff Sedangkan menurut Alan Siaroff mengklasifikasikan sistem kepartaian berdasarkan jumlah, ukuran dan relasi antar partai. Membagi sbb : Sistem dua partai, ketika terdapat dua partai yang menguasai parlemen lebih dari 90 % kursi Sistem dua setengah partai, manakala terdapat dua partai dominan tetapi penguasaannya di parlemen kurang dari 90 % Sistem multipartai moderat dengan satu partai dominan Sistem multipartai moderat dengan dua partai dominan Sistem multipartai moderat tetapi tidak ada partai yang dominan Sistem multipartai ekstrim dengan dua satu partai dominan Sistem multipartai ekstrim dengan dua partai dominan Sistem multipartai ekstrim tetapi tidak ada satu pun partai dominan

33 Vicky Randell dan Lars Svansand,
Menurut Vicky Randell dan Lars Svansand, pelembagaan sistem kepartaian adalah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya. Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi itu dipersilangkan, maka akan tampak sbb : Derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural Derajat identitas nilai (value infution) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural Derajat otonomi suatu dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural Derajat pengetahuan atau cita publik (reification) terhadap suatu partai sebagai persilangan aspek eksternal dengan struktural

34 SEKIAN DAN TERIMA KASIH

35 UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Pemeritahan Daerah
Peraturan : Ujian bersifat close book Jawablah pertanyaan secara berurutan Peserta dilarang berdiskusi, bekerja sama atau melakukan tindakan curang selama ujian Peserta ujian dilarang keluar ruangan selama ujian berlangsung Peserta ujian yang telah selesai dapat meninggalkan ruang ujian

36 Soal Ujian Tengah Semester
Jelaskan pengertian partai politik menurut Carl J. Frederich ! Tuliskan fungsi-fungsi dari partai politik ! Jelaskan dan beri contoh tipe partai politik berdasarkan azas/orientasi, basis sosial dan tujuan parpol ! Jelaskan ciri-ciri sistem kepartaian dominan dan sistem pluralisme terbatas ! ***Selamat Bekerja***