EKONOMI POLITIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Presentasi berjudul: "EKONOMI POLITIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 EKONOMI POLITIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Dosen Pengampu Agus Suryono (Semester Genap 2016)

2 GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP - 16)
BAHAN BACAAN (REFERENSI) TUJUAN DAN MANFAAT MATA KULIAH PERMASALAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SOLUSINYA PARADIGMA ILMU EKONOMI POLITIK MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK PENTINGNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK LATAR BELAKANG STUDI EKONOMI-POLITIK EKONOMI POLITIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3 DEFINISI ILMU EKONOMI POLITIK
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK FUNGSI DAN SYARAT KEBERHASILAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNSUR-UNSUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN MODEL, TIPE, DAN METODE PERENCANAAN PEMBANGUNAN TBK

4 BAHAN BACAAN (Referency)

5

6 ISI BUKU Memahami Posisi Ilmu ekonomi Politik Pembangunan dalam Ilmu-Ilmu Sosial Studi Ekonomi Politik Pembangunan Perkembangan Paradigma Pembangunan Peta Teori Pembangunan dan Pembangunan Dunia Ketiga Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Isu Globalisasi

7 Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Dependensia
Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Pasca Dependensia Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Kapitalis Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Kapitalisme Semu Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Sosialis

8 Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Marxisme
Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Pertumbuhan Rostow Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Pertumbuhan Todaro Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Pilihan Publik

9 Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial
Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Reinventing Government Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Pemberdayaan

10 BAHAN BACAAN Agus Suryono, 2006, Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial, Malang, Universitas Negeri Malang (UM) Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Budi Suryadi, 2006, Ekonomi Politik Modern, Yogyakarta, IRCiSoD.

11 Capporaso, James A. dan David P. Levine 2008
Capporaso, James A. dan David P. Levine The Of Political Economy, Diterjemahkan Oleh Suraji. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Deliarnov, 2006, Ekonomi Politik, Jakarta : Erlangga Didik Rachbini,J, 2002, Ekonomi Politik: Paradigma dan teori Pilihan Publik, Jakarta, Ghalia Indonesia. , 2001, Analisis Kritis: Ekonomi Politik Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

12 Hudiyanto, 2004, Ekonomi Politik, Jakarta, Bumi Aksara.
Mas’oed, Mohtar, 2003, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Munandar, Haris dan Priatna, Dudy, 2003, Apakah Ekonomi Politik itu: Sebuah Teori Sosial dan Keterbelakangan, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Wahab, Solichin, Abdul, 1999, Ekonomi Politik Pembangunan: Bisnis Indonesia Era Orda Baru dan Di Tengah Krisis Moneter, Malang, Danar Wijaya,

13 Bintoro Tjokroamidjojo,1986, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta Todaro, Michael. P , 1986, Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode, Intermedia, Jakarta UU No. 25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

14 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran IV:Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah)

15 TUJUAN DAN MANFAAT STUDI EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

16 TUJUAN MATA KULIAH Mempelajari dan Memahami Konsep, Teori, Model, dan Strategi Ekonomi Politik Perencanaan Pembangunan (= Perencanaan Pembangunan Ekonomi Politik)

17 TUJUAN Mengkaji dan mengidentifikasi serangkaian masalah dan isu strategis campuran secara komprehensif antara metode analitik dan perspektif teoritisnya Menganalisa masalah yang muncul dari eksistensi paralel dan interaksi dinamik antara “negara” dan “pasar” di dunia modern dan post-modern

18 Untuk mengembangkan proposisi-proposisi atau hipotesis mengenai kemungkinan hasil akhir (outcomes) dari proses pertukaran sumber-sumber, baik yang bersifat non- ekonomis (biaya sosial dan politik, infrastruktur) maupun yang bersifat ekonomis (uang, materi, phisik), sehingga dapat dijelaskan secara rasional berbagai hal mengenai bagaimana sistem ekonomi politik seharusnya bekerja.

19 MANFAAT Secara teoritik kajian ekonomi politik berguna: (1) untuk mengetahui mengapa dan dengan cara bagaimana kebijakan pembangunan (termasuk kebijakan ekonomi dan politik) dirumuskan dan di implementasikan dalam suatu negara, dan siapa saja (aktor,agent) yang terlibat dalam perumusan pengambilan keputusan dan kebijakan publik tersebut.

20 (2) Untuk memahami kebijakan publik (pembangunan) dan dampaknya dengan benar pada kurun waktu tertentu dengan menelusuri secara cermat perilaku, motivasi dan preferensi para aktornya sehingga diperoleh jawaban siapa, memperoleh apa, berapa banyak, mengapa, dan dengan cara bagaimana berdasarkan tinjauan deterministik ekonomi politik secara interaktif.

21 (3) Sebagai alat analisis untuk mengkaji berbagai isu sosial yang menyangkut persoalan proses kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development process) (4) Meningkatkan kemampuan sebagai human of analysis terutama di bidang kajian ekonomi-politik dalam kebijakan pembangunan (learning process)

22 PERMASALAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SOLUSINYA

23 SEBAB-SEBAB KEGAGALAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kurangnya perhatian terhadap kemampuan sistem administrasi pembangunan Terpisahnya atau tertinggalnya reformasi (perbaikan) sistem administrasi pembangunan dari perencanaan pembangunan

24 UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEBAGAI SUPPORTING SYSTEM
Perumusan kebijakan publik (public policies): Rencana (Strategi) pembangunan Penyusunan instrumen perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efesien (PPBS, SWOT, BSC, SCENARIO PLAN, NETWORK PLANNING). Ini tergantung dari: kepemimpinan, koordinasi, pengawasan (monev), dan fungsi administrator (sebagai unsur pembaharu); organisasi, kepegawaian, keuangan, sarana administrasi, partisipasi masyarakat, dan sumber-sumber (unsur non pembaharu/ teknis)

25 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Aspek non administratif pembangunan Aspek administratif pembangunan Disebut independent phase pembangunan

26 TUJUH INDEPENDENT PHASE ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN NON ADMINISTRATIF: Adanya kebutuhan yang dirasakan untuk membangun (felt needs= Kail,Pancing) Keputusan-keputusan politik (political decisions) sebagai landasan dari pemuasan kebutuhan yang dirasakan Dasar hukum (legal bases/drafting/ Agenda Akademis) untuk tindakan-tindakan yang akan diambil

27 PEMBANGUNAN ADMINISTRATIF :
Perumusan rencana pembangunan nasional (formulation of development plan) Rincian program kerja (detailed work programs) Implementasi kegiatan (implementation of activities) Penilaian hasil-hasil yang dicapai (evaluation of results obtained)

28 PERUMUSAN TUJUAN PERENCANAAN
Perumusan tujuan perencanaan pembangunan merupakan komponen utama dan pertama dalam suatu rencana pembangunan. Hal ini untuk menentukan strategi untuk menggunakan sumber-sumber pembangunan dan alokasi keperluan investasi yang menunjang pencapaian tujuan pembangunan

29 Perumusan dan penetapan tujuan perencanaan pembangunan, tergantung pada: (1) Preferensi nasional atau pilihan-pilihan nasional yang didasarkan pada kondisi serta nilai-nilai yang dianut dibidang ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi masyarakat atau negara yang bersangkutan; (2) Tingkat perkembangan pembangunan (stage of development)

30 Dalam pemilihan dan penentuan tujuan rencana pembangunan seringkali terdapat kelemahan yaitu dengan adanya tujuan-tujuan yang saling bersaing dan berbenturan, atau mencampuradukkan rencana tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat kuantitatif dan yang kualitatif Penetapan tujuan rencana pembangunan pada umumnya merupakan suatu putusan politik (political will), sehingga perlu merupakan hasil pendapat publik atau penyatuan pendapat politik, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat untuk menentukan alternatif prioritas, sumber-sumber, dsb

31 Perkembangan terakhir, ada kecenderungan untuk memperluas tujuan-tujuan rencana pembangunan; terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitaws pembangunan manusia, baik material maupun spiritual; Waluapun pencerminannya agak sulit di operasionalkan (contoh: Gerakan Revolusi Mental)

32 PERSYARATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010)
a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berwawasan lingkungan.

33 SOLUSI Perlu adanya dimensi-dimensi operasional, antara lain:
Berorientasi untuk mencapai tujuan Berorientasi pelaksanaan Harus ada skala prioritas dari alternatif-alternatif tujuan Jelas perspektif program, waktu/jadwal, tahapan pencapaian tujuan, strategi, taktik, teknis, dan operasional Kegiatan yang kontinyu (terus menerus)

34 CIRI-CIRI PERENCANAAN YANG BERORIENTASI PELAKSANAAN
Penggunaan Rolling Plans: diakhir evaluasi pelaksanaan disusun lagi perencanaan baru yang lebih fleksibel Rencana Bertahap: Tahunan, Bulanan, Mingguan Ada kaitan antara rencana pembangunan phisik dengan rencana biaya (anggaran) Dituangkan dalam program dan proyek-proyek Ada kaitan antara disain (draft) perencanaan dengan revisi perbaikannya

35 Negara jajahan yang memperoleh kemerdekaan
Berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi. Adanya keinginan dari negara maju untuk membantu negara berkembang dalam mempercepat pembangunan ekonomi.  tbk

36 PARADIGMA ILMU EKONOMI POLITIK

37 PARADIGMA Sebagai cara pandang (perspektif) terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah persepsi, asumsi, konsep, teori, model, strategi, dan metodologi tertentu untuk memecahkan masalah sosial (solution problems) Persepsi dan asumsi tidak dapat diuji (meta, emic) karena berkait dengan keyakinan dan kepercayaan; Sedangkan konsep, teori, model, strategi, dan metodologi dapat diuji, dikritik, dan disempurnakan di dunia akademis (perspektif Etik)

38 STUDI EKONOMI POLITIK Gabungan pemikiran atau kajian antara ilmu ekonomi dan ilmu politik (teori kontemporer) Awalnya mempelajari tentang anatomi sistem yang diterapkan oleh suatu negara atau pemerintahan dan hasilnya bermuara pada 2 (dua) kategori utama yaitu sistem ekonomi politik kapitalisme dan sistem ekonomi politik sosialisme Produk dari studi ekonomi politik adalah kebijakan publik (public policy) -dan rencana-rencana pembangunan

39 (Economical Politics)
PERBEDAAN KONSEP EKONOMI POLITIK (Political Economy) POLITIK EKONOMI (Economical Politics) Sebagai perspektif ilmu ekonomi yang melihat aspek politik adalah alat untuk mencapai keuntungan atau kemanfaatan semaksimal mungkin Sebagai perspektif ilmu politik yang melihat spek ekonomi adalah alat untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan

40 PARADIGMA ILMU EKONOMI POLITIK
Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih dan menggunakan sumber daya produktif yang langka. Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasan, negara, pemerintahan, fakta – fakta politik, aktivitas politik, organisasi masyarakat, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, alokasi dan distribusi nilai – nilai politik.

41 Ilmu ekonomi politik pada umumnya berbicara tentang anatomi sistem yang diterapkan oleh suatu negara atau pemerintahan dan hasilnya bermuara pada 2 (dua) kategori utama yaitu sistem ekonomi politik kapitalisme dan sistem ekonomi politik sosialisme. Produk dari studi ekonomi politik adalah kebijaksanaan publik (public policy).

42 Sistem kapitalisme menerapkan sistem ekonomi pasar dengan sistem politik liberal (negara- negara Barat) dimana mempunyai ciri berorientasi pasar. Individu atau swasta berperan aktif sehingga peran negara sangat kecil. Usaha berasal dari inisiatif warga masyarakat bukan dari negara.

43 Sedangkan dalam sistem sosialisme, pasar dianggap merusak sistem yang ada di masyarakat sehingga negara harus ikut campur. Badan usaha dibentuk oleh negara untuk mengendalikan usaha. Sistem sosialisme menggambarkan peran negara lebih besar dibandingkan peran masyarakat. Indonesia secara normatif – legal berada dalam kategori sosialisme namun prakteknya menggunakan sistem kapitalisme.

44 Implementasi ilmu ekonomi politik sering dilaksanakan secara terpisah
Implementasi ilmu ekonomi politik sering dilaksanakan secara terpisah. Kajiannya berubah – ubah dari lebih dominan aspek politik dan kebijakan pemerintah kemudian berubah kembali ke arah kajian ekonomi dan kebijakan pemerintah. Dari fenomena ini, ditemukan hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi, sehingga keluarlah cara pandang baru yang disebut dengan ekonomi politik pilihan rasional (rational choice) atau mahzab pilihan publik (public choice).

45 Pendekatan ini mengatakan bahwa kekuasaan dapat dijelaskan dalam konteks pertukaran bukan konteks pemaksaan atau pemanfaatan kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dapat bertukar dengan konstituen dan masyarakatnya dalam institusi konstitusional, pemilihan umum, forum lobi dan sebagainya. Dengan perspektif ini, pemerintah dan masyarakat mempunyai hubungan yang bersifat rasional dan saling memerlukan serta dapat saling bertukar manfaat. Sifat hubungan inilah sebenarnya yang mengandung nilai-nilai ilmu ekonomi dasar dan ilmu sosial. Sehingga ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu sosial dapat dipertemukan dan dipandang secara utuh.

46 Secara konvensional, ada dua kutub sistem ekonomi politik yaitu kapitalisme dan sosialisme dan dapat dipetakan dalam persamaan rumus matematis sederhana sebagai berikut : SEP = f (SDi), di mana SEP = Sistem Ekonomi Politik SDi = sifat – sifat dasar dari sistem itu SD1 = pemilikan SD2 = inisiatif pembentukan badan usaha SD3 = insentif ekonomi SD4 = mekanisme pembentukan harga SD5 = kompetisi atau persaingan SD6 = struktur organisasi SD7 = jenis insentif/dorongan

47 Jika diperluas maka dalam garis besarnya, ada empat bentuk sistem ekonomi politik yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan sistem ekonomi campuran (mixed economic sistem). Penjelasan anatomisnya meliputi aspek dasar dan ciri utamanya seperti inisiatif pembentukan badan usaha, insentif ekonomi, mekanisme harga dalam masyarakat dan kompetisi harga.

48 Paradigma dan Sistem Ekonomi Politik
SIFAT DASAR KAPITALIS SOSIALIS KOMUNIS CAMPURAN 1 Pemilikan individu Industri dasar dimiliki negara sisanya individu Seluruhnya dimiliki negara Individu dan negara 2 Inisiatif pembentukan Individu, partnership dan korporasi Usaha bersama pada industri dasar dan individu lainnya Negara 3 Inisiatif Ekonomi Keuntungan sebagai motif utama Motif ekonomi dan non ekonomi Insentif terbatas Ekonomi sosial, politik dll 4 Mekanisme harga Pasar (supply dan demand) Pemerintahan birokrasi Birokrasi, hukum dan pasar 5 Kompetisi Eksis Ada bila negara mau Tidak ada Antara ada dan tidak 6 Struktur organisasi Desentralisasi Semi sentralisasi Sentralisasi penuh Desentralisasi 7 Inisiatif kegiatan Materialistik Sosialistik Untuk Ideologi Gabungan

49 ILMU POLITIK, ILMU EKONOMI, EKONOMI-POLITIK
SUBSTANSI METODE↓ EKONOMI POLITIK Teori ekonomi tradisional. Contoh: studi tentang perilaku mengejar hasil maksimal dlm konteks pasar, teori harga, efisiensi alokasi. Penerapan metode ekonomi pada fenomena politik. Contoh: teori public choice. Penerapan metode politik pada fenomena ekonomi. Contoh: analisis distribusi kekuasaan dlm konteks pasar. Ilmu politik konvensional. Contoh: analisis distribusi kekuasaan dalam arena politik. Sumber: James A. Caporaso & David P. Levine (1992). Theories of Political Economy (New York: Cambridge Univ. Press), h. 127.

50 HOW TO SEE POLITICS FROM
BUSINESS POLITICS HOW TO SEE POLITICS FROM BUSINESS PERSPECTIVE

51 ADMINISTRATIVE LAW DISCRETIONARY POWER DEVELOPMENT PUBLIC CHOICE
PUBLIC POLICY MANAGEMENT 51

52 CIRI-CIRI STUDI EKONOMI POLITIK
Sebagai teori kontemporer (untuk masyarakat Post Modern = Biosphere) Sebagai kelompok aliran kritis - Dekonstruksi, Dialektika Bersifat pendekatan Supradisipliner (Multimethode) Bersifat Pragmatisme = Sekularisme - Serba Instan (Mind/Ide Versus Body/Materi) Sebagai ilmu keras (Hard Science) - Marxist Konflik Ideologis bergeser ke konflik budaya dan peradaban (Barat dan Timur)

53 ALIRAN KRITIS (Critic Paradigm)
Menawarkan perubahan yang bersifat partisipatoris Seluruh anggota masyarakat terlibat secara aktif untuk menentukan siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana memenuhi keinginanya, dan bukan elit manusia yang menentukan arah tindakan manusia Teori dialektika Hegel: these + antithese = synthese; teks + konteks = aktualisasi

54 MATERI (BODY) IDE (MIND)
PLATO MATERI (BODY) IDE (MIND) KARL MARX Jurgen Habermas

55 BORJUIS (Kapital) HEGEL Yang menggerakkan manusia
Adalah pikiran/ide/Filsafat/Ilmu MARX ENGEL BORJUIS (Kapital) KARL MARX Yang menggerakkan manusia Adalah materi/Body/Uang

56 ATHEIS ANTI MORAL/ ANTI ETIK/SEKULER (MACHIAVELISM)
SOSIALIS KOMUNIS (MARXIS) ATHEIS BORJUIS (MARX ENGEL) ANTI MORAL/ ANTI ETIK/SEKULER (MACHIAVELISM)

57 APA YANG MENGGERAKKAN MANUSIA (Max. Weber)
Motif ---- Ekonomi (Economy) Motif Nilai (Values) Motif -----Tradisi/ Kebiasaan (Habit) Motif Partisipatif/ Emosi (Afection)

58 TERIMA KASIH