PAPARAN DIKLAT PENDAMPING PKH TAHUN 2010 Jakarta, Mei 2010

Presentasi berjudul: "PAPARAN DIKLAT PENDAMPING PKH TAHUN 2010 Jakarta, Mei 2010"— Transcript presentasi:

1 PAPARAN DIKLAT PENDAMPING PKH TAHUN 2010 Jakarta, Mei 2010
“PENGETAHUAN PKH”

2 Anak Saya Tidak Boleh Miskin

3 SISTEMATIKA PAPARAN LATAR BELAKANG PENGERTIAN PKH RASIONALITAS PKH
CCT DIBEBERAPA NEGARA TUJUAN PKH MANFAAT PKH PESERTA PKH HAK PKH KEWAJIBAN PKH PENERIMAAN BANTUAN

4 SANKSI RESERTIFIKASI TAHAPAN CAKUPAN PKH LOKASI PKH TENAGA PENDUKUNG KEKUATAN PKH HAMBATAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH KEGIATAN YANG DIKEMBANGKAN

5 Latar Belakang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & pengembangan Kebijakan di Bidang Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Mulai Tahun 2007 Sebagai Upaya Membangun Sistem Perlindungan Sosial untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

6 DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN BTB
Jumlah penduduk di bawah garis Kemiskinan Nasional masih tinggi, yaitu 29,5 juta orang (15,5%); Maret 2009. Tingginya kasus malnutrisi, berdampak buruk bagi Bumil, berkurangnya produktivitas dan dayatahan tubuh (anemia: 50.5% Gizi buruk Balita (8.3%; 2.3jt Balita) Tingginya AKBayi (46/1000 kelahiran hidup) Tingginya AKBalita (58/1000 kelahiran hidup) Tingginya AKI (373/ ibu melahirkan)

7 30,4 juta jiwa Hampir miskin
Besaran Masalah Kemiskinan Tahun 2009 (BPS & PUSDATIN) sebanyak juta RTS ( 69,9 Juta jiwa) 11.6 juta jiwa Sangat Miskin FM, 2,9Juta RTS 35 Juta Jiwa 27,2 Juta jiwa Miskin, 6,8 juta RTS 30,4 juta jiwa Hampir miskin 7,6 juta RTS

8 PERSENTASE PENDUDUK UMUR 7-18 TAHUN MENURUT ALASAN TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH TAHUN 2005
Sumber: Bapenas Sumber : Bapenas

9

10 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENDUDUK
DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN TAHUN Sumber: SDKI

11 Anak 37 bulan kurang gizi dari keluarga fakir miskin di Kota Bekasi (des 2002)

12 PKH dan MDGs Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Millennium Develepment Goals atau MDGs. Ada lima komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan. Pendidikan dasar Kesetaraan gender Pengurangan angka kematian bayi dan balita Pengurangan kematian ibu melahirkan

13 Pengertian PKH Pemberian bantuan tunai ”BERSYARAT” kepada
RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) MENINGKATKAN KUALITAS SDM Bidang KESEHATAN dan PENDIDIKAN. ANAK

14 Rasionalitas PKH Model Lingkar Kausal Perangkap Kemiskinan

15 Analisis situasi: urgensi intervensi pendidikan & kesehatan?
Masalah Strategi yg kini diadopsi Hambatan Utilisasi yankes & pendidikan (bagi RTSM) rendah; Equity AskesKin, BOS Demand Supply side subsidy (e.g., faskes, SDM) Regressive payment (tidak efisien) Outcome kes & didik tdk optimal (IMR, MMR, AKB, APS) Program2 rutin Depkes & Diknas Supply & demand Perlu upaya perbaikan? Cari intervensi yg tepat yaitu PKH.

16 Intervensi Kesehatan Pendidikan Kemampuan Belajar Kualitas SDM
(dalam usia kohor) Partisipasi pendidikan: terdaftar & kehadiran Status Kesehatan & Gizi Kualitas SDM

17 Renungkan sejenak! Negara Maju & Negara Lain Telah Melakukan Investasi Cukup Dalam Bidang SDM, yaitu: Kesehatan & Pendidikan

18 NEGARA-NEGARA YANG MELAKSANAKAN BANTUAN TUNAI BERSYARAT
AMERIKA LATIN: Meksiko Honduras Jamaika Colombia Ekuador Chili Brazil Nikaragua LAINNYA: Turki Bangladesh Pakistan Kenya Afrika Selatan Tepi Barat dan Jalur Gaza Burkina Faso Ethiopia Lesotho ASIA: Kamboja Indonesia (pilot) Philipina (persiapan)

19 Perbandingan BTB di Berbagai Negara
Negara/Program Syarat (conditionalities) Tujuan Bangladesh: cash for education Diberikan kpd RTM dg anak yg bersekolah dg syarat enrollment dan attandance Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi buruh anak dan DO Brazil 1: Child Labor eradication Utk RTM dg anak bekerja pada pekerjaan yg berbahaya; & dana untuk sekolah yg memperpanjang waktu pengajaran utk anak2 tsb Untuk mengurangi buruh anak & menyediakan pendidikan & pelatihan alternatif Brazil 2: Bolsa Familia Utk RTM dg anak bersekolah (7-16 th) dg syarat enrollment dan attendance (85%); vaksinasi, pre-natal care dan growth monitoring Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah & mengurangi kemiskinan kronis Colombia: Familias en Accion Utk RTM dg anak bersekolah dg syarat 80% absensi dan pemeriksaan ke puskesmas termasuk monitoring pertumbuhan anak Mengurangi kemiskinan RTM, meningkatkan partisipasi sekolah, & jaring pengaman sosial Honduras: Programa de Asignacion Familiar Uang tunai utk RTM dg anak yg bersekolah dg syarat absensi & pemeriksaan ke puskesmas; dan dana utk penyedia pendidikan & kesehatan Meningkatkan partisipasi sekolah, nutrisi & penggunaan puskesmas Jamaica: Program of Advancement through health & education Uang tunai utk RTM dg anggota keluarga rentan (cacat, lansia, bayi, dll) dg syarat absensi sekolah & pemeriksaan ke puskesmas Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi buruh anak dan jaring pengaman sosial Mexico: PROGRESA/OPORTUNIDADES Progresa berawal utk RTM di desa utk pendidikan & kesehatan; Oportunidades berlanjut ke urban & diperluas juga utk UKM. Persyaratan: enrollment dan attendance (85%); pre- dan post-natal care; pemeriksaan kesehatan berkala (berdasar umur & gender) Penanggulangan kemiskinan, peningkatan partisipasi sekolah, nutrisi & penggunaan puskesmas Nicaragua: Red de Proteccion Social Uang tunai utk RTM dg anak yg bersekolah dg syarat absensi & pemeriksaan ke puskesmas

20 Bagaimana Pembelajaran CCT Dari Negara Lain?
Dampak jangka pendek terhadap gizi Kajian evaluasi dan kuasi eksperimental menunjukkan dampak-dampak sbb: Peningkatan pengeluaran untuk pangan (Brazil, Meksiko, Kolombia, Honduras, Nikaragua) Peningkatan asupan kalori (Brazil, Meksiko) Memperluas keragaman diet (Brazil, Meksiko, Kolombia, Nikaragua) Mengurangi hambatan tumbuh kembang pada balita dan kasus gizi buruk (Meksiko, Kolombia, Nikaragua) Source: Maluccio (2004) 20

21 Dampak terhadap Kesehatan Peningkatan Kunjungan Kesehatan
. Peningkatan Kunjungan Kesehatan 21

22 Dampak terhadap Pendidikan
.. Source: Olinto (2004) 22

23 Dampak terhadap Pekerja Anak
Source: Olinto (2004) 23

24 Mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan
TUJUAN UMUM PKH Tujuan umum PKH Mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan Meningkatkan kualitas SDM Merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan Much. Aswad, SE, MM

25 Tujuan khusus PKH Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM
Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5 – 7 tahun yang belum masuk SD. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Menigkatkan taraf pendidikan anak Much. Aswad, SE, MM

26 TUJUAN OPERASIONAL PKH
Kesehatan - Meningkatkan akses RTSM (ibu hamil, nifas & anak) thd yankes - Meningkatkan status kesehatan (e.g IMR, MMR, AKB) Pendidikan - Meningkatkan akses anak2 RTSM thd pendidikan dasar (SD & SLTP) - Meningkatkan status pendidikan dasar (e.g APS) Kualitas SDM meningkat; utk jangka panjang akan memutus rantai kemiskinan RTSM

27 Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTM melalui:
MANFAAT PKH Untuk jangka pendek memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTM melalui: - Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (price effect) - Memberikan kepastian akan masa depannya (insurance effect).

28 - Kurangnya informasi mengenai hak, manfaat,
MANFAAT PKH Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan akibat antara lain: - Kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan - Tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dll) Opportunity cost (anak bekerja lebih “menguntungkan” daripada bersekolah) 4. Mengurangi pekerja anak. Mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah rumah tangga miskin menjadi tuna sosial dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial

29 Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
MANFAAT PKH Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui complementary perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (supply side), pengembangan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin (demand side), sekaligus penguatan desentralisasi Percepatan pencapaian MDGs (melalui 5 indikator MDGs: kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender). Much. Aswad, SE, MM

30 PESERTA PKH RTSM terpilih yang memiliki : - Ibu hamil / nifas
- Anak balita / anak usia 5 s/d 7 tahun yg belum masuk pendidikan SD - Anak usia SD s/d usia SLTP - Anak usia 15 s/d 18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar Menandatangani persetujuan

31 HAK PESERTA PKH Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan
Mendapat pelayanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes) Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Much. Aswad, SE, MM

32 KEWAJIBAN Anak usia 0 – 6 tahun dan ibu hamil / nifas wajib mengikuti persyaratan seluruh protokol pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Anak usia 6 – 15 tahun wajib didaftarkan dan disekolahkan ke SD / MI atau SLTP / MTS dan hadir di kelas minimal 85 % dalam sebulan. Anak usia 15 – 18 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil sekolah kesetaraan. Much. Aswad, SE, MM

33 SKENARIO BANTUAN Skenario Bantuan Bantuan per RTM per tahun (Rp)
Bantuan tetap Bantuan Kesehatan : Anak Usia Balita dan atau Ibu Hamil/Menyusui Bantuan Pendidikan : Anak Usia SD/MI Anak Usia SMP/MTs Rata-rata bantuan per RTSM Bantuan minimum per RTSM Bantuan maksimum per RTSM Catatan: Besar bantuan adalah 16% rata2 pendapatan RTSM per tahun Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun Bantuan Kesehatan bersifat Lumpsum Price Bantuan Pendidikan bersifat Unit Price terbatas

34 PENERIMA BANTUAN Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah nenek, tante/bibi, kakak perempuan Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya

35 Pemotongan SANKSI BAGI RTSM
Tidak memenuhi komitmen dalam satu kuartal. Dalam satu bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp Dalam dua bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp Apabila tiga bulan berturut-turut maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran Keterangan : Ketentuan sanksi berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima PKH Much. Aswad, SE, MM

36 2. Penangguhan sementara
SANKSI BAGI RTSM 2. Penangguhan sementara tidak penuhi persyaratan yg ditentukan untuk 3x siklus pembayaran berturut-turut (peringatan bagi yang tidak memenuhi persyaratan dalam 1 siklus pembayaran) tidak mengambil pembayaran 3 kali berturut-turut. Harus daftar kembali untuk melanjutkan keikut- sertaannya dan petugas BPS harus menilai kembali kelayakannya. Much. Aswad, SE, MM

37 - Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan atau
SANKSI BAGI RTSM 3. Pembatalan - Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan atau - Tidak mengambil pembayaran selama 1 tahun (4 kali pembayaran). RTSM ybs tidak dapat menjadi penerima lagi di kemudian hari.

38 Penangguhan bagi kabupaten/kota(* :
SANKSI BAGI DAERAH Penangguhan bagi kabupaten/kota(* : tidak dapat menyelesaikan masalah terkait penyediaan pelayanan selama tiga bulan berturut- turut; jumlah pengaduan RTSM yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya > 20 % jumlah penerima bantuan; menyatakan keluar dari program. (*Bupati/walikota hrs tandatangani MoU pd awal pelaksanaan program) Much. Aswad, SE, MM

39 atau tidak sebagai penerima bantuan. Proses Resertifikasi
Pengertian : Proses evaluasi status kepesertaan PKH untuk menetukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai penerima bantuan. Proses Resertifikasi - Tahap I dilakukan ketika peserta PKH berlangsung selama 3 tahun - Tahap II dilakukan ketika peserta PKH berlangsung selama 6 tahun26 Much. Aswad, SE, MM

40 TAHAPAN CAKUPAN JUMLAH RTSM PENERIMA & PERKIRAAN BIAYA PKH 2007-2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tahap I Exit* Tahap II Tahap III Tahap IV Total Biaya (Rp miliar) 1,000 3,000 7,000 11,300 9,800 8,200 4,000 CATATAN: Asumsi 6,5 jt rumah tangga miskin dan sangat miskin memiliki anak 0 – 15 thn (dataBPS) Pengalaman negara2 Amerika Latin: stl 5-6 tahun, penerima menyelesaikan sekolah atau mendapat program lainnya Penyusunan disain exit strategy memerlukan koordinasi dengan sektor terkait penanggulangan kemiskinan (a.l. tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, pertanian, pemberdayaan masyarakat, dsb.) Biaya meliputi bantuan tunai (rata2 Rp 1.4 juta/RTM/thn) dan kegiatan pendukung (rata2 20% dr total biaya) 40

41 PENYESUAIAN TAHAPAN CAKUPAN JUMLAH RTSM
PENERIMA & PERKIRAAN BIAYA PKH Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun 1 Exit* Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 90.000 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Total RTSM Total Biaya 1 T 1,1 T 1,3 T 2. T 2.,79 T 3,17 T 2.,82 T 2,68 T 2,53 T 1,74 T 0.95 T Catatan: Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin sebesar 2,9 juta RTSM (Data PPLS 08 dari BPS) Target Peserta PKH adalah 80% dari 2,9 juta atau sebesar 2,4 juta yang akan selesai s.d. Tahun 2018 Dana dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp /RTSM/Tahun ditambah operasional sebesar 15%

42 LOKASI PELAKSANAAN PKH
Tahun 2007 Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan RTSM (DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT). Tahun 2008 Dikembangkan pada 13 Prop 70 Kab dan 629 Kec dengan RTSM (Banten, NAD, Sumut, DI Yogya, Kalsel, NTB) Tahun 2009 Pengembangan di 150 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab (lokasi ) dengan RTSM Tahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 175 Kec dengan RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan) Tahun 2011 Rencana persiapan 5 Provinsi (Riau. Sumsel, Lampung, Jateng, Maluku Utara pada 15 Kabupaten Kota

43 LOKASI PKH TAHUN 2009 726.376 (Rp. 1,1) T)
NO PROVINSI RTSM 1. SUMATERA BARAT (1 Kab ) 8.005 2. DKI. JAKARTA (1 Kota ) 7.005 3. JAWA BARAT 4. JAWA TIMUR 5. NUSA TENGGARA TIMUR 69.287 6. SULAWESI UTARA 25.439 7. GORONTALO 9.174 8. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 13.276 9. SUMATERA UTARA 42.311 10. DI. YOGYAKARTA 18.425 11. BANTEN 27.215 12. NUSA TENGGARA BARAT 11.973 13. KALIMANTAN SELATAN 14.732 JUMLAH

44 PELAKSANAAN PKH THN 2010 NO ALOKASI JUMLAH TAMBAHAN 1.
RTSM PESERTA PKH RTSM 2. PROPINSI 20 7 3. KABUPATEN/KOTA 88 18 4. KECAMATAN 954 175 5. OPERATOR/ENTRY DATA 488 72 6. PENDAMPING 3.669 450 44

45 JUMLAH TENAGA PENDUKUNG UPPKH DAERAH
TAHUN PENDAMPING OPERATOR ENTRY DATA KORWIL 2007 orang orang 4 orang 2008 orang 88 orang 8 orang 2009 600 orang 2010 450 orang 72 orang 12 orang Jumlah 3.519 352 orang 163 orang

46

47 KEKUATAN PKH Bidang Kesehatan Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak
Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan Integrasi dengan program Jamkesmas Bidang Pendidikan Meningkatkan Angka Partipasi Sekolah (APS) Mendukung program wajib belajar 9 tahun Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar paket, SLB

48 KEKUATAN PKH Pemerintah Daerah
Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan (cost sharing) Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

49 HAMBATAN YANG DITEMUI LOKASI PKH YANG SULIT DIJANGKAU DAN MEMBUTUHKAN WAKTU DALAM PEMUKTAHIRAN DATA (RATIO PENDMG) VERIFIKASI : BARU 40% SERVICE PROVIDER KESEHATAN DAN PENDIDIKAN YANG BARU DILATIH PENGISIAN FORMULIR VERIFIKASI KORWIL BELUM MENETAP DILOKASI PKH (menyebabkan permasalahan-permasalan dilapangan tidak terselesaikan secara maks) PRASARANA : - Kondisi kantor : keamanan perangkat yg krg, kantor UPPKH yg blm permanen dan ketersediaan listrik terbatas - Kualitas tegangan listrik tidak stabil /merusak PC dan sering padam

50 MASALAH-MASALAH UMUM DATA :
- Masih adanya Data yang Error (exclusion and inclusion) - Data PKH seharusnya SPDKP - Data PKH seharusnya dgn pendekatan KK bukan RTSM Sosialisasi dirasakan belum maksimal Verifikasi belum maksimal terkait pemahaman yankes dan yandik, pendistribusian dan pick up belum menjangkau yankes dan yandik dan tidak tepat waktu. Masih adanya Pendamping yang masih belum maksimal kinerjanya ( tidak kenal RTSMnya, tidak pernah mengunjungi yankes dan yandik dll) Pemda : Adanya mutasi banyaknya yang tidak memahami PKH - Pilkada - Menunda Jadwal Pembayaran - Koordinasi masih lemah

51 TERKAIT PT POS PETUGAS PT POS DI DAERAH BELUM MEMAHAMI PKH
KETERBATASAN TENAGA PT POS, SHG PENDAMPING BANYAK MEMBANTU TUGAS PT POS TANPA KOMPENSASI TIDAK ADANYA PT POS DILOKASI PKH KANTOR UPPKH KEC MASIH ADA YANG TIDAK LAYAK PENDAMPING DITUGASKAN SEBAGAI TENAGA PAYMENT

52 TERKAIT PT POS MASIH ADANYA PENDISTRIBUSIAN FORMULIR VERIFIKASI TIDAK DISAMPAIKAN KE YANDIK DAN YANKES SERTA PICK UP NYA TIDAK SESUAI JADWAL YANG TELAH DISEPAKATI JADWAL PEMBAYARAN TERTUNDA KARENA ADA KEGIATAN LAIN PT POS LOKASI-LOKASI YANG TIDAK ADA PT POS TIDAK DIDATANGI SESUAI KESEPAKATAN REKON PAYMENT MASIH TERDAPAT SELISIH

53 TERKAIT PELAYANAN PENDIDIKAN
SEKOLAH FORMAL NEGERI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN BESAR SEGMEN POPULASI RTSM. ADANYA PASSING GRADE (MENYULITKAN ANAK RTSM MASUK SDN DAN SMPN) KEPUTUSAN KOMITE SEKOLAH MENGENAI KONTRIBUSI ORANG TUA UTK SEKOLAH DAYA TAMPUNG SEKOLAH TERBATAS MASIH BANYAKNYA GURU YANG TIDAK MEMAHAMI PKH

54 TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN
MASIH DITEMUKAN ADANYA RTSM TIDAK MEMILIKI JAMKESMAS SHG DIKENAKAN BIAYA DI FASKES MASIH BANYAKNYA PETUGAS KESEHATAN TIDAK MEMAHAMI PKH KURANGNYA TENAGA MEDIS DAN VAKSIN

55 PEMECAHAN MASALAH Data yang error inclusion and exclusion diganti dengan data yang elegibel (harus disetujui BPS setempat/ yg diluar data PPLS) Sosialisasi dilaksanakan intensif melalui Instansi terkait di Kab/Kt oleh para korwil dan pendamping Road Show dilaksanakan oleh Tim Uppkh Pusat untuk meningkatkan Koordinasi Verifikasi belum berjalan maksimal, RTSM tetap memenuhi kewajibannya Kontrak kerja dengan PT POS di sempurnakan

56 KEGIATAN YANG DIKEMBANGKAN
TARGETING DATA EXLUTION ERROR KORWIL DITEMPATKAN DI MASING-MASING PROPINSI ( MAX 7 KAB/KOTA SATU KORWIL) PAYMENT RTSM LOKASI TAHUN 2010 KERJASAMA DENGAN BRI (PESERTA PKH MEMPUNYAI DIBERIKAN REKENING TABUNGAN DAN KARTU) KONTRAK KERJA DENGAN PT POS DIPERBAHARUI DENGAN SANKSI PAYMENT RTSM DILAKSANAKAN 4 KALI (MARET, JUNI, SEPTEMBER DAN DESEMBER

57