Oleh: Haryanto Perencana Utama-Kedeputian Bidang Ekonomi Bappenas

Presentasi berjudul: "Oleh: Haryanto Perencana Utama-Kedeputian Bidang Ekonomi Bappenas"— Transcript presentasi:

1 Oleh: Haryanto Perencana Utama-Kedeputian Bidang Ekonomi Bappenas
Ketua Umum PN Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia

2 Pemahaman terhadap Beberapa Konsep JFP
Perencana: Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu Unit Kerja Perenacaan : Unit kerja yang melaksanakan kegiatan fungsional perencanaan, yaitu: Bappenas, Unit/Lembaga Perencanaan lain di K/L, Bappeda Propinsi/Kabupaten/Kota, dan unit/Lembaga Perencana Lain di Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota. Rencana: Produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek (kegiatan) baik lingkup makro, sektor ataupun daerah Tugas: Menyiapkan , melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi pemerintah Kegiatan Perencanaan: Suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.

3 Kualitas Dokumen Perencanaan Yang Baik
Perencana Yang Kompeten Rencana (Sektoral, Regional, Makro) Teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja Perencanaan Peningkatan Kinerja Unit Kerja/Instansi

4 Problem dalam Penyusunan Kebijakan yang Berkualitas
(UNCTAD, 2006) Policy Paper Policy Makers (ODI Briefing Paper, 2004) \\\ Policy Brief/ Risalah Kebijakan \\\ Media komunikasi yang lebih ringkas, namun padat dengan informasi-informasi yang relevan dengan kebijakan (policy relevant information). Sebagai strategi Komunikasi agar utilisasi policy paper lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan

5 UNSUR DAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PERENCANAAN (JFP)
SUB-UNSUR UTAMA (>80%) Pendidikan (surat tugas dan Sertifikat/Ijazah) Kegiatan Perencanaan (surat tugas/disposisi/SPK dan Dokumen) Pengembangan Profesi (surat tugas dan undangan utk makalah yg dipaparkan dl Forum Renbang; bukti artikel /buku ) PENUNJANG (<20%) Mengajar/melatih/melakukan bimbingan (surat tugas) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan Menjadi pengurus organisasi profesi Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.

6 Struktur Makalah/Policy Paper (Versi Tim Penilai Bappenas)
Judul Penulis Latar Belakang Tujuan Perumusan Masalah Metodologi Analisis Kesimpulan Rekomendasi Kebijakan Daftar Pustaka Struktur Halaman: 1 hal rekomendasi – 3 hal executive summary – 25 hal substansi (background-contect-analisis-kesim) + daftar pustaka

7 Contoh: Policy Paper Memperkuat Fungsi Hubungan Kelembagaan dalam rangka Mendorong Terwujudnya Visi Bappenas sebagai Lembaga Perencana yang Kredibel (Integrasi Antara Pendekatan Penta Helix dengan Metode Delphi)

8 Latar Belakang Penguatan Fungsi Hubungan Kelembagaan
Tujuan Menghasilkan Rencana Pembangunan yang berkualitas yang mampu memecahkan permasalahan yg dihadapi dalam perspektif Nawa Cita Mewujudkan Bappenas sebagai Lembaga Perencana yg Kredibel Masalah Peran Bappenas sebagai intellectual power tidak semakin kuat (pemikiran-pemikiran dan kebijakan-kebijakan yang ditelorkan oleh Bappenas belum menjadi acuan oleh K/L/Pemda/Masyarakat) Belum optimalnya sinergitas Perencanan dan Penganggaran (Hasil Kajian Biro Hukum Bappenas) Bappenas belum terkoneksi langsung dengan lembaga lain untuk mengoptimalkan data dan hasil-hasil kajian Hasil-hasil kajian Bappenas sifatnya masih current issues dan belum one step ahead, belum disuarakan/ dimanfaatkan secara optimal, Dokumen perencanaan belum dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kebijakan, progran dan kegiatan Belum terbangunnya mekanisme harmonisasi perencanana antara pusat dan daerah Belum terpetakannya stakeholders strategis sebagai mitra Bappenas dalam memperkuat peran dan fungsi sebagai Badan Perencana Pembangunan Bappenas tidak termasuk 10 lembaga sebagai tempat kerja Ideal Diperlukan Penguatan Fungsi Hubungan Kelembagaan

9 BAPPENAS Tidak Termasuk Kedalam 10 Tempat Kerja Ideal
HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013 PERTAMINA KEMENKEU KEMENKEU PEMDA KEMENLU KEMDIKBUD KEMKOMINFO BAPPENAS Tidak Termasuk Kedalam 10 Tempat Kerja Ideal SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013

10 Permasalahan: Siapa saja pemangku kepentingan strategis Bappenas yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan (Who)? Sejauhmana Peran para pemangku kepentingan tersebut dalam meningkatkan kualitas perencanana pembangunan (how)? Apa saja kebijakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan agar kualitas perencanaan pembangunan semakin meningkat(what)?

11 Tujuan: Mengidentifikasi para pemangku kepentingan strategis Bappenas dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Merumuskan peran utama para pemangku kepentingan startegis dalam meningkatkan kualitas perencana pembangunan Merumuskan kebijakan peningkatan fungsi hubungan kelembagaan Bappenas dengan para pemangku kepentingan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

12 Metodologi: Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi para pemangku kepentingan strategis Bappenas adalah dengan pendekatan Penta Helix, yaitu interaksi dan interelasi antara lima pihak, yaitu Akademisi, Dunia Usaha/Pelaku Bisnis, Komunitas, Pemerintah (pusat dan daerah), dan Media Masa. Untuk mengetahui tingkat kepentingan peran dari masing-masing pihak terhadap fungsi Bappenas dan merumuskan kebijakan peningkatan fungsi hubungan kelembagaan Bappenas dengan para pihak akan digunakan metode Delphi. Metode Delphi merupakan metode pengambilan keputusan dengan melibatkan pendapatan para pakar dalam sebuah “round table discussion” yang dilakukan secara berulang hingga didapat keputusan secara optimal.

13 Analisis: I. Identifikasi Pohon Masalah Hubungan Kelembagaan (Penta-Helix): Dimensi Pemangku Kepentingan yg berpengaruh terhadap Fungsi Bappenas Substansi Akademisi/ Universitas Kalangan Bisnis/ Dunia Usaha Komunitas/ Masyarakat K/L Lain dan Pemda Media Masa Penelitian/kajian/ Monev Penelitian/kajian/ Monev Penelitian/kajian/ Monev Penelitian/kajian/ Monev Penelitian/kajian/ Monev Kapasitas SDM Kapasitas SDM Kapasitas SDM Kapasitas SDM Kapasitas SDM Penyediaan TA Penyediaan TA Penyediaan TA Penyediaan TA Penyediaan TA Penyediaan Data & Informasi Penyediaan Data & Informasi Penyediaan Data & Informasi Penyediaan Data & Informasi Penyediaan Data & Informasi Sosialisasi Rencana Sosialisasi Rencana Sosialisasi Rencana Sosialisasi Rencana Sosialisasi Rencana

14 Pendapat Pakar Ditabulasi Hasil Analisis nya lihat pada Layer 1
II. Menentukan Pemangku Kepentingan yg Dianggap Paling Penting Berpengaruh terhadap Bappenas (dg metode Delphi), yaitu dengan menanyakan kepada para pakar dalam sebuah round tabel discussion: L1 Pendapat Pakar Ditabulasi Hasil Analisis nya lihat pada Layer 1 𝐴𝑖= 𝑗=1 𝑚 𝑎𝑖𝑗 (𝑚+1−𝑗) 𝑖=1 𝑚 𝑛𝑘 Ai= Nilai Bobot Dimesi ke i aij= Jumlah Pakar yg menilai Ai sebagai peringkat ke j n= Jumlah seluruh pakar yg melakulkan pembobotan (responden) m= Jumlah dimensi setiap kelompok cabang pohon keputusan

15 Hasil Analisis

16 𝐴𝑖= 𝑗=1 𝑚 𝑎𝑖𝑗 (𝑚+1−𝑗) 𝑖=1 𝑚 𝑛𝑘
III. Menentukan tingkat kepentingan substansi yang perlu dikembangkan dalam rangka hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan masing-masing pemangku kepentingan, yaitu dengan mengulang melakukan pertanyaan kepada para pakar dalam sebuah round tabel discussion: L2 Pertanyaan yg sama dilakukan dengan pemangku kepentingan lain. Pendapat Pakar Ditabulasi Hasil Analisis nya lihat pada Layer 2.1 sd 2.5 𝐴𝑖= 𝑗=1 𝑚 𝑎𝑖𝑗 (𝑚+1−𝑗) 𝑖=1 𝑚 𝑛𝑘 Ai= Nilai Bobot Dimesi ke i aij= Jumlah Pakar yg menilai Ai sebagai peringkat ke j n= Jumlah seluruh pakar yg melakulkan pembobotan (responden) m= Jumlah dimensi setiap kelompok cabang pohon keputusan

17 Hasil Analisis

18 IV. Merumuskan kebijakan yg diperlukan dalam mengembangkan hubungan kelembangaan, dengan mengevaluasi Kinerja saat ini terkait sejauhmana tingkat hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan substansi, yaitu dengan mengulang melakukan pertanyaan kepada para pakar dalam sebuah round tabel discussion: L3 𝐸𝑉 𝑋 = 𝑖=1 𝑛 𝑘𝑖 𝑃𝑖

19 Hasil Analisis

20 Referensi

21 Terima Kasih