Harmonisasi dan Sinkronisasi RAN-PG dan RAD-PG

Presentasi berjudul: "Harmonisasi dan Sinkronisasi RAN-PG dan RAD-PG"— Transcript presentasi:

1 Harmonisasi dan Sinkronisasi RAN-PG 2015-2019 dan RAD-PG
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat – BAPPENAS Disampaikan dalam Sosialisasi Revisi RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur dan Rancangan Peraturan Gubernur RAD-PG Se-Kalimantan Timur Tahun 20017 Samarinda, 01 Agustus 2017

2 I. Pendahuluan 2

3 Latar Belakang 1. Dunia telah mamasuki era globalisasi, penuh persaingan secara regional maupun global. Tantangan SDM Indonesia adalah beban gizi ganda di semua siklus kehidupan (“across the life course”) Dampak masalah pangan dan gizi pada usia dini tidak terbatas pada status gizi saja, seperti pendek, kegemukan, dan gizi buruk, tetapi jauh lebih luas karena terkait dengan risiko rendahnya kecerdasan, serta risiko menderita penyakit tidak menular pada usia dewasa. 2. Untuk mengatasinya, perlu kerjasama multisektor di pusat-daerah sehingga : ibu hamil dan Ibu menyusui tidak kurang makan, tidak kurus, dan tidak anemia; Anak tidak BBLR, tidak pendek, tidak anemia; dan Anak dan orang dewasa tidak gemuk 3

4 Tujuan RAN-PG RAN-PG bertujuan untuk :
Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral; Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen Pemangku Kepentingan Pangan dan Gizi untuk mencapai Kedaulatan Pangan serta Ketahanan Pangan dan Gizi. Memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rencana aksi Pangan dan Gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor; dan Memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana aksi Pangan dan Gizi; 4

5 DASAR HUKUM UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 63 (ayat 3) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun”. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

6 II. Peranan Pangan dan Gizi Dalam Pembangunan
6

7 Situasi Pangan dan Gizi
1. Situasi Pangan; ditunjukkan oleh tiga indikator utama yaitu: Produksi dan impor, yang menggambarkan ketersediaan pangan Harga pangan, yang menggambarkan kondisi distribusi dan akses pangan Tingkat konsumsi pangan yang menggambarkan tingkat pemanfaatan pangan 7

8 Produksi Pangan Utama Nasional 2004-2014
Ketersediaan Pangan Produksi Pangan Utama Nasional Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian diolah Bappenas Produksi pangan utama nasional dalam 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, walaupun rata – rata sekitar 2%. Terjadi fluktuasi produksi pangan 8

9 Impor Pangan Impor Pangan Utama, 2004-2013
Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian diolah Bappenas Dalam 10 tahun terakhir, impor pangan utama menunjukkan fluktuasi -->menggambarkan kebijakan impor yang sangat situasional Keberdaan impor dianggap sebagai langkah terakhir ketika produksi pangan nasional tidak mencukupi. Contoh : Tahun 2011 impor beras 2,75 juta ton; sedangkan tahun 2012 impor beras 1,7 juta ton 9

10 Distribusi dan Harga Pangan
Perkembangan Harga Pangan Bulanan, Sumber : BPS, Kemendag, Kemenko Perekonomian, diolah Bappenas Distribusi pangan berfungsi penting untuk menyalurkan pangan kepada konsumen, diperlukan infrastruktur, transportasi dan logistik yang baik. Harga pangan utama dalam 5 tahun terakhir relatif stabil kecuali untuk daging sapi. Pada tahun 2010 sebesar Rp per kg menjadi Rp per kg pada tahun 2014 10

11 Pola Konsumsi Pangan Tahun 2014
Kelompok Pangan 2014 (baseline) Proporsi total energi Padi-padian 1170 59,48 Umbi-umbian 38 1,93 Pangan hewani 183 9,30 Minyak dan lemak 244 12,40 Buah/biji berminyak Kacang-kacangan 57 2,90 Gula 91 4,63 Sayur dan buah 110 5,59 Lain-lain 36 1,83 Total Energi 1967 100,00 Total Protein 55,9 SKOR PPH 81,8 Sumber: Kementerian Pertanian Dalam 10 tahun terakhir, pengeluaran per kapita untuk pangan sekitar 50% dari pendapatan. Jenis pangan yang dikonsumsi masih didominasi bersumber padi-padian yaitu sekitar hampir 60% 11

12 2. Situasi Gizi Prevalensi Balita dengan Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk (underweight), berdasarkan Riskesdas 2007, 2010, dan 2013 12

13 Persentase Anak Balita Pendek Berdasarkan Provinsi
Situasi Gizi Sumber: Riskesdas Persentase Anak Balita Pendek Berdasarkan Provinsi Standar WHO : Stunting Berat 30-39% : 14 Provinsi Serius >40% : 15 Provinsi 13

14 Prevalensi Balita Stunting(TB/U) di Prov
Prevalensi Balita Stunting(TB/U) di Prov. Kaltim Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2016 Sumber: PSG 2016

15 Prevalensi Balita Gizi Buruk+Kurang (BB/U) di Prov
Prevalensi Balita Gizi Buruk+Kurang (BB/U) di Prov. Kaltim Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2016 Sumber: PSG 2016

16 Prevalensi Balita Kurus (BB/TB) di Prov
Prevalensi Balita Kurus (BB/TB) di Prov. Kaltim Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2016 Sumber: PSG 2016

17 3. Analisis Kausalitas Pangan dan Gizi
Estimasi Provinsi dengan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Baik dan Prevalensi Stunting pada Balita Sanitasi buruk di indonesia (13% BAB di sembarang tempat) 17

18 4. Peran dan Dampak Pangan dan Gizi dalam Pembangunan
Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang Akibat Gangguan Gizi pada Masa Janin 18

19 Tren terakhir PTM/Penyakit Kronis dan Kelebihan Gizi di Indonesia
Dampak Pangan dan Gizi terhadap Penyakit Tren terakhir PTM/Penyakit Kronis dan Kelebihan Gizi di Indonesia Obesitas abdominal, dislipidemia, hipertensi, glucose intolerant mempunyai risiko 2-3 kali lipat penyakit jantung koroner. 19

20 III. Rencana Aksi Multi-sektor
20

21 Faktor Determinan Pangan dan Gizi
Determinan pangan dan gizi sangat kompleks dan saling berhubungan Intervensi spesifik, jika cakupannya 90%, hanya akan menurunkan stunting sebanyak 30% 70% ditentukan oleh program sensitif yang dilaksanakan oleh berbagai sektor Oleh sebab itu, pendekatan multisektor dalam perbaikan pangan dan gizi,mutlak dilakukan 21

22

23 Outcome RAN-PG Multi Sektor 2015-2019
No Indikator Status awal (2014) Target 2019 1 Produksi padi (juta ton) 70,6 82,0 2 Produksi jagung (juta ton) 19,1 24,1 3 Produksi kedelai (juta ton) 0,9 2,6 4 Produksi gula (juta ton) 3,8 5 Produksi daging sapi (ribu ton) 452,7 755,1 6 Produksi ikan (juta ton) 12, 4 18,8 7 Produksi garam (juta ton) 2.5 4,5 8 Skor PPH 81,8* 92,5 9 Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari) 1967 Kkal 2150 Kkal 10 Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) 38,0 54,5 11 Prevalensi anemia pada ibu hamil (%) 37,1 28 12 Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%) 10,2 13 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (%) 50 14 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%) 19,6 17 15 Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita (%) 9,5 16 Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (%) 32,9 Prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun (%) 15,4 Usulan pada rapat tanggal 1 Oktober, tujuan terkait obesitas dianulir 23 Ket= * 2014

24 Intervensi Gizi Spesifik pada
Target 1000 HPK 24

25 Intervensi Gizi Sensitif
Pertanian : ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan Jaminan Sosial Nasional : BPJS untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan Pendidikan : peningkatan pengetahuan pangan dan gizi pada anak dan remaja, UKS, Dokter Kecil, PHBS Pemberdayaan Perempuan : pendewasaaan usia pernikahan dan pengetahuan pangan dan gizi Perlindungan Anak : tumbuh kembang, ASI Eksklusif, MP-ASI PU : ketersedian air bersih dan sanitasi yang layak BKKBN : pelayanan kesehatan reproduksi, dan pelayanan KB Sosial : program keluarga harapan 25

26 Intervensi Gizi Sensitif (2)
Perindustrian, Perdagangan, BPOM : kebijakan terkait pelabelan, promosi dan iklan susu formula, makanan olahan serta terkait fortifikasi Kelautan dan Perikanan : produksi dan distribusi ikan Kemendes : akses terhadap pangan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, penyediaan anggaran pada APBD Desa Ketenagakerjaan : pekerja anak, ruang laktasi di perusahaan Kemendagri : revitalisasi posyandu, distribusi tenaga kesehatan, PKK Kemenag : pendidikan calon pengantin 26

27 Faktor Penguat (Enabling Factor)
Evaluasi yang tepat : Bappenas, Bappeda, BPS Strategi advokasi : Kemenkoinfo dan K/L Koordinasi : Kemendagri, Kemenko PMK, Bappenas Akuntabilitas, regulasi insentif dan peraturan perundang-undangan : Kemendagri dan K/L Kepemimpinan : Kemendagri dan K/L lain Mobilisasi sumberdaya lokal : Bappeda Peningkatan kapasitas : Bappenas, Bappeda 49

28 IV. KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI
28

29 Organisasi RAD-PG Diperlukan pembetukan tim di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Tim RAD-PG Provinsi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dan berasal dari multisektor. Tim berperan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

30 TIM PENGARAH Tim Pengarah terdiri dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah  memberikan arahan penyusunan, pelaksanaan, dan M&E. Susunan tim pengarah terdiri : Penanggung Jawab : Gubernur Ketua : Sekretaris Daerah Sekretaris : Kepala Bappeda Anggota : Kepala Dinas teknis/Kepala Instansi menangani : kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, perdagangan, sosial, agama, komunikasi dan informasi, PU dan PR, Desa dan PDT dan Transimigrasi, ketenagakerjaan, Kemenpora, PP dan PA, BKKBN, BPOM.

31 TIM TEKNIS Tim teknis terdiri dari Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu : Ketua : Kepala Bappeda Sekretaris : Ka. Dinkes dan Ka. Instansi Ketahanan Pangan Anggota : Kepala dinas teknis/kepala instansi terdiri : kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, perdagangan, sosial, agama, komunikasi dan informasi, PU dan PR, Desa dan PDT dan Transimigrasi, ketenagakerjaan, Kemenpora, PP dan PA, BKKBN, BPOM.

32 Anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah.

33 TUGAS TIM RAD-PG PROVINSI
Tim Pengarah : Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan; Menyampaikan laporan penyusunan RAD-PG kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas; Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas; Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi; Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas; 

34 Tim Teknis : Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal sampai draft untuk disampaikan kepada Tim Pengarah. Menyampaikan draft RAD-PG kepada tim pengarah untuk proses lebih lanjut. Mensosialisasi RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi

35 Peran Sektor Swasta dan
Lembaga Masyarakat: Perguruan Tinggi, Lembaga profesi, Lembaga swadaya masyarakat, Pelaku usaha, Organisasi PBB (UN system), Donor, Masyarakat madani, dan Media 35

36 RENCANA INTERVENSI GIZI TERINTEGRASI DI INDONESIA
36

37 Rencana Intervensi Terintegrasi di Indonesia
Rencana integrasi yang akan dilakukan berupa integrasi K/L, lokasi, dan intervensi. Tim Teknis/Tim Kecil telah terbentuk untuk menyusun rencana kerja yang terdiri dari Pejabat Eselon II dan Eselon III sebagai tindak lanjut dari Pertukaran Pengalaman di Peru. Tim Teknis Pemerintah Kemko PMK Bappenas Kemkes Kemendesa Kemsos Kemkeu Kemendagri Kemendikbud BKKBN BPS didukung Non-Pemerintah Mitra Pembangunan Dunia Usaha Pakar Organisasi Masyarakat Madani

38 Tujuan Intervensi Terintegrasi
Tujuan implementasi intervensi terintegrasi antara lain: Mengintegrasikan seluruh intervensi kesehatan (spesifik) dan non-kesehatan (sensitif) Mengimplementasikan pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) dan money follow program percepatan perbaikan gizi Telah terbentuk Tim Teknis implementasi intervensi gizi terintegrasi dan akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2017 sampai 2019 serta melibatkan K/L kunci

39 Peran K/L Kunci (1) Intervensi Gizi Spesifik Kementerian Kesehatan:
Pemberian Tablet Tambah Darah untuk remaja putri, calon pengantin, ibu hamil Promosi ASI Eksklusif Promosi Makanan Pendamping-ASI Promosi makanan berfortifikasi termasuk garam beryodium Promosi dan kampanye Tablet Tambah Darah Suplemen gizi mikro (Taburia) Suplemen gizi makro (PMT) Kelas Ibu Hamil Promosi dan kampanye gizi seimbang dan perubahan perilaku Pemberian obat cacing Tata Laksana Gizi Kurang/Buruk Suplementasi vitamin A Jaminan Kesehatan Nasional Intervensi Gizi Sensitif Kementerian Pendidikan & Kebudayaan: PAUD dengan muatan pendidikan gizi dan kesehatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan gizi untuk anak sekolah dan Remaja Kementerian PU-PR: Sarana air bersih dan sanitasi Kementerian Perindustrian: Pembinaan iodidasi industri garam rakyat Pengawasan fortifikasi garam beryodium Kementerian Sosial: Bantuan Pangan Non-Tunai dengan sumber protein (telur) PKH, pemanfaatan fasilitator untuk pendidikan gizi dan pemantauan kepatuhan layanan kesehatan

40 Peran K/L Kunci (2) Intervensi Gizi Sensitif Kementerian Dalam Negeri:
Nomor Induk Kependudukan Akta kelahiran Fasilitasi program dan kegiatan gizi dalam APBD Kementerian Desa: Pengangaran Dana Desa untuk kegiatan gizi Kementerian Keuangan: Dana Insentif Daerah Kementerian Pertanian: Ketahanan pangan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga BPOM: Keamanan pangan Monitoring pangan terfortifikasi di lapangan secara berkala Intervensi Gizi Sensitif BKKBN: Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja termasuk madrasah dan pondok pesantren Bina Keluarga Balita untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota kelurga lain dalam pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan Kementerian Agama: Pendidikan gizi dan kesehatan kepada calon pengantin melalui KUA Pendidikan Kesehatan dan gizi untuk di madrasah dan pondok pesantren Mendorong peran serta ulama untuk pendidikan gizi dan kesehatan

41 Rencana Fokus Lokasi Intervensi Terintegrasi
RPJMN RPJMN 2017 4 kab/kota dengan kriteria I*) 4 kab/kota dengan kriteria II**) 2018 Scale-up intervensi terintegrasi di 84 kab/kota 2019 Perluasan cakupan kab/kota Pasca 2019 Seluruh kab/kota dengan ekspansi program terintegrasi (Program Nasional) *) Prevalensi stunting tinggi, keberadaan program PKH, Pamsimas, GSC, PAUD-GCD, PKGBM, STBM, serta keterwakilan wilayah/geografis **) Komitmen tinggi dari Pemerintah Daerah serta daerah yang memiliki best practices & keberhasilan intervensi

42 TERIMA KASIH 42