MDG DAN PERENCANAAN KESEHATAN DI ERA DESENTRALISASI

Presentasi berjudul: "MDG DAN PERENCANAAN KESEHATAN DI ERA DESENTRALISASI"— Transcript presentasi:

1 MDG DAN PERENCANAAN KESEHATAN DI ERA DESENTRALISASI
OLEH: DR. SRI FAJAR AYU, MM SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN MEDAN, 11 APRIL 2008

2 CONTENTS: Interdependensi spasial melahirkan MDG
Millenium Development Goal Tujuan, Target dan Indikator MDG Skala Intervensi Kesehatan Upaya Intervensi Sumut Untuk Pencapaian Target MDG Kemampuan Sistem Kesehatan MDG dan Perencanaan di Era Desentralisasai Desentralisasi Pelayanan Kesehatan

3 INTERDEPENDENSI SPASIAL
Era globalisasi, interdependensi spasial merupakan keniscayaan. Masalah kesehatan lokal terkait dgn masalah kesehatan global dan sebaliknya. Berlaku juga di daerah terisolasi atau terpencil, yang merupakan buah ketidakpedulian pembuat kebijakan kesehatan Disebabkan karena interdependensi yang tinggi terutama pada masalah kesehatan, dijumpai gerakan peningkatan derajat kesehatan pada tataran internasional

4 MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL
Gerakan tujuan pembangunan milenium (MDG): salah satu gerakan pada tataran internasional dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Diluncurkan pada tahun 2000 MDG merupakan konsensus negara-negara anggota PBB, para ahli dari sekretariat PBB, IMF, OEDC, dan Bank Dunia. Tujuan secara umum adalah menurunkan angka kemiskinan yang merupakan vicious circle bagi buruknya tingkat kesehatan: menurunkan angka kematian anak meningkatkan kesehatan ibu memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya mengembangkan jejaring global untuk pembangunan

5 TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR MDG
Menurunkan angka kematian anak Menurunkan 2/3 angka kematian balita (1990 – 2015) Angka kematian balita Angka kematian bayi Proporsi anak yg diimunisasi 2. Meningkatkan kesehatan ibu Menurunkan ¾ angka kematian ibu (1990 – 2015) Angka kematian ibu Proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih 3. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015 (tabel berikutnya) Angka prevalensi HIV ibu hamil usia tahun Angka pemakaian kondom perempuan menikah th Penggunaan kondom pada seks resiko tinggi Proporsi penduduk usia yang punya pengetahuan komprehensif ttg HIV/AIDS Jumlah yatim/piatu krn HIV/AIDS

6 TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR MDG
3. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 2. Mengendalikan malaria dan menurunnya jumlah kasusnya Prevalensi malaria Angka kematian karena malaria laki-laki dan perempuan Proporsi penduduk di daerah beresiko Proporsi balita tidur menggunakan kelambu direndam insektisida Proporsi balita dengan gejala klinis yg menerima pengobatan anti malaria 3. Mengendalikan penyakit tuberkulosis dan menurunnya jumlah kasus tersebut dan penyakit lainnya Prevalensi tuberkulosis Angka kematian karena tuberkulosis Angka penemuan penderita tuberkulosis baru Angka kesembuhan penderita tuberkulosis 4. Mengembangkan jejaring global utk pembangunan Bekerjasama dgn perusahaan farmasi utk meningkatkan akses thd obat esensial bagi negara berkembang Proporsi populasi yang dapat menjangkau obat-obat esensial secara berkelanjutan

7 PENCAPAIAN TUJUAN DAN TARGET MDG
Pencapaian tujuan dan target MDG tergantung pada: Skala intervensi (target MDG tidak akan dapat tercapai sesuai dengan waktu yang direncanakan jika skala intervensi tidak ditingkatkan (Mayor, 2005)) Kesiapan sistem dan infrastruktur kesehatan

8 SKALA INTERVENSI KESEHATAN
Didefinisikan sebagai: Cakupan kegiatan (jumlah orang yang dapat dijangkau oleh intervensi) Volume kegiatan (jumlah orang yang dilatih) Tingkat kegiatan (misalnya tingkat komunitas, kabupaten, atau nasional) Peningkatan skala (scaling up) intervensi kesehatan mengandung arti peningkatan skala maupun lingkup (scope) cakupan pelayanan dari cakupan sekarang, sehingga dapat melayani lebih banyak individu. Scaling up dapat dilakukan secara geografis maupun peningkatan permintaan populasi thd intervensi

9 UPAYA INTERVENSI SUMUT UNTUK PENCAPAIAN TARGET MDG (Sulani,2007)
Mengurangi kematian anak: Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi neonatal, bayi dan balita Memperbaiki manajemen program kesehatan neonatal, bayi dan balita Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam perawatan dan pengenalan tanda bahaya pada neonatal, bayi dan balita Memperbaiki kesehatan Ibu: Peningkatan cakupan dan kualitas antenatal, ibu bersalin dan nifas, yankes maternal dengan pencegahan komplikasi, yan KB, manajemen kesehatan ibu terpadu

10 UPAYA INTERVENSI SUMUT UNTUK PENCAPAIAN TARGET MDG (Sulani,2007)
Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya: Pembentukan KPA (komisi penanggulangan AIDS) Pemberian ART (anti retroviral therapy) Pembentukan VCT (voluntary conseling dan testing) Program PMTCT (prevention mother to child transmission) Program methadone Gebrak malaria, pokjanal malaria, kelambunisasi

11 KEMAMPUAN SISTEM KESEHATAN
Di sisi lain, peningkatan skala intervensi tergantung dari (deRenzio, 2005) kemampuan sistem kesehatan ketersediaan sumberdaya dan infrastruktur, serta kapasitas absorpsi pemerintah Tujuan-tujuan MDG tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh sumberdaya, infrastruktur, kapasitas yang memadai, serta sistem kesehatan yang baik.

12 MDG DAN PERENCANAAN DI ERA DESENTRALISASI
Perencanaan kesehatan membutuhkan keterpaduan antar tataran perencanaan, pemerintah daerah mampu membuat perencanaan berbasis situasi kondisi daerah dengan tetap memerhatikan prioritas nasional ataupun prioritas internasional (MDG) Keterpaduan dalam perencanaan kesehatan dibutuhkan untuk memperluas rentang pemindaian (span of scanning) terhadap aneka masalah kesehatan masyarakat, sehingga meningkatkan sensitivitas dan daya tanggap Keterpaduan juga dapat mengakomodasi aspirasi berbagai kelompok yang berkepentingan. Akhirnya, keterpaduan diperlukan agar rencana yang sudah dibuat dapat direalisasikan.

13 PERENCANAAN DI ERA DESENTRALISASI
Rencana investasi utk meningkatkan skala intervensi kesehatan esensial di era desentralisasi Agenda MDG, Masalah kesehatan global Masalah kesehatan masyarakat prioritas Redefinisi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota era desentralisasi Intervensi kesehatan esensial Perencanaan Visi dan Misi kabupaten/Kota Rencana kesehatan nasional Costing Penganggaran Pembiayaan

14 DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
Perhatikan, perencanaan, perhitungan biaya, penganggaran dan pembiayaan merupakan tahap yg tak terpisahkan Secara teoritis desentralisasi memberikan seejumlah keuntungan bagi perencana kesehatan (Witter, 2000) Pertama, desentralisasi memperbaiki perencanaan pelayanan kesehatan, karena menjadi lebih responsif (tanggap) terhadap kebutuhan lokal dan memperkecil duplikasi penyediaan pelayanan kesehatan Kedua, dibandingkan dengan sentralisasi, sistem desentralisasi mungkin menjadi lebih mahal karena kehilangan skala ekonomis, tetapi di sisi lain dapat juga lebih efisien karena terjadi pengurangan hambatan fisik, administratif, birokratik serta memudahkan kerjasama intersektoral dengan departemen terkait kesehatan

15 KETERPADUAN ANTAR TATANAN PERENCANAAN
Perencanaan desentralisasi seharusnya membawa prinsip keterpaduan antar tataran perencanaan. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu membuat perencanaan berbasis situasi dan kondisi daerah, dengan tetap memperhatikan prioritas masalah nasional. Secara nasional pemerintah telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010, dengan 50 indikator minimal standar pelayanan minimal (SPM), sebagai pedoman pembangunan kesehatan.

16 DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
Namun, keterpaduan ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama seiring dengan reposisi kewenangan lembaga-lembaga penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat nasional dan daerah Tanpa peningkatan kapasitas lokal dalam perencanaan, maka kelebihan desentralisasi tidak akan terwujud. Contoh, sebuah penelitian di Uganda memaparkan bahwa selama desentralisasi terjadi perubahan yang tidak menguntungkan dalam alokasi anggaran kesehatan di daerah, karena tidak adanya kesadaran akan kebutuhan lokal dari para pemegang kebijakan (Jeppson, 2001) Desentralisasi di Indonesia sedang berlangsung pada tahap transisi, sehingga advokasi dan penguatan sumberdaya dalam perencanaan merupakan tantangan aktual.