KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
dr. Slamet, MHP Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Disampaikan pada Pertemuan Rapat Koordinasi Teknis DAK Kesehatan Tahun 2016 Jakarta, 3 Agustus 2015

2 POSTUR DAK KESEHATAN 2016 Ditentukan Oleh Pusat Alokasi & Lokasinya
Reguler (Fisik) Dasar Rujukan Farmasi Pengalihan TP Ke DAK DAK Fisik DAK non Fisik BOK Akreditasi Puskesmas & RS Mempertimbangkan Usulan Kepala Daerah Ditentukan Oleh Pusat Alokasi & Lokasinya

3 ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN TA 2016
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional) untuk meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi masyarakat dan meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan, terutama di DTPK

4 SASARAN DAK KESEHATAN TA 2016
DAK Bidang Kesehatan dan KB tahun 2016 merupakan salah satu sumber pendanaan dari APBN untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian Kesehatan 1.   Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 700 Kecamatan 2.   Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 190 Kabupaten /Kota 3.   Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas 80 Persen

5 RUANG LINGKUP DAK KESEHATAN TA 2016 (Usulan Perubahan Trilateral Meeting DAK 2016)
Subbidang Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan puskesmas; Penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; Penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4/roda 2 motor dan ambulans. Pelayanan Kesehatan Rujukan Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk Ruang rawat jalan/Ruang rawat inap kelas III RS/IGD/BDRS/UTD di RS/Kamar Operasi Ambulans IPAL RS / Pengolahan Limbah Padat Pembangunan RS Pratama ( Daerah Pemekaran atau DTPK  Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 ttg RS Pratama) Penguatan Pelayanan RS Rujukan Provinsi / Regional (Keputusan Dirjen BUK Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional) Penguatan Pelayanan RS Rujukan Nasional (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014 tentang Penetapan RS Rujukan Nasional Pelayanan Kefarmasian Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk puskesmas; Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

6 PERUBAHAN PROSES PENGALOKASIAN DAK
DATA TEKNIS  FORMULA BASED USULAN KEPALA DAERAH PROPOSAL BASED Penilaian Usulan oleh Pokja ( Kemenkeu; Bappenas & Kemenkes)  hasil verifikasi : Daerah penerima dan Alokasi

7 PROPOSAL DAK KESEHATAN
KEPALA DAERAH Menkeu tembusan : Menkes BAPPEDA/ Biro Keuangan (Rekap Usulan) Kemenkeu (Formal Proposal Usulan Daerah) Kemenkes (Form Teknis) berkoordinasi dengan SKPD Kesehatan (Pra Rakontek DAK di Provinsi) DASAR : Dinkes Kab/Kota FARMASI : Dinkes Prov/Kab/Kota RUJUKAN : RS Milik Pemda Prov/Kab/Kota DALAM PENILAIAN USULAN MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN DAK

8 KRITERIA PENILAIAN/VERIFIKASI USULAN/PROPOSAL OLEH TIM PUSAT
KEMENKEU BAPPENAS KEMENTERIAN/LEMBAGA Rekap kebutuhan dana DAK usulan daerah. Memverifikasi target kegiatan sesuai dengan RPJM & RKP (prioritas nasional) Menentukan/menilai usulan daerah yang lingkup kegiatan/menu sama namun lokusnya berbeda atau sebaliknya. Data Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Kesesuaian Usulan dengan Bidang DAK dan lokasi prioritas nasional Kesesuaian Usulan dengan Prioritas Nasional (Sektoral) Data Kemampuan Fiskal Daerah untuk Kluster Bobot daerah Memberikan rekomendasi terhadap kegiatan dan lokus yang terkait dengan sasaran prioritas nasional untuk menjadi kegiatan dan lokus yang didanai Validitas & Kewajaran Data Teknis yang disampaikan Data IKK Memberikan tanggapan dari sisi prioritas atas rekomendasi alokasi Rekap Perhitungan Indeks Teknis, Ranking Indeks Teknis, dan Bobot Daerah penyerapan DAK 2014 Alokasi DAK 2015 di daerah terkait Memberikan hasil muatan evaluasi Proposal Proposal Proposal 1. Proposal harus diisi dengan lengkap dan benar serta disampaikan ke Kemenkeu, Bappenas, dan K/L terkait tepat waktu Proposal harus ditandatangani Kepala Daerah dan cap basah, boleh dikirim (scan warna) 2. Ancar-ancar pagu per bidang berdasarkan base line pagu indikatif DAK 2016.

9 Pokja Kemenkes : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sesditjen. BUK Sesditjen. Binfar dan Alkes Sesditjen. BG KIA

10 Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
TERIMA KASIH Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan