PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LANGKAH STRATEGIS DALAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI JAWA TENGAH KHUSUSNYA DI 15 KABUPATEN MERAH Dalam Rangka Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

2 Pengertian Kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat Definisi Umum Kemiskinan Penduduk Miskin Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan

3 Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan kilo kalori per kapita per hari. 52 jenis komoditi. (2) Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Perkotaan : 51 jenis komoditi; Perdesaan : 47 jenis komoditi.

4 GARIS KEMISKINAN (GK) PROVINSI JAWA TENGAH
Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi Maret 2015 sebesar Rp ,- per kapita per bulan, meningkat 5,78% dibandingkan dengan September 2014 yang mencapai Rp ,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan Garis Kemiskinan Maret 2015 sebesar Rp ,- per kapita per bulan atau naik 4,54 % dari kondisi September 2014 (Rp ,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 6,86% menjadi sebesar Rp ,- per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2014 yaitu sebesar Rp ,- per kapita per bulan. Sumber: BPS, BRS, diolah

5 Fungsi Data Kemiskinan
NO SIFAT DATA SUMBER FUNGSI MODEL 1. MAKRO SURVEY SAMPEL PROFIL GAMBARAN UMUM KUALITATIF PERINGATAN DINI PENGAMBILAN KEBIJAKAN SUSENAS SDKI SAKERNAS 2. MIKRO SENSUS KESELURUHAN DATA (BY NAME BY ADDRESS) INFORMASI DETAIL KUANTITATIF INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN PODES SP PPLS DATA DINAS

6 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB./KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH (SEPTEMBER 2013*) Sumber : BPS, Sept 2013, diolah Di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional : 15 Kabupaten (Blora 14,64%, Grobogan 14,87%, Cilacap 15,24%, Purworejo 15,44%, Klaten 15,60%, Demak 15,72%, Sragen 15,93%, Banyumas 18,44%, Banjarnegara 18,71%, Pemalang 19,27%, Purbalingga 20,53%, Brebes 20,82%, Rembang 20,97%, Kebumen 21,32% dan Wonosobo 22,08% ) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional 10 Kabupaten/Kota (Kota Surakarta 11,74%, Batang 11,96%, Temanggung 11,42%, Kendal 12,68%, Pati 12,94%, Boyolali 13,27%, Pekalongan 13,51%, Karanganyar 13,58%, Magelang 13,96% dan Wonogiri 14,01%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Kota Semarang 5,25%, Salatiga 6,40%, Kota Pekalongan 8,26%, Semarang 8,51%, Kudus 8,62%, Kota Tegal 8,84%, Jepara 9,23%, Kota Magelang 9,80%, Sukoharjo 9,87% dan Tegal 10,58%)) *) Data Terakhir dari BPS

7 FOKUS LOKASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT DESA/KELURAHAN
Mengurangi Penduduk Miskin Diprioritaskan Pada Wilayah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Di Atas Rata-rata Jawa Tengah Sumber : BPS, Persentase Penduduk Miskin Kab./Kota Sept 2013, diolah (tahun 2014 belum tersedia) PEMETAAN KEMISKINAN TINGKAT DESA/KELURAHAN KEMISKINAN DESA KEL. DESA/KEL. TINGGI 714 36 750 SEDANG 1.207 47 1.254 RENDAH 2.457 136 4.864 TOTAL 4.378 219 6.868 15 Kab

8 JUMLAH RUMAH TANGGA DGN STATUS KESEJAHTERAAN 30% TERENDAH
TOTAL SE JATENG: Ruta Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, diolah Sekretariat TKPK

9 LANJUTAN JUMLAH RUMAH TANGGA...
TOTAL 15 KABUPATEN: Ruta Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, diolah Sekretariat TKPK

10 2. JUMLAH INDIVIDU DGN STATUS KESEJAHTERAAN 30% TERENDAH
TOTAL SE JATENG: jiwa) Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, diolah Sekretariat TKPK

11 LANJUTAN JUMLAH INDIVIDU...
TOTAL 15 KABUPATEN: Ruta Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, diolah Sekretariat TKPK

12 PROPORSI JUMLAH RUMAH TANGGA & INDIVIDU DGN STATUS KESEJAHTERAAN 30% TERENDAH
DI 15 KABUPATEN Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, diolah Sekretariat TKPK

13 PERSEBARAN JUMLAH RUMAH TANGGA DGN STATUS KESEJAHTERAAN 30% TERENDAH DI 15 KABUPATEN
Total  Ruta Brebes, Cilacap, Banyumas, Grobogan dan Klaten 5 TERTINGGI Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, diolah Sekretariat TKPK

14 PERSEBARAN JUMLAH INDIVIDU DGN STATUS KESEJAHTERAAN 30% TERENDAH DI 15 KABUPATEN
Total  Ruta Brebes, Cilacap, Banyumas, Pemalang dan Kebumen 5 TERTINGGI Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, diolah Sekretariat TKPK

15 DAN RENCANA AKSI DAERAH
STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH

16 KURANGI BEBAN PENGELUARAN
STRATEGI MAKRO PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIBERDAYAKAN PRODUKTIF KURANGI BEBAN PENGELUARAN STRATEGI PENANGANAN TIDAK PRODUKTIF CHARITY

17 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 – 2018
Pendapatan (Berkelanjutan) 2 Beban pengeluaran (Komprehensif) KIN GUR Kat Kualitas hidup masy & perluasan cakupan yan sosial dasar Kat eknm berbasis potensi unggulan daerah Pemulihan daya dukung & tampung lingkungan Optimal yan publik, tata kelola & kondusivitas wil Kat kualitas & kapasitas infrast 3 4 Keberlanjutan UMKM (Pengembangan) Sinergitas Kebijakan (Penguatan)

18 RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 – 2018
STRATEGI 2016 2017 2018 MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASY KIN 171,704 Milyar 1.200,367 Milyar 1.201,748 Milyar MENINGKATKAN KEMAMPUAN & PENDAPATAN MASY KIN 89,203 Milyar 67,488 Milyar 70,978 Milyar MENGEMBANGKAN & MENJAMIN KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO & KECIL 61,800 Milyar 65,350 Milyar 68,650 Milyar SINERGITAS KEBIJAKAN & PRONANGKIS 103,631 Milyar 123,751 Milyar 128,216 Milyar JUMLAH 426,338 Milyar 1.456,956 Milyar 1.469,592 Milyar

19 1 CONTOH PROG/KEG PER STRATEGI Beban Pengeluaran PROGRAM
(Komprehensif) PROGRAM KEGIATAN TAHUNAN Program Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin Kegiatan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Non Kuota Jenjang Pendidikan Menengah  jt Kegiatan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Pendidikan Khusus  org Program Peningkatan Akses Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kegiatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan (Jamkes) Non Kuota Provinsi  rb x12 bln Program Penyehatan Lingkungan Kegiatan Stimulan Jamban Sehat  rb (SUPLEMEN RTLH) Program Peningkatan Akses Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  jt (target 5 tahun; ) Program pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Kegiatan Pengembangan listrik murah dan hemat  unit (SUPLEMEN RTLH) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan  19 Kilometer Sirkuit (SUPLEMEN RTLH) Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kegiatan Pembangunan PLTS SHS (Solar Home System) 100 unit (SUPLEMEN RTLH) Kegiatan Pembangunan & Rehab PLTMH (Micro Hydro) 4 unit (SUPLEMEN RTLH)

20 2 CONTOH PROG/KEG PER STRATEGI Pendapatan PROGRAM KEGIATAN TAHUNAN
(Berkelanjutan) PROGRAM KEGIATAN TAHUNAN Program Rintisan Desa Berdikari (didukung Desa Binaan Kategori Wareg, Waras & Wasis) Kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal  100 desa Desa Mandiuri Pangan (DMP)  24 desa Desa Mandiri Energi (DME)  5 desa Kegiatan Pengembangan Potensi Keunikan Lokal Masyarakat & Alam menjadi Atrakasi Wisata  10 desa Kegiatan Pengembangan Agribisnis  5 lokasi Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya  5 desa Desa Siaga Aktif  80 desa Desa Vokasi (Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU)  102 desa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM  192 org Pelatihan bagicalon tenaga kerja berbasis kompetensi di bidang industri  420 org Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Penca  150 org Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan  840 org Kegiatan Peningkatan Penempatan melalui mekanisme AKAD  500 org

21 CONTOH PROG/KEG PER STRATEGI 3 Keberlanjutan UMKM (Pengembangan) PROGRAM KEGIATAN TAHUNAN Program Rintisan Desa Berdikari (didukung Desa Binaan Kategori Wareg, Waras & Wasis) Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Sumber Daya Lokal (Desa OVOP)  35 desa KUBE KRSE, WRSE & KAT  400 KUBE; 20 KUBE KAT Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang. Kegiatan Peningkatan Wira Usaha Baru  40 IKM

22 4 CONTOH PROG/KEG PER STRATEGI Sinergitas Kebijakan PROGRAM
(Penguatan) PROGRAM KEGIATAN TAHUNAN Program Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi Kegiatan Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama (Naskah MoU) & Kegiatan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama (Naskah PKS) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

23 PERENCANAAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 – 2018
Alokasi APBD yg berpihak pd penanggulangan kemiskinan yaitu : Mendasarkan pd strategi penanggulangan kemiskinan, prioritas bidang dan wilayah intervensi, rumah tangga/individu penerima manfaat dan berdasarkan standar biaya pelayanan publik. Upaya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari pajak dan retribusi daerah harus tidak menambah beban pengeluaran masyarakat miskin. Anggaran belanja harus mendukung pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan keberlanjutan UMKM; dan penguatan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sharing penganggaran melalui komitmen antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan peran stakeholder dalam peNanggulangan kemiskinan melalui optmalisasi potensi alokasi dana perusahaan dalam CSR maupun PKBL

24 PILOTTING – SHARING PENDANAAN
Model Sinergitas Penganggaran 1 BSM Dikmen & Diksus Non Kuota APBN Akses Pendidikan 2 Jamkesda Akses Kesehatan 3 Perbaikan RTLH Akses Infrastruktur PUSAT PROV KAB/KOTA P E R L U M O U

25 PILOTTING – SHARING PENDANAAN KABUPATEN/KOTA : DIKDAS
Model Sinergitas Penganggaran PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA : DIKDAS PENDAMPING BOS BEASISWA PROVINSI : DIKMEN 25

26 PILOTTING – SHARING PENDANAAN
Model Sinergitas Penganggaran RTLH RTLH PRIORITAS I PRIORITAS II PRIORITAS III PUSAT : PROVINSI : KAB/KOTA 20% : % : % 26

27 Model Sinergitas Penganggaran
KESEHATAN JAMKESDA (NON KUOTA) Sharing Quota Kab/Kota dan Provinsi Provinsi 2016 : Jiwa

28 PENUTUP Strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dalam dokumen SPKD harus ter-absorbsi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada tingkat daerah (RPJMD dan RKPD) dan pada tingkat SKPD (Renstra dan Renja SKPD), baik level Provinsi maupun Kabupaten/Kota 1 Kinerja penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah merupakan merupakan prestasi agregat dari seluruh Kabupaten/Kota, oleh sebab itu komitmen Pemerintah Kabupaten Kota dalam penurunan angka kemiskian menjadi kunci utama. 2 Perlu ada sinkronisasi dokumen SPKD masing-masing Kabupaten/Kota dengan SPKD Provinsi Jawa Tengah 3 Perlu ada kesepakatan dalam membangun Sistem Informasi Data Penanggulangan Kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi : berbasis data kependudukan. 4

29 TERIMA KASIH