Pengantar Ilmu Politik II (e-learning)

Presentasi berjudul: "Pengantar Ilmu Politik II (e-learning)"— Transcript presentasi:

1 Pengantar Ilmu Politik II (e-learning)
Pengantar Ilmu Sosial Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

2 Ruang Lingkup Pemikiran Ilmu Politik
Pemikiran Politik : * Merupakan akumulasi bangunan teks dan tulisan para filsuf yang membingkai pendidikan intelektual pada mahasiswa. Karya – karya para pemikir diantaranya Aquinas,Agustine, Hobbes, Locke, Rousseasu, Montsquie. * Tugas pemikiran politik adalah untuk menemukan makna dan konteks asli dari wacana klasik.

3 2. Teori Politik ; * Ada beberapa perspektif dari teori politik, cenderung memiliki ciri umum yang bersifat normatif. * Teori politik Anglo-Amerika kontemporer- memiliki pendekatan deduktif dan analisis. Tugas mereka menjelaskan konseptual tentang makna – makna konsep kunci yang kemungkinan kontradiktif, seperti demokrasi, kebebasan, hukum legitimasi, persamaan, HAM, dsb.

4 3. Lembaga – lembaga politik ;
3. Lembaga – lembaga politik ; * Kajian terhadap lembaga politik, khususnya peranan konstitusi, eksekutif, birokrasi, yudikatif, partai politik dan sistem pemilihan. * Sebagaian besar tertarik pada penelusuran asal – usul dan perkembangan lembaga – lembaga politik dan memberikan deskripsi fenomenologis, memetakan konsekuensi – konsekuensi formal serta prosedural dan institusi politik

5 4. Sejarah Politik ; * High politics – mempelajari perilaku politik para pembuat keputusan elite, mereka percaya bahwa kepribadian dan mekanisasi para elite politik adalah kunci pembuat sejarah. Mereka percaya bahwa perluasan kekuasaan dan kepentingan diri dapat menjelaskan perilaku sebagian besar kaum elite. * Low politics – mereka percaya bahwa perilaku politik massa memberikan kunci untuk menjelaskan episode – episode politik utama, seperti halnya beberapa revolusi yang terjadi. Selain itu, bagi mereka kharisma, plot, maupun blunder para pemimpin kurang begitu penting dibanding dengan perubahan nilai – nilai kepentingan dan tindakan kolektivitas.

6 5. Politik Perbandingan ;
* Lembaga – lembaga politik perbandingan telah berkembang menjadi suatu disiplin yang meliputi konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. * Perbandingan politik tersebut berkembang sebagai bagian dari gerakan behaviorisme, ilmu sosial yang mengkritik sifat formalistik dan legalistik dari ilmu politik yang institusional (kelembagaan) tahun 1950an – 1960an.

7 6. Ekonomi Politik ; * Bidang ini bertolak dari pemikiran teori perilaku politik sebagaimana teori perilaku ekonomi. Bagi para ekponen pilihan rasional, pengujian suatu teori yang baik terletak pada daya prediksinya, bukan pada kebenaran asumsinya. * Secara umum, para ahli ekonomi politik mencari penjelasan bagi fenomena politik dan ekonomi. Mereka mengajukan pertanyaan ; “siapa yang siuntungkan ?” dan “siapa yang membayar?” dalam mencaru penjelasan hasil politik

8 7. Administrasi Publik dan Kebijakan Umum ;
* Bidang ini merupakan cabang empiris dan normatif dari ilmu politik yang tumpang tindih dengan hukum dan ekonomi. Karena administrasi publik memusatkan perhatiannya pada susunan intitusional provinsi pelayanan publik. * Pada tataran analisis kebijakan publik konvensional, khususnya negara – negara barat merupakan suatu kuantitatif, yang dipengaruhi oleh ilmu ekonomi, analisis keputusan, serta kebijakan sosial.

9 8. Teori Kenegaraan ; * Teori ini dianggap merupakan teori politik yang paling padu dalam memberikan perhatian bagi teori politik kontemporer, pemikiran politik, administrasi publik, sosiologi politik dan hubungan internasional * Dalam kaitannya dengan bangunan pemikiran tersebut, terdapat dua masalah tentang demokrasi : 1. Sejauh mana demokrasi dikontrol oleh rakyatnya 2. Negara cukup otonom sehingga dapat mengarahkan kembali ke tekanan yang datang dari masyarakatnya ataupun yang paling kuat dalam masyarakatnya.

10 9. Hubungan Internasional ;
* Asal – usul hubungan internasional terdapat dalam karya teolog, yang mengajukan argumen tentang kapan dan bagaimana perang itu dianggap adil * Subbidang ilmu politik ini memfokuskan pada masalah yang beragam, menyangkut organisasi internasional, ekonomi- politik internasional, kajian perang, kajian perdamaian, dan analisis kebijakan luar negeri.

11 Secara normatif, hubungan internasional, terbagi dalam dua mazhab ;
1. Pemikiran idealis – mempercayai negara dapat dan harus melaksanakan urusan – urusan mereka sesuai dengan hukum dan moralitas serta kerjasama fungsional lintas batas negara membentuk landasan bagi perilaku moral. 2. Realis – mereka percaya bahwa negara pada dasarnya amoral dalam kebijakan luar negerinya, hubungan antara negaradiatur bukan oleh kebaikan, tetapi kepentingan, perdamaian adalah hasil dari kekuasaan yang seimbang, bukannya tatanan normatif dan kooperatif fungsional.

12 Sejarah Perkembangan Politik
Ada beberapa perspektif tentang lahirnya ilmu politik; * Menurut Budiarjo, secara resmi politik diakui sebagai disiplin ilmu sejak berdirinya Ecole Libre des Science Politiques di Paris tahun 1870 dan di London School of Economic and Political Science tahun 1895 * David E. Apter – Ilmu politik adalah konstitusi, orang Amerika memiliki keyakinan bahwa mereka tidak hanya mampu merancang konstitusi yang sempurna bagi pemerintahan mereka sendiri, tapi senantiasa dapat memperbaiki cara – cara kerjanya

13 Tradisi Amerika lebih merupakan disiplin ilmu terapan, alat dan praktik dari pemerintahan rakyat.
Eropa lebih menekankan pada filsafat moral dan praktik yurisprudensi. Praktik politik di Eropa dan Amerika demikian berjauhan karena tidak adanya lembaga tradisional di Amerika seperti monarki. Orang Amerika selalu mengaitkan politik dengan asas – asas pemerintahan yang universal, masuk akal dan karena itu sudah nyata dengan sendirinya

14 Teori Politik

15 Pengertian Teori Politik
Untuk dapat memahami teori politik secara spesifik, maka pada bahasan ini menempatkan metodologi politik sebagai dasar memahami teori politik dengan cara : Proses pembentukan teori politik melalui pengamatan berbagai fenomena politik yang kemudian digeneralisasi secara empirik. Mengemukakan sifat-sifat dari teori politik yang berdasarkan pada ciri struktural dan ciri substantif teori politik yang dapat menunjukkan sifat empirik. Fungsi teori politik yang digunakan untuk membuat peramalan dan analisis di bidang politik. Pengaktifan fungsi teori politik akan dapat menempatkan peranan teori politik dalam sistem politik dan hubungan di antara sistem politik.

16 TEORI POLITIK ZAMAN KLASIK
1. Teori Politik Socrates Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR). Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi. \ Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.

17 2. Teori Politik Plato a. Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian: Pikiran atau akal Semangat/keberanian Nafsu/keinginan berkuasa. b. Idealisme Plato yang secara operasional meliputi: Pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan nilai dari pada penghidupan etik. Pengertian matematik. 3. Etika hidup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional. 4. Teori tentang negara ideal. 5. Teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara. 6. Penggolongan dari kelas dalam negara. 7. Teori tentang keadilan dalam negara. 8. Teori kekuasaan Plato.

18 3. Teori Politik Aristoteles
Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi: Filsafat teoritis Filsafat praktek Filsafat produktif Bentuk pemerintahan negara menurut Aristoteles diklasifikasi atas: 3 bentuk pemerintah yang baik 3 bentuk pemerintah yang buruk. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan. Revolusi dapat dilihat dari faktor-faktor penyebab dan cara mencegahnya.

19 4. Teori Politik Agustinus
Negara sekuler dan negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran. Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern dimana penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, peperangan. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang: Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara Keadilan diletakkan sebagai dasar negara Kehidupan warga negara penuh kepatuhan Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.

20 5. Teori Politik Thomas Aquinas
Pokok bahasan tentang teori politik Thomas Aquinas yang meliputi: Tentang pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.

21 6. Teori Politik Marthen Luther
teori politik Marthen Luther dkk yang meliputi : Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia

22 7. Teori Politik Ibnu Khaldun
Teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern. Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan teori politik askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara. Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifatsifat kebinatangan. Untuk mempertahankan negara maka diperlukan teori pedang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara.

23 8. Teori Politik Liberalis
Pengertian dan faham liberal menunjuk pada kebebasan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup bidang politik ekonomi, sosial dan budaya. Liberalisme sebagai faham kenegaraan menekankan pada kebebasan yang didasarkan pada faktor alamiah, moral, agama, akal kebaikan, kemajuan, sekularisme, toleransi. Pada sisi lain liberalisme sebagai sistem politik didasarkan atas negara dan kemerdekaan negara. Unsur-unsur demokrasi liberal juga merupakan hal yang mendasar untuk difahami dalam berbagai sistem politik. Oleh karena itu perwujudan demokrasi liberal dalam negara harus mengutamakan kebebasan warga negara. Hal ini dapat terealisir dan tergantung pada model liberalisme dalam struktur kekuasaan.

24 9. Teori Politik Thomas Hobbes
Teori politik Thomas Hobbes yang mencakup: Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951. Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati.

25 Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis. Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.

26 10. Teori Politik John Locke
Teori politik John Locke yang mencakup: Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi: Kebingungan Ketidak pastian Ketidak aturan Tidak ada kematian. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: hak akan hidup hak atas kebebasan dan kemerdekaan hak memiliki sesuatu.

27 Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara
Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif eksekutif dan yudikatif federatif Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas: Monarkhi Aristokrasi Demokrasi Dan tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.

28