Progress Reformasi Birokrasi LKPP

Presentasi berjudul: "Progress Reformasi Birokrasi LKPP"— Transcript presentasi:

1 Progress Reformasi Birokrasi LKPP
Dalam Rangka Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi 11 September 2017

2 Outline Visi, Misi, dan Peta Strategi LKPP
Capaian Kinerja Strategis LKPP Hasil Evaluasi RB tahun 2016 Kondisi, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi RB Area Manajemen Perubahan Area Penguatan Perundang-undangan Area Penguatan Organisasi Area Penguatan Tata Laksana Area Penguatan Manajemen SDM Area Penguatan Akuntabilitas Area Penguatan Pengawasan Area Penguatan Pelayanan Publik Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2016 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi SAKIP Jadwal tindak lanjut sampai dengan bulan Desember

3 Visi dan Misi LKPP VISI MISI 2015 - 2019
“Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa” Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien; Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing; Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan.

4 Peta Strategi LKPP Stakeholders Perspective Business Process
Efektifitas dan Efisiensi Belanja Pengadaan Nasional Stakeholders Perspective Mewujudkan Pasar Pengadaan yang Efisien Mewujudkan Pengadaan yang menghasilkan value for money Mewujudkan Pengadaan yang meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional Business Process 1) Formulasi Kebijakan dan Peraturan 2) Pengembangan & Eksekusi E-Commerce 3) Pengembangan SDM Pengadaan 4) Advokasi dan Penanganan Permasalahan Hukum 5) Pemantauan, Penilaian, Evaluasi Kebijakan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP Organizational Capacity Terwujudnya LKPP yang Akuntabel dan Kinerja Tinggi Terwujudnya Layanan LKPP yang Berkualitas Terwujudnya LKPP yang Efektif dan Efisien Teknologi Sarana dan Prasarana Efektivitas Perencanaan dan Anggaran

5 Pagu Anggaran Pagu Anggaran Pagu Anggaran 2014 - 2017 2014 - 2017
Realisasi 87,71% 297,6M 94,68% 97,10% 261,0M 240,7M 42,98%* 213,8M 145,7M 140,7M 137,9M 136,6M 91,8M* *) data per 5 Juli 2017

6 2017 2016 Kinerja Tahun 2016 - 2017 data per 31 Mei 2017
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan 2017 2016 Rencana Sosialisasi Perpres 54 Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 314 Telah disusun pedoman penyusunan pelaporan PBJ yang sudah ditindak lanjuti oleh 314 kab/kota. Pedoman dan Standar Teknis PBJP Rancangan Perka Pedoman Swakelola Rancangan Perka Uraian Jenis Barang/Jasa Rancangan Perka Agen Pengadaan Kajian Badan Usaha dan Keadaan Khusus Juknis Pengadaan, dll 4 Proyek KPBU dalam pemdampingan LKPP seperti PJU, SPAM, persampahan dan Bandara 4 Proyek KPBU dalam pemdampingan LKPP seperti PJU, SPAM, persampahan dan Bandara

7 Kinerja Tahun 2016 - 2017 data per 31 Mei 2017
Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Katalog Penyedia Penilaian Standarisasi LPSE Jumlah Produk Masuk Katalog Penyedia Terkualifikasi pada sistem SiKAP LPSE yang Terstandarisasi 2016 2017 Target Realisasi 50.000* 70.691* * 2016 2017 Target Realisasi 67.200 85.478 2016 2017 Target Realisasi 460 496 610 Penguatan Kapasitas, Infrastruktur dan Cloud LPSE E-Government Provinsi Terlayani Cloud Data Center 1 Sistem 1 Sistem 2016 2017 Target Realisasi 18 22 34 Integrasi Sistem Monitoring PBJ dengan Om SPAN Integrasi Sistem Perencanaan PBJ dengan Renja dan RKA-K/L *) data target/capaian per tahun

8 Kinerja Tahun 2016 - 2017 data per 31 Mei 2017
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kelembagaan JabFung JabFung Pengelola Pengadaan ULP Maturitas Level 3 2016 2017 Target Realisasi 344 441 589 2016 2017 Target Realisasi 1.750 1.655 3.500 Sertifikasi LPP Penyelenggaraan Reguler Ujian Sertifikasi LPP yang Terakreditasi 2016 2017 Target Realisasi 218* 2016 2017 Target Realisasi 20* *) data target/capaian per tahun

9 Kinerja Tahun 2016 - 2017 data per 31 Mei 2017
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Konsolidasi Pengadaan Pelayanan Advokasi Pelayanan Advokasi (surat, telepon, , tatap muka, dll) Persentase Nilai Anggaran Pengadaan yang terkonsolidasi 2016 2017 Target Realisasi 15% 16% 20% 2016 2017 Target Realisasi 8.000* 8.820* Penyelesaian Sanggah Pemberian Keterangan Ahli Pelayanan Penyelesaian Sanggah Kasus 2016 2017 Target Realisasi 320* 2016 2017 Target Realisasi 100* *) data target/capaian per tahun

10

11 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB (Ketua Tim Area I Manajemen Perubahan: Kepala Biro Renortala) No Kondisi Rekomendasi Kemenpan Tindak Lanjut LKPP telah mengadakan Sosialisasi dan Bimtek Road Map RB tanggal 21 Agustus 2015 dan 15 Maret 2016, pesertanya adalah jajaran eselon LKPP dan Tim RB Menyosialisasi dan menginternalisasikan Road Map RB kepada seluruh pegawai LKPP Sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai LKPP dalam Rakortek bulan Februari 2017 2. Agen Perubahan telah ditetapkan dengan SK Kepala Nomor 183 Tahun 2016 tentang Agen Perubahan di lingkungan LKPP Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas agen perubahan dan memastikan agen perubahan yang telah ditunjuk memiliki peran dan dampak terhadap perubahan di unit kerja masing-masing Pemantauan terhadap agen perubahan akan dilaksanakan dalam bulan September sampai Desember

12 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB (Ketua Tim Area II Penataan Perundang-undangan: Direktur Penanganan Permasalahan Hukum) No Kondisi Rekomendasi Kemenpan Tindak Lanjut 1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan harmonisasi terhadap peraturan perUUan yang tidak harmonis/sinkron Terus melakukan harmonisasi terhadap produk hukum/kebijakan di lingkungan LKPP LKPP secara periodik melakukan harmonisasi terhadap produk hukum diantaranya Perpres Pengganti Perpres 54 yang akan ditanda tangani Presiden, Perka e-Purchasing, Perka KPBU, Perka Pusdiklat LKPP telah memberikan rekomendasi pembatalan 3 perpres dalam rangka Harmonisasi Peraturan. 2. Beberapa kebijakan yang tidak sinkron sudah direvisi, namun ada yang masih dalam proses revisi Menindaklanjuti semua hasil kebijakan yang telah diidentifikasi dengan revisi/perubahan/ pencabutan. LKPP telah memberikan rekomendasi pembatalan 3 perpres dalam rangka Harmonisasi Peraturan. Contoh: Perka e-Purchasing nomor 6 tahun 2016 menggantikan Perka e-Purchasing nomor 3. Sistem pengendalian penyusunan perUUan ditetapkan dalam bentuk SOP, dan pelaksanaannya telah dievaluasi sekali setahun Terus melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan perUUan secara berkala. LKPP melakukan evaluasi SOP Penyusunan Perpres secara berkala

13 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB (Ketua Tim Area III Penguatan Organisasi: Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus) No Kondisi Rekomendasi Kemenpan Tindak Lanjut 1. Telah dilakukan evaluasi terhadap Perka LKPP No. 3/2015, dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan rencana perubahan SOTK LKPP (sudah dalam bentuk NA) Agar SOTK baru lebih tepat fungsi dan ukuran, sesuai dengan mandat, adanya kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan, dan penetapan tugas dan fungsi tidak overlap antara 1 unit dengan unit lainnya. Usulan pembentukan pusdiklat telah mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB pada Desember 2016, pada tahun 2017 akan di tetapkan Perka LKPP terkait SOTK LKPP secara periodek melakukan analisis jabatan 2. Dalam rencana perubahan tersebut telah dilakukan evaluasi/kajian terhadap struktur yang masih berlaku, dengan memperhatikan aspek ketepatan fungsi dan ukuran organisasi

14 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB (Ketua Tim Area IV Penguatan Tata Laksana: Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik) No Kondisi Rekomendasi Kemenpan Tindak Lanjut LKPP belum membuat peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP hanya mencakup kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit organisasi di lingkungan LKPP. Menetapkan peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk seluruh unit organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) dan mengimplementasikan SOP tersebut Peta Proses Bisnis LKPP telah disusun dan diintegrasikan kedalam peta Strateg LKPP. Peta Proses Bisnis sedang dalam proses pembaharuan agar dapat lebih menggambarkan tusi seluruh unit organisasi.

15 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB (Ketua Tim Area V Penguatan Manajemen SDM: Kepala Biro HSIK) No Kondisi Rekomendasi Kemenpan Tindak Lanjut Belum membentuk unit assessment center untuk menekan mahalnya biaya assessment seluruh PNS Melatih beberapa PNS untuk menjadi assessor yang akan melakukan evaluasi kompetensi seluruh PNS Akan berkoordinasi dengan BKN untuk pelatihan Asesor bulan September sampai Desember 2. SKP dilaksanakan setahun sekali Cascading perjanjian kinerja agar disusun hingga eselon 3, 4 dan staf Telah disusun Dokumen Cascadng hingga Eselon III, IV dan Staf, akan diselesaikan pada bulan Desember 3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian masih dalam pengembangan Memutakhirkan SIMPEG dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pegawai LKPP, misalnya membuat notifikasi untuk kenaikan pangkat,gaji berkala,cuti, pensiun, integrasi dengan absensi dan kinerja Telah dilakukan pengembangan dan perbaikan aplikasi SIMPEG

16 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB (Ketua Tim Area VII Penguatan Pengawasan: Inspektur) No Kondisi Rekomendasi Kemenpan Tindak Lanjut Kebijakan tentang penanganan gratifikasi, Pengaduan masyarakat, dan Benturan Kepentingan telah ditetapkan pada tahun 2016 Perlu dilakukan public campaign dan implementasi serta evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dan menindaklanjuti hasil evaluasi Telah dilakukan public campaign melalui media pojok gratifikasi dan banner dan website LKPP. Telah dibentuk Tim Evaluasi Penanganan Gratifikasi dan telah dilakukan Evaluasi Penangan Gratifikasi 2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah baru mulai diimplementasikan Agar dalam rangka penerapan SPIP, seluruh unit organisasi membangun lingkungan pengendalian, melakukan penilaian risiko atas organisasi, dan melakukan monev secara berkala terhadap sistem pengendalian intern segera dibuat, disosialisasikan berkala, dievaluasi implementasinya dan ditindaklanjuti hasilnya Telah dilakukan penilaian resiko terhadap Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Pilot Project di LKPP 3. Dari hasil evaluasi pada 2015 penanganan pengaduan masyarakat masih terlalu lama, pengaduan pada November 2015 baru ditangani Januari 2016 Agar penanganan pengaduan masyarakat sesuai SOP yaitu 26 jam kerja Menunggu perhitungan atas rata-rata penyelesaian pengaduan yang masuk 4. Maturitas SPIP dan Kapabilitas Inspektorat masih rendah Meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas Inspektorat LKPP Telah dilakukan Self Assessment pada Inspektorat terkait Peningkatan Maturitas. Kapabilitas Inspektorat dilakukan melalui penguatan organisasi melalui Naskah akademik revisi inspektorat Terdapat peningkatan nilai SPIP menjadi 1,88.

17 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB (Ketua Tim Area VIII Penguatan Pelayanan Publik: Direktur Pelatihan Kompetensi) No Kondisi Rekomendasi Kemenpan Tindak Lanjut Hasil survey kepuasan masyarakat belum ditindaklanjuti terutama unsur kecepatan pelayanan Segera menindaklanjuti hasil survey dengan melakukan perbaikan Telah diterbikan Surat Keputusan Kepala LKPP nomor 151 tentang Standar Pelayanan. Revisi layout ruangan pelayanan. Peningkatan sarana dan prasarana. SOP alur pelayanan 2. Responden survey kepuasan masyarakat menilai call center dan lebih efektif Pemanfaatan media informasi seperti call centre dan agar dimaksimalkan LKPP sudah memaksimalkan media informasi dan (rekapan call centre pada e-proc, serta rekapan pada bagian humas atau Deputi 4) LKPP juga sudah menggunakan Sosial Media 3. Belum semua Unit pelayanan melakukan inovasi pelayanan Membuat inovasi pelayanan yang bermanfaat untuk mempercepat pelayanan misal mengembangkan lelang terbalik, mendorong K/L/Pemda menyempurnakan LPSE dengan pemeringkatan, dll Telah ikut serta dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan masuk Top 99 untuk inovasi e-Lelang Cepat. Pengembangan Reverse Auction telah di tuangkan dalam draft revisi perpres.

18 Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi SAKIP (Ketua Tim Area Akuntabilitas Kinerja: Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I) No. Rekomendasi Kemenpan Tindak Lanjut 1. Indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra LKPP kurang smart dan cukup Sedang dilakukan Revisi Indikator Renstra 2. Renstra lKPP belum menggambarkan tugas fungsi LKPP yang diamanatkan yaitu evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Sedang melakukan revisi indicator Renstra meskipun demikian LKPP telah melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa semester I dan II serta akan dikirimkan kepada Presiden dalam waktu dekat 3. Rencana aksi kinerja telah dibuat hanya manual Rencana aksi kerja telah dibuat dalam bentuk elektronik melalui aplikasi e-Performance 4. Evaluasi SAKIP ke unit kerja belum dilaksanakan Telah dilakuan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat 5. MONEV Kinerja telah dibuat tapi masih manual Telah mengimplementasikan IT terhadap Monev Kinerja LKPP melalui Aplikasi e-Performance 6. Cascading sd eselon IV belum baik karena level eselon II lebih banyak output Telah dilakukan exercise Cascading Eselon II dan sebagian Eselon III. Exercise selengkapnya akan dilakukan sampai bulan Desember

19 Rencana Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi
No. kegiatan September 2017 Oktober 2017 Nov 2017 Des PIC I II III IV 1. Pemantauan Agen Perubahan Katri 2. Penyusunan Proses Bisnis LKPP Setiawan 3. Pelatihan Assessor Kepegawaian Angky 4. Dokumen Cascading hingga Eselon III, IV dan Staf Mukti 5. Evaluasi Penanganan Gratifikasi Estu

20 No Fokus Area Evaluasi Evaluator Ketua Tim Ruangan Waktu
1 Manajemen Perubahan Ka BPOT 914 2 Penguatan PerUU Dir. Penanganan Permasalahan Hukum 3 Penguatan Organisasi Dir. Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 901 4 Penguatan Tata Laksana Dir. SPSE 910 5 Penataan Manajemen SDM Ka HSIK 6 Penguatan Akuntabilitas Dir. Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I Ruang Rapat Sestama 7 Penguatan Pengawasan Inspektur 8 Penguatan Pelayanan Publik Dir. Pelatihan Kompentesi 913