STUDI POTENSI AIR BAKU KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Presentasi berjudul: "STUDI POTENSI AIR BAKU KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN"— Transcript presentasi:

1 STUDI POTENSI AIR BAKU KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN
DR. Ir. THOMAS RAYA TANDISAU’,MM NIP : Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IVc Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Madya Januari 2017

2 DATA PRIBADI PEGAWAI A. Data Pribadi
Nama : DR. Ir. Thomas Raya Tandisau, MM Tempat/Tgl.Lahir : Rantepao, 1957 Status Pegawai : Pegawai Negeri Sipil Pusat NIP : / Golongan : Pembina / Iva TMT Golongan : 01 April 2012 B. Riwayat Pendidikan Formal Tingkat & Jurusan Pendidikan Lembaga Pendidikan Tahun Lulus SD Yayasan Katolik Tahun 1970 ST Bangunan Air Negeri Tahun 1973 STM Bangunan Air Yayasan Kristen Tahun 1976 PAT Sipil Universitas Hasanuddin Tahun 1982 Sarjana Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia Tahun 2000 Magister Manajemen Tahun 2002 Doktoral (Ph.D) Universiti Tun Abdul Razak Malaysia Tahun 2009

3 C. Riwayat Jabatan Uraian Jabatan Unit Kerja Tahun s/d Tahun
Pengawas Utama Proyek Irigasi Sederhana Sul-Sel Dinas Pekerjaan Umum 1982 s/d 1985 Counterpart Special Maintenance ISSP I & ISSP II Proyek Irigasi Sul-Sel 1986 s/d 1990 Kepala Urusan Perencanaan Proyek Irigasi Sul-Sel 1987 s/d 2000 Direksi Pelaksana FMIS Asisten Teknik Bagpro Rancang Bangun Wil.Timur 2001 s/d 2003 Pemimpin Bagian Proyek Jaringan Irigasi Air Tanah Gorontalo Proyek Irigasi Gorontalo 2004 s/d 2005 Kasatker Penyediaan Air Baku Jeneberang Proyek Induk Pelaksana Sungai Jeneberang 2006 s/d 2007 PPK O & P Sulawesi Tenggara Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang 2007 s/d 2008 PPK Pembangunan Waduk Ponre-Ponre 2008 s/d 2009 PPK Pembangunan Bendung Gerak Tempe 2009 s/d 2010 Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Madya pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 2011 sampai sekarang

4 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Air baku merupakan kebutuhan utama manusia dan pada saat kemarau, sumber air menjadi kering dan masyarakat akan resah. Hingga saat ini pengembangan Air Baku di seluruh Pelosok Indonesia belum memenuhi target yang diharapkan, dimana air tidak tersedia pada waktu yang diperlukan, air tidak tersedia pada ruang / tempat yang dibutuhkan. Salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi masalah kelangkaan air bersih, adalah meluncurkan suatu program yang tujuannya melakukan studi untuk mencari potensi sumber air baku diseluruh daerah secara nasional yang memungkin dan memenuhi syarat untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dalam jangka panjang dan pada akhirnya dapat mengatasi masalah kelangkaan air bersih.

5 PENDAHULUAN Kabupaten Bone memiliki banyak sumber air baku, berupa sumber mata air maupun sungai yang merupakan sumber air permukaan dapat dikembangkan untuk pemenuhan air baku penduduk di Kabupaten Bone.

6 PENDAHULUAN 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud Penulisan
Maksud dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi potensi air baku di Kabupaten Bone yang dapat dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini adalah melaksanakan identifikasi dan pengukuran pada lokasi tersebut di atas, guna menunjang data-data perencanaan teknis sarana penyediaan air baku nanti.

7 STUDI PUSTAKA 2.1. Wilayah Sungai Untuk mencapai pengelolaan sumber daya air yang maksimal atau optimal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah diatur tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan di wilayah sungai Jeneberang yang telah dilakukan terkait dengan tata pengaturan air, kegiatan tata pengairan, kegiatan tata air, dan kegiatan pembangunan pengairan, sebagaimana dimaksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, adalah seperti rincian dalam uraian berikut :

8 STUDI PUSTAKA Telah disusun dasar perencanaan dan perencanaan teknis, yang terhimpun sebagai Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang (telah ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun 2013). Telah disusun dasar perencanaan dan perencanaan teknis, yang terhimpun sebagai Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang Tahap I. Wilayah sungai Jeneberang terdiri dari kota Makassar, kabupaten Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, dan Bone. Wilayah Sungai Jeneberang, merupakan satu diantara empat Wilayah Sungai di provinsi Sulawesi Selatan seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

9 Gambar 2.1 Peta Wilayah Sungai Di Provinsi Sulawesi Selatan

10 KONDISI KABUPATEN SAAT INI
3.1. Umum Kabupaten Bone merupakan salah Kabupaten dipesisir Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Watampone yang berjarak ± 174 KM dari Kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan kearah utara. Kabupaten Bone secara geografis terletak dalam posisi antara : 04°13' - 05°06' Lintang Selatan dan antara 119° 42'- 120° 04' Bujur Timur

11 KONDISI KABUPATEN SAAT INI
3.1.2 Ketinggian Tempat Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut : Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%) 25-100 (22,29%) ,2 (44,36%) 62.640,6 (13,74%) 750-keatas 40.080 (13,76%) 1000-keatas 6.900 (1,52%)

12 KONDISI KABUPATEN SAAT INI
Jumlah Penduduk Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk per km2 adalah 162 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibukota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 1.111,78 jiwa per km2.

13 ANALISA DATA 4.1. Analisa Hidrologi Data Hidrologi Analisis hidrologi secara umum dilakukan guna mendapatkan karakteristik hidrologi daerah tangkapan air di daerah lbu Kota Kecamatan Marre. Tujuan dari analisis hidrologi adalah untuk mengetahui karakteristik hujan, debit atau potensi air, baik yang ekstrim maupun yang wajar yang akan digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya dalam pekerjaan detail desain. Adapun data-data yang digunakan dan diolah dalam analisa ini adalah dari Stasiun Hujan Lagusi, stasiun hujan Pangisoreng, dan stasiun hujan Kadai.

14 ANALISA DATA Curah Hujan Rerata Daerah Untuk mendapatkan gambaran mengenai penyebaran hujan di seluruh daerah, di beberapa tempat tersebar pada daerah aliran sungai dipasang alat penakar hujan. Pada daerah aliran yang kecil kemungkinan hujan terjadi merata di seluruh daerah, tetapi tidak pada daerah aliran yang besar. Hujan yang terjadi pada daerah aliran yang besar tidak sama, sedangkan pos-pos penakar hujan hanya mencatat hujan di suatu titik tertentu. Sehingga akan sulit untuk menentukan beberapa hujan yang turun di seluruh areal. Hal ini akan menyulitkan dalam menentukan hubungan antara debit banjir dan curah hujan yang mengakibatkan banjir tersebut.

15 ANALISA DATA Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah atau curah hujan daerah yang dinyatakan dalam satuan millimeter (Sosrodarsono, 2003 : 27). Dalam menentukan tinggi curah hujan rata-rata pada daerah tertentu di beberapa titik pos penakar atau pencatat hujan, salah satunya memakai metode rata - rata aljabar.

16 ANALISA DATA 4.1.3. Metode Rata-Rata Aljabar
Tinggi rata-rata curah hujan didapatkan dengan mengambil nilai rata-rata hitung (arithmetic mean) pengukuran hujan di pos penakar-penakar hujan di daerah tersebut. Curah hujan rerata daerah metode rata-rata aljabar dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut (Soemarto, 1999:10) : dengan : d = tinggi curah hujan rata-rata daerah d1,d dn = tinggi curah hujan pada pos penakar 1,2,...n n = banyaknya pos penakar

17 ANALISA DATA Cara ini akan memberikan hasil yang dapat dipercaya jika pos-pos penakarnya ditempatkan secara merata di daerah tersebut, dan hasil penakaran masing-masing pos penakar tidak menyimpang jauh dari nilai rata-rata seluruh pos di seluruh areal (Soemarto, 1999:10) Data Klimatologi Data klimatologi yang tersedia meliputi data temperatur udara, kelembaban udara, lama penyinaran matahari, dan kecepatan angin.

18 ANALISA DATA Curah Hujan Rancangan Curah hujan rancangan adalah curah hujan terbesar tahunan dengan suatu kemungkinan disamai atau dilampaui, atau hujan yang terjadi akan disamai atau dilampaui pada periode ulang tertentu. Metode analisis hujan rancangan tersebut pemilihannya sangat tergantung dari kesesuaian parameter statistik dari data yang bersangkutan, atau dipilih berdasarkan pertimbangan teknis-teknis lainnya. Curah hujan rancangan dihitung berdasarkan analisis probabilitas frekuensi dengan mengacu pada SK SNI M tentang Metode Perhitungan debit banjir. Metode perhitungan curah hujan rancangan yang digunakan adalah :

19 ANALISA DATA

20 ANALISA DATA

21 ANALISA DATA Perhitungan Debit melalui Metode F.J. Mock Metode ini menganggap bahwa hujan yang jatuh pada catchment sebagian akan hilang sebagai evapotranspirasi, sebagian akan langsung menjadi direct run off dan sebagian lagi akan masuk ke dalam tanah (infiltrasi). Infiltrasi ini pertama-tama akan menjenuhkan topsoil dulu baru kemudian menjadi perkolasi ke tampungan air tanah yang nantinya akan keluar ke sungai sebagai base flow. Dalam hal ini harus ada keseimbangan antara hujan yang jatuh dengan evapotranspirasi, direct run off dan infiltrasi sebagai soil moisture dan ground water discharge. Aliran dalam sungai adalah jumlah aliran yang langsung dipermukaan tanah (direct run off) dan base flow. Metode Mock mempunyai dua prinsip pendekatan perhitungan aliran permukaan yang terjadi di sungai, yaitu neraca air di atas permukaan tanah dan neraca air bawah tanah yang semua berdasarkan hujan, iklim dan kondisi tanah.

22 Gambar 4.1. Struktur Model F.J. Mock

23 Gambar 4.2. Simpangan Air

24 ANALISA DATA 4.1.7. Debit Andalan
Debit andalan adalah debit yang dipakai sebagai andalan persediaan air sungai pada daerah studi, karena pada sungai di lokasi studi tidak terdapat stasiun duga air, maka debit andalan dihitung dengan menggunakan metode simulasi hujan menjadi aliran (Rainfall - runoff model). Secara umum debit sungai dapat dibagi menjadi empat karakteristik (Suyono, 1980: 202). Pembagian karakteristik debit sungai tersebut antara lain: Debit air cukup (afflueno, yaitu debit yang dilampaui oleh debit-debit sebanyak 95 hari dalam setahun (P = %) Debit air normal, yaitu debit yang dilampaui oleh debit-debit sebanyak 185 hari dalam setahun (P=50,68%) Debit air rendah, yaitu debit yang dilampaui oleh debit-debit sebanyak 275 hari dalam setahun (P=75,34%) Debit air musim kering, yaitu debit yang dilampaui oleh debit-debit sebanyak 355 hari dalam setahun (P = 97,26 %).

25 HASIL SURVEY 5.1. Potensi Air
Potensi air di Kabupaten Bone yang belum dimanfaatkan masih sangat banyak sehingga layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari hasil penelusuran di lapangan ada beberapa lokasi yang mungkin untuk dikembangkan. 5.2. Kualitas Air Pengukuran kualitas air meliputi dua tahap yaitu pengukuran kualitas air di lapangan dan pengujian kualitas air di laboratorium. Pengukuran kualitas air di lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data fisik air. Kualitas air yang diukur meliputi: Temperatur pH Daya hantar listrik Warna dan kekeruhan Bau, rasa, dan besi

26 Maksimum Satuan yang dianjurkan Maksimum yang diperbolehkan
HASIL SURVEY Tabel 5.1. Kriteria Air Minum Dilihat Dari Segi Fisika Parameter Satuan Maksimum Satuan yang dianjurkan Maksimum yang diperbolehkan Temperatur °C Temperatur air normal Warna Unit PtCo 5 50 Bau Tidak berbau Rasa Tidak berasa Kekeruhan Mg/l SiO2 25 Residu terlarut mg/I 500 1500 Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dep. Kes. RI Tahun 1972

27 PENUTUP 6.1. Simpulan Data-data yang sudah dikumpulkan yang mengacu kepada pengadaan air baku di Kabupaten Bone ini sangat mendesak untuk ditindaklanjuti. Data-data studi yang lalu yang dituangkan dalam pola pengembangan sumber daya air untuk wilayah sungai jeneberang amat mendesak untuk segera diadakan studi kelanjutan tentang penyediaan air baku di Kabupaten Bone. Untuk itu diharapkan agar penyediaan air baku di kabupaten Bone merupakan prioritas yang harus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. 6.2. Saran Dari data-data yang sudah diuraikan di atas dapat disarankan bahwa kebutuhan air baku untuk kabupaten Bone sangat mendesak dan perlu ditindaklanjuti untuk program-program studi detail desain air baku di Kabupaten Bone.

28 DAFTAR PUSTAKA Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan :
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Sungai. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.15/PRT/M/2015 Tentang Kegiatan di Wilayah Sungai Jeneberang. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Jeneberang Tahun 2013 tentang Wilayah Sungai Jeneberang. Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Jeneberang Tahun 2015.

29 DAFTAR PUSTAKA Berdasarkan Literatur :
Ackers, P., and White, W.R.,1973. Sediment Transport: New Approach and Analysis. J. Hyd. Div. ASCE, 99, No.HY11:p Ansori Imam, Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UU No.7 Tahun Makalah, Dep. Kimpraswil. Danaryanto H.,Djaenadi, Hadipuwo Satriyo, Tirtomiharjo Haryadi, Setiadi Hendri, Wirakusumah A. Djumarma, Siagian Yousana OP.,2005. Air Tanah di Indonesia dan Pengelolaannya. Editor Hadi Darmawan Said, Dit Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral.

30 DAFTAR PUSTAKA Ditjen Sumber Daya Air Dep. Kimpraswil, Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air dan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Lokakarya Nasional tentang Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air. Kerja-sama Ditjen. Sumber Daya Air Dep. Kimpraswil dengan South East Asia Tecnical Advisory Committee (SEATAC). Ditjen (Direktur Jenderal) Sumberdaya Air, Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, Konsep Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Sub Bidang: Sumber Air.