MANAJEMEN KRISIS BAGI ECOTOURISME MGT

Presentasi berjudul: "MANAJEMEN KRISIS BAGI ECOTOURISME MGT"— Transcript presentasi:

1 MANAJEMEN KRISIS BAGI ECOTOURISME MGT
Prof Alikodra Guru Besar IPB Dr. Efransjah CEO WWF Indonesia

2 DEFINITION Crisis: A situation in which an individual or organization is faced with the prospect of fundamental change, usually sudden and unforeseen, which threaten to disrupt and overturn prevailing philosophies and practices Crisis mgt: Preparing for and managing the process of crisis from inception to resolution with primary objective of minimizing damage

3 DEFINITION Tourism crisis: Circumstances in which tourist and members of the tourism industry individually or collectively, including destinations, are faced with change which is potentially destructive for every, or certain, parties. Tourism crisis mgt: Planning for and management tourism crisis in order to protect the interest of the industry, tourists and other stakeholders involved and any long-term damage.

4 FAKTOR PENYEBAB TOURISM CRISIS
1. Global warming 2. Terrorist 3. Energy Crisis 4. Water Crisis 5. Food Crisis 6. Culture Crisis TOURIST DEMAND SUPLY DESTINASI TRAVEL

5 TOURISM LEARNING OBJECTIVE DRIVERS FACTORS:
Economics, Politics, Terrorisms, Society-culture, Environment, Health, Technology, Business organization TOURISM

6 Dimensions of Green Growth
Build from existing work and analyses (Provincial Low Carbon Development Plan, Ex-Mega Rice Master Plan, etc.) Districts included in Heart of Borneo include: Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Kapuas, Barito Utara  Quantify current landuses and carbon emission reduction potential possible in these Districts  Identify and support green growth solutions based on ecosystem services (carbon, water, biodiversity, sediment retention, flood prevention, NTFP etc)  Via REDD+ Taskforce and Central Kalimantan Government maximise values of natural capital in investment, landuse policy and fiscal incentive decision making

7 Apakah Green Economy GE dapat dipandang sebagai visi alternatif untuk pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan; GE mendorong “triple bottom line”: menyangga dan memajukan ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial GE dapat juga diartikan sebagai pembangunan ekonomi yang bersifat rendah karbon, efisien dalam menggunakan sumberdaya alam dan memajukan seluruh aspek sosial. yaitu faktor pendorong pembangunan yang mampu menghasilkan pertumbuhan dan peningkatan kehidupan masyarakat dengan cara-cara yang konsisten terhadap pembangunan berkelanjutan. dengan kata lain, suatu pembangunan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia, keadilan sosial dan secara signifikan menekan resiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam ekonomi hijau, peningkatan penghasilan dan perluasan lapangan kerja harus didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi, meningkatkan efisiensi sumber daya alam dan energi, dan menghindarkan dari kerusakan keanekaragaman hayati serta jasa-jasa ekosistem.

8 Grafik di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya sejak pertengahan 1970an kita sudah menggunakan sumber daya alam melebihi kapasitas hayati sumber daya tersebut untuk memperbarui kondisinya. Sumber: WWF Living Planet Report 2010

9 Living Planet Index Indo-Pacific Merosot 66%
Termasuk kawasan Indomalayan, Austral-asia dan Oceania. Penurunan Index Hayati mencerminkan adanya pertumbuhan pertanian, industri dan pembangunan perkotaan yang cepat di seluruh wilayah, yang telah menyebabkan kerusakan dan fragmentasi hutan, lahan basah dan sistem sungai yang paling cepat dibanding wilayah lain di dunia (Loh, J. et al, 2006;. MEA, 2005b). Sebagai contoh, tutupan hutan tropis antara 1990 dan 2005, menurun lebih cepat di Asia Tenggara dibanding di Afrika atau Amerika Latin, dengan perkiraan laju penurunan mulai dari 0,6% sampai 0,8% per tahun (FAO, 2005; Hansen, M.C. et al., 2008).

10 Apakah GE Konsep Baru? Bertujuan: Memperhatikan: Sasaran:
Pertumbuhan dan pembangunan yang berkeadilan, Menjamin kelestarian aset “natural capital” untuk menyediakan bahan pangan, air dan ketahanan iklim serta sumber daya pembangunan Memperhatikan: Nilai ekonomi penting “natural capital” for their full societal value Hak-hak masyarakat yang paling tergantung kehidupannya pada lingkungan dan yang paling terancam Sasaran: Pertumbuhan ekonomi yang tetap menjamin terjaganya nilai “natural capital” Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; Secara signifikan mereduksi resiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis Menghantarkan pada: Prioritas-prioritas pembangunan nasional , mulai dari pemerintah pusat, daerah dan lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sistem penyangga kehidupan

11 Tantangan Transisi ke Green Economy, dan Faktor Pemungkin
Tantangan yang utama seperangkat kebijakan pembangunan menuju suatu sistem ekonomi yang mampu memberi manfaat yang lebih luas dan berjangka panjang kepada masyarakat. Transisi ke Green Economy akan membutuhkan pergeseran fundamental mengenai pemikiran tentang pembangunan dan pertumbuhan, produksi barang dan jasa, serta perilaku konsumen. Transisi ini tidak akan terjadi hanya dengan informasi yang lebih baik mengenai dampak, resiko, atau analisis ekonomi yang tepat/akurat pada dasarnya pilihan arah pembangunan ekonomi adalah tentang politik dan perubahan keputusan mengenai politik ekonomi adalah keputusan yang sangat besar.

12 Tantangan Transisi ke Green Economy, dan Faktor Pemungkin
Permasalahannya adalah “vested interests”. Politisi yang mengambil manfaat adanya status quo biasanya overrepresented di dalam parlemen, atau mempunyai akses yang sangat besar pada lembaga pengelola sumberdaya alam dan yang berwenang melindungi lingkungan hidup. Tahap-tahap berikut ini diharapkan mampu meciptakan “a more level policy-making playing field”: Meningkatkan public awareness dan argumentasi-argumentasi for change. Mendorong dipergunakannya indikator pembangunan berkelanjutan untuk melengkapi indikator GDP sebagai pengukur keberhasilan pembangunan. Memberi ruang publik kepada proses pengambilan keputusan pembangunan, termasuk dalam proses perumusan kebijakan dan peraturan. Mengidentifikasi dan mendorong para pembaharu dalam kepemimpinan politik yang benar-benar menyuarakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, dan berkomitmen mewujudkannya.

13 Green Economy Enabling Conditions
Di tingkat pembuatan kebijakan: Perubahan pada fiscal policy, mereformasi dan mengurangi secara signifikan subsidi yang berdampak buruk pada lingkungan; Penerapan new market-based instruments untuk pengurangan emisi dan polusi; Mengarahkan public investments pada sektor-sektor kunci ke arah “green”; greening public procurement; and improving environmental rules and regulations as well as their enforcement. Penetapan kerangka kerja regulasi untuk produksi, distribusi dan konsumsi yang green; Pembatasan belanja publik pada pos-pos yang menguras natural capital; Penerapan pajak dan market-based instruments untuk mengubah preferensi konsumen dan promote “green investment and innovation”; Investing in capacity building and training;

14 Implikasi Pembebasan pajak untuk kawasan HCV di HTI/HPH
Aktualisasi nilai ekonomi dari jasa lingkungan: Mekanisme PES Instrumen ekonomi untuk pengelolaan lingkungan/ekosistem: Perencanaan pembangunan (internalisasi eksternalitas)willingness to accept; tata ruang; tata kelola produksi hasil hutan (GFTN, SVLK) Pendanaan lingkungan untuk pemulihanrestrukturisasi penggunaan DR; DAK; Dana Dekonsentrasi pengelolaan Hutan Lindung Mekanisme Insentif dan insentifmeningkatkan demand pada produk hijau; public procurement policy Financing and fiscal policy: investment (investment market and bank investment policy), green GDPin forestry sector, green budgeting, green tax.

15 Terima kasih!!