AKUNTABILITAS Disampaikan oleh Dra. Pertiwi Tjitrawahjuni, M.Pd.

Presentasi berjudul: "AKUNTABILITAS Disampaikan oleh Dra. Pertiwi Tjitrawahjuni, M.Pd."— Transcript presentasi:

1 AKUNTABILITAS Disampaikan oleh Dra. Pertiwi Tjitrawahjuni, M.Pd.
Diklat Pra Jabatan Golongan I dan II Tanggal 12 Pebruari 2016 Di PKP2AIII LAN Samarinda

2 PERKENALAN Nama : Pertiwi Tjitrawahjuni Instansi : LPMP Prov. Kaltim Jabatan : Widyaiswara Madya Alamat Kantor: Jl. Cipto Mangunkusumo KM 2 Samarinda Seberang Alamat Rumah: Jl. Samratulangi RT. 05 Gg. Gotong Royong Blok B No. 92 Kel. Gn. Panjang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda

3 MOTIVASI: YEL-YEL AKUNTABILITAS …!!! …… YES!! PESERTA PRAJAB …!!! ….BE THE BEST ENERGY ….!!!.... FULL…..

4 Kegiatan Belajar 1 Konsep Akuntabilitas
Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? Kegiatan Belajar 1

5

6 APERSEPSI Pernah mendengar kata akuntabilitas?
Apa yang Anda ketahui tentang akuntabilitas?

7 Lanjutan apersepsi Tulislah satu kata yang Anda ketahui (dari mendengar, pengalaman, atau membaca) berkaitan dengan AKUNTABILITAS di kertas karton yang telah dibagikan Duduklah berkelompok sesuai warna karton yang Anda pilih Tempel pada papan di depan, sesuai kelompoknya masing-masing Salah satu anggota kelompok secara bergantian membacakan

8 KONSEP AKUNTABILITAS (KASUS 1)
Putar video “AKU DAN PNS HEBAT” Diskusi tentang yang dilakukan PNS dan pendapat masyarakat serta kaitannya dengan konsep akuntabilitas Putar sebagian saja, sampai pada sorotan masyarakat tentang PNS

9 Apa bedanya? AKUNTABILITAS VS RESPONSIBILITAS
Akuntabilitas: kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai Responsibilitas: kewajiban untuk bertanggung jawab

10 Aspek – Aspek Akuntabilitas
Sebuah hubungan ? Hub dua pihak : Individu, kelompok, lembaga dgn negara, masyarakat Penerima wewenang, Bertanggung jawab, Pemberi wewenang, Arahan, bimbingan

11 Aspek – Aspek Akuntabilitas
Sebuah hubungan Berorientasi pada hasil. Perilaku PNS yang : Bertanggung jawab ……… Adil ………………………… Kreatif …………………….. Inovatif ……………………. Ada kontribusi mencapai hasil

12 Aspek – Aspek Akuntabilitas
Sebuah hubungan Berorientasi pada hasil. Membutuhkan adanya laporan Laporan kinerja wujud dari akuntabilitas. Telah menjelaskan tindakan hasil yg dicapai Ada laporan Kinerja Instansi Pemerintah RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007

13 Aspek – Aspek Akuntabilitas
Sebuah hubungan Berorientasi pada hasil. Membutuhkan adanya laporan Memerlukan konsekuensi Akuntabilitas itu kewajiban menunjukkan tanggung jawab yang ada konsekuensinya, Apa itu ? Ada penghargaan atau sanksi

14 Aspek – Aspek Akuntabilitas
Sebuah hubungan Berorientasi pada hasil. Membutuhkan adanya laporan Memerlukan konsekuensi Memperbaiki kinerja Kinerja pelayanan kepada masyarakat.

15 KASUS 2 Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit- belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Anda, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan !!!!

16 PENTINGNYA AKUNTABILITAS
PENTINGNYA AKUNTABILITAS PNS harus bisa merubah citra baik, di masyarakat 1 Pola pikir yang lambat berdampak pada pemborosan sumber daya. 2 ADA 3 FUNGSI AKUNTABILITAS PUBLIK Untuk menyediakan kontrol demokratis. Untuk mencegah korupsi dan penyalah gunaan wewenang Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi LAN-RI

17 PUTAR VIDEO Masyarakat Peduli Pelayanan Publik

18 KASUS 3 Seorang PNS yang sedang berangkat kerja. Ditengah perjalanan PNS tersebut melihat sepasang suami isteri jatuh dari motor diakibatkan jalanan yang rusak, dimana isteri dalam keadaan hamil dan si suami tidak bisa menolong isterinya, keduanya dalam keadaan terluka, si PNS bingung ada keinginan menolong untuk membawa ke rumah sakit, tetapi PNS tersebut dituntut untuk segera ke kantor karena aturan kantor bahwa PNS harus hadir pk wita. Ternyata si PNS memilih menolong untuk membawa ke rumah sakit, walaupun PNS tersebut akan terlambat datang ke kantor dan kemungkinan akan ditegur atau dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Bagaimana pendapat Anda melihat fenomena ini? Apa yang akan Anda lakukan jika PNS tersebut adalah Anda?

19 PUTAR VIDEO Lanjutan video “AKU DAN PNS HEBAT”

20 KASUS 4 Fenomena PNS yang masih seringkali diketemukan memungut uang imbalan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat tentunya menjadi permasalahan bagi kita semua. Ada istilah “jika ingin cepat harus ada uang pelicin”, padahal hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan mengenai pelayanan publik. Bagaimana tanggapan Anda terhadap fenomena tersebut,apakah Anda juga akan seperti itu? Jika tidak, berikan Alasannya!

21 PUTAR VIDEO Integritas dalam Pelayanan Publik

22 TUGAS: Susunlah sebuah kasus dalam kelompok yang berkaitan dengan AKUNTABILITAS Tukarkan dengan kelompok lain, dan diskusikan penyelesaian masalah serta tanggapan dari kasus yang dikemukakan oleh kelompok pertama Presentasikan hasil penyelesaian masalah, dan antar kelompok saling memberi tanggapan Fasilitator memberi penguatan untuk setiap kasus yang dipresentasikan

23 Tingkatan Akuntabilitas

24 PUTAR VIDEO Pelatihan senyum bagi pekerja Jepang

25 KASUS 5 Setiap 5 tahun sekali di negara kita Indonesia melaksanakan Pemilu, dan sebelum pelaksanaan Pemilu, partai-partai politik akan melaksanakan kampanye di beberapa daerah. Saat itu di kota A terdapat kampanye parpol B, dengan pertunjukan dangdut artis ibukota. Seorang PNS pulang kantor melihat itu, dan karena lagu dangdut adalah lagu favoritnya, maka ia tidak langsung pulang ke rumah tetapi ikut nonton dengan tetap menggunakan atribut kantor. Bagaimana tanggapan Saudara dengan fenomena ini! Bagaimana jika PNS pulang ke rumah dulu, dan ganti baju, kemudian pergi nonton, bagaimana tanggapan Saudara!

26 Mekanisme Akuntabilitas
Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? Kegiatan Belajar 2

27 Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia?
1 Perencanaan Strategis

28 Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia?
2

29 Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia?
3

30 Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel
Kejelasan

31 Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas?

32 Akuntabilitas dalam Konteks
Transparansi dan Akses Informasi Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup Penggunaan Sumber Daya Milik Negara Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah Konflik Kepentingan Kegiatan Belajar 3

33 Transparansi dan Akses Informasi
perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

34 Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup
Tiga hal yang mendasarinya terjadinya praktek curang: Adanya peluang Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang

35 KASUS 6 Seorang PNS mendapat fasilitas mobil dinas. Suatu malam, anaknya yang balita tiba-tiba panas badannya tinggi, bolehkah dia menggunakan mobil dinasnya untuk membawa sang anak ke rumah sakit? Bagaimana jika keluarga atau tetangganya yang sakit meminjam mobil dinas tersebut untuk pergi berobat?

36 PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT DAPAT MEMBANTU PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Apakah penggunaan fasilitas tertentu dapat merugikan instansi dan negara? 2. Apakah penggunaan fasilitas tertentu merugikan reputasi pribadi Anda dan juga yang lain? 3. Apakah penggunaan fasilitas menguntungkan diri pribadi semata?

37 Penggunaan Sumber Daya Milik Negara
Semua penggunaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku Menggunakannya secara bertanggung-jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab. Setiap PNS harus memastikan bahwa:

38 Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah
akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan

39 Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah
Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevant (relevan), reliable (dapat dipercaya), understandable (dapat dimengerti) serta comparable (dapat diperbandingkan)

40 Kasus 7 Banyaknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Laporan Ombudsman tahun 2012 di salah satu provinsi mengemukakan ada beberapa contoh tindakan buruk aparatur pemerintah yaitu penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, permintaan uang dan barang, penyimpangan prosedur, berpihak, diskriminasi, tidak patut, konflik kepentingan, erta tidak kompeten. Melihat beberapa contoh tindakan buruk aparatur pemerintah tersebut, bagaimana tanggapan Anda jika mengaitkannya dengan perspektif etika pelayanan publik ataupun birokrasi publik?

41 Konflik Kepentingan Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik anda dan kepentingan pribadi bertentangan Konflik kepentingan dapat terjadi: Bahwa konflik kepentingan sebenarnya nyata ada Persepsi bahwa konflik kepentingan nyata ada Potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul.

42 Menjadi PNS yang Akuntabel
Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest) Bagaimana Mengambil Keputusan yang Akuntabel bagi PNS? Kegiatan Belajar 4

43 Apa yang diharapkan dari seorang PNS?
Perilaku Individu (Personal Behaviour) PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif

44 Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain

45 Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat pada umumnya

46 PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi
Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi video

47 Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour)
Penipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau badan tersebut

48 PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup
Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup Wistleblower

49 PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka
Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka Wistleblower

50 PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi
Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi

51 Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources)
PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara rajin dan efisien

52 Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources)
PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan

53 Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources)
PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab dan secara praktis

54 Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untuk memastikan transparansi

55 PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia
Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia

56 Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan rencana masing-masing keagenan

57 Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) PNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas

58 Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest)
PNS akan memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak

59 Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest)
Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, PNS akan memastikan mereka mengatur secara hati-hati untuk kepentingan umum

60 KESIMPULAN

61 AKUNTABILITAS Merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, yaitu: Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok dan pribadi

62 AKUNTABILITAS Merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, yaitu: Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis

63 AKUNTABILITAS Merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, yaitu: Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

64 AKUNTABILITAS Merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, yaitu: Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan

65 REFLEKSI Apa yang Anda rasakan dengan pembelajaran yang baru saja kita laksanakan? Menyenangkan atau membosankan? Pengalaman apa yang Anda alami dengan menggunakan pembelajaran seperti ini? Lebih memilih mana dengan ceramah atau dengan mengalami?

66 TINDAK LANJUT Mengingatkan pada peserta agar pembelajaran dan pengalaman yang dialami dapat diterapkan di tempat kerja pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya

67 TERIMAKASIH