Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal

Presentasi berjudul: "Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal"— Transcript presentasi:

1 Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
Hasil Sidang Komisi I Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal

2 Standar Kompetensi Lulusan
Permasalahan Sebagian guru mengalami kesulitan untuk memahami SKL. Belum semua guru memiliki kemampuan menggunakan SKL sebagai sumber bagi pelaksanaan 7 SNP lainnya. Selain itu, arahan dan bimbingan dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota belum optimal Rendahnya kemampuan sumberdaya (sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya) terutama pada sekolah dan kabupaten/kota tertinggal serta belum meratanya sosialisasi tentang posisi SKL sebagai sumber bagi pelaksanaan 7 SNP lainnya Kebijakan Pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan sumberdaya lainnya secara nasional serta intervensi terutama pada sekolah dan kabupaten/ kota tertinggal

3 Standar Isi/Kurikulum
Permasalahan Sosialisasi dan pelatihan penyusunan KTSP, silabus RPP, dan bahan ajar belum dilaksanakan secara utuh dan benar Sosialisasi tentang adanya buku-buku pelajaran dan referensi baru belum merata Provinsi dan kabupaten/kota belum menyusun ketentuan-ketentuan tentang kurikulum berbasis kearifan lokal Kebijakan Pemberdayaan tim pengembang kurikulum di provinsi dan kab./kota Penerbitan Pergub kurikulum berbasis kearifan lokal

4 Standar Proses Permasalahan
Pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual dan penerapannya belum merata pada semua guru Pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPA dan IPS terpadu belum merata pada semua guru Rendahnya pemahaman tentang hakikat pendidikan berbasis kompetensi dalam diri guru dan kepala sekolah Kebijakan Penentuan indikator pembelajaran kontekstual untuk masing-masing rumpun mata pelajaran Peningkatan kapasitas pembelajaran IPA dan IPS terpadu Peningkatan pemahaman tentang hakikat pendidikan berbasis kompetensi dalam diri guru dan kepala sekolah

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Permasalahan Kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan sesuai dengan PP 19/2005 Kompetensi guru yang ada belum mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Belum adanya sistem penjaminan mutu pembelajaran bagi guru yang telah memperoleh sertifikasi Kebijakan Peningkatan kualifikasi, dan kompetensi guru Pengembangan profesi guru secara berkelanjutan diiringi dengan sistem penjaminan mutu

6 Standar Sarana dan Prasarana
Permasalahan Kurang pemahaman tentang pentingnya sarana dan prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran Ada kendala finansial dalam pengadaan peralatan pendidikan Kebijakan Melengkapi sarana dan prasrana pendidikan di sekolah Mendorong sekolah-sekolah untuk memenuhi standar kesehatan lingkungan

7 Standar Pengelolaan Permasalahan Kebijakan
Pengelolaan sekolah belum optimal berdasarkan MBS Pengembangan sekolah belum sepenuhnya mendasarkan pada RPS/ RKAS Belum semua komite sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya Koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal dalam menyusun Renstra pendidikan Keterpaduan dalam pendataan pendidikan masih lemah Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara ekstensif dan intentif Kebijakan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemerintah pusat, provinsi, dan kab./kota dalam pengelolaan pendidikan

8 Standar Pembiayaan Permasalahan Kebijakan
Belum ada sosialisasi tentang struktur pembiayaan menurut PP 48/2008 Keterkaitan antara rencana pendidikan, rencana biaya, dan sumber dana masih lemah Kesadaran atas pentingnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan mutu masih rendah Belum ada satuan harga yang sesuai dengan kebutuhan Kebijakan Sosialisasi tentang struktur pembiayaan pendidikan menurut PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan Penyusunan rencana dan program berdasarkan prioritas yang sesuai dengan kapasitas finansial penentuan pembiayaan memperhatikan disparitas kewilayahan

9 Standar Penilaian Pendidikan
Permasalahan Masih rendahnya kesadaran atas pentingnya penilaian kualitatif dan formatif Penetapan kelulusan belum secara optimal didasarkan pada hasil belajar semua mata pelajaran Kebijakan Peningkatan kesadaran atas pentingnya penilaian kualitatif dan formatif Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi dalam penentuan kelulusan