EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI

Presentasi berjudul: "EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI"— Transcript presentasi:

1 EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2 SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien Pemerintah belum efektif dan efisien Pelayanan publik masih buruk Pelayanan publik yang baik dan berkualitas Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas

3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Good Governance Pemerintah yang berorientasi hasil Menetapkan Tujuan Prioritas yang Jelas (Outcomes) Mengukur Pencapaian Tujuan (performance indicators) Menetapkan Target Mengaitkan Tujuan dengan Program dan Kegiatan (Program follow Result)

4 INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN KINERJA
Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumberdaya Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan LATAR BELAKANG Budget Reform: Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada Dewan Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting) Budget Savings Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran Public Management Reform: A Comparative Analysis – Christopher Pollit, Geert Bouckaert

5 RPJMN Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahunan Daftar Penetapan Anggaran Perjanjian Kinerja Laporan Keuangan Laporan Kinerja Reviu oleh APIP Laporan Keuangan Reviewed Laporan Kinerja Reviewed Audit Keuangan Audit Kinerja

6 ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI
Money Follow Program e-Government Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat. EFISIENSI Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil) Fokus Kinerja, bukan SPJ ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ. Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.

7 PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN RENCANA STRATEGIS BERKELANJUTAN PERBAIKAN SISTEM AKUNTABIITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERJANJIAN MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN PENGUKURAN MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN PELAPORAN MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR REVIU DAN EVALUASI KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil

8 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat & daerah) Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah

9 INEFISIENSI TERJADI KARENA :
HASIL EVALUASI SAKIP Skala nilai Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota Kategori Range Nilai 2015 2016 AA 90-100 A 80-90 4 2 3 1 BB 70-80 21 27 7 10 B 60-70 36 37 8 12 31 57 CC 50-60 16 11 13 174 199 C 30-50 239 193 D 0-30 14 INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Efisien ± 392,87 T Inefisiensi INEFISIENSI TERJADI KARENA : Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil) Ukuran kinerja tidak jelas Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

10 AREA PERBAIKAN 1 2 GOALS 3 ACTIVITY 4
Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah Sasaran Strategis /Result Strategis /Result GOALS Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Jelas relevansi / kaitan Antara Program/Kegiatan dengan Sasaran / kinerja Tujuan/sasaran orientasi hasil Ukuran kinerja jelas 1 2 3 Kejelasan kinerja yang akan dicapai Program / Kegiatan efektif dan efisien Rincian kegiatan harus sesuai dengan maksud kegiatan 4 Instansi Pemerintah /SKPD/OPD

11 RATA-RATA NILAI AKIP “nilai ini menunjukkan ada potensi untuk melakukan efisiensi lebih dari 30% untuk K/L dan provinsi serta lebih dari 50% untuk kabupaten/kota”

12 SASARAN STRATEGIS SKPD
POHON KINERJA PEMERINTAH DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Impact) KEPALA DAERAH SKPD SKPD SASARAN STRATEGIS SKPD (outcome - impact) ESELON III SASARAN PROGRAM (outcome) SASARAN PROGRAM (outcome) ESELON IV SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) Proses Pencapaian Output Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses input input input input input input input input input input input input input input input input Sumberdaya Yang Digunakan

13 PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
RPJMD Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya. Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian. Sasaran: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Sasaran: Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja: % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Target: 20% Indikator Kinerja: Jumlah produksi pertanian Target: ton Indikator Kinerja: Panjang jalan dengan kualitas baik. Target: 95% Indikator Kinerja: Jumlah koperasi aktif bidang pertanian. Target: 100 Koperasi Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan: Menerapkan teknologi pertanian. Penggunaan bibit unggul. Kegiatan: Membangun jalan akses ke sentra pertanian Kegiatan: Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian. 1313 Anggaran: Rp Anggaran: Rp Anggaran: Rp Anggaran: Rp BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM

14 CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI
Meningkatkan Industri Pariwisata Meningkatkan Rasa Aman Wisatawan Pengembangan Produk Wisata Pemasaran dan Promosi Pengembangan Aksesbilitas Pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha Peningkatan pemasaran dan promosi melalui penyebaran informasi di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik Peningkatan kemudahan akses angkutan umum/ kendaraan pribadi untuk mencapai obyek wisata Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung obyek wisata Peningkatan keamanan khusus daerah wisata Peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata secara lebih profesional Pengelola dan pelaku usaha wisata perlu melakukan diversifikasi atau pengembangan usaha produk wisata secara beragam yang inovatif dan kreatif Perlu diadakan upaya pemberian insentif untuk memotivasi pengelola obyek wisata dalam meningkatkan pengelolaan obyek wisata. Peningkatan kemudahan akses informasi agar obyek wisata dapat diakses dengan mudah dari berbagai macam sumber Pengembangan obyek wisata yang masih berupa potensi menjadi obyek wisata yang riil dalam mendukung PAD. SATPOL PP Koperasi dan UKM Pariwisata Perhubungan dan Informatika Dinas PU Dinas Pariwisata Sumber Daya yang dibutuhkan Sumber Daya yang dibutuhkan Sumber Daya yang dibutuhkan Sumber Daya yang dibutuhkan Sumber Daya yang dibutuhkan Sumber Daya yang dibutuhkan SDM Anggaran SDM Anggaran SDM Anggaran SDM Anggaran SDM Anggaran SDM Anggaran

15

16

17

18 mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan
e-Budgeting e-Budgeting PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Money Follow Program mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan

19 e-Performance Based Budgeting
PRIORITAS DAERAH PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Program Follow Result Money Follow Program meningkatkan efektifitas dan mengurangi pemborosan anggaran mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan

20 mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan
e-Performance Based Budgeting Akuntabilitas Kinerja e-Budgeting mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan mencegah pemborosan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ASN tidak disibukkan dalam pekerjaan dokumentatif namun berfokus pada kinerja yang akan diwujudkan

21 Langkah – langkah perbaikan
Memastikan Kepada SKPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja; Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh SKPD; Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja; Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja; Kepala daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, atas capaian kinerja SKPD; Pemberian penghargaan terhadap SKPD berkinerja dan hukuman terhadap SKPD tidak berkinerja.

22 TERIMA KASIH